News – Laman 775 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

UPPD Samsat Martapura Rencanakan Buka Dua Pelayanan Baru Sekaligus

BANJAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar berencana untuk membuka dua Mall Pelayanan Publik (MPP) sekaligus di Kecamatan Gambut dan Kecamatan Simpang Empat Kab Banjar. Pembukaan MPP ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat sekitar yang ingin mengurus pembayaran pajak. Di MPP yang direncanakan dibuka pada akhir tahun ini dan tahun 2022 mendatang, UPPD Samsat Martapura juga telah melakukan kerjasama bersama Pemkab Banjar untuk ikut membuka pelayanan pajak tahunan dan pajak online.

Kepada Abdi Persada FM, kepala UPPD Samsat Martapura Zulkifli menyampaikan, rencana pembukaan MPP di Kabupaten Banjar ini, akan memudahkan masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Gambut dan Kecamatan Simpang Empat Pengaron, yang tidak perlu lagi mendatangi Kantor UPPD Samsat Martapura saat hendak membayar pajak tahunan dan pajak online.

“Ya memang rencana pembukaan MPP ini bisa memudahkan masyarakat yang ingin melakukan pelayanan Dukcapil, retribusi pajak Daerah Kab banjar, serta layanan Samsat Martapura,” ungkap Zulkifli.

Dilanjutkan Zulkifli, ia mengharapkan pembukaan MPP ini dapat terealisasi, sehingga UPPD Samsat Martapura lebih dapat mendekatkan diri kepada masyarakat yang relatif jauh dari Samsat Induk di Kota Martapura.

“Mudah-mudahan dapat mengakomodir wajib pajak yang berada disekitarnya seperti Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Aluh-Aluh dan sekitarnya,” ungkap Zulkifli.

Zulkifli menambahkan, dengan membuka layanan pembayaran pajak di Kecamatan Gambut dan Simpang Empat, maka kesadaran masyarakat dalam membayar pajak akan meningkat dengan adanya layanan pajak disekitar mereka, sehingga dapat meningkatkan capaian pajak Kabupaten Banjar untuk membangun Banua Kalsel menjadi lebih baik lagi.

“Kalau misalnya kita membuka layanan di Daerah-Daerah tersebut yang jelas kita berusaha meningkatkan dan memudahkan layanan terhadap Masyarakat,” tutup Zulkifli.

Saat pertama kali dibuka, MPP Di Kecamatan Gambut dan Simpang Empat nantinya, akan terdapat pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kab Banjar, pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Banjar, serta pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan dan online dari UPPD Samsat Martapura. (MRF/RDM/RH)

Berikan Briefing Latihan Pratugas Satgas Eko Apter Wilayah Papua, Ini Pesan Danrem 101/Antasari

BANJARBARU – Komandan Korem 101/Antasari Brigjen TNI Firmansyah, memberikan briefing latihan Pratugas Penebalan Satuan BKO (Bawah Kendali Operasi) Aparat Teritorial Gelombang III Wilayah Kodam XVII/Cenderawasih dan Kodam XVIII/Kasuari di Rindam VI/Mulawarman, pada Rabu (27/10).

Kegiatan Latihan Pratugas Satuan Penebalan BKO Apter yang akan dilaksanakan selama 21 hari, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan personel Penebalan Satuan BKO Apter (Aparat Teritorial) di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih dan Kodam XVIII/ Kasuari, sesuai dengan tugas pokok yang diberikan serta dihadapkan kepada perkembangan situasi daerah operasi saat ini.

Pangdam VI/Mulawarman dalam sambutannya yang dibacakan Danrem 101/Antasari mengatakan, agar mencapai hasil optimal selama kegiatan Latihan Pratugas, maka ada beberapa penekanan untuk dipedomani.

Danrem 101/Antasari saat memberikan arahan

“Laksanakan latihan pratugas dengan serius, semangat dan disiplin yang tinggi untuk mewujudkan tercapainya sasaran latihan, sehingga dapat diaplikasikan di medan penugasan. Ciptakan realisme latihan yang aplikatif dalam pelaksanaan latihan pratugas untuk memberikan gambaran situasi di daerah penugasan saat ini. Yakinkan setiap Prajurit mengerti dan paham tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga dapat mengaplikasikannya di lapangan. Ciptakan latihan yang aplikatif dan kreatif guna menjawab tantangan tugas yang akan dihadapi di daerah penugasan. Utamakan faktor keamanan dalam pelaksanaan latihan pratugas, hindari kerugian personel dan materiil. Tetap laksanakan protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak untuk meminimalisir penyebaran COVID-19,” jelasnya.

