Paman Birin Pimpin Gerakan Nasional Tanam Padi di Desa Sungai Rangas Hambuku

BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar syukuran panen padi dan Gerakan Nasional Tanam Padi, dalam rangka penanganan dampak El Nino, di Desa Sungai Rangas Hambuku, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Selasa (19/9).

Dipimpin Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, panen dilanjutkan penanaman bibit padi di Desa itu, juga diikuti oleh Forkopimda Kalsel, Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al-Habsyie, serta Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalsel Syamsir Rahman.

Sahbirin mengaku bersyukur meski kemarau dan El Nino terjadi di Kalsel, petani tetap bisa panen dan menanam padi mereka. Sehingga Gubernur akrab disapa Paman Birin optimis, hasil panen petani tahun ini bisa surplus.

“Kita patut bersyukur petani kita masih bisa panen dan menanam meski kemarau dan El Nino ini. Petani Kalsel memang luar biasa,” ujarnya.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor (tengah) didampingi para tamu VVIP saat menyerahkan bantuan kepada petani Desa Sungai Rangas Hambuku

Dalam kesempatan itu, Paman Birin turut menyerahkan beberapa bantuan berupa Alat Mesin (Alsin) Pasca Panen, Lahan Budidaya Padi Biofortifikasi, Budidaya Padi Biopresisi, serta Benih Padi Inbrida Sawah.

Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al-Habsyie, menyampaikan apresiasinya kepada Kementrian Pertanian, Pemprov Kalsel, serta instansi vertikal lainnya, karena telah peduli terhadap petani di Kabupaten Banjar.

“Tahun 2023 jadi tahun yang menggembirakan bagi petani Kabupaten Banjar, karena hasil panen tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Di tengah kemarau panjang saat ini, Wabup mengaku, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan DPKP Kalsel untuk mencari solusi lahan pertanian tidak mengalami kekeringan.

“Salah satunya seperti kegiatan hari ini. Yaitu Gerakan Nasional Tanam Padi sebagai antisipasi dalam menangani El Nino,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

Pameran Foto Seni Budaya di Kalsel Resmi Dibuka

BANJARMASIN – Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, resmi membuka Pameran Foto Seni Budaya.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala UPTD Taman Budaya Disdikbud Kalsel, Suharyanti, pada Selasa (19/9) dalam sambutannya mengatakan, Pameran Foto Seni Budaya ini pertama kalinya digelar, guna menyalurkan bakat dan kreativitas, yaitu setiap Foto telah memiliki makna dan cerita, agar menjadi edukasi terutama dari kalangan peserta didik di Banua.

Kepala UPTD Taman Budaya Disdikbud Kalsel, menyerahkan Piala dan Uang Pembinaan kepada Juara I Pemenang Lomba Fotografi

“Sebelum digelar Pameran Foto Seni Budaya, kami telah melaksanakan Lomba Fotografi,” ungkapnya

Foto bersama : Kepala UPTD Taman Budaya Disdikbud Kalsel, Dewan Juri dan Pemenang Lomba Fotografi

Disampaikan Suharyanti, dari kegiatan Lomba Fotografi ini diikuti sebanyak 35 peserta dan 69 Foto, karena masing-masing boleh mengirimkan 2 foto, yaitu setiap peserta wajib meng-upload di media sosial tidak boleh diprivasi. Terkait materi tentang karasminan dan pergelaran di Taman Budaya Kalsel.

“Kami sangat apresiasi para peserta yang mengikuti lomba ini,” jelasnya

Sementara itu, Kasi Promosi dan Dokumentasi Taman Budaya Disdikbud Kalsel, Nita Aulia, menambahkan, Pameran Foto Seni Budaya akan digelar selama tiga hari mulai Selasa – Kamis, pada Jam 09.00 – 21.00 WITA, bertempat di Gedung Warga Sari Jalan Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin.

