Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan mengadakan rapat kerja bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Selatan bertempat di gedung DPRD Kalsel.

Rapat kerja yang dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Bambang Yanto Permono itu dihadiri Kepala Disnakertrans Kalsel, Irfan Sayuti beserta jajarannya, baru-baru tadi.

Agenda utama rapat ini membahas rencana program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2025, yang bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi yang produktif, mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.

Dalam pengantarnya, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Bambang Yanto Permono menyampaikan bahwa Disnakertrans Kalsel adalah instansi Tipe A, yang memiliki tanggung jawab besar dalam menangani urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Tugas utama dinas ini meliputi pengelolaan tenaga kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan masyarakat transmigrasi, yang semuanya bertujuan untuk mendukung kesejahteraan dan daya saing masyarakat di Kalimantan Selatan.

“Saat ini, tingkat pengangguran di Kalimantan Selatan masih sangat tinggi, mencapai sekitar 80 persen. Hal ini menjadi perhatian serius bagi kami dan merupakan tantangan bagi Disnakertrans untuk segera diatasi,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Disnaketrans Kalsel, Irfan Sayuti menjelaskan dalam upaya menekan angka pengangguran, pihaknya akan memaksimalkan peran balai-balai latihan kerja untuk menyelenggarakan pelatihan bagi pencari kerja. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka agar lebih siap masuk ke dunia kerja.

“Selain itu, inisiatif penyelenggaraan bursa kerja juga akan digalakkan. Bursa kerja ini memberikan kesempatan bagi pencari kerja untuk bertemu langsung dengan perusahaan yang membuka lowongan, sehingga mereka bisa melakukan wawancara dan memperluas jaringan profesional,” jelasnya.

Irfan menambahkan melalui sinergitas antara Disnakertrans dan Komisi IV DPRD Kalsel, maka berbagai program peningkatan kualitas tenaga kerja, penyelenggaraan bursa kerja, dan pelatihan kerja akan terus dikembangkan.

Diharapkan upaya ini dapat menekan angka pengangguran, menciptakan tenaga kerja yang kompeten, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat Kalimantan Selatan. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sebagai bentuk komitmen mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin, serta mendukung pemerintah dalam proses transparansi melalui transaksi pembayaran non tunai atau cashless, maka Bank Kalsel bersama Pemerintah Kota Banjarmasin meluncurkan penggunaan QRIS pada Pedagang Pasar Terapung. Peluncuran dilakukan pada Minggu (3/11) di Dermaga Pasar Terapung Jl. Pierre Tendean, Kota Banjarmasin.

Turut berhadir Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina; Sekretaris Daerah kota Banjarmasin sekaligus merangkap Plt. Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman; Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Firmansyah; Kepala Divisi Dana dan Digital Banking, Iwan; Kepala Bank Kalsel Cabang Utama, Suriadi; Wakil Kepala Bank Kalsel Cabang Utama, Andy Andryawan dan seluruh Kepala Cabang Pembantu wilayah Banjarmasin.

Kegiatan ini juga disaksikan seluruh acil pasar terapung dan masyarakat yang berkunjung ke Dermaga Pasar Terapung Banjarmasin.

Dalam sambutannya sekaligus meluncurkan penggunaan QRIS Pedagang Pasar Terapung, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina mengucapkan terima kasih kepada Bank Kalsel atas kerja sama yang sudah terjalin hingga saat ini. Baik dalam dukungan layanan perbankan maupun dalam fasilitas pembiyaan untuk UMKM di Banjarmasin.

“Saya mengapresiasi inisiai yang telah dilakukan Bank Kalsel dalam mempercepat transformasi digital di sektor perdagangan lokal. Sehingga, dapat mendukung perkembangan ekonomi lokal melalui pemanfaatan teknologi digital yang dinilai lebih praktis dan cepat,” ucap Ibnu.

