News – Laman 2 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Aksi Sapta Pesona di Bawah Jembatan Barito, Generasi Muda Diajak Rawat Geopark Meratus

Batola – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian destinasi wisata melalui Aksi Sapta Pesona di kawasan wisata bawah Jembatan Barito, Kabupaten Barito Kuala, Kamis (17/9).

Kegiatan ini melibatkan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Geopark Meratus, BP Geopark Meratus, kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, masyarakat setempat, serta Putra Putri Pariwisata Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, didampingi Kabid Pengembangan Destinasi dan Kabid Pemasaran Pariwisata (Ki-ka)

Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Iwan Fitriady mengatakan, Aksi Sapta Pesona bukan sekadar kegiatan bersih-bersih, tetapi juga menjadi sarana mengajak generasi muda terlibat menjaga dan mengelola destinasi wisata.

Menurut Iwan, generasi muda memiliki peran penting dalam keberlanjutan pembangunan kepariwisataan. Karena itu, keterlibatan mereka perlu dibangun melalui kegiatan nyata di lapangan.

“Semangat ini diarahkan untuk menjaga situs-situs Geopark Meratus yang telah mendapat pengakuan internasional sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark,” katanya.

Iwan menjelaskan, ada dua hal penting dalam pengembangan Geopark Meratus. Pertama, menjaga dan melestarikan warisan bumi. Kedua, memastikan keberadaan situs geopark memberi manfaat bagi masyarakat lokal, terutama dalam meningkatkan perekonomian.

Karena itu, pengembangan pariwisata tidak boleh hanya mengejar jumlah kunjungan, tetapi harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.

“Kawasan wisata yang bersih, nyaman, dan terjaga diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan. Peningkatan kunjungan ini dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar,” ungkapnya.

Lebih lanjut Iwan menambahkan, kegiatan serupa tidak berhenti di satu lokasi, tetapi berlanjut di berbagai kawasan pariwisata dan situs Geopark Meratus di Kalimantan Selatan.

Namun, manfaat ekonomi tersebut harus tetap diiringi tanggung jawab menjaga alam.

Masyarakat dapat memperoleh manfaat dari aktivitas pariwisata, tetapi kelestarian lingkungan dan warisan bumi tetap menjadi prioritas.

Keterlibatan Putra Putri Pariwisata Kalimantan Selatan juga diharapkan menanamkan kepedulian terhadap destinasi wisata sejak dini.

“Dengan keterlibatan generasi muda, semangat ini menjadi modal penting untuk melanjutkan pemajuan kepariwisataan Kalimantan Selatan. Sehingga, kegiatan serupa tidak berhenti di satu lokasi, tetapi berlanjut di berbagai kawasan pariwisata dan situs Geopark Meratus di Kalimantan Selatan,” tutupnya. (NHF/RIW/EPS)

Utamakan Privasi Nasabah, Sistem Keamanan Data BSI Raih Sertifikasi ISO 27701:2025

Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) kembali mencetak sejarah di industri perbankan nasional. BSI resmi menjadi bank pertama di Indonesia yang berhasil meraih sertifikasi berstandar global, ISO/IEC 27701:2025, tentang Privacy Information Management System (PIMS) atau Sistem Manajemen Informasi Privasi.

Langkah historis ini merupakan wujud nyata komitmen BSI dalam “Melayani Sepenuh Hati”, sekaligus menjadi katalisator kuat yang mendukung transformasi strategis Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia, menciptakan institusi keuangan nasional yang berdaya saing global.

Sertifikasi ini berfokus pada dua pilar layanan utama yang menjadi ujung tombak interaksi nasabah, yakni super app BYOND by BSI dan layanan Customer Care.

Dengan lebih dari 24 juta nasabah dan mencatatkan lebih dari 400 juta transaksi BYOND hingga Juni 2026.

Wakil Direktur Utama BSI, Bob T Ananta menegaskan, tata kelola privasi data nasabah berjalan dengan standar keamanan tinggi yang terukur dan berkelanjutan.

