Kategori: News

BANJARBARU – Mulutmu adalah harimaumu, merupakan pribahasa yang sekarang membuat semua orang harus berhati-hati dalam bermedia sosial apabila tidak mau berurusan dengan hukum. Pada Senin (26/6), UPT Kementerian Pendidikan, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi layanan bahasa dan hukum. Sosialisasi tersebut digelar disalah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru.

Pada sosialisasi tersebut, Kepala Bidang Kominikasi Publik, Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Jajang Markoni menyampaikan, pepatah mulutmu adalah harimaumu, menjadi salah satu bahasa yang mencerminkan sikap masyarakat bermedia sosial. Sehingga penulisan kalimat, serta tutur kata dalam berucap harus dapat dijaga agar tidak menyakiti perasaan orang lain.

Ia juga menyampaikan, pihaknya sangat mengapresiasi sosialiaasi yang digelar oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, karena tidak jarang ditemukan di media sosial yang pada akhirnya berurusan dengan hukum disebabkan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas postingan.

“Kepada peserta sosialiaasi diharapkan agar bisa menyerap apa yang disampaikan oleh pemateri, terutama untuk kepentingan pribadi kemudian menyebarluaskan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalsel Armiati Rasyid menyampaikan, sosialisasi dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan memberitahukan kepada penegak hukum bahwa ada balai bahasa yang siap untuk memberikan keterangan ahli pada penegak hukum pada suatu kasus. Dikatakan, perkembangan teknologi informasi ada segmen yang tidak bisa dikendalikan yakni masyarakat dengan bebas menggunakan medsos sesuai keinginannya, hingga merugikan diri sendiri.

“Mereka tidak memiliki pengetahuan bahwa tidak boleh mengumpat, menghina hingga mencemarkan nama baik orang atau lembaga,” ungkap Armiary.

Ia menambahkan, meski sedang marah atau jengkel, seseorang bisa memanfaatkan medsosnya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan santun, sehingga apa yang menjadi unek-unek bisa tersampaikan dengan baik agar tidak terjadi konflik.

“Kegiatan ini menghadirkan 4 narasumber dengan peserta dari para penyidik kepolisan, Kejaksaan, Pengadilan, Provinsi Kalsel dan masyarakat,” tutup Armiaty. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan administrasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel menggelar Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di OPD dan UPTD lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel. Yang bertempat disalah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, pada Senin (26/6).

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim mengatakan, tanda tangan elektronik ini mampu meningkatkan efesiensi dan efektifitas administrasi surat menyurat. Selain itu, TTE mudah dan praktis untuk digunakan, serta bisa dimana saja dilakukan. Penerapan TTE sendiri sudah memiliki dasar hukum diantaranya Undang-Undang Informasi dan Elektronik No 11 Tahun 2008, Perpres No 95 Tahun 2018 tentang SPBE, dan Pergub Kalsel No 097 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dan Lingkungan Pemerintah Daerah.

“Sejauh ini pihaknya mencatat dari 49 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 46 diantaranya aktif menggunakan TTE dan 3 OPD yang masih belum. Selain itu, dari 68 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), 29 aktif menggunakan TTE dan 39 yang belum,” ungkap Muslim.

Ia mengharapkan, semua OPD dan pejabat mulai dari Eselon II hingga Eselon IV dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bisa memanfaatkan TTE ini lebih optimal.

“Kita berharap semua UPD dan UPTD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel aktif menerapkan TTE. Kedepan kita akan targetkan semua pejabat dari Eselon II, III, IV, dan pejabat fungsional bisa memanfaatkan TTE ini. Dan sesuai arahan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor kita akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan TTE ini,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan melaksanakan, Bakti Sosial (Baksos) di Kawasan Pasar Terapung Siring Piere Tendean, Kota Banjarmasin, Senin (26/6). Baksos ini dipimpin langsung Kapolda Kalsel Irjen Pol Andi Rian.

Andi Rian mengatakan, pada pelaksanaan Baksos saat ini, pihaknya menyerahkan bantuan kurang lebih 400 sampai 500 paket Sembako kepada Penjual Pasar (Acil Jukung) Terapung, Motoris Kelotok, serta lainnya.

“Baksos kali ini dilaksanakan untuk para penjual acil jukung, motoris kelotok, yang ada di kawasan Pasar Terapung Kota Banjarmasin ini,” ungkapnya.

Bantuan yang diberikan, lanjut Andi Rian, berupa paket sembako sebanyak 400 sampai 500 paket.

