Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi menetapkan, Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Selatan digelar pada 2025 di Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.

Keputusan ditetapkan pada pelaksanaan Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Kalimantan Selatan, di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu (6/11).

Ketua KONI Kalsel, Bambang Heri Purnama mengatakan, digelar Rakerprov ini untuk menetapkan hasil dari Pra Rakerprov yang telah digelar beberapa waktu lalu.

Setelah adanya penetapan ini maka untuk Kabupaten Tanah Laut untuk mempersiapkan segala sesuatunya, untuk kelancaran pelaksanaan Porprov Tahun 2025 mendatang.

“Tentunya kami menginginkan pelaksanaan Porprov mendatang harus lebih baik dari sebelumnya,” ujar Bambang.

Sementara itu Pj Bupati Kabupaten Tanah Laut Syamsir Rahman, di sela sela Rakerprov tersebut menyampikan kesiapan pihaknya. Memurutnya, Pemkab Tala telah mempersiapkan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tersebut, selain anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Pemerintah Kabupaten Tanah Laut siap menyukseskan pelaksanaan Porprov Tahun 2025 tersebut,” ujar Syamsir. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Menyambut implementasi jaringan terintegrasi di wilayah tiga Banjar, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga IT dari Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar.

Kegiatan ini mencakup pelatihan Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA) dan MikroTik Certified Routing Engineer (MTCRE) yang berlangsung mulai 4-7 November bertempat di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Senin (4/11).

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, melalui Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika, Ahmad Dadang Sugian Noor, menyatakan bahwa pengintegrasian jaringan ini merupakan amanat Undang-Undang, yang menginstruksikan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk saling terkoneksi. Sebagai langkah awal di Provinsi Kalimantan Selatan proses ini akan dimulai di tiga Banjar.

“Pelatihan ini adalah upaya kita untuk memperkuat kompetensi tenaga IT di tiga Banjar sebagai bagian dari persiapan penerapan jaringan terintegrasi, yang dijadwalkan akan diimplementasikan pada 8 November mendatang,” ujar Dadang.

Ia menambahkan bahwa selain meningkatkan kompetensi, pelatihan ini juga membuka peluang untuk memperbarui sertifikasi jaringan bagi tenaga IT di Diskominfo tiga daerah tersebut, sekaligus diharapkan bisa berkontribusi pada peningkatan Indeks Profesionalisme (IP) ASN.

“Pelatihan ini juga memberikan kesempatan kepada rekan-rekan IT di Diskominfo Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar untuk memperbarui sertifikasi mereka,” lanjutnya.

Dadang berharap agar implementasi jaringan terintegrasi ini dapat memperlancar koordinasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat, sehingga pelayanan publik semakin efektif.

“Semoga konektivitas tiga Banjar ini dapat memperlancar koordinasi antar pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalsel berhasil meraih Bhumandala Kanaka (Medali Emas) untuk Kategori Kabupaten Bhumandala Informasi Geospasial Batas Desa/Kelurahan dalam ajang bergengsi Bhumandala Award 2024 yang diselenggarakan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Penganugerahan penghargaan Bhumandala Award 2024 ini dilaksanakan di Grand Studio Metro TV Citra Media Nusa Purnama PT. Jalan Pilar Mas Utama No.17 Jakarta, Senin (4/11) malam. Penyerahan penghargaan langsung diserahkan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial, Muh Aris Marfsi kepada Gubernur Kalsel diwakili oleh Kepala Dinas PMD Kalsel, Faried Fakhmansyah. 

Kadis PMD Kalsel, Faried Fakhmansyah mengatakan, pihaknya sangat bersyukur atas pencapaian penghargaan Bhumandala Kanaka Award kategori Informasi Geospasial Batas Desa dan Kelurahan yang merupakan satu-satunya Pemprov di Pulau Kalimantan yang meraih penghargaan ini.

“Penghargaan Bhumandala Award yang diterima ini telah membuktikan bahwa Dinas PMD Provinsi Kalsel memiliki komitmen yang kuat disertai dukungan dari seluruh unsur Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelesaian batas desa,” ucap Faried di Banjarbaru, Selasa (5/11).

Faried menambahkan, penyelesaian batas desa dapat mewujudkan kepastian administratif untuk mengurangi potensi konflik dan sengketa yang terjadi pada masyarakat desa.