Pencapaian ini bukan sekadar pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi, melainkan sebuah amanah fundamental untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

“Menjadi bank pertama yang meraih sertifikasi ISO/IEC 27701:2025 adalah pencapaian penting sekaligus amanah bagi BSI. Bagi kami, pelindungan data pribadi adalah cerminan langsung dari implementasi nilai-nilai syariah dalam menjaga kepercayaan nasabah. Layanan yang unggul harus dibangun di atas fondasi keamanan, transparansi, dan penghormatan absolut terhadap privasi nasabah,” ujar Bob.

Lebih lanjut, Bob menjelaskan bahwa keamanan data nasabah adalah esensi dari budaya kerja perusahaan, yakni EMAS (Empati Melayani Antusias Sepenuh Hati).

Komitmen “Melayani Sepenuh Hati” diimplementasikan beberapa aspek yang tidak hanya melalui keramahan, empati, dan kecepatan di kantor cabang, tetapi juga lewat pelindungan digital yang ketat di ruang siber.

Secara teknis, penerapan ISO/IEC 27701:2025 pada layanan BYOND by BSI memastikan bahwa seluruh pengelolaan data dilakukan menggunakan pendekatan privacy-by-design.

Sistem dirancang dengan pengendalian akses yang sangat ketat, mitigasi risiko privasi, serta pemantauan berkelanjutan.

Sementara di sektor Customer Care, verifikasi identitas dan pemenuhan hak subjek data nasabah kini beroperasi mengikuti praktik internasional.

Dampak positif dari inovasi layanan dan keamanan ini langsung tecermin dari pengakuan pasar. BSI baru saja berhasil meraih peringkat kedua Bank CX Tracker 2026, yang membuktikan bahwa keamanan data berbanding lurus dengan peningkatan kepuasan dan loyalitas nasabah.

Sementara itu, Direktur Compliance and Human Capital BSI, Arief Adhi Sanjaya, menuturkan bahwa raihan sertifikasi ini adalah awal eskalasi pelindungan data yang lebih masif di BSI.

“Sertifikasi ISO/IEC 27701:2025 ini bukanlah garis akhir, melainkan langkah strategis kami untuk terus memperkuat tata kelola privasi dan keamanan informasi di seluruh ekosistem layanan BSI. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kapabilitas SDM dan memperluas budaya pelindungan data di seluruh lini organisasi,” ungkap Arief.

Melalui sinergi antara transformasi digital, komitmen melayani sepenuh hati, dan kesiapan mendukung transformasi ekonomi Danantara, BSI semakin mantap melangkah mewujudkan visinya sebagai Top 5 Global Islamic Bank. (RIW/EPS)

Dukung Ketahanan Pangan dan Kelestarian Lingkungan, Bank Kalsel Salurkan CSR Budidaya Lele di Bank Sampah “Bahe’mart”

Banjarmasin – Bank Kalsel memperkuat komitmennya mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan melalui penyaluran program Corporate Social Responsibility (CSR).

Kali ini, Bank Kalsel menyerahkan bantuan CSR Program Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sampah Organik melalui Budidaya Ikan Lele, kepada Pusat Daur Ulang (PDU) skala RT, Bank Sampah “Bahe’mart”, di Komplek Herlina Perkasa, Kelurahan Sungai Andai, Banjarmasin Utara, Rabu (16/9).

Penyerahan bantuan tersebut dihadiri langsung Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin dan Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin.

Kehadiran para pimpinan ini disambut hangat Pengurus Bank Sampah “Bahe’mart” yang diketuai Istiqomah bersama Ardiansyah, beserta warga setempat.

Sinergi ini menjadi bukti kolaborasi nyata antara Bank Kalsel, Pemerintah Kota Banjarmasin, dan penggerak lingkungan, menciptakan kawasan permukiman mandiri dan berwawasan lingkungan. Dukungan ini merupakan keberlanjutan dari kolaborasi sukses sebelumnya.

Pada program awal, Bank Kalsel telah menyalurkan 20 unit Tempat Sampah Sedekah Botol Plastik yang tersebar di 13 titik strategis Kota Banjarmasin—meliputi 7 titik di lembaga pendidikan, 3 titik di masjid, 1 titik di kantor pemerintahan, serta 2 titik di lingkungan RT.

