Banjarbaru – Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono, mengajukan pengunduran diri dari jabatannya untuk periode 2025-2030 dengan alasan kondisi kesehatan. Permohonan tersebut diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Selasa (3/11).
Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Muhammad Syahrial menyampaikan, bahwa permohonan pemberhentian merupakan keinginan pribadi Wartono, sebagaimana tertuang dalam surat nomor 000/0103/UMUM/2026 tertanggal 13 Agustus 2026.
“Pengumuman permohonan pengunduran diri Wakil Wali Kota Banjarbaru berdasarkan permintaan pribadi karena kondisi kesehatan,” ujarnya.
Syahrial menjelaskan, DPRD Kota Banjarbaru telah menerima surat dari Wali Kota Banjarbaru nomor 000/1150/Walikota/2026 tertanggal 14 Oktober 2026.
Surat tersebut berisi penyampaian permohonan pemberhentian Wartono yang dilengkapi dokumen pendukung.
Ia menegaskan, pengunduran diri tersebut masih harus melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan. Pengumuman dalam rapat paripurna merupakan salah satu tahapan administratif sebelum proses pemberhentian ditetapkan secara resmi.
Selanjutnya, pimpinan DPRD Kota Banjarbaru akan mengusulkan pemberhentian Wakil Wali Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Selatan untuk mendapatkan keputusan resmi.
“Dengan diumumkannya permohonan tersebut, DPRD Kota Banjarbaru telah menjalankan salah satu tahapan dalam proses administratif pemberhentian Wakil Wali Kota,” tutup Syahrial. (BDR/RIW/APR)
Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) menggelar Forum Diskusi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Tahun 2026, Senin (2/11).
Kegiatan yang dibuka Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar tersebut, turut dihadiri Ketua Dekranasda Kota Banjarmasin, Neli Listriani, Ketua DWP Banjarmasin, Farida Rachmawati, sejumlah kepala SKPD serta pelaku IKM.
Tezar mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah kota memahami berbagai tantangan yang dihadapi pelaku IKM, mulai dari sektor kerajinan, sasirangan hingga industri pengolahan pangan.
“Melalui diskusi ini, kita ingin mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan para pelaku IKM, baik dari sektor sasirangan, kerajinan maupun pengolahan pangan. Dari aspirasi tersebut, kita bisa mengetahui dukungan apa yang dapat diberikan Pemerintah Kota Banjarmasin agar usaha mereka semakin berkembang,” ucap Tezar.
Menurutnya, meskipun Disperdagin telah beberapa kali melaksanakan pelatihan dengan tema dan peserta yang berbeda, forum diskusi kali ini lebih diarahkan untuk menyerap aspirasi langsung agar program pembinaan pemerintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha.
“Melalui diskusi ini, kita ingin mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan para pelaku IKM dan apa yang bisa diberikan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin untuk mendukung pengembangan usaha mereka,” ujarnya.
Ia menjelaskan, forum tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi, di antaranya Bea Cukai, Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, serta Dekranasda.
Kehadiran berbagai pihak tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi, khususnya dalam memberikan pemahaman terkait pengembangan usaha, akses pembiayaan, hingga peluang memperluas pasar.
Sementara itu, Kepala Disperdagin Kota Banjarmasin, Ignasius P. Salan menyampaikan, bahwa forum diskusi bertajuk IKM Banjarmasin Mendunia tersebut dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pelaku usaha agar mampu berkembang lebih kompetitif.
Ia menyebutkan, terdapat sejumlah materi penting yang dibahas, mulai dari strategi pembangunan usaha, literasi keuangan dan akses pembiayaan, prosedur ekspor dan fasilitas kepabeanan, hingga program pembinaan, peningkatan kualitas, standardisasi serta promosi produk unggulan daerah.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap pelaku IKM memiliki wawasan dan pemahaman yang lebih luas dalam mengembangkan usahanya, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat global,” ungkapnya.
Forum diikuti sebanyak 100 pelaku IKM yang diundang sebagai peserta. Pemerintah Kota Banjarmasin berharap kegiatan ini memberikan dampak positif bagi pengembangan IKM serta memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam mewujudkan pelaku industri kecil dan menengah yang mandiri, inovatif, berdaya saing, serta mampu menembus pasar global. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)
Banjarmasin – Dalam rangka menciptakan lingkungan perkantoran yang aman dan kondusif tidak cukup hanya mengandalkan petugas keamanan. Diperlukan sistem pengamanan terencana, terukur, serta mampu mendeteksi berbagai potensi kerawanan sejak dini.