Sementara itu, Kepala Bank Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Suriadi, menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Kota Banjarmasin atas kepercayaannya kepada Bank Kalsel, untuk mensosialisasikan layanan perbankan digital kepada para pedagang lokal khususnya wisata Pasar Terapung Banjarmasin, guna mengatur dan mempermudah keuangan lebih praktis dan aman.

“Dengan adanya QRIS Bank Kalsel pada pedagang Pasar Terapung yang merupakan salah satu tempat wisata Kota Banjarmasin ini, akan memudahkan masyarakat atau pengunjung dalam bertransaksi secara non-tunai atau cashless. Bank Kalsel juga mengucapkan terima kasih kepada nasabah setia Bank Kalsel yang terus mempercayakan kebutuhan dan layanan perbankan kepada kami,” ungkap Suriadi.

Sebagai informasi, Dalam kegiatan ini juga Bank Kalsel bersama Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin melakukan penandatanganan kerja sama tentang layanan perbankan yang dilakukan Kepala Bank Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Suriadi dengan Plt. Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman.

Setelah pelaksanaan acara tersebut, Bank Kalsel berbagi hadiah menarik untuk para pedagang pasar terapung yang berani berpantun bersama Bank Kalsel. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPA-KB) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan program Penilaian Peningkatan Kualitas Keluarga yang menjangkau 13 kabupaten/kota di wilayah provinsi ini.

Kepala DPPPAKB Provinsi Kalsel Sri Mawarni menyampaikan pentingnya program ini yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta mengukur perkembangan kualitas keluarga di Kalsel.

“Kegiatan ini diawali dengan pendataan kondisi sumber daya alam, sarana prasarana, serta situasi setiap keluarga. Dengan data tersebut, kami dapat melakukan intervensi yang tepat, terutama di wilayah-wilayah kelurahan, dengan menggandeng berbagai dinas, instansi, dan organisasi terkait,” ujarnya, Jum’at (1/11).

Ia menambahkan, Penilaian Peningkatan Kualitas Keluarga ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, mendorong kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, serta meningkatkan keterampilan perempuan dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif.

“Salah satu yang terpenting adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas desa agar mampu mengenali kebutuhan keluarga serta menetapkan solusi untuk setiap permasalahan yang dihadapi,” tambahnya.

Selain itu, penghitungan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) juga dianggap penting untuk membantu pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi keluarga, guna merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga.

Kegiatan yang juga dilaksanakan bersama TP PKK Provinsi Kalsel ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara lembaga dan masyarakat, sehingga setiap intervensi yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran dan berdampak nyata dalam peningkatan kualitas keluarga di Kalsel.

“Dengan kegiatan ini, kami berharap masyarakat dapat merasakan manfaat yang berkelanjutan dan mampu menerapkan aksi nyata di lapangan bahkan setelah kegiatan ini berakhir,” pungkasnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Program Hibah Bantuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) telah disalurkan ke 21 BUMDes yang tersebar di 11 Kabupaten se Kalsel.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah melalui Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa Indah Novita Purnamasari di Banjarbaru, Jumat (1/11).

Novi mengatakan, program bantuan hibah BUMDes tahun 2024 telah berhasil direalisasikan secara keseluruhan. Langkah selanjutnya yang dilakukan Dinas PMD Kalsel adalah memonitor perkembangan implementasi bantuan ini, termasuk dampaknya terhadap pengembangan usaha BUMDes.

“Bantuan yang diberikan kepada BUMDes memiliki tujuan jelas yakni meningkatkan pendapatan mereka melalui pengembangan usaha,” ungkap Novi.

Ia menambahkan, tidak hanya sekadar memberikan bantuan, fokus tahun ini adalah pada ketahanan pangan. Melalui dukungan yang diberikan, BUMDes didorong untuk berperan sebagai penyedia pangan di daerahnya, terutama dalam sektor pertanian dan perkebunan. Dengan variasi pendanaan hingga Rp45 juta, tergantung pada rekomendasi kabupaten dan proposal dari BUMDes, hal ini mencerminkan pendekatan yang komprehensif dalam menilai potensi dan kebutuhan setiap badan usaha desa.