Dalam kurun waktu 7 bulan, program tersebut berhasil mengumpulkan 2.380 kilogram sampah botol plastik, di mana hasil penjualannya dimanfaatkan kembali untuk pembuatan komposter pengurai sampah organik.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menyampaikan, bahwa integrasi antara pengelolaan sampah organik dan budidaya ikan lele ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi sirkular yang nyata bagi warga setempat.

“Kami sangat mengapresiasi dedikasi Ibu Istiqomah, Bapak Ardiansyah, beserta seluruh pengurus Bank Sampah ‘Bahe’mart’ yang konsisten sejak berdiri tahun 2019 mengelola sampah rumah tangga. Melalui bantuan budidaya ikan lele yang terintegrasi dengan pengelolaan sampah organik ini, kami ingin memastikan bahwa program CSR Bank Kalsel tidak hanya berdampak pada kelestarian lingkungan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan warga secara mandiri,” ujar Fachrudin.

Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kontribusi dan kepedulian Bank Kalsel terhadap masyarakat melalui program CSR tersebut.

“Bagi Pemerintah Kota Banjarmasin, program seperti ini sangat berarti karena menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Komposter sampah memberikan solusi untuk mengurangi sampah dari sumbernya, sekaligus mengubah sampah organik menjadi sesuatu yang bermanfaat. Hal ini sejalan dengan upaya kita bersama untuk mendorong masyarakat agar memulai kebiasaan memilah dan mengelola sampah dari sumber, sementara budidaya ikan lele dapat menjadi kegiatan produktif yang membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat,” tutur Muhammad Yamin.

Wali Kota juga menekankan pentingnya keberlanjutan fasilitas yang telah diserahkan.

“Peresmian hari ini bukanlah akhir dari sebuah program, yang paling penting adalah bagaimana fasilitas yang sudah diberikan dapat dimanfaatkan, dijaga, dan dikelola dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Saya berharap kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat seperti ini dapat terus ditingkatkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan perkotaan,” tambahnya.

Melalui program CSR terpadu ini, Bank Kalsel terus membuktikan peran aktifnya sebagai mitra pembangunan daerah yang berfokus pada kesejahteraan sosial, keberlanjutan lingkungan, serta kemandirian ekonomi masyarakat. (ADV-RIW/EPS)

Masuki Hari Kelima,
Operasi SAR KM Virgo Transport 8 Maksimalkan Seluruh Kekuatan

Banjarmasin — Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin melanjutkan pelaksanaan Operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang dilaporkan tenggelam di perairan Laut Jawa.

Memasuki hari kelima (H5), operasi pencarian dan pertolongan terus diintensifkan dengan melibatkan berbagai unsur SAR dari instansi pemerintah, TNI/Polri, serta potensi SAR lainnya.

Berdasarkan data sementara, jumlah korban kecelakaan ini sebanyak 243 orang. Hingga saat ini tercatat 108 orang berhasil selamat, 6 orang ditemukan meninggal dunia, dan 129 orang lainnya masih dalam pencarian.

Pada operasi pencarian hari sebelumnya, berbagai perkembangan signifikan terjadi di lapangan.

Tim SAR gabungan telah melaksanakan briefing dan persiapan operasi SAR. Unsur laut dan udara terus melakukan penyisiran di area yang telah ditentukan.

Secara visual, pada Rabu (17/9), badan KM Virgo Transport 8 sudah tidak terlihat di permukaan laut dari jarak 1,1 mil laut.

Deteksi bawah air oleh unsur TNI AL menggunakan sonar aktif berhasil mengidentifikasi posisi objek yang diduga kapal pada koordinat 04°31,667′ S – 114°00,245′ T, dengan pergeseran sekitar 500 yard ke arah tenggara dari posisi sebelumnya.

Selain itu, ditemukan pula life raft yang diduga berasal dari kapal tersebut di perairan Kuala Pembuang.