“Penanganan batas wilayah merupakan bagian dari informasi geospasial dasar, khususnya penegasan batas wilayah desa. Dengan informasi yang jelas dan akurat mengenai batas desa tersebut tentunya dapat mewujudkan kepastian administratif untuk menjawab beragam kebutuhan masyarakat desanya,” tutup Faried.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Bina Pemerintahan Desa, Wahyu Widyo Nugroho menambahkan Provinsi Kalsel telah berhasil menyelesaikan verifikasi batas desa/kelurahan sebanyak 1626 dari total 2016 desa dan kelurahan yang ada, mencapai persentase sekitar 80,6%. 

“Kita sudah menyelesaikan hampir 80,6 persen pada tahun 2024 ini untuk penyelesaian batas desa. Diharapkan pada akhir tahun 2024 dapat selesai semua,” ucap Wahyu. 

Menurutnya, penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan merupakan kewajiban pemerintah provinsi untuk memastikan ketertiban dan kejelasan wilayah administratif di tingkat desa. 

“Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan pemerintahan di desa, tetapi juga berdampak pada peningkatan perekonomian desa. Dengan batas desa yang jelas, potensi-potensi di desa diharapkan dapat lebih menarik investasi dan memberikan kepastian hukum dalam berbagai aspek pembangunan,” lanjut Wahyu. 

Oleh karena itu, proses penetapan dan penegasan batas desa dimulai dari kesepakatan teknis antara desa-desa yang berbatasan. Kesepakatan ini diwujudkan dalam bentuk berita acara yang dibantu oleh tim penetapan dan penegasan batas desa di tingkat kabupaten. 

“Hasil verifikasi dari Badan Informasi Geopasial menjadi dasar penetapan batas desa melalui peraturan bupati dan peraturan walikota,” jelasnya. 

Seiring dengan peraturan pemerintah, pemetaan dan penegasan batas desa juga menjadi pedoman dalam pengembangan wilayah. Dengan adanya peta yang jelas, informasi terkait jumlah penduduk, sarana pendidikan, layanan kesehatan, hingga kondisi lingkungan di desa dapat dikumpulkan dan dianalisis. 

“Data geopasial ini memberikan dasar yang kuat bagi perencanaan pembangunan di tingkat desa maupun kabupaten/kota. Untuk itu Data geopasial menjadi instrumen penting dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan,” lanjut Wahyu.

Ia berharap kepada Dinas PMD di setiap kabupaten dapat memanfaatkan informasi yang ada untuk menyusun rencana pembangunan yang lebih tepat sasaran.Mulai dari aspek kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur, data geopasial memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi suatu wilayah dan menjadi dasar pertimbangan dalam mengarahkan pembangunan ke arah yang lebih baik.

“Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pembangunan di tingkat desa dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat setempat serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan,” tutup Wahyu. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Usai dilantik akhir Oktober 2024 lalu, Presiden Prabowo Subianto langsung tancap gas dengan sejumlah program yang menjadi visi dan misinya saat Pilpres lalu. Salah satunya adalah Swasembada Pangan. Untuk mendukung program Swasembada Pangan ini, dicanangkanlah gerakan Cetak Sawah Rakyat di kawasan lumbung pangan nasional.

Gebrakan ini dimulai dari cetak sawah rakyat seluas 1 juta hektar di Merauke Papua Selatan, yang dikunjungi langsung Presiden, Prabowo pada akhir pekan lalu. Selain Papua Selatan, ada 4 provinsi lainnya yang menjadi prioritas program ini. Yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan juga Kalimantan Selatan.

Dalam rangka Cetak Sawah Rakyat di Kalimantan Selatan ini, maka Kementrian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi pada Senin (4/11) sore, di salah satu hotel berbintang di Banjarbaru. Hadir langsung pada rakor ini, Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, yang disambut Plh Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar, dan seluruh jajaran Forkopimda Provinsi, serta kepala daerah dari 13 kabupaten kota.

Dalam sambutannya, Roy mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman yang menunjukkan perhatian besar terhadap pengembangan lahan pertanian di Kalsel. Terbukti, meski dalam kondisi lelah pasca kunjungan kerja ke Papua Selatan, Mentan RI bersedia hadir pada rakor tersebut.

“Kalimantan Selatan diketahui menjadi salah satu kawasan prioritas pengembangan sawah baru. Perluasan ini dilakukan melalui pengolahan lahan-lahan yang tidak produktif, yang merupakan sebuah kehormatan sekaligus peluang besar bagi kami,” ungkapnya.

Menurut Roy, program Cetak Sawah Rakyat sangat penting untuk meningkatkan produksi pangan di Kalsel, sekaligus memberikan peluang kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Dirinya juga melaporkan bahwa realisasi target optimasi lahan rawa seluas 46.340 hektar telah mencapai 41.829 hektar, sementara target kegiatan pompanisasi seluas 23.433 hektar, bahkan telah melampaui target dengan capaian 27.894 hektar atau 119,03 persen.