“Hal ini tidak hanya memperkuat kemandirian ekonomi desa tetapi juga mendukung ketahanan pangan secara keseluruhan,” tutup Novi. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pariwisata Kalsel bersama Badan Pengelola (BP) Geopark Meratus Kalsel, terus menjalin koordinasi dengan menggelar pelatihan kepada Pemuda Pemudi Pariwisata di Banua.

Kepada wartawan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, Musrefinah Lediya, baru-baru tadi mengatakan, program pelatihan bagi pemuda dan pemudi tengah difokuskan pada 54 titik rute Geopark Meratus. Dalam rangka menyambut penilaian Geopark Meratus oleh UNESCO Global Geopark (UGG).

“Kami terus jalin koordinasi dan gelar sinkronisasi melalui program pelatihan,” ucapnya

Disampaikan Lediya, rencananya dalam waktu dekat ini akan digelar pelatihan untuk pemuda pemudi Pariwisata, setelah sebelumnya sukses digelar di beberapa Kabupaten dan Kota. Dimana, ini merupakan kelanjutan kegiatan tersebut.

Terkait narasumber nanti rencananya perwakilan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, dan Badan Pengelola Geopark Meratus, agar Sumber Daya Manusia (SDM) mampu meningkatkan kunjungan ke titik-titik yang menjadi geosite Geopark Meratus.

“Setelah dilatih mereka akan ditempatkan, sesuai dengan tempat tinggalnya masing-masing,” jelas Lediya

Lebih lanjut Lediya menambahkan, dalam pelatihan pihaknya tetap menggandeng penulis lokal, terkait story telling di masing-masing rute tersebut. Berdasarkan arahan dari Badan Pengelola Geopark Meratus, akan dicetak dalam bentuk buku yang menceritakan sejarah dari setiap titik geosite.

“Kami juga menggandeng Kepala Desa, Lurah dan Tokoh Adat setempat,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Bank Kalsel melaksanakan program undian tahunan Simpeda khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) periode X tahun 2024, bertempat di lantai 3 kantor pusat Bank Kalsel.

Total hadiah yang diundi adalah sebesar 1 miliar rupiah untuk 151 pemenang. Dengan rincian hadiah utama sebesar Rp50 juta untuk 1 pemenang, diikuti 40 pemenang dengan hadiah Rp10 juta serta 110 pemenang dengan hadiah Rp5 juta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi. Penarikan undian dilakukan terpusat di Kantor Pusat Bank Kalsel di Banjarmasin pada Kamis (31/10), dan juga secara live via youtube Bank Kalsel, yang kemudian penyerahan undian ini secara seremonial bersama Pemerintah Daerah setempat kepada para pemenang.

Adapun penyerahan secara simbolis hadiah pemenang undian untuk per kategori dilakukan Komisaris Bank Kalsel, Rizal Akbar Sarupi kepada Kepala Bank Kalsel Cabang Martapura, Khuzaimi, Kepala OJK Provinsi Kalsel, Agus Maiyo kepada Wakil Kepala Bank Kalsel Cabang Utama, Andy Andryawan, dan Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Selatan, Miftahul Chair kepada Kepala Divisi Dana dan Digital Banking, Iwan. Turut menyaksikan Kepala Divisi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern Bank Indonesia, Gde Agus Dwijaya Kusuma dan Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel, Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan serta Direktur Bisnis Bank Kalsel. Selain itu, kegiatan ini juga dilaksanakan secara online via youtube Bank Kalsel.