Danrem 101/Antasari menambahkan, agar para prajurit tetap mematuhi protokol kesehatan dan kebijakan satgas apter, yang dibuat terkait kebutuhan personel sesuai dengan luas wilayah geografis.

“Dengan menciptakan wilayah Papua aman, maka pembangunan akan semakin meningkat dan menciptakan peningkatan kesejahteraan, sehingga gejolak yang ada akan bisa diminimalisir,” ucapnya.

Danrem juga berharap, prajurit satgas berangkat dengan ilmu dan pengetahuan yang cukup melalui pembekalan ini, sehingga tugas yang diemban dapat berhasil.

“Jadikan tugas ini sebagai sebuah kebanggaan dan kehormatan. Tunjukkan Prajurit Mulawarman adalah prajurit yang humanis, berempati dan bersimpati kepada masyarakat. Kehadiran kita mampu menjadi pemersatu masyarakat di wilayah,” pungkasnya.

Briefing latihan ini diikuti oleh prajurit-prajurit pilihan dari jajaran satuan di Kodam VI/Mulawarman. (PENREM-RIW/RDM/RH)

50 Majelis Taklim di Banjarmasin Dapatkan Bantuan

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan bantuan kepada Majelis Taklim yang ada di Kota ini.

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan langsung oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 1443 H, di Panggung Siring Balaikota Banjarmasin, pada Rabu (27/10).

Ibnu mengatakan, bantuan yang diberikan kepada majelis taklim tersebut, dalam rangka bentuk pembinaan dari Pemerintah Kota Banjarmasin.

“Pemko Banjarmasin perduli terhadap keberadaan majelis taklim,” ucapnya.

Menurut Ibnu, majelis taklim yang ada di Kota Banjarmasin cukup banyak. Namun, yang terdata di Kota Banjarmasin sebanyak 50 majelis taklim.

“Masing-masing majelis taklim tersebut mendapatkan bantuan sebesar Rp 2 juta,” jelasnya.

Ibnu mengatakan, bantuan yang diserahkan ini juga merupakan dukungan dari Bank Kalsel. Untuk turut serta memberikan pembinaan kepada majelis taklim yang ada di Kota Banjarmasin.

“Ibu-ibu yang berhadir pada majelis taklim cukup banyak di Kota Banjarmasin,” tutur Ibnu.

Sehingga, tambahnya, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Banjarmasin.

Pada kesempatan tersebut, selain mendapatkan bantuan uang tunai, majelis taklim tersebut juga mendapat bantuan masker dari Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin. (SRI/RDM/RH)

Infrastruktur dan PJU Mendominasi Usulan Reses DPRD Banjarmasin di Pengambangan

BANJARMASIN – Warga Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur, lebih banyak menyampaikan usulan perbaikan jalan dan penerangan jalan umum.

Anggota Daerah Pemilihan Banjarmasin Timur DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya, kepada wartawan pada Selasa (26/10) mengatakan, dalam pelaksanaan penelaahan dan penyerapan aspirasi masyarakat atau reses DPRD Banjarmasin, khususnya di Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, warga kembali mengusulkan perbaikan jalan, dan penerangan jalan umum, karena beberapa jalan besar mengalami mati lampu.

“Seluruh aspirasi ini akan kami tampung dan dikoordinasikan dengan pemerintah kota,” ucapnya

Ketua DPRD Banjarmasin ini menyampaikan, setiap aspirasi yang diserap dalam reses, akan dihimpun dan dimasukkan dalam dokumen formal menjadi pokok pikiran (Pokir). pihaknya terus berkomitmen untuk mengawal, yang telah menjadi usulan masyarakat tersebut.

Foto bersama setelah reses, Anggota Dapil Banjarmasin Timur, didampingi Sekcam dan Lurah Pengambangan

“Hasil reses ini sesegeranya ditindaklanjuti, agar aspirasi warga terealisasi,” katanya

Sementara itu, Anggota DPRD Banjarmasin dari Daerah Pemilihan Banjarmasin Timur, Awan Subarkah mengatakan, usulan warga Pengambangan mulai RT 8, 9 dan 10, kondisi jalannya rusak, karena berada didekat tepian sungai, menyebabkan beberapa kali longsor, dan ini diharapkan menjadi skala prioritas perbaikan dalam APBD tahun 2022.