Selain itu, progres program cetak sawah di Kalimantan Selatan ditargetkan selama empat tahun dengan luas 500.000 hektar dan memiliki potensi cetak sawah hingga 530.000 hektar.

“Perluasan lahan melalui program Cetak Sawah ini saya yakini akan mendorong peningkatan produksi pertanian di Kalimantan Selatan. Sekali lagi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan siap mendukung pelaksanaan program ini, dan kami juga mengajak seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan untuk berkoordinasi dan menyelaraskan langkah demi suksesnya program ini,” tutup Roy.

Sementara itu, dalam arahannya, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyampaikan, bahwa pemerintah telah meluncurkan program Cetak Sawah untuk mewujudkan swasembada pangan yang berfokus pada daerah strategis, salah satunya Kalimantan Selatan.

Amran juga menyampaikan bahwa Cetak Sawah baru ini bertujuan untuk mengatasi alih fungsi lahan dan menjaga ketahanan pangan nasional.

“Program Cetak Sawah ini diperlukan untuk mencapai cita-cita kedaulatan pangan Indonesia,” pungkasnya.

Perlu diketahui, Kalimantan Selatan ditargetkan dapat mencetak 500 ribu hektar sawah baru mulai tahun 2025. Dimana untuk tahap pertama, kedua dan ketiga ditargetkan seluas masing – masing 150 ribu hektar, dan tahap keempat 50 ribu hektar.

Untuk tahap pertama, Cetak Sawah Rakyat akan dimulai di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan target seluas 58.987 hektar, Hulu Sungai Tengah 23.611 hektar, Hulu Sungai Utara target seluas 40.252 hektar, Tanah Laut dengan 36.274 hektar, dan Tapin dengan target seluas 41.995 hektar.

Program ini akan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok tani, lembaga swadaya masyarakat, pesantren, dan kelompok masyarakat lainnya, dengan syarat lahan minimal 5 hektar dan memiliki sumber air. Selain itu, lahan yang diusulkan harus berada di luar kawasan hutan dan tidak dalam status sengketa (clean and clear).

Pada kesempatan rakor ini, Mentan RI juga menyaksikan penandatanganan kesepakatan Cetak Sawah Rakyat oleh kepala daerah dari 13 kabupaten kota. Kesepakatan juga ditandatangani perwakilan Kementrian Pertanian, Plh Gubernur Kalsel, Danrem 101 Antasari, Kapolda, Kajati Kalsel, serta PT Pupuk Indonesia. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, mendukung peningkatan wirausaha muda di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

Dukungan tersebut diberikan dengan pelaksanaan Pelatihan Penumbuhan Minat Kewirausahaan bagi pemuda di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Senin (4/11), yang dibuka Plt Kadispora Kalsel Diauddin.

Diauddin menjelaskan, kegiatan pelatihan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Pemuda, yang dilaksanakan setiap tahunnya.

“Dan, saat ini untuk Pemuda di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang mendapatkan pelatihan Penumbuhan Minat Kewirausahaan Bagi Pemuda,” ungkapnya.

Tujuan dari kegiatan ini untuk peningkatan wirausaha Pemuda di kabupaten tersebut.

“Dengan harapan akan ada peningkatan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya oleh pelaku wirausaha pemuda,” ujar Diauddin.

Sementara itu, Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel Anugrah menjelaskan, pelatihan ini diikuti sebanyak 50 pemuda dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

“Peserta ini semuanya memiliki usaha, dan saat ini diberikan pelatihan untuk pengembangan usaha yang telah dimiliki para pemuda tersebut,” ungkap Anugrah.

Dengan adanya pelatihan ini diharapkan, usaha para pemuda tersebut semakin meningkat lagi kedepannya. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (menggelar rapat kerja dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel dalam rangka mengevaluasi capaian program kerja tahun 2024, Senin (4/11).

Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi dihadiri Kepala Bapenda Kalsel, Subhan Nor Yaumil beserta jajarannya.

Ditemui usai rapat, Kepala Bapenda Kalsel, Subhan Nor Yaumil, menyatakan untuk realisasi pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah mencapai 88 persen, atau sekitar Rp766 miliar, dari target Rp860 miliar. Capaian tersebut dari Januari hingga Oktober 2024.

