Kategori: Banjarmasin

BANJARMASIN – Kalangan legislatif telah memfinalisasi pembahasan, revisi perda perubahan status PDAM Bandarmasih.

Menurut Ketua Panitia Khusus (Pansus) revisi perda perubahan status PDAM Bandarmasih Faisal Heriyadi, kepada wartawan baru-baru tadi, dengan telah selesainya pembahasan payung hukum ini, maka nantinya badan hukum Perusahaan Daerah (PD) menjadi perusahaan perseroan daerah (perseroda).

“Dengan nanti disahkan menjadi Perda, dan perubahan status badan hukum menjadi perseroda. PDAM Bandarmasih berganti nama menjadi PT Air Minum Bandarmasih,” ucapnya

Faisal menyampaikan, setelah nanti
disahkan menjadi peraturan daerah (Perda), kalangan legislatif tidak terlibat, dalam proses seleksi direksi, menyesuaikan peraturan pemerintah, pengurus partai politik dan anggota parpol, dilarang terlibat, sebagai tim seleksi direksi.

“Calon direksi hanya menyampaikan visi dan misi ke DPRD Banjarmasin. Selanjutnya ditindaklanjuti kewenangan dari tim seleksi,” ucap Faisal.

Politisi PAN DPRD Kota Banjarmasin ini berharap, dengan berubahnya status PDAM Bandarmasin, ke depan dapat semakin meningkatkan pelayanan air bersih bagi seluruh masyarakat kota Banjarmasin dan memberikan manajemen yang lebih baik.

“PDAM Bandarmasih sudah layak naik level yang sebelumnya PD menjadi PT,” pungkasnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarmasin mengusulkan, besaran perda pajak restoran dan rumah makan tidak disamakan 10 persen.

Menurut Ketua Panitia Khusus (pansus) Raperda Pajak Daerah DPRD Kota Banjarmasin Bambang Yanto Permono, kepada wartawan baru-baru tadi, dari hasil rapat sementara dengan pihak Pemerintah Kota, telah diusulkan besaran pajak restoran dan rumah makan akan diklasifikasikan besar dan kecil usahanya, dengan demikian tidak disamakan penarikannya sebesar 10 persen.

“Kita tidak ingin ada kesamaan pajak yang ditarik, maka harus jelas klasifikasi usahanya,” ucapnya.

Disampaikan Bambang, penyesuaian besaran penarikan pajak memang menjadi komitmen bersama pemerintah kota, karena kondisi masih pandemi COVID-19, sehingga dijadwalkan rapat berikutnya, dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Banjarmasin.

“Kami ingin mengetahui, keseluruhan jumlah rumah makan dan restoran di kota ini, sesuai bentuk usahanya,” jelas Bambang.

Politisi Demokrat DPRD Kota Banjarmasin ini menambahkan, dalam pembahasan pansus raperda pajak daerah, ke depan penarikan pajak akan difokuskan pada satu instansi, yaitu Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, tidak lagi banyak dinas yang menanganinya. Selama ini pajak tempat hiburan malam, item pajaknya terpisah, mulai dari menyediakan makan dan minum ditarik pajak, diskotik atau pub dikenakan pajak.

Selain itu juga diusulkan dirangkum satu pajak, terdiri dari perda pajak restoran dan rumah makan, perda sarang burung walet, reklame, perda pajak parkir, perda pajak hiburan malam dan perda pajak bumi dan bangunan (PBB).

“Banyaknya item pajak menyulitkan pemungutan, dengan demikian sangat tepat, akan fokus penarikan pajak daerah, satu dinas saja yaitu Bakueda Banjarmasin,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Moment peringatan Hari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke 76 tahun, diharapkan pandemi COVID-19 dapat segera melandai.

Kepada Abdi Persada FM Kepala SDN Sungai Miai 10 Jihansyah pada Kamis (25/11) mengatakan, memasuki tahun kedua dalam peringatan HUT PGRI yang masih dalam suasana pandemi COVID-19, sangat berdampak besar terhadap dewan guru dalam mendidik para siswa-siswinya. Biasanya pembelajaran tatap muka setiap hari dan secara langsung, sekarang metode belajar berubah menjadi online. Namun seiring berjalan waktu dan gencarnya proses vaksinasi, pembelajaran tatap muka (PTM) akhirnya dapat dilakukan walau terbatas.