Anggota DPRD Banjarmasin dari Dapil Timur, Awan Subarkah

“Memang untuk jalan itu pernah diusulkan, namun terkendala pembebasan lahan, karena menurut kajian balai jalan, penyiringan harus menggunakan jangkar, dan itu memerlukan sekitar 30 meter ke darat untuk dibebaskan lahan,” tutupnya.

Dalam kegiatan reses ini, digelar di lima Kecamatan, untuk daerah pemilihan Kecamatan Banjarmasin Utara, konstituen kelurahan Sungai Jingah, Alalak Utara dan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Tengah, konstituen Kelurahan Mawar, Teluk Dalam dan Pekapuran Laut. Selanjutnya Kecamatan Banjarmasin Timur, konstituen Kelurahan Karang Mekar, Sungai Bilu dan Pengambangan, Sedangkan Kecamatan Banjarmasin Barat, konstituen Kelurahan Telawang, Belitung Utara dan Basirih. Kemudian Kecamatan Banjarmasin Selatan, konstituen Kelurahan Mantuil, Pemurus Baru dan Basirih Selatan.

Seperti diketahui, reses digelar selama tiga hari mulai 24 – 26 Oktober 2021, Dapil Banjarmasin Timur, dengan konstituen Kelurahan Pengambangan, beranggotakan Harry Wijaya, Tugiatno, Awan Subarkah, Noor Latifah, Mudah, Abdul Gais, Zainal Husni, dan Yunan Chandra, dihadiri Sekretaris Camat Banjarmasin Timur Rusdiana. (NHF/RDM/RH)

Lagi, Pemprov Kalsel Tertibkan Tambang Emas Ilegal di Kawasan Kiram

BANJARBARU – Aktivitas tambang emas ilegal di Dusun Matang Kanas, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar kembali ditertibkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Penertiban ini merupakan kali kedua usai penertiban pertama yang dilakukan pada 29 September 2021 kemarin.

“Lokasinya berbeda, tapi jaraknya tidak jauh dari sebelumnya,” ujar Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (PKSDAE) Dishut Kalsel, Pantja Satata, Senin (25/10) kemarin.

Pantja mengatakan, penertiban tambang emas ilegal mereka lakukan Kamis (21/10) tadi. Yang mana penertiban ini berawal dari informasi masyarakat.

“Ada informasi air sungai di sana keruh lagi. Kemudian kami langsung giat ke sana,” katanya

Penertiban ujar Pantja, dilakukan bersama Dinas ESDM Kalsel, adapun di lokasi petugas menemukan empat warga sedang menambang emas di pinggir sungai menggunakan mesin sedot.

“Mereka langsung kami minta berhenti,” ucapnya.

Selanjutnya, petugas kemudian mengumpulkan warga yang melakukan penambangan emas secara ilegal untuk diberi penjelasan bahwa aktivitas tersebut dilarang.

“Mereka lalu paham dan membuat pernyataan tidak mengulangi kegiatan itu lagi,” terangnya.

Lanjutnya, sementara mesin dan alat lainnya yang digunakan warga untuk menambang disita oleh petugas.

“Mesin kami sita supaya mereka tidak beraktivitas lagi,” ujarnya.

Pantja menjelaskan, dari hasil interogasi yang dilakukan, masyarakat yang menambang dipastikan bukanlah warga setempat.

“Mereka dari luar. Sehingga warga sekitar kami minta untuk mengawasi lokasi itu, kalau ada penambangan lagi, kami minta melapor,” terangnya.

Terkait sanksi, Pantja menyebut, akan dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku apabila warga kembali melakukan penambangan liar.

“Mungkin mereka belum tahu bahwa aktivitas itu dilarang dan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Tapi, kalau mengulangi lagi maka akan kami tindak,” tuturnya.

Agar warga jera melakukan penambangan emas secara liar, dia menyampaikan, semua alat dan mesin yang ada di lokasi itu telah mereka sita.

“Sudah kami bawa ke kantor semua alatnya,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga terus mengawasi lokasi bekas aktivitas tambang emas ilegal di Desa Matang Kanas.

