Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar pertemuan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya, yang dilaksanakan di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, Kamis (7/11).

Plh Kepala Dinas PKP Provinsi Kalsel Imam Subarkah, melalui Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Saptono, menyampaikan terdapat 3 (tiga) pilar utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan baik secara fisik maupun ekonomi, dan pemanfaatan pangan.

“Salah satu komoditas pangan yang memiliki peranan penting pada ketahanan pangan di kalimantan selatan adalah beras, karena bagi sebagian masyarakat, beras masih menjadi makanan pokok,” ucap Saptono, saat membuka pertemuan tersebut.

Pentingnya beras ini ungkap Saptono, sehingga berdampak pada pengendalian angka inflasi, yang sering kali beras menjadi pendorong atau penahan inflasi. Keunikan konsumsi beras ini juga ada di kalimantan selatan. meski harga beras lokal bertahan mahal namun tetap dicari masyarakat. masyarakat terbiasa dengan beras lokal dibandingkan beras lain.

“Kondisi faktual belakangan ini memperlihatkan bahwa hambatan-hambatan upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan masih menjadi kendala pemerintah. hambatan tersebut disebabkan beberapa faktor seperti, ketersediaan produksi bahan pangan pokok belum merata sepanjang waktu dan antar wilayah,” lanjutnya.

Salah satu program Presiden Prabowo Subianto adalah menjadikan indonesia sebagai swasembada pangan, yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian menargetkan kalsel melakukan cetak sawah rakyat (csr) sebanyak 500 ribu hektare.

“Oleh karena itu, dengan kerjasama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten – Kota, maka kita dapat menyukseskan program tersebut secara maksimal,” tutup Saptono.

Untuk diketahui, pada pertemuan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya, Dinas PKP Kalsel menghadirkan 2 narasumber, yakni Ketua Tim Kajian Distribusi Beras Dari Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Prof. Lutfi Fatah, dan Ketua Tim Statistik Harga dan KTIP Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan Fachri Ubadiyah. (DINAS.PKP.KALSEL/MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Sosialisasi Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Perorangan Angkatan 1 Tahun 2024 di salah satu hotel berbintang, Rabu (6/11).

Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari yaitu 6 dan 7 November 2024 dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos Kalsel, Muhammadun diwakili Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Gusnanda Effendi dan dihadiri sejumlah Kepala Dinsos Kabupaten/Kota di Kalsel.

Gusnanda menyampaikan peserta Sosialisasi UEP-P Angkatan 1 sebanyak 153 orang penerima bantuan yang berasal dari tiga daerah yaitu kabupaten Banjar, kabupaten Tabalong dan kota Banjarmasin.

“Kita memberikan bantuan berupa barang dan bahan sesuai jenis usaha yang dimiliki seperti usaha makanan dan minuman, pijat, tukang bangunan, bengkel sepeda motor dan tukang cukur,” katanya.

Sementara, lanjut Gusnanda, untuk meningkatkan keterampilan (skill) peserta sosialisasi, Dinsos Kalsel juga menghadirkan para instruktur yang memang terampil di bidangnya.

“Seperti tukang pijat, kita dibantu instruktur dari panti sosial tuna netra Fajar Harapan. Kemudian bengkel sepeda motor, kita dibantu instruktur dari SMKN 5 Banjarmasin,” jelasnya.

Ia menambahkan dengan terlaksananya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan dapat menyatukan pemahaman tentang program UEP-P serta meningkatkan ekonomi keluarga penerima bantuan dan berdampak positif bagi lingkungan sekitarnya.

“Sehingga keberadaan UEP Perorangan bermanfaat bagi penerima manfaat itu sendiri maupun lingkungan sekitarnya,” terangnya.

Rencananya sosialisasi UEP-P ini dilaksanakan secara bertahap untuk lima angkatan pada tahun 2024. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai mempersiapkan untuk keikutsertaan pada Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional Tahun 2024.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel Rusdi Hartono melalui Kepala Bidang Budidaya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ikannya Khairuddin, di sela sela kegiatan teknikal Meeting Lomba Masak Ikan Tingkat Nasional, di Aula Kantor Dislutkan Kalsel, Rabu (6/11).

Khairuddin mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan nya mulai mempersiapkan kegiatan lomba masak ikan tingkat nasional.

“Yang akan dilaksanakan pada Minggu ketiga bulan November ini atau bertepatan dengan Puncak Hari Ikan Nasional,” ungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel Rusdi Hartono melalui Kepala Bidang Budidaya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ikannya Khairuddin, di sela sela kegiatan teknikal Meeting Lomba Masak Ikan Tingkat Nasional, di Aula Kantor Dislutkan Kalsel, Rabu (6/11).