Komitmen tersebut diwujudkan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Sosialisasi Risk Assessment atau Penilaian Risiko, yang digelar di Ruang Rapat Lantai III Gedung B DPRD Kalsel, Senin (2/11).
Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis memperkuat manajemen pengamanan sekaligus meningkatkan kesadaran seluruh aparatur terhadap pentingnya keamanan di lingkungan kerja.
Sosialisasi dihadiri langsung Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini, dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda Kalsel, Kompol Bety Nilasari Br. Sitanggang, selaku Kasubditwaster Ditpamobvit Polda Kalsel.
Dalam pemaparannya, Kompol Bety menjelaskan, penilaian risiko merupakan bagian penting dari manajemen pengamanan untuk mengidentifikasi, menganalisis, sekaligus mengantisipasi berbagai potensi ancaman yang dapat mengganggu aktivitas organisasi.
Aspek yang perlu mendapat perhatian tidak hanya menyangkut keamanan manusia dan barang, tetapi juga perlindungan tempat, dokumen, hingga seluruh aktivitas yang berlangsung di lingkungan perkantoran.
Menurutnya, pengamanan modern harus dilakukan menyeluruh. Tidak hanya melalui penjagaan fisik, tetapi juga pemantauan, pengawasan, serta kemampuan mendeteksi potensi kerawanan sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan.
“Pengamanan tidak hanya berbicara tentang penjagaan secara langsung, tetapi juga bagaimana melakukan pemantauan, pengawasan, dan mendeteksi potensi kerawanan sejak dini,” ucapnya.
Bety menegaskan, keberhasilan sistem pengamanan tidak dapat hanya dibebankan kepada petugas keamanan. Seluruh pegawai dan pengelola lingkungan kerja memiliki peran penting dalam membangun budaya sadar keamanan.
Sumber humas DPRD Kalsel
Keterlibatan setiap unsur organisasi diperlukan agar potensi risiko dapat dikenali lebih cepat, tanggung jawab pengamanan menjadi lebih jelas, serta langkah pencegahan dapat dilakukan secara tepat.
“Langkah ini diperlukan sistem manajemen pengamanan yang terencana dengan melibatkan seluruh unsur dalam organisasi,” jelas Bety.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini, menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut.
Menurutnya, pemahaman mengenai penilaian risiko menjadi bekal penting bagi aparatur dalam mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dan tertib.
Melalui kegiatan ini, Sekretariat DPRD Kalsel diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan tanggung jawab seluruh jajaran dalam menerapkan sistem pengamanan terpadu.
Dengan demikian, keamanan tidak lagi sekadar menjadi tugas petugas penjagaan, melainkan menjadi kesadaran dan tanggung jawab bersama.
“Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Sekretariat DPRD Kalsel dalam menghadirkan lingkungan perkantoran yang aman, nyaman, dan kondusif, sehingga penyelenggaraan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah menggelar Workshop Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2026, Senin (2/11).
Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, serta dihadiri Kepala Bagian Organisasi Setdako Banjarmasin, Mouna Rahmawati, seluruh Kasubbag Perencanaan dan staf administrasi penyusunan laporan kinerja dari 32 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
Ket foto : Sekdako Banjarmasin Ichroom Muftezar
Workshop ini dilaksanakan untuk menyamakan pemahaman sekaligus meningkatkan kemampuan perangkat daerah, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berkualitas, akurat, berbasis data, dan tepat waktu.
Usai membuka kegiatan, Sekdako Banjarmasin, Ichrom Muftezar menyampaikan, bahwa penyusunan laporan kinerja tahun ini akan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) sebagai alat bantu mempercepat dan meningkatkan kualitas proses penyusunan laporan.
“Sebagaimana informasi yang kami dapatkan, dalam penyusunan laporan kinerja ini kita akan menggunakan alat bantu Artificial Intelligence. Ini sangat membantu mempercepat proses, tetapi bukan sebagai pengambil keputusan,” ujarnya.
Ia berharap, pemanfaatan AI membantu para penyusun laporan melakukan analisis dan penyempurnaan dokumen, tanpa mengesampingkan peran serta tanggung jawab masing-masing perangkat daerah.