Sebelum pelaksanaan undian, para saksi dari perwakilan Dinas Sosial, Kepolisian dan Notaris turut memberikan panduan tata tertib pada 25 Oktober 2024, melakukan proses penyegelan laptop atau alat pengundian yang telah didokumentasikan melalui tampilan video sebagai langkah transparansi dalam pelaksanaan kegiatan ini.
Langkah ini sebagai bentuk komitmen Bank Kalsel, untuk menjamin kredibilitas dan integritas pelaksanaan undian bagi para peserta dengan proses yang diawasi secara ketat para pejabat terkait.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Selatan, Miftahul Chair, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bank Kalsel atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan.

“Saya mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan terima kasih atas komitmennya dalam memberikan apresiasi kepada para ASN yang telah berkontribusi bagi kemajuan daerah. Semoga kerja sama ini dapat terus terjalin dengan baik dan bisa menginspirasi kalangan ASN dan Masyarakat dalam memanfaatkan layanan perbankan sebagai sarana pengelolaan keuangan yang lebih baik dan aman serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan,” ucap Miftahul.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin mengungkapkan, bahwa acara ini merupakan bagian dari kegiatan tahunan, yaitu penarikan Undian Berhadiah Tabungan Simpeda ASN untuk periode ke-10 tahun 2024.

“Program undian ini bertujuan sebagai bentuk apresiasi kami kepada para nasabah ASN yang telah mempercayakan transaksi keuangannya melalui Bank Kalsel. Pada periode sebelumnya, undian ini khusus untuk Tabungan Simpeda KPE. Namun, tahun ini kami memperluas cakupan undian menjadi Tabungan Simpeda ASN, termasuk nasabah berstatus P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Dengan demikian, seluruh ASN yang menerima pembayaran gaji melalui Bank Kalsel memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan hadiah,” ungkap Fachrudin.

Lebih lanjut, Bank Kalsel akan terus berkomitmen menghadirkan berbagai program yang relevan dan bermanfaat, termasuk dalam mendukung inklusi keuangan melalui program tabungan serta layanan digital lainnya.

“Dengan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat, kami optimis bahwa Bank Kalsel dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun kesejahteraan dan meningkatkan literasi keuangan di Kalimantan Selatan,” pungkas Fachrudin.

Sebagai informasi, pada momen ini juga Bank Kalsel memperkenalkan tiga video edukatif yang inovatif. Yakni Video “Siskeudesling” adalah upaya Bank Kalsel mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan di seluruh kabupaten di Kalimantan Selatan.

“Kami juga meluncurkan “Kartu Kredit Indonesia” untuk mendukung kegiatan non-tunai di satuan kerja Pemerintah Daerah, serta video “Laku Pandai” atau “Adink” yang memungkinkan masyarakat di seluruh pelosok Kalimantan Selatan untuk mengakses layanan perbankan dengan lebih mudah melalui agen digital,” tutup Fachrudin.

Kedepannya, Bank Kalsel dapat terus memberikan layanan terbaik dan menjadi mitra terpercaya dalam memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat Kalimantan Selatan. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka memenuhi pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Kalsel akan mengembangkan tiga layanan utama pada tahun 2025 mendatang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Labkesda Kalsel, Reza Faisar menjelaskan tiga pelayanan utama di tahun 2025 untuk memenuhi pelayanan kesehatan di Kalsel, yaitu layanan pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK), yaitu pemeriksaan wajib yang dilakukan pada bayi baru lahir untuk mendeteksi kekurangan hormon tiroid bawaan.

“Jadi kami akan berupaya untuk melaksanakan pemeriksaan SHK ini di Kalsel sehingga kita satu-satunya di Pulau Kalimantan yang bisa melakukan pemeriksaan ini,” katanya, Jum’at (1/11).

Lebih lanjut, menurut Reza, pihaknya juga berencana untuk bisa melakukan pemeriksaan penyakit Tuberkulosis (TB) karena laboratorium TB yang dimiliki Labkesda Kalsel sudah bagus dan saat ini sedang melakukan proses pembangunan gedung laboratorium Biosafety Level (BSL) 2.