“Kami optimis target ini akan tercapai hingga akhir Desember 2024,” sebutnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengapresiasi kinerja Bapenda yang dinilai sangat positif.

Menurutnya, capaian pendapatan PKB tersebut mencerminkan antusiasme masyarakat yang semakin meningkat dalam membayar pajak. Ia yakin bahwa target pajak tahun ini dapat tercapai dalam dua bulan ke depan.

Yani Helmi menilai bahwa capaian positif ini tidak lepas dari peran aktif DPRD dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) terkait pajak kepada masyarakat.

Mengingat, ungkapnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini. Karena itu, dengan sosialisasi yang lebih intensif diharapkan pemahaman masyarakat semakin meningkat terhadap pemutihan dan diskon pajak.

“Dengan relaksasi ini, masyarakat jadi lebih mudah membayar pajak sekaligus berdampak positif terhadap capaian Bapenda,” jelasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Untuk menggali informasi beroperasinya media radio, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) berkesempatan mengunjungi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Abdi Persada FM, Senin (4/11).

Kunjungan yang dilakukan Analis Statistik Ahmad Hakim bersama rekannya ini disambut hangat oleh Ketua Dewan Pengawas Anisah, Direktur LPPL Radio Abdi Persada FM Syarifah Norhani, serta jajaran direksi LPPL Abdi Persada FM.

Kepada Reporter Radio Abdi Persada FM, Analis Statistik Diskominfo Hulu Sungai Tengah, Ahmad Hakim menyampaikan, kunjungan tersebut dalam rangka mempelajari tata kelola siaran radio, sebagai media informasi publik, terutama dalam konteks penyiaran pemerintahan dan masyarakat.

“Karena ditempat kami LPPL Suara Murakata Barabai akan kembali diaktifkan, sehingga kami harus banyak belajar di tempat ini (LPPL Abdi Persada; red)” ungkap Hakim.

Sementara itu, Direktur LPPL Radio Abdi Persada FM Syarifah Norhani menyampaikan, pihaknya mengapresiasi atas kunjungan yang dilakukan Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang menjadikan LPPL Abdi Persada sebagai referensi untuk memperbaiki pusat informasi.

“Apapun pengetahuan yang ingin dipelajari Diskominfo Hulu Sungai Tengah, baik itu penyiaran, peralatan, maupun program lainnya kami siap memberitahukannya untuk keseragaman LPPL Radio se-Kalimantan Selatan,” ungkap Syarifah.

Pihaknya juga siap untuk mendatangi Diskominfo Hulu Sungai Tengah dalam hal pemahaman lebih lanjut terkait program – program LPPL Radio, dikarenakan pihaknya menyambut baik keseragaman LPPL diseluruh banua ini.

“LPPL Suara Murakata Barabai milik Pemerintah Hulu Sungai Tengah kami harapkan kembali mengudara dengan harapan dapat menyebarkan informasi Pemerintahan kepada masyarakat,” ucap Syarifah.

Menurutnya, radio bukan hanya terkait tentang penyiaran yang hanya memerlukan para penyiar 1 – 2 orang saja. Namun Radio adalah tim yang terdiri dari berbagai bidang, seperti tim pemberitaan, tim penyiaran, hingga tim pemeliharaan.

“Kami juga menyarankan LPPL Suara Murakata Barabai agar ikut organisasi PERSADA ID agar dapat mempermudah perizinan radio,” tutup Syarifah.

Pada kunjungan tersebut, Analis Statistik Ahmad Hakim juga berkesempatan mencoba melakukan siaran di LPPL Abdi Persada, serta mengetahui berbagai tata cara pengelolaan radio milik pemerintah provinsi Kalimantan Selatan ini. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2024 kepada Penyandang Disabilitas, bertempat di salah satu hotel di Banjarbaru, Senin (4/11).

Kegiatan sosialisasi yang diikuti 200 orang Penyandang Disabilitas tersebut mengangkat tema “Pentingnya Kesetaraan Hak dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pilkada Tahun 2024” dan dibuka langsung oleh Kepala Bakesbangpol Provinsi Kalsel, Heriansyah.

Turut hadir pada kegiatan tersebut sejumlah Narasumber diantaranya, Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) Provinsi Kalsel, Hervita Liana, perwakilan KPU Provinsi Kalsel dan perwakilan Bawaslu Provinsi Kalsel.

Kepala Bakesbangpol Kalsel, Heriansyah mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari edukasi, literasi dan informasi untuk masyarakat dalam menyikapi persiapan dan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, terlebih lagi pada kesempatan tersebut kepada penyandang disabilitas di edukasi soal menyalurkan hak politiknya.