“Sistem PTM terbatas ini dinilai belum maksimal, karena durasi waktu dan jumlah kalangan pelajar dikurangi, namun berupaya memberikan pendidikan terbaik bagi anak bangsa, sehingga kami berharap pandemi COVID-19 dapat segera melandai,” tuturnya

Jihansyah menjelaskan, hampir dua tahun pandemi COVID-19, dunia pendidikan tetap harus berjalan, dengan berbagai inovasi, kreativitas, dan dedikasi para guru, dalam mewujudkan pendidikan yang lebih bagus untuk regenerasi, meski penuh dengan keterbatasan. Dirinya berharap kalangan pelajar, tidak ketinggalan dalam pembelajaran tersebut.

“Kita apresiasi para guru punya trik dalam memberikan metode belajar yang nyaman bagi siswa-siswi, dan bangga orangtua mendukung sepenuhnya,” jelas Jihansyah.

Lebih lanjut Jihansyah menambahkan, selain persoalan keterbatasan mendidik kalangan pelajar, akibat pandemi COVID-19, kedepan para guru honorer diharapkan dapat diupayakan Pemerintah Daerah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), minimal diangkat Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja, karena masih banyak guru honorer yang mengabdi, mulai dari 5 tahun bahkan sampai dengan 15 tahun, belum menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dan PPPK yakni terkendala formasi.

“Para guru honorer ini mengajar tidak hanya di sekolah pinggiran mengajar, juga sekolah yang berada di tengah kota,” pungkasnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka berpartisipasi memberikan pelayanan terbaik kepada warga di Kota Banjarmasin, dalam hal pelayanan donor darah salah satunya plasma darah. Maka, PT PLN Persero menyerahkan bantuan lemari pendingin untuk penyimpanan plasma darah ke PMI Kota Banjarmasin.

Penyerahan bantuan diserahkan di Kantor PMI Kota Banjarmasin, Kamis (25/11). Dan, diterima langsung oleh Ketua PMI Kota Banjarmasin Rusdiansyah, serta Kepala Unit Donor Darah (UDD) Kota Banjarmasin dr Aulia Ramadhan Supit.

Ketua PMI Kota Banjarmasin Rusdiansyah mengatakan, pihaknya mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan oleh BUMN PT PLN Persero berupa lemari pendingin untuk penyimpanan darah plasma.

“Kami tentunya mengucapkan terimakasih kepada PLN yang telah memberikan bantuan kulkas untuk plasma darah,” ucapnya.

Menurut Rusdiansyah, bantuan tersebut sebagai bentuk perhatian dari PT PLN terhadap PMI Kota Banjarmasin.

“Bantuan yang diberikan ini sebagai bentuk dukungan dari PLN,” ujarnya

Sementara itu, Kepala Unit Donor Darah dr Aulia Ramadhan Supit mengatakan, dengan adanya lemari pendingin untuk penyimpanan darah plasma ini, maka darah plasma tersebut akan semakin awet hingga 1 tahun.

“Dengan adanya lemari pendingin tersebut maka penyimpanan plasma darah akan semakin lama lagi,” ucapan.

Sehingga, lanjutnya, dengan adanya bantuan dari PLN ini sangat membantu pihaknya dalam meningkatkan mutu pelayanan untuk darah plasma di Kota Banjarmasin. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Tim Badan Anggaran Dewan dan Pemerintah Kota, menyepakati menolak usulan Dinas Kesehatan, terkait peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) tahun 2022 mendatang.

Kepada sejumlah wartawan Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali, di ruang kerjanya pada Selasa petang (23/11) mengatakan, pihaknya sepakat menolak karena tidak ada dalam aturan juklak dan juknisnya, apalagi selama ini dalam peringatan hari besar lain seperti Hari Olahraga Nasional, tidak pernah diusulkan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banjarmasin.

“Usulan Dinas Kesehatan sebesar Rp 250 juta rupiah, rencana peringatan HKN, pada APBD Tahun 2022, kami sepakat menolak,” ucapnya

Matnor menyarankan, dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) tahun depan nanti, sebaiknya Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, bisa menggunakan dana dari Rumah Sakit Sultan Suriansyah, yang sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah, karena BLUD dikelola tersendiri.

“Kita berharap tidak lagi terulang dalam bentuk proposal meminta iuran atau donasi, yang ditujukan kepada fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit swasta, rumah sakil sultan suriansyah, apotik dan toko obat, serta aparatur sipil negara di lingkup Dinas Kesehatan Banjarmasin, meski alasan Kepala Dinas Kesehatan, sewaktu rapat dengar pendapat (RDP) pada pekan tadi, dengan Komisi IV Dewan Banjarmasin, terjadi kesalahan redaksi penulisan,” jelas Matnor panjang lebar.