“Jadi rencananya, untuk konfirmasi TB kita tidak perlu lagi mengirim sampel ke Jakarta. Kita cukup melaksanakan di Banjarmasin. Nanti juga akan berdampak, provinsi lain pun tidak perlu mengirim sampel ke Pulau Jawa. Bisa mengirim ke kita di Kalsel,” terangnya.

Kemudian, lanjut Reza, Labkesda Kalsel berencana mengembangkan layanan pemeriksaan HPP DNA untuk mendeteksi penyakit kanker rahim atau serviks.

Dengan adanya tiga layanan prioritas ini, maka ke depan, keberadaan Labkesda Kalsel dapat memberikan manfaat lebih signifikan bagi masyarakat dan dapat berkontribusi optimal untuk peningkatan pendapatan asli daerah yang kemudian dimanfaatkan untuk pembangunan di Banua Kalsel. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Setelah berlangsung selama tiga hari, Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) se-Kalimantan Selatan Tahun 2024 resmi ditutup, bertempat di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Kamis (31/10).

Penutupan dilakukan oleh Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim, yang menyampaikan bahwa rapat kali ini menghasilkan sebelas komitmen isu rekomendasi bersama.

Rekomendasi tersebut mencakup tiga bidang utama, yakni komunikasi dan informatika, keamanan persandian, serta statistik. Beberapa poin penting di antaranya adalah solusi untuk wilayah blank spot, peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), program pengembangan Satu Data Banua, serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknologi informasi dari sisi kuantitas dan kualitas.

“Komitmen ini akan kami tindak lanjuti dalam bentuk implementasi bersama dengan rekan-rekan Diskominfo dari kabupaten/kota serta berbagai mitra Diskominfo lainnya,” ujar Muslim.

Ia juga menekankan kepada jajaran Diskominfo Kalsel agar mengoptimalkan sebelas rekomendasi ini dengan baik dan memastikan setiap kegiatan yang berkaitan dengan hasil Rakerda dapat terlaksana secara terpadu.

“Penting untuk kita optimalkan dengan dukungan dari berbagai pihak. Saya ingin kegiatan-kegiatan yang terkait rekomendasi Rakerda ini dapat dilaksanakan lebih terintegrasi,” tambahnya.

Dalam rangka memperkuat kerja sama, kegiatan ini juga diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama antara Diskominfo Kalsel dengan Diskominfo dan Bappeda dari 13 kabupaten/kota di Kalsel.

Muslim berharap agar sebelas rekomendasi yang telah disepakati dapat menjadi panduan dalam melaksanakan program Diskominfo se-Kalsel pada tahun 2025.

“Pada 2025 nanti, kita harus menjadikan ini sebagai langkah nyata sehingga layanan komunikasi dan informatika di Kalsel dapat semakin optimal,” ucapnya.

Selain itu, Muslim juga berharap agar seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan rekomendasi Rakerda ini dapat menjalin sinergi yang lebih erat. Kolaborasi antara Diskominfo Kalsel, Diskominfo kabupaten/kota, dan mitra terkait diharapkan mampu mempercepat implementasi program-program strategis, sehingga dampak transformasi digital dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Selatan.

“Dengan kolaborasi yang baik, saya optimis layanan digital di Kalsel akan semakin inklusif dan merata,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Diskominfo Se-Kalsel Tahun 2024 dengan mengusung tema “Transformasi Digital menuju Kalsel Babussalam dan Mewujudkan Indonesia Emas,” yang berlangsung di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Rabu (30/10). Acara ini dibuka langsung oleh Plh Gubernur Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar.

Dalam sambutannya, Roy menyampaikan harapannya agar Diskominfo dapat mempercepat upaya transformasi digital di Banua, dengan fokus pada pemerataan akses informasi dan layanan digital untuk seluruh lapisan masyarakat yang mana langkah ini merupakan bagian dari misi pembangunan Kalsel yang mengutamakan peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

“Terkait aspek transformasi digital, kita perlu memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan dapat mendorong digitalisasi layanan publik yang inklusif dan berkelanjutan, mencakup berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pelayanan administrasi pemerintahan,” katanya.