Pada hari kelima operasi, Kamis (17/9) strategi pencarian dibagi menjadi dua sektor utama, yaitu udara dan laut.

Unsur udara melibatkan helikopter Basarnas, Polri, dan TNI AL yang difokuskan pada penyisiran area seluas kurang lebih 1.489 nautical mile persegi.

Sementara itu, unsur laut melakukan pencarian dengan pembagian empat sektor utama dengan total luas area mencapai sekitar 5.600 nautical mile persegi.

Operasi SAR ini melibatkan ratusan personel dari berbagai unsur. Berbagai alut (alat utama) juga dikerahkan, meliputi kapal SAR, kapal perang TNI AL, helikopter, pesawat udara, hingga peralatan pendukung pencarian dan evakuasi.

Dalam pelaksanaan operasi, tim di lapangan menghadapi kendala berupa perubahan cuaca yang terjadi secara cepat.

Meski demikian, kondisi cuaca saat ini dilaporkan cerah berawan dengan tinggi gelombang berkisar antara 1 hingga 1,5 meter, yang masih memungkinkan pelaksanaan operasi secara optimal.

Basarnas menegaskan bahwa seluruh unsur SAR gabungan akan terus berupaya maksimal dalam proses pencarian dan pertolongan hingga seluruh korban dapat ditemukan. (Basarnas-RIW/EPS)

Paripurna DPRD Banjarbaru, Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Raperda APBD 2027

Banjarbaru – DPRD Banjarbaru menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2027, di Ruang Graha Paripurna DPRD Banjarbaru, Rabu (16/9).

Paripurna juga dirangkai dengan penyampaian jawaban Wali Kota Banjarbaru atas pandangan umum yang disampaikan masing-masing fraksi DPRD.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Muhammad Syahrial, dan dihadiri Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby, jajaran pemerintah kota, serta anggota DPRD Banjarbaru.

Ketua DPRD Banjarbaru, Muhammad Syahrial mengatakan, penyampaian pandangan umum fraksi merupakan tahapan lanjutan pembahasan Raperda APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2027.

Menurutnya, agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari penyampaian Raperda APBD 2027 oleh Wali Kota Banjarbaru dalam rapat paripurna DPRD pada Kamis (10/9).

“Pandangan umum fraksi pada rapat paripurna hari ini merupakan tindak lanjut penyampaian Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 oleh Wali Kota Banjarbaru pada rapat paripurna tanggal 10 September 2026,” ujar Syahrial.

Sementara itu, Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby mengatakan, berbagai pandangan, masukan, dan saran yang disampaikan fraksi – fraksi DPRD menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD 2027.

Ia menegaskan, penyusunan APBD harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan tetap menyesuaikannya terhadap kemampuan keuangan daerah.

“Pandangan umum, masukan, dan saran yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD merupakan bentuk sinergi antara eksekutif dan legislatif. Seluruh masukan tersebut menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menyusun anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” kata Erna Lisa.

Erna Lisa menambahkan, penyusunan anggaran daerah juga harus diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik dan mendukung pembangunan Kota Banjarbaru sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Ia berharap seluruh fraksi DPRD dapat memiliki perhatian yang sama terhadap upaya efisiensi belanja, khususnya belanja operasi, serta mendorong pengalokasian anggaran pada program-program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Menurutnya, belanja operasi yang menjadi salah satu bagian terbesar dalam struktur APBD perlu dikelola secara cermat, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil yang jelas. Karena itu, efisiensi anggaran perlu dilakukan dengan tetap memastikan program prioritas dan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara optimal,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

RAPBD 2027 Kalsel Masuk Tahap Strategis, DPRD Soroti Anggaran Untuk Masyarakat

Banjarmasin — Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2027 memasuki tahap pembahasan penting.

DPRD Provinsi bersama Pemerintah Provinsi Kalsel melanjutkan pembahasan RAPBD 2027 melalui Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Rabu (16/9).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo, Alpiya Rakhman, dan Desy Oktavia Sari.

Agenda utama rapat mendengarkan tanggapan dan jawaban pihak eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap RAPBD 2027.