“Mari manfaatkan waktu untuk berkunjung, melihat secara langsung hasil karya Fotografer,” tutupnya

Dalam rangkaian Pameran Foto Seni Budaya, sebelumnya juga diumumkan Pemenang Lomba Fotografi yaitu Juara I berjudul Kemeriahan Acara Festival Budaya, Juara II Seni Tari dan Juara II Semarak Festival Budaya, Juara Harapan I, Harapan II serta Favorit.

Untuk diketahui, Pameran Foto Seni Budaya, dibuka secara resmi Kepala UPTD Taman Budaya Disdikbud Kalsel, Suharyanti, dihadiri jajaran Taman Budaya Disdikbud Kalsel, Tiga Juri yaitu Latu Baskoro dari DKI Jogjakarta, Kaspul Anwar, Donny Sophandi dari Banjarmasin, dan puluhan Peserta Didik SMKN 2 dan SMKN 4 di Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

Dispora Kalsel Susun DBON Daerah

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalsel saat ini melakukan penyusunan, Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Daerah Provinsi Kalsel.

Kepala Bagian Peningkatan Prestasi Dispora Kalsel Heru Susmianto menjelaskan, dalam penyusunan tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melibatkan, daerah yang ada di 13 kabupaten dan kota yang ada di Banua.

“Dalam pelaksanaannya DBON Daerah, Provinsi mempertimbangkan cabor unggulan daerah yang tidak masuk pada DBON,” jelas Heru.

Cabor unggulan di Kalsel, tambahnya, yang tidak masuk dalam DBON seperti gulat dan tinju.

“Kedepannya, untuk pembinaan prestasi olahraga mengacu pada pembinaan olahraga unggulan di daerah masing masing,” ucap Heru.

Untuk di Provinsi Kalimantan Selatan ini, masing masing daerah memiliki cabang olahraga unggulan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menunggu penyusunan desain besar olahraga nasional daerah dari Pemerintah Kabupaten dan Kota di Banua.

“Dalam desain itu akan disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) bagaimana pelibatan stakeholder terkait karena olahraga ini terdiri dari beberapa macam ada pendidikan, prestasi dan masyarakat,” tutur Heru lebih lanjut.

Kedepannya, kata Heru, hasil dari penyusunan ini akan ditetapkan dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub).

“Dengan adanya Pergub tersebut, maka pembinaan olahraga terus menerus dilakukan,” ucap Heru.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mendorong Pemerintah Daerah di 13 Kabupaten/Kota memiliki cabang olahraga unggulan minimal dua cabor sehingga dapat fokus dalam melakukan pembinaan. (SRI/RDM/RH)

Komisi III DPRD Kalsel Pelajari Pengelolaan Sampah di Jatim

BANJARMASIN – Persoalan sampah di provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) merupakan permasalahan yang serius dan semakin memperihatinkan. Hal ini menjadi perhatian khusus Komisi III DPRD Provinsi Kalsel.

Perhatian tersebut diwujudkan oleh komisi yang membidangi pembangunan dan infrastruktur itu dengan terus memperdalam materi terkait pengelolaan sampah, bahkan hingga ke luar daerah.

Suasana Studi Komparasi Komisi III DPRD Kalsel ke DPRD Jatim

Salah satunya, rombongan Komisi III DPRD Provinsi Kalsel yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah berkunjung ke DPRD Provinsi Jawa Timur untuk melakukan studi komparasi terkait pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

“Kami angkat masalah penanganan sampah dan limbah medis atau rumah sakit,” katanya, kepada wartawan, melalui aplikasi WhatsApp, Selasa (19/9).

Gusti Abidinsyah menjelaskan dalam pertemuan tersebut, diungkapkan bahwa ada beberapa hal yang dilakukan di Jawa Timur khususnya terkait pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun, diantaranya melakukan pembinaan pengelolaan sampah. Selain itu, Jatim juga membangun tempat khusus untuk mengelola sampah medis di kota Mojokerto.

“Nah ini yang belum ada. Nanti kita akan bicarakan apakah bisa dibangun tempat khusus untuk limbah medis di Kalsel,” jelasnya.