Roy menambahkan bahwa sejumlah tantangan masih harus dihadapi dalam upaya ini, seperti kesenjangan digital di daerah pelosok, infrastruktur teknologi yang belum merata, kompetensi SDM yang masih perlu ditingkatkan, serta keamanan siber yang semakin kompleks. Diskominfo Kalsel diharapkan dapat mengoptimalkan perannya dalam membangun kepercayaan publik melalui penyebaran informasi yang akurat, cepat, dan tepat sasaran.

“Tidak kalah penting adalah memperkuat sistem keamanan informasi untuk melindungi data dan infrastruktur digital dari ancaman siber yang semakin canggih. Keamanan siber kini bukan lagi sekadar opsi, tetapi sudah menjadi kebutuhan prioritas,” tegasnya.

Roy juga menyoroti pentingnya implementasi Satu Data Banua sebagai langkah strategis dalam membangun basis data terintegrasi yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk pengambilan kebijakan berbasis data dan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh Kalsel.

“Sehingga juga diharapkan dapat mendukung pengambilan kebijakan berbasis data dan meningkatkan kualitas pelayanan, Saya yakin Kalsel memiliki kekuatan dalam membangun ekosistem digital yang inklusif,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, menjelaskan bahwa Rakerda ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait kebijakan dan strategi penyelenggaraan urusan komunikasi informasi, statistik, dan persandian. Untuk itu, kolaborasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sangat penting untuk mewujudkan transformasi digital yang optimal.

“Salah satu upayanya adalah penyederhanaan aplikasi pemerintahan, sesuai dengan kebijakan pusat untuk moratorium aplikasi yang saat ini mencapai puluhan ribu. Aplikasi tersebut akan lebih efisien dan terintegrasi dalam satu pintu pelayanan,” kata Muslim.

Muslim mengungkapkan, pada 2024 ini, empat layanan sudah terintegrasi, yaitu layanan kesehatan rumah sakit, samsat, pariwisata, dan perizinan.

“Ke depan, Kami berkomitmen akan menambah layanan publik lainnya yang akan disederhanakan dan diintegrasikan sesuai aturan pusat,” tutupnya.

Pada kesempatan ini, Diskominfo Kalsel juga memberikan penghargaan pengelolaan tindak lanjut aduan terbaik melalui SP4N LAPOR untuk tahun 2023 kepada tiga SKPD Pemprov Kalsel, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Perhubungan Kalsel. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Plh Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar. (BDR/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan sepanjang tahun 2024 ini terus melaksanakan gerakan gemar makan ikan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono menjelaskan, gerakan gemar makan ikan ini terus disosialisasikan di 13 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Dengan tujuan, untuk penurunan angka stunting di Banua,” ungkapnya, belum lama tadi.

Dengan gemar makan ikan menurut Rusdi, kebutuhan gizi pada anak anak tercukupi.

“Karena ikan memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi, dan ikan mudah didapatkan di Banua ini,” ujarnya.

Untuk sosialisasi Gerakan Gemar Makan Ikan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan.

“Daerah terakhir yang mendapatkan sosialisasi di Tahun 2024 ini di Kabupaten Tabalong,” ucapnya.

Gerakan Gemar Makan Ikan disosialisasikan di sekolah sekolah yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satu tempat dilaksanakan sosialisasi gemar makan ikan adalah sekolah. Karena di sekolah anak anak pelajar masih dalam masih pertumbuhan, khususnya di sekolah dasar.

“Gerakan gemar makan ini di sekolah ini, bertujuan agar anak anak semakin gemar makan ikan. Sehingga, tidak adalagi anak yang tidak suka makan ikan,” ucap Rusdi. (SRI/RDM/RH)