Untuk itu, Bagian Organisasi Setdako Banjarmasin menghadirkan narasumber dari Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Selatan serta narasumber internal, untuk memberikan pemahaman mengenai tata cara penyusunan LAKIP, memanfaatkan teknologi AI.
“Kita ingin AI ini digunakan sebagai asisten atau pembantu, bukan sebagai pengambil keputusan. Harapan kami, dengan terselenggaranya workshop ini, nilai LAKIP Pemerintah Kota Banjarmasin bisa terus meningkat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setdako Banjarmasin, Mouna Rahmawati menjelaskan, bahwa pihaknya berperan mengoordinasikan, membina, dan memfasilitasi seluruh perangkat daerah dalam proses penyusunan laporan kinerja.
Berdasarkan hasil pendampingan dan evaluasi yang telah dilakukan, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat, di antaranya kualitas penyampaian informasi dalam laporan kinerja, kedalaman analisis terhadap kendala dan faktor keberhasilan pencapaian kinerja, serta ketepatan waktu penyampaian laporan.
“Karena itu, workshop ini kami selenggarakan agar penyusunan laporan kinerja dapat dipersiapkan sejak dini dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan,” jelas Mouna.
Lebih lanjut, Ia menerangkan bahwa dalam pelaksanaannya, seluruh perangkat daerah akan memanfaatkan aplikasi Kayuh Baimbai sebagai sarana penginputan laporan kinerja.
Dokumen yang masuk selanjutnya akan dibantu proses verifikasinya menggunakan AI untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan.
“Semua laporan masuk ke aplikasi Kayuh Baimbai, kemudian akan diverifikasi oleh AI. Hasilnya berupa rekomendasi yang dapat dijadikan acuan oleh seluruh SKPD untuk memperbaiki laporan masing – masing,” terangnya.
Ia berharap, rekomendasi tersebut membantu perangkat daerah meningkatkan kualitas laporan, terutama dalam hal kesesuaian dengan pedoman penyusunan serta kedalaman analisis terhadap capaian kinerja.
Melalui workshop ini, Pemko Banjarmasin berharap seluruh perangkat daerah mampu menyusun LAKIP secara sistematis, akuntabel, dan menggambarkan hasil pelaksanaan program beserta manfaat serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Pemanfaatan teknologi AI melalui aplikasi Kayuh Baimbai juga diharapkan menjadi langkah inovatif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan publik. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)
Banjarmasin – Turnamen Biliar Antarwartawan Jilid II Tahun 2026 digelar di Banjarmasin, Minggu (1/11). Kegiatan ini diikuti 32 peserta, termasuk wartawan Kalimantan Tengah, sebagai upaya mempererat silaturahmi sekaligus menjaring atlet biliar menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) di Lampung, April 2027 mendatang.
Turnamen ini mempertandingkan dua kategori, yakni nomor tunggal (single) yang diikuti 16 peserta dan nomor ganda (double) bola delapan yang diikuti 16 pasangan.
Pada penyelenggaraan tahun ini, total hadiah yang diperebutkan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni mencapai Rp25 juta.
Ket foto : Staf Ahli Gubernur Kalsel Rusma Khazairin saat menyampaikan sambutan
Penanggung jawab kegiatan, Irwansyah, menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalsel atas dukungan penyelenggaraan turnamen.
Menurutnya, hasil pertandingan bukan satu-satunya hal yang menjadi tujuan kegiatan. Lebih dari itu, turnamen ini diharapkan menjadi sarana mempererat hubungan antarwartawan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kalsel, khususnya Dispora Kalsel. Hasil akhir memang penting, tetapi silaturahmi harus tetap terjalin,” ujar Irwansyah.
Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Selatan, Zainal Helmi mengatakan, turnamen ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi Porwanas di Lampung, April 2027 mendatang.
Menurutnya, persiapan perlu dilakukan maksimal agar kontingen Kalsel mampu mempertahankan prestasi sebagai juara umum. Ia juga berharap kegiatan olahraga bagi wartawan tidak hanya diselenggarakan PWI Kalsel, tetapi turut melibatkan komunitas wartawan lainnya.
“Untuk mendukung Porwanas di Lampung pada April nanti, persiapan harus benar – benar matang. Saya berharap kegiatan olahraga di Kalsel tidak hanya dilaksanakan PWI Kalsel, tetapi juga melibatkan teman – teman dari organisasi wartawan lainnya. Biliar menjadi salah satu cabang andalan kita,” katanya.