“Kita mengajak kepada masyarakat untuk menyikapi persiapan dan pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024, sebagaimana hak pilih dalam pemilu bersifat universal dan tidak dapat dikurangi, artinya semua orang memiliki hak pilih tanpa ada diskriminasi,” ujarnya.

Heriansyah menambahkan bahwa sebagai bagian dari warga negara, penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan khusus guna memastikan mereka dapat berpartisipasi penuh dalam Pilkada. Perlakuan ini sejalan dengan peraturan yang melindungi hak pemilih dalam memenuhi hak asasi manusia.

“Melalui sosialisasi ini, penyandang disabilitas semoga dapat lebih termotivasi dan mengajak untuk menggunakan hak pilih,” ucapnya.

Lebih lanjut, Heriansyah menjelaskan disabilitas meliputi berbagai kondisi, baik keterbatasan fisik, intelektual, mental, maupun sensorik yang dapat menghambat interaksi sosial dan partisipasi. Oleh karena, Pemprov Kalsel berkomitmen untuk mewujudkan inklusivitas dalam demokrasi, memastikan semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dapat turut serta dalam Pilkada Serentak 2024 dengan akses yang setara.

“Kegiatan ini diharapkan mampu memberi motivasi kepada para penyandang disabilitas yang selama ini mungkin enggan atau kesulitan berpartisipasi dalam pemilu. Dengan adanya kunjungan langsung dan interaksi, mereka diharapkan merasa dihargai dan semangat untuk datang ke TPS memberikan suaranya,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Selatan pada tahun ini, memperingati Hari Sumpah Pemuda, dengan Gowes bersama komunitas sepeda, yang digelar akhir pekan tadi.

Plt Kadispora Kalsel menyampaikan, Gowes ini merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2024 ini.

“Kegiatan gowes bersama ini mengambil tema, Maju Bersama Indonesia Raya,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Sedangkan bersepeda atau gowes, menurutnya dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda ini, adalah cara yang tepat untuk merayakan semangat persatuan dan nasionalisme sekaligus menjaga kebugaran tubuh.

“Melalui gowes ini pihaknya berharap kesadaran akan pentingnya hidup sehat bisa semakin meningkat,” ucapnya.

Selain itu, menurutnya, kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi komunitas komunitas sepeda yang ada di Banua.

“Sehingga, melalui Gowes ini Dispora Kalimantan Selatan dapat memasyarakatkan olahraga di tengah tengah masyarakat,” ujarnya.

Pada Gowes bersama komunitas ini, diikuti ratusan peserta, serta panitia menyediakan puluhan hadiah doorprize. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perdagangan Kalsel, kembali menggelar Pasar Murah, dalam rangka menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Senin (4/11).

Pasar murah yang digelar oleh Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan Ini dibuka Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Sulkan, diwakili Kabid Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Disdag Kalsel Sutikno, yang dipusatkan di halaman kantor Disdag Kalsel, berlokasi Jalan S Parman Banjarmasin.

Kepada wartawan, di sela kegiatan Sutikno mengatakan, gelaran pasar murah ini merupakan kegiatan tahunan untuk membantu masyarakat dalam upaya mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih murah daripada di Pasaran. Dimana pihaknya bekerjasama dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Kalimantan Selatan diantaranya Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Dinas Perikanan dan Kelautan Kalsel, Bulog Kalsel, serta puluhan pelaku usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM.

“Ada 50 stand yang berpartisipasi dalam Pasmur 2024 ini,” ucapnya

Disampaikan Sutikno, kegiatan Pasar Murah di halaman kantor Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan merupakan start pertama, dan akan dilanjutkan pada Selasa (5/11) di kantor Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan, kemudian ke masing-masing Kabupaten dan Kota. Sutikno berharap, masyarakat dapat memanfaatkan untuk membeli keperluan bahan pokok tersebut.

“Gelaran Pasmur akan kita gelar mulai 4 November hingga rencananya 6 Desember 2024 mendatang,” jelasnya

Sementara itu, Kepala Seksi Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan, Darmadi mengakui, pihaknya selalu turut berpartisipasi dalam kegiatan Pasar Murah Di Banjarmasin. Dengan menjual beras lokal yakni Siam Arjuna dan Mutiara dari Gambut Kabupaten Banjar sebanyak 550 liter, untuk harganya per 3 liter 25 ribu lebih murah daripada di pasaran.

“Semoga dapat terpenuhi keperluan masyarakat, terutama beras lokal sebagai konsumsi pokok utama,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)