Lebih lanjut, menurut Abidinsyah, Jatim juga bekerjasama pihak ketiga dimana Pemprov Jatim selaku koordinator dan pengawas pengelolaan sampah.

“Kita akan mencoba untuk mengkaji lagi bersama sesama anggota komisi ataupun mitra kerja terkait dengan segala langkah yang telah dilaksanakan di Jawa Timur untuk kemudian harapannya bisa diadopsi di Kalsel,” terangnya.

Untuk diketahui, rombongan Komisi III DPRD Kalsel diterima oleh Anggota DPRD Jatim, Hadi Dediansyah beserta jajaran Sekretariat DPRD Jatim, Senin (18/9). (NRH/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Siapkan 75 Unit PJU di 2024 Untuk Jalan Baru Menuju Bandara

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mencanangkan 75 unit Penerangan Jalan Umum (PJU) bakal terpasang disejumlah titik di lokasi jalan baru menuju Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kalsel, Muhammad Fitri Hernadi, mengungkapkan, tentu Pemprov Kalsel juga menyiapkan fasilitas penunjang agar memudahkan masyarakat melewati jalan tersebut nantinya.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, M Fitri Hernadi, saat menjelaskan terkait PJU untuk jalan baru menuju Bandara Syamsudin Noor

“Jalur baru yang dibuka oleh Kementerian PUPR rencananya 2024 sudah kita siapkan. Kalau tak salah, 75 unit dan mudah-mudahan bisa membantu menerangi supaya tak ada lagi keluhan jalan utama gelap,” ujarnya, usai mengikuti peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas), di Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, baru-baru tadi.

Selain itu, ia menjelaskan, untuk jalan lama menuju bandara seluruhnya sudah diperbaiki, terlebih dilakukan penambahan.

“Kalau di sana sedang kita perbaiki dan ditambah,” bebernya.

Sebelumnya, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kalsel, Azan Syariful Muaz, menyebut, memang pemasangan PJU disejumlah titik harus dilakukan seusai proyek jalan alternatif baru ini rampung dan dihibahkan penuh oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR.

“Tentu kita koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan setelah jalan itu rampung dibangun serta proses hibah selesai dilakukan,” ungkapnya.

Trayek dengan skema multi years tersebut, bakal menyelesaikan kurang lebih 3,2 kilo meter (KM) dari Guntung Payung ke Bandara Internasional Syamsudin Noor.

“Nantinya akan dikelola Pemprov Kalsel termasuk pemeliharaannya. Kita juga berharap, apabila jalan tersebut berhasil dibangun tentu tujuannya dapat memudahkan masyarakat menuju bandara,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

Harhubnas ke 53 di Kalsel Jadi Momentum Pemerintah Berlomba Berikan Layanan Optimal ke Masyarakat

BANJARBARU – Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) ke 53 yang digelar di Kalsel rupanya menjadi momentum bagi pemerintah untuk berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya disektor transportasi.

Acara peringatan yang dirangkai dengan upacara tersebut, tentu, juga menyampaikan visi dan misi pemerintah dalam mengoptimalkan pelayanan melalui tema ‘Melaju Untuk Transportasi Maju’ dan pada kesempatannya dilaksanakan di halaman Kantor Gubernur Kalsel, di Banjarbaru, Senin (18/9)

Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, mengamanatkan agar transportasi di Kalsel turut dirasakan hingga ke tingkat pedesaan. Maka dari itu, kolaborasi antar instansi perlu erjalin kuat dan seirama. Agar pertumbuhannya pun berjalan baik sesuai arah dan kebijakan.

“Sebab, transportasi yang handal, efesien dan berdaya saing memiliki dampak positif kepada mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi suatu negara,” ujarnya saat membacakan isi sambutan Menteri Perhubungan (Menhub) RI.

Sementara itu, Kadis Perhubungan (Dishub) Kalsel, Muhammad Fitri Hernadi, menerangkan, sesuai amanat Gubernur Kalsel memang yang lebih ditekankan untuk memberikan layanan secara maksimal kepada masyarakat adalah sektor dari angkutan massal.