“Penjual dan Motoris Kelotok tersebut merupakan warga yang tinggal di pesisir Sungai Martapura, serta Lokbaintan, Kabupaten Banjar,” ujarnya lebih lanjut.

Bahkan, tambah Andi Rian, ada juga warga dari Kandangan yang mencari nafkah di Pasar Terapung di Kota Banjarmasin tersebut.

“Bantuan yang kami berikan tersebut, apabila masih kurang bantuan tersebut akan ditambah,” ujarnya.

Diharapkan, tutur Andi Rian, bantuan yang diberikan ini untuk membantu warga ditengah kesulitan ekonomi yang dihadapi saat ini.

“Baksos ini bentuk keperdulian Polri terhadap para pelaku ekonomi rakyat di Pasar Terapung Kota Banjarmasin,” ucapnya.

Tentunya, lanjut Andi Rian, kegiatan Baksos ini diharapkan mendapatkan berkah bagi Polri dalam memperingati Hari Jadi ke 77.

“Baksos ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Peringatan Hari Bhayangkara ke 77, yang digelar oleh Polda Kalsel, untuk mendekatkan Polri dengan masyarakat,” ujar Andi Rian. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Akhir Pekan lalu, legislator DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi mengunjungi Festival Parang 2023, di Museum Perjuangan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Kepada Abdi Persada FM, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan yang biasa disapa Paman Yani tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan ini.

Menurutnya, Festival Parang 2023 ini sangat bagus diadakan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel, dalam hal ini Bidang Kebudayaan di Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman, Disdikbud Kalsel, berkolaborasi dengan Museum Lambung Mangkurat, Museum Rakyat dari Kabupaten HSS, Asosiasi Antropologi Indonesia Kalsel, dan Komunitas Wasaka Korwil Banjarmasin.

“Kami apresiasi kegiatan ini untuk semakin memperkenalkan beragam jenis Parang,” katanya

Disampaikan Paman Yani, dalam Festival Parang 2023 sangatlah tepat untuk memberikan edukasi bagi kalangan generasi muda, agar mengetahui sejarah dan kegunaan berbagai jenis Parang, seperti Parang Kemudi Sungkur, Parang Kajang Rungkup, Parang Nabur, dan Parang yang menjadi ciri khas dari Kalimantan Selatan ada empat, yaitu Parang Kayutangi, Parang Bungkul, Parang Lais Antasari, serta Parang Cingkuk.

“Dalam Festival Parang 2023 ada 31 macam jenis parang tradisional dari Kalsel yang dipamerkan, kemudian tempat Pandai Besi dan Kumpang (sarung parang),” ucapnya

Lebih lanjut Wakil Rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini menambahkan, ke depan, promosi kegiatan seperti ini oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dapat lebih gencar lagi dilakukan, agar semakin ramai dikunjungi oleh masyarakat di Banua.

“Kita ingin budaya ini terus dilestarikan sebagai kearifan lokal,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Maturi Dahar, guna melestarikan warisan budaya.

Acara yang menjadi rangkaian puncak dari Festival Parang 2023 ini digelar pada Sabtu (24/6) Malam, di halaman Museum Perjuangan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Kampung Kenanga Ulu Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara.

Disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman Disdikbud Kalsel, Arry Risfansyah, kegiatan Maturi Dahar ini memang pertama kalinya digelar oleh pemprov Kalsel. pihaknya ingin memperkenalkan sebuah warisan budaya kepada masyarakat secara luas, bahwa adanya budaya lokal di Kalimantan Selatan, yang harus dilestarikan.

“Kami ingin warga mengetahui adanya tradisi Maturi Dahar,” ucapnya

Disampaikan Arry, selama kegiatan Festival Parang 2023, yang digelar selama empat hari, pada 22 – 25 Juni ini, antusias pengunjung sangat tinggi, tidak hanya warga Banjarmasin sendiri, bahkan dari Kabupaten dan Provinsi lain.

“Kegiatan ini kita berkolaborasi dengan Museum Lambung Mangkurat, Museum Rakyat Kabupaten HSS, Asosiasi Antropologi Indonesia Kalsel dan Komunitas Wasaka Korwil Banjarmasin,” jelasnya

Sementara itu, Ketua Komunitas Wasaka Korwil Banjarmasin, Muhammad Rahmadi, mengatakan, kegiatan Maturi Dahar ini biasanya selalu digelar di Makam Sultan Suriansyah, maknanya sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT, dengan karunia Iman dan Islam dari zaman Pemerintahan Raja Banjar Sultan Suriansyah hingga sekarang, agar antar zuriat dan masyarakat dapat mengenang jasa leluhurnya.