“Tahun lalu sudah kami stop juga kegiatan di sana. Tapi, tahun ini ada lagi,” pungkasnya. (ASC/RDM/RH)

Peringati Hari Sumpah Pemuda, Bandara Internasional Syamsudin Noor Turunkan Tarif RT-PCR

BANJARBARU – Memperingati hari Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober 2021 nanti, layanan klinik Bandara Internasional Syamsudin Noor memberikan layanan spesial dengan memberikan tarif RT-PCR lebih murah dari biasanya.

“Dalam memperingati hari sumpah pemuda kita ingin memberikan penghargaan kepada para penumpang penerbangan Bandara Internasional Syamsudin Noor dengan menurunkan tarif menjadi 280 ribu rupiah saja,” ucap Stakeholder Relation Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor, Ahmad Zulfian Noor, Selasa (26/10).

Penurunan harga tersebut ditegaskannya, hanya berlaku pada hari tersebut, dan tarif akan kembali normal pada hari berikutnya.

Sementara itu penyesuaian tarif PCR sesuai arah Presiden RI Joko Widodo yang meminta diturunkan hingga ke harga Rp300.000, Zulfian menjelaskan pihaknya masih menunggu surat keputusan dari pemerintah pusat.

“Kalau dari instruksi Presiden biasanya akan ada surat instruksi lagi dari Kementrian terkait, jadi itu nantinya yang akan menjadi dasar penuruan tarif selanjutnya,” jelasnya.

Dilanjutkan Zulfian, sejak tanggal 24 Oktober 2021 lalu, sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementrian Perhubungan nomor 88 tahun 2021, persyaratan penerbangan dari dan ke daerah luar pulau Jawa dan Bali sudah mulai dipermudah dengan diperbolehkan hanya membawa surat keterangan negatif antigen serta vaksin minimal dosis pertama.

“Sementara ini sesuai surat edaran tersebut hanya berlaku untuk daerah luar pulau Jawa dan Bali yang berada di level 2 PPKM,” terang Zulfian.

Zulfian berharap agar pemerintah dapat segera menyesuaikan tarif Rapid Test PCR agar dapat lebih terjangkau bagi masyarakat jika pemerintah masih mewajibkan hasil keterangan negatif PCR sebagai syarat utama untuk melakukan penerbangan. (TR21-01/RDM/RH)

Tingkatkan Harga, Pemprov Kalsel Dorong UPPB Bergabung

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) agar bisa meningkatkan volumenya melalui penggabungan beberapa UPPB.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kalsel, Suparmi menjelaskan, dengan penggabungan beberapa UPPB ini, mempunyai manfaat yang lebih besar. Seperti harga yang didapat lebih tinggi, juga penghematan dari segi biaya.

“Pabrikan bisa memberikan harga yang lebih tinggi apabila volume karet yang dihasilkan lebih besar. Jadi bisa dinikmati juga petani-petani kita. Harga juga berbeda dari UPPB yang hasilnya kecil. Dari segi transportasi juga lebih murah, karena bisa menggunakan truk besar,” jelasnya.

Suparmi menambahkan, UPPB di Kalsel juga sudah mempunyai posisi harga tawar terhadap pabrik. Hal ini disebabkan permintaan karet yang terus mengalami peningkatan, sehingga pabrikan secara tidak langsung berlomba-lomba untuk melakukan transaksi dengan UPPB.

“Kalau sebelumnya pabrik yang menentukan harga. Saat ini posisi tawar ada di UPPB. Karena selain kebutuhan, faktor lainnya karena harga bisa diketahui oleh UPPB melalui harga yang diterbitkan oleh SICOM (Singapore Commodity Exchange),” ujarnya.

Berdasarkan data harga karet yang diterbitkan oleh SICOM pertanggal 25 Oktober 2021, untuk K3 (kadar karet kering) 100 persen mempunyai nilai antara Rp21.000 hingga Rp22.000 per KG. sedangkan untuk K3 62-65 persen mempunyai harga Rp13.330 – Rp13.975 per KG. Kemudian untuk K3 56-58 persen berada diangka Rp12.685 – Rp13.115 per KG.

“Rata-rata K3 kita ada dikisaran 60-67 persen. Jadi sekitar Rp12.000 ke-atas. Bahkan harga karet dengan K3 40-45 persen (karet basah ditingkat petani baru panen) sudah di atas Rp8.000,” bebernya.