“Tahun yang akan datang kami tingkatkan adalah perkotaan dan pedesaan. Karena kami juga baru memulai untuk memfasilitasi BTS dan BRT. Semoga dengan adanya kolaborasi dengan stakeholder pemda kuantitas dan kualitas angkutan massal bisa lebih baik lagi,” jelasnya.

Ia menyebut, tak hanya memaksimalkan angkutan darat saja. Melainkan juga mengoptimalkan transportasi lainnya seperti jalur laut dan udara.

“Termasuk juga di sungai-sungai untuk bidang pelayaran bagaimana koordinasi kita dengan mitra di pelabuhan. Terkhusus juga yang ada di sektor penerbangan,” ungkapnya.

Di jalur perhubungan darat, Kepala Balai Perhubungan Transportasi Darat (BPTD) XV Kalsel, Zulmardi, menyampaikan, saat ini yang terus didorong pihaknya untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat adalah fokus terhadap program non emisi karbon yakni Bus Trans Banjarbakula.

Kepala BPTD XV Kalsel, Zulmardi, saat menjelaskan layanan Bus BTS Trans Banjarbakula sebagai optimalisasi pelayanan ke masyarakat

“Utamanya memang kendaraan listik. Tetapi, utamanya lagi adalah berpindah dari menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan umum. Nah, yaitu Bus BTS Trans Banjarbakula yang tentu bisa dimanfaatkan masyarakat dan beroperasi di daerah aglomerasi Banjarbakula,” bebernya.

Tak hanya itu, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banjarmasin, Agustinus Maun, mengaku, siap mendorong pertumbuhan perekonomian melalui efektivitas pelayanan di pelabuhan.

Kepala KSOP Kelas I Banjarmasin, Agustinus Maun, saat menyampaikan pelayanannya dibidang pelayaran dan pelabuhan

“Termasuk optimalisasi pelayanan lewat transportasi laut menuju IKN di Kaltim,” singkatnya. (RHS/RDM/RH)

BPBD Kalsel Jalin Kerjasama Dengan BPN, Untuk Pendataan Lahan Berpotensi Karhutla

BANJARBARU – Langkah pemetaan lahan terhadap lahan kebakaran juga menjadi langkah solutif untuk penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pendataan ini diperlukan untuk menekan pemilik lahan agar tidak melakukan pembiaran pembakaran lahan.

Menurut Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi Kalsel Suria Fadliansyah, jika melihat fakta di lapangan lahan yang terbakar itu pemilik lahan membiarkan lahan tidak terawat. Sehingga diperlukan formulasi khusus dan tindakan terukur untuk dikoordinasi ke pemilik lahan.

“Kami akan melakukan Kerjasama dengan BPN, ” ucap Suria saat menggelar rapat koordinasi dan konferensi Pers, di Aula BPBD Provinsi Kalsel, Senin (18/9) sore.

Rapat koordinasi dan konferensi Pers, BPBD Kalsel

Selain mendata areal yang sering terbakar, juga diperlukan solusi yang tepat untuk penanganan Karhutla baik jangka pendek dan solusi jangka panjang.

“Kami tidak diam dalam menangani Karhutla terutama di area ring 1 Bandara,” lanjut Suria.

Ia melanjutkan, BPBD Provinsi Kalsel sudah membentuk lima pos dan mengerahkan petugas disetiap pos, yakni di Pos Induk di kantor BPBD Kalsel, Pos 2 dekat Bandara pos Guntung Damar. Pos 3 dekat gunung Raja Bati-bati. Pos 4 daerah sungai tabuk. Pos 5 di daerah Simpang empat Kabupaten Banjar.

“Tujuannya jika ada kebakaran maka petugas itu langsung bergerak memadamkan api,” lanjut Suria.

Selain berkoordinasi bersama seluruh Instansi Pemerintah, BPBD Provinsi Kalsel juga merangkul Damkar Swasta di momen tertentu untuk ikut dalam penanganan Karhutla. Selain mengerahkan Satgas Darat, BPBD Provinsi Kalsel juga diperkuat dengan empat heli water boombing dan dua heli patroli.