“Kami apresiasi Pemprov Kalimantan Selatan, khususnya di bidang Kebudayaan melalui Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman, Disdikbud Kalsel, yang berperan aktif untuk mendukung gelaran pelestarian budaya ini,” ungkapnya

Lebih lanjut Rahmadi menambahkan, dalam kegiatan ada sekitar 100 benda yang diikutkan ritual, diantaranya Parang dan Keris. Baik dari komunitas Wasaka sendiri, masyarakat umum dan beberapa benda pusaka milik Museum Wasaka Kalimantan Selatan.

“Dalam ritual Maturi Dahar, benda-benda pusaka dijejer di atas kain putih, lalu dilakukan pembersihan, dengan cara dicuci air yang sudah dicampur bunga, pusaka dikeringkan, kemudian diangin-anginkan melalui asap dupa yang mengepul, sembari memanjatkan Zikir, Sholawat dan doa. Selanjutnya makan bersama dengan penyajian kue khas Banjar sebanyak 41 macam, disertai buah-buahan lokal khas Kalsel,” tutupnya.

Untuk diketahui, Festival Parang 2023 ini juga ada tak show membahas tentang sejarah Parang, Wafak dan Lintasan Sejarah Industri Seni Tempa di Kalsel, kemudian tempat Pandai Besi, Pengumpangan, serta Bursa Wasi. Kegiatan ditutup dengan Silaturahmi Wasi Pusaka Banua, pembagian souvernir pengunjung dan penyerahan pemenang lomba Sumpit. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Rehabilitasi jalan Gambut – Pulau Sari yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Kalsel tahun ini progresnya mulai terlihat. Pasalnya, sebagian pengerjaannya sudah mencapai 20 persen.

Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ahmad Solhan, melalui Kasi Jalan, Wahid Ramadhan mengungkapkan, proyek rehabilitasi tersebut terus dilakukan penanganan sesuai dengan anggaran yang sudah disediakan.

“Saat ini sedang dalam penanganan. Jadi, program ini merupakan lanjutan tahun 2022 dan kami kerjakan secara bertahap,” tuturnya kepada Abdi Persada FM, Senin (26/6).

Dana yang menelan anggaran Rp13,2 miliar itu, kata dia, dipastikan berlanjut. Alasan menjadi prioritas, dikarenakan jalan alternatif menuju Kabupaten Tanah Laut cukup banyak yang rusak akibat kerap jadi langganan banjir.

“Progresnya telah mencapai 20 persen. Ini merupakan skala prioritas dari 50 program yang merupakan kewenangan kami di Dinas PUPR melalui bidang Bina Marga,” katanya.

Selama tahun 2022-2023, Dinas PUPR Kalsel telah melakukan upaya peningkatan jalan, berupa pelebaran, rekontruksi hingga pelaksanaan rehabilitasi.

“Jadi, adapun segmen yang kami tangani tahun ini adalah skala prioritas dulu. Artinya, daerah-daerah yang perlu penanganan segera kita tangani,” bebernya.

Menurutnya, pengerjaan perbaikan prioritas akses jalan Gambut – Pulau Sari diakui sampai sekarang tak mengalami kendala.

“Alhamdulillah, lancar. Mudah-mudahan berjalan sesuai yang diharapkan” tuntasnya. (RHS/RDM/RH)

JAMBI – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin, mengajak bubuhan Banjar di Jambi bergandengan tangan membantu pemerintah setempat mengakselerasi pembangunan.

Hal ini disampaikan Paman Birin saat menggelar halal bihalal dan pengukuhan Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, pada Minggu (25/6) pagi.

“Pada momen ini saya berharap Bubuhan Banjar membantu Pemerintah Provinsi Jambi untuk bergerak meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Paman Birin.

Paman Birin menekankan pentingnya peran Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) di daerah-daerah lain di Indonesia dalam menjaga dan mendorong terciptanya silaturahmi yang kuat antara orang Banjar.

KBB harus menjadi agen perubahan yang memelihara dan mengembangkan kebersamaan serta kecintaan terhadap budaya Banjar di tengah-tengah perkembangan zaman.
dengan menjaga dan melestarikan kebudayaan Banjar, memperkuat identitas sebagai urang banua, di mana pun berada.