Lebih lanjut Suparmi menyebut, Pemprov Kalsel juga terus berharap agar petani karet di Kalsel dapat meningkatkan produksinya melalui peremajaan karet secara mandiri.

“Dengan harga karet bagus, maka diharapkan semangat melakukan peremajaan dan pemeliharaan sendiri untuk meningkatkan produksinya,” harapnya. (ASC/RDM/RH)

Resmi Dilantik, Raudatul Jannah Siap Lanjutkan Program Prioritas TP PKK Kalsel

JAKARTA – Raudatul Jannah Sahbirin Noor resmi dilantik sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Kalimantan Selatan Masa Bakti 2021-2024.

(Kiri ke kanan) Wakil Gubernur Kalsel, Gubernur Kalsel, Mendagri, Ketua Umum TP PKK, Ketua TP PkK Kalsel, dan Istri Wakil Gubernur Kalsel berfoto bersama usai pelantikan

Pelantikan berlangsung di Gedung C Kementerian Dalam Negeri oleh Ketua Umum TP PKK , Tri Tito Karnavian, Selasa (26/10).

Pelantikan ini turut disaksikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, Wakil Gubernur Kalsel, Muhidin beserta Isteri, serta sejumlah pejabat Kemendagri.

Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian mengucapkan selamat kepada Raudatul Jannah Sahbirin Noor, yang secara resmi menjabat Ketua TP PKK Prov Kalsel, Masa Bakti 2021-2024.

Tri mengatakan, Ketua TP PKK merupakan konsekuensi logis sebagai Isteri Kepala Daerah, baik di tingkat Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

“Selamat buat Ibu Raudatul Jannah. Kita tidak hanya Kader PKK, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dan relawan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.

Tri menekankan kepada Ketua TP PKK Kalsel untuk melanjutkan program prioritas terkait pentingnya melanjutkan kembali program penanganan stunting dan kesehatan ibu hamil.

Ia juga mengharapkan, Ketua TP PKK baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, agar turun secara langsung ke lapangan, untuk melihat kondisi masyarakat, terlebih di masa pandemi ini, dan masih adanya persoalan stunting dan kesehatan ibu hamil.

“Saya berharap kepada Ketua TP PKK Provinsi Kalsel agar terus aktif ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat secara langsung, karena kita selain sebagai ibu dari anak-anak, kita juga ibu dari masyarakat,” harapnya.

Ketua TP PKK Prov Kalsel, Raudatul Jannah Sahbirin Noor, SKM, MKes mengaku bersyukur, bisa kembali dilantik sebagai Ketua TP PKK Prov Kalsel masa bakti 2021-2024.

“Terima kasih kepada Ibu Ketua Umum TP PKK yang telah melantik sebagai Ketua TP PKK Prov Kalsel Masa Bakti 2021-2024,” ucapnya.

Raudatul Jannah mengatakan segera menindaklanjuti arahan dari Ketum TP PKK Tri Tito Karnavian, untuk melaksanakan program prioritas PKK, dan sebagai mitra pemerintah.

“Terkait arahan dari Ibu Ketum TP PKK, saya segera menindaklanjutinya. Setelah ini, saya akan bersinergi, merapatkan barisan, dan berkolaborasi untuk melaksanakannya, kita akan membantu pemerintah untuk penuntasan angka stunting, mewujudkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menjelaskan filosofi Ketua TP PKK dijabat oleh pendamping Kepala Daerah.

PKK merupakan sebuah mesin yang besar yang bisa menyentuh lapisan masyarakat yang paling kecil yaitu keluarga.

PKK memiliki peranan penting dan banyak memberikan manfaat bagi masyarakat, dan bisa mendatangkan pahala.

“Agar PKK bisa berjalan dengan maksimal di seluruh daerah, maka dari itu Ketua TP PKK harus dijabat oleh pendamping kepala daerah, karena Istri merupakan Ring 1 nya pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan. Itulah filosofi nya kenapa Ketua TP PKk harus pendamping atau istri kepala daerah,” sebutnya.