“Satgas Udara masih tetap mengandalkan operasional heli water bombing. Terutama untuk memadamkan titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat, dan mensiagakan petugas di lapangan,” tutup Suria. (MRF/RDM/RH)

Geopark Meratus Diharapkan Bantu Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, resmi membuka sosialisasi Geopark Meratus yang dilaksanakan di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Senin (18/9).

Sosialisasi Geopark Meratus

Selain dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, sosialisasi juga dihadiri Ketua Badan Pengelola Geopark Meratus (BPGM) Hanifah Dwi Nirwana, Wakil Ketua Badan Pengelola Geopark Meratus (BPGM) Nurul fajar Desira, beserta sejumlah Kepala SKPD Lingkup Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya, orang yang akrab disapa Paman Birin tersebut mengatakan, Geopark Meratus adalah sebuah anugerah alam yang luar biasa, yang diakui secara nasional pada tahun 2018 dan saat ini sedang diusulkan untuk menjadi salah satu UNESCO Geopark yang akan dilakukan penilaiannya pada 2024. Bila usulan ini diterima, Geopark Meratus akan menjadi ke- 11 Geopark UNESCO di Indonesia, dan ratusan Geopark di seluruh dunia.

“Kita harus berfikir positif, dan yakin bahwa usulan ini akan diterima,” ungkap Paman Birin.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan komitmennya, untuk terus mendorong upaya mendapatkan UNESCO Geopark. Dikarenakan, ini merupakan kesempatan besar bagi Provinsi Kalsel untuk lebih dikenal lagi di mata dunia.

“Saya harapkan SKPD terkait, juga ikut mendorong Geopark UNESCO sesuai tugas fungsi masing-masing,” lanjut Paman Birin.

Dengan diakuinya Geopark Meratus sebagai Geopark UNESCO, maka juga berdampak positif bagi masyarakat, dengan peningkatan taraf ekonomi dengan mendapatkan kunjungan dari wisatawan untuk melihat Geopark Meratus.

“Geopark bukan hanya sekadar tempat wisata alam yang memukau, tetapi juga melambangkan komitmen dalam melestarikan alam, menjaga adat istiadat dan budaya, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat, ” lanjut Paman Birin.

Geopark Meratus adalah harta berharga. Pegunungan Meratus, terbentuk dari susunan kerak samudera atau ophiolite, yang terangkat ke permukaan sejak 200-150 juta tahun lalu. Di dalam perut pegunungan tersebut mengandung banyak batu mulia, intan atau permata. Pegunungan yang sudah ditetapkan sebagai Geopark (Taman Bumi) Nasional pada tahun 2018 dan kini diajukan untuk menjadi UNESCO Global Geopark (UGGp) tersebut terbukti sudah memperlihatkan banyak batu mulia yang sangat berharga tersebut.

Dengan menjaga kelestarian dan mempromosikan Geopark Meratus, berarti tidak hanya memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan ekonomi, tetapi juga mewujudkan Geopark Meratus sebagai sebagai pelindung kelestarian bumi dan penjaga budaya. (MRF/RDM/RH)

2 WBTb di Kalsel Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat

BANJARMASIN – Tahun 2023 ini dua buah Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Kalimantan Selatan, telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Suasana sidang WBTb Kalsel

Kepada wartawan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Muhammaddun, melalui Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kalsel, Raudati Hildayati, baru-baru menjelaskan, dua
Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Milik Kalsel yang ditetapkan dari hasil sidang oleh Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia yaitu Bapandung dari Kabupaten Tapin, dan Arangan dari Kabupaten Balangan.