Staf Ahli Gubernur Kalsel Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rusma Khazairin, mengapresiasi penyelenggaraan turnamen. Ia menilai kegiatan ini tidak hanya memperkuat persaudaraan antarwartawan, tetapi juga menumbuhkan semangat sportivitas sekaligus mendukung pengembangan atlet biliar Porwanas.
Ia berharap turnamen ini menjadi momentum mempererat kebersamaan dan mendukung pembangunan Kalimantan Selatan yang maju, sejahtera, serta berdaya saing.
“Memperkuat persaudaraan dan membangun semangat sportivitas, kita mengapresiasi pembangunan atlet biliar dari wartawan untuk persiapan Porwanas Lampung, kita jadikan momentum ini untuk membangun Kalsel yang maju sejahtera dan berdaya saing,” harap Rusma.
Apresiasi serupa disampaikan Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel, Anugrah. Ia menilai kejuaraan biliar antarwartawan ini memiliki peran penting menjaring atlet potensial yang dipersiapkan mengikuti Porwanas mendatang.
“Kami sangat mengapresiasi kejuaraan biliar antar wartawan ini, ini untuk menjaring atlet untuk Porwanas nanti,” ujar Anugrah.
Melalui turnamen ini, diharapkan muncul atlet-atlet biliar dari kalangan wartawan yang mampu bersaing dan memberikan kontribusi bagi kontingen Kalimantan Selatan pada ajang olahraga wartawan tingkat nasional tersebut. (Rilis-SRI/RIW/EPS)
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong perluasan areal persawahan dan peningkatan produksi padi melalui program cetak sawah serta optimalisasi penanaman.
Pada tahun 2026, realisasi program cetak sawah tercatat mencapai 2.600 hektare dari target 3.100 hektare.
Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Amarullah mengatakan, program cetak sawah tahun ini dilaksanakan Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian.
program cetak sawah di Lokasi Optimasi Lahan (Oplah) di Desa Maluka Baulin, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut
“Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas areal persawahan guna mendukung peningkatan produksi pertanian dan memperkuat ketahanan pangan di Kalimantan Selatan,” ungkapnya.
Sementara itu, pada tahun 2025, program cetak sawah di Kalimantan Selatan memiliki target seluas 29.993 hektare. Namun, realisasinya tercatat sebesar 13.930 hektare.
Selain perluasan areal persawahan, pemerintah juga terus memperhatikan perkembangan kegiatan penanaman dan panen padi.
“Berdasarkan data tahun 2026, luas tanam padi di Kalimantan Selatan mencapai 6.314 hektare, sedangkan luas panen tercatat sebesar 5.998 hektare,” lanjutnya.
Amarullah menjelaskan, kegiatan penanaman padi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan masih sangat dipengaruhi kondisi iklim, terutama ketersediaan curah hujan.
Sebagian wilayah masih bergantung pada musim hujan untuk mendukung kegiatan penanaman.
Karena itu, rencana penanaman berikutnya akan menyesuaikan dengan pola dan perkembangan iklim di Kalimantan Selatan.
“Penentuan waktu tanam perlu mempertimbangkan kondisi lahan serta ketersediaan air agar kegiatan pertanian dapat berjalan optimal,” sahutnya.
Pemerintah akan mengikuti irama musim yang berlangsung di daerah dalam menentukan jadwal penanaman.
Langkah ini diharapkan mendukung kelancaran kegiatan budidaya sekaligus menjaga produktivitas pertanian.
“Melalui program cetak sawah dan penyesuaian jadwal tanam berdasarkan kondisi iklim, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya memperkuat sektor pertanian serta meningkatkan produksi padi untuk mendukung ketahanan pangan daerah,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)
Banjarbaru – Museum Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan, tetap membuka layanan bagi masyarakat meski gedung induknya akan ditutup sementara untuk menjalani revitalisasi mulai awal November 2026.
Revitalisasi yang didanai Kementerian Kebudayaan dengan anggaran sekitar Rp1,8 miliar itu difokuskan pada pembenahan vitrin atau tempat penyajian koleksi.
Pekerjaan diperkirakan berlangsung selama dua bulan, dengan target gedung induk kembali dibuka pada Januari 2027.