Tujuan dari lomba masak serba ikan ini, untuk mengedukasi masyarakat agar gemar memakan ikan dengan berbagai kegiatan, salah satunya dengan lomba masak serba ikan.

“Selain menggelar lomba masak ikan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan juga melaksanakan demo masak pengolahan ikan, pemberian produk olahan ikan, dan pemberian produk ikan segar,” ujarnya.

Dimana demo masak ikan ini memberikan pengetahuan juga bagi masyarakat agar dapat berkreasi membuat makanan berbahan ikan dengan baik.

“Dengan adanya kegiatan lomba gemar makan ikan para ibu-ibu khususnya yang tergabung dalam PKK gemar memasak dan makan ikan,” ucapnya.

Perwakilan yang mengikuti lomba masak ikan tingkat nasional, dipilih berdasarkan pemenang yang mengikuti lomba masak serba ikan di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu. Menu Keluarga diwakili oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Menu Kudapan diwakili oleh Kabupaten Tapin dan menu Balita diwakili oleh Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Apel Gelar Pasukan dalam rangka Latihan Kesiapsiagaan Operasional (LKO) Kodam VI/Mulawarman, dilaksanakan di Lapangan Murdjani Banjarbaru, Kamis (7/11).

Apel yang diikuti oleh ribuan prajurit gabungan TNI-Polri dan aparat pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) itu, dipimpin langsung Inspektur Kodam (Irdam) VI/Mulawarman Brigjen TNI Eventius Teddy Danarto, serta dihadiri Forkompimda Kalsel.

Dalam amanat tertulis Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta yang hadir dalam apel tersebut.

Pangdam menyebut, apel gelar pasukan LKO Kodam VI/Mulawarman ini, bertujuan guna mengetahui sejauh mana kesiapan prajurit, peralatan serta perlengkapan pendukung lainnya, untuk menangani konflik sosial pasca Pilkada serentak 27 November nanti.

“Mengingat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini, maka kita perlu mengantisipasi pengamanan kegiatan Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Kodam VI/Mulawarman agar bisa berjalan dengan tertib dan lancar,” katanya.

Ia juga berpesan kepada seluruh prajurit, agar selalu mengutamakan keamanan dan kenyamanan dalam bertugas.

“Ciptakan koordinasi antar instansi terkait lainnya, serta kedepankan langkah humanis, pendeteksian dan penindakan secara terukur,” tegasnya.

Sementara itu, Irdam VI/Mulawarman Brigjen TNI Eventius Teddy Danarto menjelaskan, total prajurit gabungan yang disiapkan dalam pengamanan Pilkada nanti berjumlah sebanyak 1.500 orang yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, Damkar, BPBD dan Tenaga Kesehatan.

Seluruh prajurit tersebut, akan bertugas menciptakan suasana Pilkada yang aman dan damai, selama kurang lebih 90 hari.

“Berapa lama kesiagaan tergantung permintaan pemerintah daerah, tetapi jika mengacu pada peraturan undang-undang maka paling lama hanya 90 hari pasca Pilkada,” tutupnya.

Untuk diketahui LKO Kodam VI/Mulawarman Tahun 2024 dilaksanakan selama dua hari mulai 7 hingga 8 November, dengan sandi operasi “Mandau Manuntung-25”, dan merupakan bentuk implementasi dari tugas Kodam VI/Mulawarman dalam perbantuan kepada Pemerintah Daerah apabila terjadi konflik sosial pasca Pilkada Serentak Tahun 2024 di wilayah jajaran Kodam VI/Mulawarman. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel akan menyelenggarakan Anugerah ASN Tahun 2024, sebuah ajang penghargaan dan bentuk apresiasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Kalsel.

Anugerah yang pertama kalinya di gelar oleh BKD Kalsel ini juga untuk memberikan penghargaan bagi ASN yang berdedikasi tinggi dan berkontribusi positif di lingkungan kerjanya serta masyarakat Kalimantan Selatan.

Kepala BKD Kalsel, Dinansyah melalui Kabid Penilai Kinerja Aparatur dan Penghargaan, Lily Hidayat, menjelaskan bahwa ajang ini terbagi menjadi empat kategori penghargaan, yakni Pejabat Administrator Terbaik, Pejabat Pengawas Terbaik, Best Employee untuk Pejabat Fungsional Umum dan Tertentu (kecuali guru), serta Guru Terbaik.

“Kami berharap penghargaan ini mampu memberikan semangat baru bagi ASN dan motivasi untuk terus menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi SKPD tempat mereka bekerja serta masyarakat Banua,” ungkap Lily, Selasa (5/11).

Penilaian utama dalam penghargaan ini mencakup kemampuan ASN dalam menciptakan inovasi, penyelesaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), serta pencapaian-pencapaian lain yang mendukung pelayanan kepada publik.