Mendagri meminta kepada Gubernur Kalsel, agar dapat mendukung kegiatan PKK, sehingga mesin PKK benar-benar bergerak, untuk menuntaskan stunting, meningkatkan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta penanganan pandemi. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

Infrastruktur Kawasan Banjarmasin Tengah Dinilai Sudah Bagus

BANJARMASIN – Pelaksaan penelaahan dan aspirasi masyarakat, dari konstituen Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, untuk kondisi infrastruktur dinilai sudah bagus.

Menurut Anggota DPRD Banjarmasin dari Daerah Pemilihan Banjarmasin Tengah, Matnor Ali, pada Senin (25/10), dari aspirasi warga, tidak lagi banyak yang mengeluhkan infrastruktur, karena sudah terealisasi untuk dibangun, sehingga ke depan perlu dipertahankan, agar tidak mudah cepat rusak.

Salah satu konstituen menyerahkan aspirasi

“Kami minta ke Pemerintah Kota, untuk jalan nasional dibikinkan trotoar,” ucapnya.

Wakil Ketua Dewan Banjarmasin ini juga menjelaskan, untuk penataan sungai dinilai lebih terpelihara, sampahnyapun sudah tidak ada lagi, dengan demikian membuat kondisi sungai, tidak lagi dangkal.

“Kita apresiasi kesadaran warga, tidak membangun rumah dibantaran sungai,” katanya

Hal senada disampaikan, Anggota DPRD Banjarmasin dari Daerah Pemilihan Banjarmasin Tengah, Faisal Heriyadi, untuk pelayanan publik lainnya pembangunannya sudah merata, karena wilayah Banjarmasin Tengah berada ditengah kota, namun masih ada sebagian warga mengeluh khususnya, yang berlokasi di kawasan Mulawarman, untuk pembangunan drainase tidak selesai hingga ke pembuangan akhir.

“Usulan ini akan diakomodir kembali dalam APBD tahun 2022 mendatang,” tutupnya.

Untuk diketahui, kegiatan reses digelar selama tiga hari mulai 24 – 26 Oktober 2021, Dapil Banjarmasin Tengah, beranggotakan Matnor Ali, Faisal Heriyadi, Suyato, Wakhid Husaini, Gusti Yasni Iqbal, dan Eddy Junaidi, pelaksanaan di aula Banjarmasin Tengah dihadiri Camat Diyannoor. (NHF/RDM/RH)

Ciptakan Pemimpin Muda, PDI Perjuangan se-Kalsel Gelar Pendidikan Politik

BANJARMASIN – Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Daerah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan Pendidikan Kader Pratama Angkatan I Tahun 2021 di salah satu hotel, Selasa (26/10).

Kegiatan yang diselenggarakan selama satu hari ini dibuka oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Kalsel, Muhammad Syaripuddin dan diikuti ratusan kader yang berasal dari DPD PDI-P Kalsel serta beberapa DPC PDI-P yakni Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Kotabaru.

Sekretaris DPD PDI-P Kalsel, M. Syarifuddin

“Pendidikan kader ini diselenggarakan sebagai salah satu sarana untuk membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Kalsel ini menjelaskan bahwa pendidikan kader ini adalah Angkatan I. Sedangkan untuk angkatan II bersama Enam (6) DPC lainnya akan dilaksanakan bulan November mendatang.

“Rencananya pada bulan Desember 2021 akan dilaksanakan pendidikan politik lanjutan yaitu Pendidikan Kader Tingkat Madya,” tambahnya.

Terhitung 100 peserta yang berhadir dalam Pendidikan Kader Pratama tersebut secara fisik serta 350 orang peserta yang ada di 7 DPC masing-masing dan terhubung secara teleconference.

Peserta yang mengikuti acara ini ialah fungsionaris DPD, DPC dan PAC Partai, para pengurus Badan dan Sayap Organisasi Partai serta anggota baru partai dan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) COVID-19.

Pendidikan kader pratama ini menyajikan 6 materi dasar yaitu sejarah partai, Pancasila 1 Juni, Nasionalisme, Marhaenisme, Kapitalisme Bangsa Sendiri, Membangun Dunia Kembali serta Konstitusi dan Tata Kelola Partai. Kemudian ditambah 3 materi penunjang yang akan disampaikan oleh 3 orang akademisi dari Fisip Universitas Lambung Mangkurat. Sedangkan pengisi materi pada kegiatan ini yaitu dari kalangan internal partai serta para ahli/akademisi yang kepakarannya sudah terbukti. (NRH/RDM/RH)