Kepala Museum Lambung Mangkurat, Ady Surya mengatakan, anggaran tersebut diperoleh setelah pihak museum melakukan koordinasi dengan Kementerian Kebudayaan. Pembenahan dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata pamer koleksi museum.
“Kalau melihat nilai Rp1,8 miliar, kami bisa yakin ini hanya untuk vitrin atau tempat tata pamer,” ujarnya, Kamis (29/10).
Museum Lambung Mangkurat Kalsel menyediakan ruang pamer temporer untuk pengunjung selama ruang induk direvitalisasi
Selama proses revitalisasi, masyarakat tetap dapat mengunjungi museum melalui pameran temporer dan koleksi lain yang berada di luar gedung induk. Ady memastikan museum tetap memberikan layanan kepada pengunjung.
“Saya bisa meyakinkan kepada masyarakat, Museum Lambung Mangkurat akan tetap buka dan tetap memberikan koleksi – koleksi terbaik untuk masyarakat. Kami memiliki banyak sekali koleksi yang tidak kalah dengan yang dipajang atau dipamerkan di gedung induk nantinya,” katanya.
Ady menambahkan, revitalisasi kali ini belum mencakup digitalisasi koleksi. Pihak museum akan kembali mengupayakan dukungan anggaran melalui APBD 2027 agar pengembangan museum digital dapat direalisasikan.
“Untuk digitalisasi, kami usahakan lagi. Mudah-mudahan pada 2027 APBD bisa memfasilitasi, karena keinginan kami untuk menjadi museum digital sangat tinggi,” ungkapnya. (SYA/RIW/EYN)
Banjarmasin – Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, M. Syaripuddin atau Bang Dhin, menyerap aspirasi atlet muda Banjarmasin dalam Diskusi Olahraga bertema Pemuda Patriot Olahraga, Kamis (29/10)
Sarana latihan, benturan jadwal latihan dengan sekolah, dan jalur prestasi menjadi sorotan, yang akan dibawa sebagai bahan penyusunan peta jalan pembangunan olahraga daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin.
Bang Dhin mengatakan, pembinaan olahraga di Kalimantan Selatan tidak cukup hanya mengejar prestasi atlet. Ketersediaan sarana prasarana, sistem pembinaan yang berkelanjutan, serta keselarasan jadwal latihan dengan pendidikan, juga harus diperhatikan.
Diskusi yang diikuti sejumlah atlet muda Kota Banjarmasin tersebut menghadirkan Sekretaris KONI Banjarmasin Arif Rahman Hakim. Digelar bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda, forum ini dimanfaatkan untuk menyerap langsung aspirasi generasi muda yang menjadi tulang punggung regenerasi olahraga daerah.
Dalam forum itu, para atlet menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari keterbatasan fasilitas dan jadwal latihan yang berbenturan kegiatan sekolah, hingga akses jalur prestasi yang dinilai belum optimal bagi atlet berbagai cabang olahraga.
Bang Dhin mengatakan forum ini sengaja dibuka untuk mendengar kebutuhan dan kendala atlet muda secara langsung.
Menurutnya, aspirasi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah agar pembinaan olahraga di Kalsel lebih terarah dan memberi ruang berkembang bagi atlet.
“Ini bertepatan dengan momentum Sumpah Pemuda dan refleksi 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028. Saya ingin mendengar aspirasi teman-teman atlet muda di Kalimantan Selatan. Tadi ada beberapa hal yang menjadi perhatian, terutama sarana prasarana, jadwal latihan yang berbenturan dengan sekolah, serta jalur prestasi,” ungkapnya.
Ia menegaskan, persoalan ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk disinkronkan melalui kebijakan dan perencanaan keolahragaan.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kalsel yang membidangi pendidikan, kepemudaan, olahraga, dan kesehatan, Ia berencana membawa aspirasi itu kepada pemerintah daerah sebagai bahan penyusunan peta jalan (roadmap) pembangunan olahraga.
Menurut Bang Dhin, pembinaan atlet dan pendidikan harus berjalan beriringan. Atlet berprestasi semestinya mendapat kesempatan pendidikan melalui jalur prestasi, sementara lembaga pendidikan perlu memahami kebutuhan dan jadwal latihan atlet agar keduanya tidak saling menghambat.