Jawaban pemerintah daerah disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariyadi Noor.

Pembahasan ini menjadi bagian penting untuk memastikan rancangan anggaran tidak sekadar memenuhi tahapan administratif, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Sebelumnya, fraksi – fraksi DPRD Kalsel telah menyampaikan sejumlah pandangan dan catatan, antara lain mengenai arah belanja daerah, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi hingga pembangunan sumber daya manusia.

Fraksi Partai Golkar, misalnya, menilai penyusunan RAPBD 2027 telah melalui tahapan yang ditetapkan, termasuk Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS.

Ketua DPRD Kalsel Supian HK menegaskan, proses pembahasan RAPBD membutuhkan sinergi antara legislatif dan eksekutif agar setiap program yang dirancang dapat berjalan sesuai sasaran.

Menurutnya, pembahasan anggaran harus diarahkan pada kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Dengan demikian, RAPBD 2027 bukan hanya berbicara mengenai angka pendapatan dan belanja, tetapi juga menyangkut bagaimana setiap rupiah anggaran diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata.

“Mulai dari peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, pembangunan sumber daya manusia, hingga berbagai kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas pembangunan Kalsel.” ucapnya.

Disampaikan Supian HK, tahapan pembahasan ini sekaligus menjadi ruang bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan program, mempertajam prioritas, serta memastikan kebijakan anggaran tetap berada pada koridor kebutuhan daerah.

Harapannya, proses pembahasan RAPBD 2027 dapat berlangsung lancar, transparan, dan menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran.

“Kualitas APBD tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang tersedia, tetapi dari seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

KP2KP Puruk Cahu Hadirkan TGTC bagi Perguruan Tinggi Pertama di Murung Raya

Kalimantan Tengah – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Puruk Cahu, terus memperluas edukasi perpajakan kepada generasi muda.

Kali ini, edukasi melalui program Tax Goes to Campus(TGTC) menyambangi Akademi Kebidanan (Akbid) Murung Raya, perguruan tinggi pertama di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (15/9).

Kegiatan yang diikuti 37 mahasiswi serta civitas akademika Akbid Murung Raya ini menjadi bagian dari upaya mengenalkan inklusi kesadaran pajak kepada generasi muda.

Edukasi mencakup pemahaman mengenai pajak, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta pemanfaatan penerimaan pajak dalam kehidupan sehari-hari.

Kehadiran tim KP2KP Puruk Cahu disambut antusias oleh civitas akademika Akbid Murung Raya. Kegiatan ini juga berlangsung di tengah momentum Akbid Murung Raya yang sedang menyambut mahasiswi baru dan bersiap meluluskan angkatan pertamanya tahun depan.

Dalam kegiatan tersebut, tim KP2KP Puruk Cahu menyampaikan materi dasar perpajakan secara interaktif dan komunikatif. Materi yang diberikan meliputi hak dan kewajiban perpajakan, fungsi APBN, hingga pemanfaatan nyata uang pajak dalam kehidupan sehari-hari, khususnya penyediaan pelayanan kesehatan dan pembangunan fasilitas publik.

Selain pemahaman mengenai perpajakan, para peserta juga diajak melihat peran generasi muda dalam membangun bangsa melalui pajak.

Sebagai calon bidan dan tenaga kesehatan, para mahasiswi diharapkan dapat memahami keterkaitan antara kontribusi pajak dengan berbagai fasilitas yang mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Kepala KP2KP Puruk Cahu, Haris Fuad Alasyhari mengatakan, bahwa edukasi perpajakan kepada generasi muda merupakan bagian dari investasi jangka panjang dalam membangun kesadaran dan kemandirian bangsa.

Kegiatan ini merupakan salah satu bekal agar generasi muda siap melangkah tidak hanya sebagai profesional di bidangnya, tetapi juga sebagai pahlawan pembangunan di era modern melalui pajak.

“Kami ingin menanamkan pemahaman bahwa pajak bukan sekadar kewajiban, melainkan wujud gotong royong kita bersama untuk membangun sarana kesehatan, pendidikan, dan fasilitas publik yang dinikmati masyarakat luas,” ujar Haris.