“Arangan ini merupakan Anyaman Khas Pada Komunitas Adat Dayak Meratus, sedangkan Bapandung, berupa seni teater tutur yang berkembang di masyarakat suku Banjar Hulu, Pandung artinya menirukan tingkah laku manusia atau hewan dan berbeda dengan bercerita biasa dalam bahasa banjar,” jelasnya

Suasana sidang WBTb Kalsel

Disampaikan Raudati, setelah ditetapkan dua Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia dari Kalimantan Selatan, guna melestarikan dan mempromosikan karya itu, akan digelar workshop, agar generasi muda menghargai dan mencintai budaya daerahnya sendiri.
Hal itu dimaksudkan, untuk memberi perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, dan pembinaan.

“Pelestarian kearifan lokal tidak hanya menjadi kenangan, tetapi identitas di Banua,” ungkapnya

Lebih lanjut Raudati menambahkan, dengan masuknya dua Warisan Budaya Takbenda Kalimantan Selatan, kedalam (WBTb) Indonesia, total keseluruhan karya budaya yang terdaftar menjadi 41 buah. Sehingga, ini akan terus dilestarikan, agar tidak diakui oleh Daerah maupun Negara lain.

“Tahun berikutnya kami akan mempersiapkan lebih banyak lagi Warisan Budaya Takbenda Kalsel,” tutup Helda. (NHF/RDM/RH)

Dorong Penerapan “Srikandi” di Seluruh SKPD, Pemprov Kalsel Akan Berikan Penghargaan

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat koordinasi penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi).

Suasana Rakor, Penandatanganan Komitmen Bersama dan Bimtek Penerapan Aplikasi Srikandi

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang berlangsung di salah satu hotel berbintang, Senin (18/9).

Dalam kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Gubernur dan Kepala SKPD tentang Kearsipan lingkup Pemprov Kalsel dan dilanjutkan dengan bimbingan teknis bagi operator UPTD/UPPD terkait penerapan aplikasi Srikandi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel Raudhatul Jannah, Kepala Dispersip Kalsel Nurliani, Kepala Diskominfo Kalsel Muhammad Muslim dan sejumlah pejabat SKPD Lingkup Pemprov Kalsel.

Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin ini memberikan apresiasi kepada Dispersip Kalsel atas terselenggaranya rapat koordinasi penerapan aplikasi Srikandi ini. Menurutnya, kegiatan ini sebagai tindak-lanjut penghargaan penerapan aplikasi Srikandi yang diperoleh Gubernur Kalsel dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

“Melalui kegiatan ini, bisa terjalin koordinasi sinkronisasi dan kolaborasi antara SKPD lingkup Pemprov Kalsel sehingga kearsipan di Kalsel bisa lebih baik lagi ke depannya,” harapnya.

Paman Birin menyebutkan bahwa penerapan aplikasi Srikandi di SKPD masuk dalam salah satu penilaian capaian kinerja organisasi bidang kearsipan. Sehingga Pemprov Kalsel melalui Dispersip Kalsel akan memberikan penghargaan dan apresiasi kepada SKPD yang telah menerapkan aplikasi Srikandi dengan baik dalam pengelolaan persuratannya dan akan ada sanksi apabila tidak menerapkan aplikasi Srikandi.

Paman Birin berharap, ke depan pemberian penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi setiap SKPD lingkup Pemprov Kalsel untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola arsip melalui pemanfaatan aplikasi Srikandi dan dapat menjadi warisan bagi generasi muda penerus bangsa.

Sementara, Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani mengungkapkan pihaknya telah melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) penerapan aplikasi Srikandi di seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel. Dari hasil monev tersebut bahwa untuk surat masuk di aplikasi Srikandi sebanyak 8.910 dan surat keluar sebanyak 2.601.

“Dari 49 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baru sekitar 8 OPD yang aktif menggunakan aplikasi Srikandi dalam persuratannya,” terangnya.

Oleh karena itu, Nurliani berharap setelah dilaksanakannya kegiatan ini, penggunaan dan penerapan aplikasi Srikandi di SKPD dapat lebih dioptimalkan agar di tahun-tahun mendatang Pemprov Kalsel bisa mendapatkan kembali penghargaan dari Arsip Nasional. (NRH/RDM/RH)

Exit mobile version