Politisi Golkar DPRD Kota Banjarmasin ini meminta, ke depan dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) tahun 2022 mendatang, dapat digelar secara lebih sederhana dan penuh makna bagi semua lapisan masyarakat.

“Edukasi pentingnya menjaga kesehatan bersama-sama, tentu akan lebih diapresiasi,” tutupnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, menggelar Hari Kesehatan Nasional (HKN) baru baru tadi, dengan rangkaian kegiatan diantaranya memberikan penghargaan kepada pejuang COVID-19, dan beberapa puskesmas yang berprestasi. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – TP PKK Kota Banjarmasin melaksanakan Jambore Kader PKK di Kota Banjarmasin, dengan tema Kader PKK mendorong Keluarga pelopor perubahan Banjarmasin dan lebih bermartabat.

Jambore Kader PKK Kota Banjarmasin dilaksanakan, di halaman Rumah Sasirangan Banjarmasin, Rabu (24/11).

Ketua TP PKK Kota Banjarmasin Siti Wasila mengatakan, dilaksanakannya jambore kader PKK ini, merupakan ajang silaturahmi antar kader PKK di Kota Banjarmasin.

“Pada jambore kader PKK ini, semua kader diminta untuk turut serta membantu mensukseskan program Pemerintah Kota Banjarmasin,” ucapnya.

Mengingat, PKK merupakan mitra kerja dari pemerintah tersebut.

Sementara itu Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, agar kader kader PKK di Kota Banjarmasin dapat mensukseskan program Pemerintah untuk cegah Stunting.

“Pemerintah Kota Banjarmasin mengucapkan selamat atas diselenggarakannya Jambore Kader PKK,” ucapnya.

Ibnu mengatakan, kepada seluruh kadar PKK di Kota Banjarmasin, untuk dapat membantu pemerintah dalam cegah Stunting.

“Cegah Stunting ini merupakan program dari Pemerintah Pusat, untuk bersama sama mencegah angka kelahiran Stunting,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut juga dilaunching Gerakan Banjarmasin Cegah Stunting Hari Jumat Berkah atau Basadakah.

“Dengan adanya gerakan Basadakah di hari Jumat tersebut, maka program cegah Stunting dapat terus dilaksanakan di Kota Banjarmasin,” katanya.

Menurut Ibnu, kegiatan Basadakah ini, merupakan kegiatan inovasi dari Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin bersama Posyandu.

Sementara itu Ketua TP PKK Kota Banjarmasin Siti Wasila mengatakan, dengan di launching program Basadakah ini, maka pihaknya siap menjalankan program tersebut.

“Nantinya kader kader PKK akan membagikan makan makan bergizi kepada warga kurang mampu khususnya yang memiliki anak balita. Bahan makanan tersebut hasil dari sedekah dari warga mampu,” ucap Siti Wasila. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Badan Anggaran DPRD dan Pemerintah Kota, mensahkan APBD 2022 sebesar Rp1,8 triliun lebih. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali, di ruang kerjanya pada Selasa (23/11).

“Setelah melalui proses pembahasan panjang, tim anggaran DPRD dan Pemerintah kota Banjarmasin, telah sepakat. Ada tiga dinas yang paling banyak mendapatkan anggaran, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR,” ucapnya.

Disampaikan Matnor, selain mensahkan APBD tahun 2022, telah disetujui Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2022, Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 -2026, dan Rancangan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Pihak Bapemperda juga menyampaikan, dua buah Raperda Inisiatif DPRD Kota Banjarmasin, tentang Raperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Raperda Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Asing,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, dalam APBD 2022 ini lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, yakni kesehatan, pendidikan, infrastuktur, penanganan COVID-19, dan pemulihan ekonomi.

Selanjutnya dengan disepakati Prolegda 2022, untuk dibahas pada tahun depan, diantaranya raperda pengembangan budaya literasi, ekonomi kreatif, fasilitasi penyelenggaraan pesantren, pemberdayaan perlindungan lanjut usia dan penanggulangan wabah penyakit menular, menurutnya hal itu tentu sangatlah tepat untuk dibahas, untuk dapat membangun kota seribu sungai lebih baik lagi.

“Kita akan terus bersinergi melalui jalinan komunikasi, dan untuk dua raperda inisiatif Dewan yang diusulkan tadi, akan dibahas dengan Dinas terkait,” tutupnya

Dalam rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya, didampingi unsur pimpinan Matnor Ali, Muhammad Yamin dan Tugiatno, dihadiri Walikota Banjarmasin Ibnu Sina dan Wakilnya Arifin Noor, bersama seluruh anggota DPRD dan SKPD dilingkup Kota Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)