Ia menambahkan, pemahaman mengenai pajak penting untuk dikenalkan sejak dini, termasuk kepada mahasiswa yang kelak akan berperan langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung.

Salah satu mahasiswi Akbid Murung Raya, Nur Naila Kartini, menilai materi yang disampaikan mudah dipahami dan dikemas secara menarik.

“Sangat seru dan edukatif, pembicaranya komunikatif, dan materi perpajakan yang awalnya terasa rumit jadi lebih mudah dipahami. Semoga kegiatan ini bisa diadakan secara rutin,” ujar Nur Naila.

Melalui kegiatan TGTC, DJP terus mendorong perluasan edukasi perpajakan kepada generasi muda. Pemahaman perpajakan yang ditanamkan sejak di bangku pendidikan diharapkan dapat membentuk generasi yang memiliki kesadaran akan peran pajak dalam pembangunan dan mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsa. (DJPKalselteng-RIW/EPS)

OMC Dihentikan Sementara, Satu Pesawat Karavan Tetap Standby di Bandara Syamsudin Noor

Banjarbaru – Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Kalimantan Selatan dihentikan sementara sejak 13 September 2026. Penghentian dilakukan karena berdasarkan hasil pemantauan, tidak lagi ditemukan awan potensial untuk pelaksanaan penyemaian.

Meski OMC dihentikan sementara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tetap menjaga kesiapsiagaan untuk mengantisipasi apabila kondisi cuaca kembali memungkinkan dilaksanakannya modifikasi cuaca.

Kasubbid Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kalsel, Ariansyah, baru baru ini mengatakan, penghentian OMC dilakukan setelah tidak ditemukan lagi awan – awan potensial yang dapat digunakan pada proses penyemaian.

“Untuk sementara OMC kita hentikan karena sudah tidak ditemukan awan-awan potensial untuk dilakukan penyemaian,” ujar Ariansyah.

Menurutnya, penghentian tersebut bukan berarti kesiapsiagaan terhadap kebakaran hutan dan lahan dihentikan.

“Pemerintah daerah tetap menyiapkan dukungan dan peralatan untuk mengantisipasi perubahan kondisi cuaca,” lanjutnya.

Ariansyah menyebutkan, satu pesawat Caravan tetap disiagakan di Bandara Syamsudin Noor.

Selain pesawat, bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan OMC juga tetap tersedia dan disiagakan.

Kesiapsiagaan tersebut dilakukan agar ketika kembali ditemukan awan yang memenuhi potensi untuk pelaksanaan modifikasi cuaca, operasi dapat segera dilakukan.

“Dengan tetap menyiagakan pesawat dan bahan OMC, pemerintah daerah dapat lebih cepat merespons apabila kondisi atmosfer kembali memungkinkan dilakukannya penyemaian awan untuk mendukung penanganan karhutla,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)

KPP Pratama Batulicin dan KPPN Kotabaru Gelar Rekonsiliasi dan Penandatanganan BAR Pajak Pusat

Tanah Bumbu – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batulicin bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Kotabaru, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru, melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan dan penyetoran Pajak Pusat Semester I Tahun 2026.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pajak Pusat sebagai bentuk dokumentasi dan kesepakatan bersama atas hasil rekonsiliasi.

Kegiatan yang berlangsung Selasa (15/9), dihadiri Kepala KPP Pratama Batulicin Hari Tri Utomo, Kepala KPPN Tipe A2 Kotabaru, Sugeng Widodo, Kepala Bidang Anggaran dan Kasda BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu, Dedy Noor Irawan, serta Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Kotabaru, Sri Kurniati.

Rekonsiliasi dilakukan melalui pertemuan koordinasi yang melibatkan KPP Pratama Batulicin, KPPN Tipe A2 Kotabaru, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melalui BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru melalui BPKAD Kabupaten Kotabaru.