“Olahraga juga bisa menunjang pendidikan mereka melalui jalur prestasi. Karena itu, dinas terkait, baik kabupaten/kota maupun provinsi, perlu membuka ruang bagi atlet yang memiliki prestasi. Jadwal pendidikan dan latihan harus disinkronkan sehingga ada keseimbangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, gagasan membuka ruang diskusi ini berawal dari keresahan yang ditemuinya saat berdialog dengan kalangan pemuda di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Tanah Bumbu.
Ia berharap forum serupa bisa digelar rutin dan melibatkan lebih banyak pelaku olahraga, termasuk pengurus cabang olahraga dan KONI.
Irham, atlet pickleball, menyambut positif diskusi tersebut. Menurutnya, forum terbuka seperti ini memberi kesempatan atlet menyampaikan aspirasi langsung, tidak hanya lewat pelatih atau pengurus cabang olahraga.
“Selama ini ruang kami untuk menyampaikan aspirasi cukup terbatas. Dengan adanya forum ini, atlet dari berbagai cabang olahraga bisa menyampaikan pendapat dan persoalan masing – masing. Harapannya, diskusi seperti ini bisa berjalan rutin,” ujarnya.
Irham mengungkapkan, salah satu persoalan pickleball di Banjarmasin adalah keterbatasan fasilitas. Sebagai cabang olahraga yang relatif baru berkembang di Kalsel, ketersediaan lapangan dan dukungan pembinaan masih perlu ditingkatkan.
Saat ini atlet pickleball masih mengandalkan lapangan di Universitas Lambung Mangkurat dengan mengajukan izin penggunaan fasilitas.
“Kondisi tersebut membuat ketersediaan sarana latihan menjadi salah satu kebutuhan yang perlu mendapat perhatian,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah bersama KONI dan pihak terkait memberi dukungan fasilitas, khususnya bagi cabang olahraga yang masih tahap pengembangan, agar atlet semakin termotivasi meningkatkan intensitas latihan dan mengejar prestasi.
Diskusi ini diharapkan menjadi ruang komunikasi berkelanjutan antara pemerintah, KONI, dan atlet dalam merumuskan kebutuhan pembinaan.
Penyerapan aspirasi secara langsung menjadi salah satu langkah memastikan kebijakan keolahragaan daerah tidak hanya berorientasi pada target medali, tetapi juga memperhatikan kebutuhan atlet, pemerataan fasilitas, dan keberlangsungan pendidikan generasi muda Kalsel. (Rls-SRI/RIW/
Banjarmasin – Upaya mewujudkan Banjarmasin sebagai kota pariwisata terus dilakukan pemerintah kota. Salah satunya melalui penataan dan revitalisasi sejumlah kawasan ruang publik yang menjadi destinasi wisata dan tempat berkumpul masyarakat, di antaranya Siring Menara Pandang dan Alun-Alun Taman Kamboja.
Penataan dilakukan untuk menciptakan kawasan yang lebih tertib, nyaman, dan menarik bagi pengunjung. Selain memperkuat daya tarik wisata kota, pembenahan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil mengatakan, salah satu fokus pembenahan di kawasan Siring Menara Pandang adalah penataan aktivitas pedagang kaki lima (PKL), khususnya yang menggunakan area pedestrian.
Menurutnya, keberadaan lapak pedagang di sejumlah titik sebelumnya dikeluhkan masyarakat lantaran mempersempit akses pejalan kaki dan mengurangi kenyamanan pengunjung.
Menindaklanjuti keluhan tersebut, Disbudporapar melakukan penataan dengan mengatur kembali lokasi aktivitas perdagangan agar tidak lagi memanfaatkan jalur pedestrian.
Sumber : net
“Penataan ini kami lakukan agar fungsi pedestrian tetap terjaga dan masyarakat bisa berjalan dengan nyaman,” ujar Ibnu Sabil, Jumat (30/10) pagi.
Ke depan, pemko juga berencana membangun food court yang lebih representatif di samping Menara Pandang, lengkap dengan atap dan fasilitas pendukung lainnya.
Dengan begitu, aktivitas kuliner lebih terpusat, kawasan menjadi lebih tertata, sekaligus berpotensi menjadi salah satu sumber PAD.
Selain penataan PKL, optimalisasi fasilitas yang telah tersedia juga menjadi perhatian. Salah satunya Rumah Anno yang akan tetap dipertahankan fungsinya sebagai aula untuk berbagai kegiatan masyarakat.