Paman Birin berpesan kepada bubuhan Banjar untuk bersama sama menjaga nilai nilai persatuan dan kesatuan dimana pun berada.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris mengaku terinspirasi dengan kepemimpinan Paman Birin yang dekat dengan masyarakat. Selain itu, kata Al Harus, Paman Birin juga membangun masjid serta membantu tempat-tempat ibadah lainya.

Gubernur Al Haris bercerita, sempat beberapa kali mengunjungi Kalsel dan berziarah ke makam KH Zaini Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul dan ke makam Syech Arsyad Al Banjari atau Datu Kalampayan.

Gubernur Al Haris, meminta kepada masyarakat bubuhan Banjar agar tidak lupa akan leluhurnya.

“Meski kita telah merantau ke daerah lain tapi kita tidak boleh melupakan asal usul leluhur kita, ini sejarah yang tidak boleh dilupakan,” katanya.

Sementara itu, Ketua KBB Provinsi Jambi Yusdi Anra mengatakan, saat ini bubuhan Banjar di Provinsi Jambi kurang lebih 135 ribu orang yang tersebar di 11 Kabupaten Kota. Terbanyak bermukim di Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi dan Tanjung Jabung Timur.

Menurutnya, dengan kepengurusan baru merupakan langkah strategis diawali dengan menyatukan orang Banjar dalam visi dan misi berkontribusi dalam pembangunan daerah dan tetap memelihara nilai nilai persatuan dan kesatuan.

Pada kegiatan tersebut Paman Birin juga melantik Kerukunan Bubuhan Banjar Provinsi Jambi periode 2023-2027.

Seperti kedatangan Paman Birin di daerah lain, silaturahmi KBB di Jambi ini, Paman Birin juga membawa oleh-oleh khas Banjar. Seperti Kue Bingka, kaos hingga Kain Sasirangan.

Warga bubuhan Banjar di Jambi yang hadir pun semua dapat oleh-oleh khas dari Paman Birin ini.

Turut hadir Istri Gubernur Kalsel Hj Raudatul Jannah, Pj Bupati Hulu Sungai Utara Zakly Asswan, Staf Khusus Gubernur Achmad Maulana, Taufik Arbain, Pengurus KBB se-Dunia Rusbandi serta sejumlah kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

Insan Persada.. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin, akan melaksanakan lelang non eksekusi wajib Barang Milik Daerah (BMD) atas barang bergerak berwujud kendaraan dan barang bergerak berwujud selain kendaraan bermotor, dengan kondisi rusak berat dan apa adanya berupa barang inventaris berupa kendaraan roda 2 sebanyak 25 unit dan roda 4 sebanyak 9 unit. selain itu tersedia paket peralatan perkantoran dan mesin.

Lelang dilaksanakan dengan penawaran Open Bidding dengan akses url lelang.go.id atau dengan mengunduh Aplikasi LELANG INDONESIA di Google Play Store dan Apple App Store. Adapun Tata cara mengikuti Lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain dan aplikasi tersebut. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain url lelang.go.id atau aplikasi Lelang Indonesia melalui handphone dengan merekam dan mengunggah Soft Copy KTP, serta memasukan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri.

Pelaksanaan akan di lakukan di hari Senin, 26 Juni 2023 Ruang Rapat Lt. 3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Raya Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pembukaan Penawaran Pukul 10.00 Waktu Server aplikasi lelang melalui internet (WIB) atau pukul 11.00 WITA dan Penutupan Penawaran pada Pukul 11.00 Waktu Server aplikasi lelang melalui internet (WIB) atau Pukul 12.00 WITA.

Informasi ini disampaikan badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan di dukung oleh Abdi Persada 104.7 FM Bergerak untuk Banua.

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor atau Paman Birin, kembali menerima Anugerah Pembina Penghargaan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terbaik Tahun 2023 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Istimewanya, penghargaan ini merupakan ke delapan kalinya secara berturut-turut yang diterimanya sejak tahun 2016.

Penghargaan K3 diserahkan secara langsung Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah kepada Paman Birin, melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Kalsel, Nurul Fajar Desira di Jakarta, pada Kamis (22/6).

Penghargaan ini diterima atas peran dan komitmen Paman Birin dalam mendorong dan membina pelaksanaan K3 di wilayah Kalimantan Selatan.

Gubernur Kalimantan Selatan Paman Birin pun mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang kembali diterima.