Selain penghargaan berupa sertifikat, para pemenang juga akan mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 40 persen selama satu bulan.

“Khusus bagi pemenang utama, BKD Kalsel akan memberikan rekomendasi kenaikan pangkat luar biasa, serta kesempatan untuk mewakili Kalsel dalam Anugerah ASN tingkat nasional,” tambahnya.

Sementara itu, Kasubbid Penghargaan BKD Kalsel, Kartika Kumala, menyebutkan bahwa tim juri dalam Anugerah ASN 2024 akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Kalsel, Kepala BKD Kalsel, Kepala BKN Regional VIII, serta dua orang akademisi dan praktisi.

“Proses penjurian ini dirancang untuk memastikan objektivitas dan kualitas dalam pemilihan pemenang nantinya,” ujarnya.

Diketahui, pendaftaran anugerah untuk ASN ini telah dibuka sejak 21 Oktober – 21 November 2024. yang mana pendaftaran dan persyaratan lainnya bisa dilihat melalui akses link resmi yang telah disediakan oleh BKD Provinsi Kalsel di https://s.id/formpendaftaranasn2024. (BDR/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pariwisata Kalsel, menggelar Focus Group Diskusi (FGD) Analisis Pasar Pariwisata dan Workshop Pariwisata, di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Selasa (5/11).

Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Muhammad Syarifuddin, diwakili Kepala Bidang Pemasaran Dispar Kalsel Muhammad Noor mengatakan, kegiatan ini dalam rangka meningkatkan potensi dan pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi destinasi wisata dan kuliner, dengan cara semakin gencar melaksanakan event wisata di seluruh Kabupaten dan Kota.

“FGD ini untuk menggali wisata yang dinilai memiliki potensial di kabupaten kota,” ucapnya

Disampaikan Muhammad Noor, Focus Group Diskusi (FGD) ini membahas penyusunan buku analis pasar, tahapan, pemetaan, penawaran dan permintaan serta proyeksi pengunjung yang dikaji, untuk mengetahui berbagai peluang dan tantangan ke depannya di masing-masing Kabupaten dan Kota.

“Pemetaan untuk wilayah merupakan salah satu strategi pemasaran wisata di Kalsel,” pintanya

Lebih lanjut Ia menambahkan, peran media massa baik cetak, elekronik dan online serta media sosial, yang di koordinir oleh kabupaten kota di Kalsel, tentu akan semakin membantu meningkatkan kunjungan wisatawan ke seluruh destinasi wisata di Banua.

“Kabupaten dan kota kota juga bisa menjadi mediator, untuk mengkoordinir destinasi wisata,” tutupnya

Untuk diketahui, FGD diikuti Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota, PHRI, ASITA, HPI, ASTINDO, ASPERWI dan Asosiasi lainnya. (DISPAR.KALSEL-NHF/RDM/RH)

BANJAR – Puluhan perempuan di Desa Bincau Muara, Kabupaten Banjar, mendapat pelatihan keterampilan berupa teknik merangkai (ronce) bunga melati-mawar dan menyulam air guci.

Pelatihan keterampilan digelar di Kantor Desa Bincau Muara, Kecamatan Martapura, dan merupakan inisiasi dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI) Provinsi Kalimantan Selatan bersama DPC PPLIPI Kabupaten Banjar.

Ketua DPW PPLIPI Kalsel Nawang Wijayanti, melalui Sekretaris Arleena Sokawaty, mengatakan pelatihan tersebut merupakan upaya untuk melestarikan budaya kerajinan Banjar, sekaligus meningkatkan perekonomian keluarga khususnya perempuan.

“Kita ingin agar para ibu-ibu di rumah bisa mengisi waktu luang dengan mengolah keterampilan yang bisa menjadi sumber pendapatan mereka,” katanya di sela kegiatan, Rabu (6/11).

Dalam kesempatan itu, Arleena juga menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Desa setempat yang telah memfasilitasi kegiatan pelatihan.

“Kita juga sangat mengapresiasi antusiasi ibu-ibu disini untuk mendapat pelatihan keterampilan. Bahkan tidak sedikit pula remaja perempuan yang turut terlibat. Ini menunjukkan ketertarikan generasi muda dalam melestarikan budaya masih sangat tinggi,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia sekaligus Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak PPLIPI Kalsel, Elly Roselina mengungkapkan rasa syukur dan terimakasih kepada DPW PPLIPI Kalsel, karena telah mendukung upaya peningkatan ekonomi keluarga melalui pelatihan keterampilan kepada perempuan di Desa Bincau Muara.

Apalagi diakuinya, pelatihan yang diberikan DPW PPLIPI Kalsel tidak hanya berupa tata cara pembuatan, melainkan juga teknik dasar penjualan guna memastikan hasil kerajinan tersebut bisa laku dipasaran.