Para pihak melakukan pencocokan dan verifikasi data penerimaan serta penyetoran Pajak Pusat Semester I Tahun 2026 untuk memastikan kesesuaian data dan mengidentifikasi perbedaan yang perlu ditindaklanjuti.

Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pajak Pusat sebagai bentuk dokumentasi dan kesepakatan bersama.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, akurasi data, dan optimalisasi pengelolaan Pajak Pusat.

Selain itu, rekonsiliasi menjadi sarana untuk memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru, KPPN Tipe A2 Kotabaru, dan KPP Pratama Batulicin mendukung pengelolaan penerimaan negara yang transparan, akuntabel, dan terkoordinasi.

Melalui kolaborasi tersebut, masing – masing instansi dapat menjalankan peran sesuai kewenangannya untuk memperlancar pertukaran informasi dan koordinasi serta mendukung pengelolaan administrasi penerimaan dan penyetoran Pajak Pusat yang tertib, akurat, dan akuntabel.

Upaya ini diharapkan turut mendukung optimalisasi penerimaan negara dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah. (DJPKALSELTENG-RIW/EPS)

Muhidin Jamin Kemudahan Perizinan dan Keamanan Investasi di Kalsel

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, memastikan pemerintah daerah memberikan kemudahan perizinan, pelayanan cepat hingga keamanan bagi investor yang ingin menanamkan modal di Kalsel.

Komitmen tersebut sejalan dengan upaya Pemprov Kalsel memperkuat posisi daerah sebagai salah satu tujuan investasi strategis di Kalimantan, dengan potensi yang tidak hanya bertumpu pada pertambangan.

“Kami menjamin proses perizinan yang mudah, layanan cepat, dan keamanan investasi di Kalimantan Selatan,” ujar Muhidin.

BEKANTAN merupakan salah satu platform resmi dari DPMPTSP Kalsel untuk kemudahan investasi

Menurutnya, Kalsel memiliki posisi strategis mendukung aktivitas perdagangan dan distribusi barang di Kalimantan.

“Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik Kalimantan memiliki posisi strategis sebagai poros maritim yang dilintasi jalur pelayaran internasional,” katanya.

Selain kekayaan sumber daya alam, peluang investasi juga terus dikembangkan melalui diversifikasi ekonomi.

Sektor pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata hingga logistik menjadi bagian dari potensi yang ditawarkan kepada investor.

Di sektor pertanian, misalnya, terdapat pengembangan Cabai Hiyung di Kabupaten Tapin serta kawasan produksi pangan di Kabupaten Banjar.

Potensi perikanan diperkuat komoditas Ikan Gabus, sementara sektor peternakan juga terus dikembangkan berbasis potensi daerah.

Kalsel turut memiliki kekuatan sektor pariwisata melalui Pegunungan Meratus, bamboo rafting Loksado hingga Pasar Terapung Lok Baintan.

Dari sisi konektivitas, Pelabuhan Trisakti menjadi salah satu simpul penting distribusi barang di Kalimantan.

Untuk mendukung masuknya investasi, DPMPTSP Kalsel terus memperkuat layanan berbasis digital.

Kepala DPMPTSP Kalsel, Endri mengatakan, pelayanan investasi diarahkan agar semakin profesional, cepat dan terintegrasi.

“Melalui platform digital seperti OSS dan SIMAPAN, kami mempermudah proses perizinan, pelaporan, hingga pemantauan kegiatan investasi secara real-time,” ujarnya.

Kemudahan tersebut juga didukung Bekantan (Berinvestasi di Kalimantan Selatan). Platform resmi DPMPTSP Kalsel itu menyediakan peta peluang investasi, lokasi proyek unggulan, potensi per sektor, informasi perizinan, statistik ekonomi hingga layanan konsultasi.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap investor, baik dari dalam maupun dari luar negeri merasa aman, nyaman, dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah provinsi,” kata Endri.

Muhidin pun mengajak investor mengambil bagian pengembangan berbagai potensi tersebut sehingga investasi yang masuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Mari berinvestasi di Kalimantan Selatan dan bersama-sama kita bangun masa depan Indonesia Emas. Bekerja bersama, merangkul semua,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)