Namun, pemanfaatannya akan dikembangkan dengan menyiapkan fasilitas pendukung berupa area pelayanan minuman dan kopi atau barista, sehingga menunjang berbagai kegiatan maupun acara yang diselenggarakan.
“Rumah Anno tetap kami fungsikan sebagai aula. Selama ini sudah cukup banyak kegiatan masyarakat yang dilaksanakan di sana. Kami juga akan menyiapkan fasilitas pendukung seperti pelayanan kopi dan minuman agar pemanfaatannya semakin optimal,” jelasnya.
Sabil menambahkan, revitalisasi kawasan Siring Menara Pandang akan terus dilakukan secara bertahap. Ke depan, pembenahan juga mencakup rencana pembangunan pagar dengan konsep yang lebih tertata untuk memperindah kawasan sekaligus mendukung pengelolaan ruang publik.
Tidak hanya Siring Menara Pandang, perhatian pemerintah juga diarahkan pada pengembangan Alun-Alun Taman Kamboja.
Kawasan ini diproyeksikan menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat, khususnya untuk kegiatan rekreasi, hiburan, dan olahraga.
Ia berharap, penataan dan revitalisasi kedua kawasan akan terus dilakukan berkelanjutan dengan memperhatikan fungsi ruang publik, kebutuhan masyarakat, serta potensi ekonomi yang dapat dikembangkan.
“Kami berharap Siring Menara Pandang dan Alun-Alun Taman Kamboja dapat semakin representatif sebagai destinasi wisata perkotaan sekaligus ruang publik yang nyaman bagi masyarakat,” harapnya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Banjarmasin memperkuat sektor pariwisata, mengembangkan potensi ekonomi kreatif, serta mewujudkan Banjarmasin sebagai kota pariwisata yang memiliki ruang publik tertata, produktif, dan berdaya saing. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EYN)
Banjarmasin – Risiko tinggi yang dihadapi relawan saat membantu penanganan bencana menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Selatan.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jihan Hanifha, mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah provinsi memberikan perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan bagi para relawan, khususnya yang terlibat penanganan banjir dan kebakaran.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jihan Hanifha.
Menurut Jihan, selama ini para relawan telah menunjukkan dedikasi besar membantu masyarakat ketika terjadi bencana. Mereka bahkan rela meninggalkan keluarga di rumah, berjibaku di lapangan, hingga mempertaruhkan keselamatan jiwa demi menolong sesama.
Namun, di balik pengabdian tersebut, masih terdapat persoalan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Jihan mengungkapkan, sebagian relawan mungkin telah memiliki BPJS Kesehatan, tetapi belum seluruhnya mendapatkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Padahal, kedua program tersebut memiliki manfaat berbeda. BPJS Kesehatan memberikan perlindungan pelayanan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan memiliki manfaat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, termasuk beasiswa pendidikan bagi anak peserta yang memenuhi ketentuan.
“Sudah saatnya sekarang kita yang membantu mereka. Para relawan selama ini sudah berjibaku membantu masyarakat. Bahkan, ada yang sampai menjadi korban meninggal dunia saat menjalankan tugas kemanusiaan,” ungkap Jihan, Kamis (29/10).
Jihan menyampaikan, untuk merealisasikan usulan tersebut, Komisi IV DPRD Kalsel mendorong pemerintah provinsi melalui pembahasan anggaran untuk mengalokasikan pembiayaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para relawan pada 2027.
Rencana tersebut masih memerlukan pembahasan lintas sektor, terutama dengan melibatkan Dinas Sosial dan instansi terkait lainnya.
“Langkah ini diperlukan untuk menentukan mekanisme kepesertaan, pendataan relawan, hingga kebutuhan anggaran yang harus disiapkan,” jelasnya.
Lebih lanjut Jihan menambahkan, simulasi dan koordinasi antarlembaga perlu dilakukan agar skema perlindungan yang dirancang benar-benar tepat sasaran dan dapat dilaksanakan.
Ia berharap, usulan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan anggaran tahun 2027. Sehingga, para relawan memiliki perlindungan yang lebih memadai ketika menjalankan tugas kemanusiaan.
“Dengan adanya jaminan sosial ketenagakerjaan, pengabdian para relawan tidak hanya mendapat apresiasi, tetapi juga diiringi kepastian perlindungan bagi diri mereka dan keluarga yang menunggu di rumah,” pungkasnya,” (NHF/RIW/EYN)