“Selain demi melestarikan kerajinan budaya, semoga pelatihan ini bisa memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Desa Bincau Muara, khususnya dalam hal ekonomi,” harapnya. (SYA/RDM/RH)

DENPASAR – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berkunjung ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali, Senin (5/11).

Dalam kunjungan kerja ini, Komisi I DPRD Provinsi Kalsel mengkaji peraturan yang mengatur tarif untuk layanan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan pegawai di Kalsel.

Rombongan Komisi I DPRD Provinsi Kalsel yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim didampingi perwakilan BKPSDM Kalsel d terima oleh Kepala Diklat dan UPTD PKSDM, BKPSDM Provinsi Bali, Gde Hendra Pranata.

Rombongan dewan dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim serta dihadiri perwakilan BKPSDM Kalsel dan diterima Kepala Diklat dan UPTD PKSDM, BKPSDM Bali, Gde Hendra Pranata.

Habib Hamid menyampaikan dari pertemuan ini, Komisi I ingin menggali lebih dalam bagaimana BKPSDM di Bali melaksanakan kompetensi pelatihan dan sebagainya sehingga mereka bisa meningkatkan anggaran pendapatan daerah.

“Tadi diketahui ternyata Bali juga bekerja sama dengan kabupaten tetangga sehingga bisa lebih maksimal,” ucapnya.

Ia pun berharap hasil yang didapat dari kunjungan ini akan menjadi contoh di Kalsel.

“Tentunya kita juga ingin meningkatkan sumber daya di BKPSDM Kalsel sekaligus berdampak pada peningkatan pendapatan daerah,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Nor menambahkan, kunjungan tersebut bertujuan untuk belajar, berdiskusi atau meninjau praktik kerja yang dapat diterapkan di Kalsel.

Menurutnya banyak instansi dan perusahaan mengadakan kunjungan kerja ke berbagai tempat, termasuk Bali untuk meningkatkan kapasitas, berbagi pengalaman atau mendapatkan perspektif baru yang relevan dengan bidang mereka.

“Dengan Kunker ini, Komisi I DPRD Kalsel dapat memperoleh wawasan untuk menyusun atau merevisi peraturan serupa di Kalsel sehingga tarif layanan pelatihan bisa lebih efektif, transparan dan berdampak positif bagi peningkatan kapasitas pegawai daerah,” paparnya.

Sementara itu, Gde Hendra Pranata menyambut positif kedatangan dari Komisi I DPRD Kalsel dan pada prinsipnya kunjungan ini untuk bersama-sama berdiskusi dalam memajukan daerah masing masing.

Dalam pertemuan itu ia mengemukakan bagaimana tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang di terapkan di UPTD PKSDM BKPSDM Bali dan bisa secara mandiri untuk tidak membebani APBD.

“Pola pelaksanaan BLUD yang baik tentunya juga bisa diterapkan PKSDM Kalsel sekaligus meningkatkan PAD,” jelasnya.

Ia menambahkan, secara keseluruhan BLUD bertujuan untuk layanan publik yang responsif, efesien dan berkualitas tinggi serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Musim hujan mulai merata terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, pada November ini. Melihat kondisi ini, maka Dinas Kehutanan Provinsi, kembali mengajak masyarakat Kalsel untuk menggiatkan kembali aksi penanaman pohon.

Dalam rilisnya yang diterima Abdi Persada FM, pada Rabu (6/11), Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Fathimatuzzahra mengatakan, aksi penanaman pohon ini didukung dengan berlimpahnya bibit tanaman, terutama yang dipasok dari Persemaian Liang Anggang Banjarbaru.

“Persemaian Liang Anggang saat ini sudah siap mengeluarkan bibitnya, artinya sudah ada bibit siap salur,” jelas Aya (sapaan akrab Fathimatuzzahra).

Bibit tanaman yang siap didistribusikan secara gratis kepada masyarakat tersebut, terdiri dari tanaman kayu dan hasil hutan bukan kayu.

“Antara lain Karet 10 ribu, Meranti 25 ribu, Sengon 130 ribu, Nangka, Trembesi, Jengkol, Petai, Pampakin dan Belangiran,” tambahnya.

Seluruh bibit tanaman itu dapat diminta melalui BP DAS Barito atau Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, yang beralamat di jalan Ahmad Yani Loktabat Selatan kota Banjarbaru.

“Kami siap mengantarkan bibit tanaman ini langsung kepada masyarakat, dengan permintaan dalam jumlah besar,” ujarnya.

Sebagai penutup, Aya kembali mengajak masyarakat untuk kembali menanam, demi menghijaukan bumi Lambung Mangkurat melalui program Revolusi Hijau. (RIW/RDM/RH)