Menurut Paman Birin, penghargaan ini merupakan bukti sinergitas dari seluruh jajaran yang terlibat dalam mengarahkan perusahaan di wilayah
Kalimantan Selatan agar terus mematuhi penerapan sistem manajemen K3.

Paman Birin berharap, penghargaan ini menjadi motivasi dirinya untuk berbuat lebih banyak lagi untuk keselamatan kerja di Banua.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Irfan Sayuti mengatakan, penghargaan K3 ini merupakan raihan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor
selama 8 tahun berturut – turut.

“Alhamdulillah, mulai tahun 2016 hingga 2023, Gubernur Kalimantan Selatan selalu
mendapatkan penghargaan pembina K3 terbaik oleh Kemenaker,” ucapnya di Banjarmasin, Jumat (23/6).

Dalam membina perusahaan, pihaknya selalu melakukan kerja sama dengan perusahaan yang ada di Kalimantan Selatan, agar perusahaan tersebut menjaga keselamatan dan kesehatan para
pekerja.

“Kami selalu memotivasi setiap perusahaan agar tetap mempertahankan zero accident. Kalau
perlu tiap tahun selalu bertambah perusahaan yang tingkat kecelakaan kerjanya tidak ada,”
jelasnya.

Setiap tahun untuk perusahaan yang tidak ada kecelakaan kerja (zero accident), perusahaan yang menerapkan sistem manajemen dan program pencapaian HIV – AIDS,
serta pencegahan dan penanggulangan COVID-19 terus meningkat.

“Di tahun 2023, kecelakaan nihil atau zero accident diberikan kepada 116 perusahaan,
penghargaan program pencegahan HIV – AIDS di tempat kerja diberikan kepada 54 perusahaan,
penghargaan sistem manajemen K3 (SMK3) ada 14 perusahaan, penghargaan pencegahan dan
penanggulangan COVID-19 sebanyak 51 perusahaan,”pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah menyampaikan apresiasinya terhadap
peran perusahaan hingga Gubernur yang telah membina program K3 dengan baik.

“Seperti yang kita tahu bersama bahwa secara umum peningkatan pengawasan K3 adalah sebagai upaya untuk
ketenaganakerjaan yang nantinya berpengaruh pada produktivitas kerja. Terima kasih dan
apresiasi saya sampaikan kepada perusahaan dan Gubernur yang telah membina program K3,”
ucapnya.

Dia juga menyampaikan penganugerahan penghargaan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah, khususnya Kemnaker dalam mengkampanyekan K3.

Sebagai informasi, K3 merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan pekerja, upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit menular di tempat
kerja. Selain kepada Gubernur, penghargaan juga diberikan kepada perusahaan yang berhasil
menekan angka kecelakaan dan penyakit menular di tempat kerja serta manajemen K3. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Intensitas sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pemilu semakin ditingkatkan menjelang pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia.

Hal itu sebagaimana yang dilakukan Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas yang melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Suripno menilai sosialisasi terkait Undang-Undang Pemilu ini penting dilakukan, terlebih menjelang pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 agar para peserta memahami tujuan dan peraturan diselenggarakannya Pemilu oleh Pemerintah dan menyebarluaskan kepada warga lainnya.

“Tahun 2024 nanti akan dilaksanakan pemilu, maka kami ingin memberi ilustrasi agar mereka paham dan mengerti apa yang dimaksud pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu. Karena itu, dalam pembahasan, narsum menyampaikan hal ini merupakan bagian daripada salah satu sila merealisasikan sila keempat,” jelasnya kepada wartawan, Kamis (22/6).

Sementara, narasumber sosialisasi, Sugiarto Sumas menjelaskan legitimasi yang dimaksud adalah pemilu yang sah dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih. Sehingga, lanjutnya, dalam sosialisasi ini, warga yang nantinya akan menjadi pemilih diberikan pengarahan tentang hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan pemilu.

“Kita harapkan dengan kita bertemu ini masyarakat semakin sadar pemilu ini kewajiban dan hak mereka hadir dan memberikan amanat dengan sebaik – baiknya. Dengan demikian pemerintahan membentuk legitimasi kuat,” terangnya.

Dalam kegiatan yang diikuti puluhan warga kota Banjarmasin di kawasan Kecamatan Tengah, turut hadir sebagai narasumber yaitu Anggota DPRD Kalsel, Risdianto Haleng yang mengimbau agar warga turut berpartisipasi dalam Pemilu 2024 untuk menentukan masa depan bangsa. (NRH/RDM/RH)