Urun Rembuk Sikapi Kelangkaan Minyak Goreng, DPRD Dorong Pemerintah Hadirkan Solusi Jangka Panjang

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) Kalsel sama-sama menghadirkan solusi jangka panjang terkait permasalahan kelangkaan minyak goreng di tengah masyarakat Kalsel.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, M. Syaripuddin dalam gelaran Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait pada Rabu, (6/4) yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK.

“Kami berharap pemerintah dapat menyajikan solusi untuk kelangkaan minyak goreng ini. Tidak hanya jangka pendek, namun juga jangka menengah dan panjang. Karenanya, kami sangat megharapkan kolaborasi antar SKPD untuk mewujudkan aksi nyata yang dirasakan di tengah-tengah masyarakat,” ungkap politisi partai PDI Perjuangan yang akrab disapa Bang Dhin tersebut.

Sebelumnya, dalam RDP tersebut Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, H. Birhasani melaporkan perkembangan terkini bahwa persediaan minyak goreng kemasan di pasaran, diakuinya untuk kebutuhan masyarakat tiga bulan ke depan diproyeksikan masih tercukupi.

“Kita lihat untuk saat ini ketersediaan minyak goreng dari pihak distributor mencapai 790 ribu lebih, jika dibagi berdasarkan rata-rata kebutuhan warga kalsel, ditambah dengan kemungkinan lonjakan permintaan pada ramadan dan hari raya idul fitri sebesar 10 sampai 15 persen, maka untuk tiga bulan ke depan masih bisa cukup,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK berharap untuk terus mengawal ketersediaan dan keterjangkauan harga sehingga tidak menimbulkan kelangkaan kembali setelah tiga bulan ke depan.

“Kita semua berharap harga dapat stabil, makanya rencana jangka panjang terkait kelangkaan minyak goreng ini harus dipikirkan,” kata Politisi Partai Golkar itu.

Selain itu, Supian HK juga mengharapkan pemerintah juga mendorong pengusaha lokal untuk berpartisipasi untuk membuat produk minyak goreng ini.

“Terlebih juga kepada Dinas Perkebunan agar bisa memetakan potensi kelapa sawit yang ada di Kalsel,” jelasnya.

Untuk diketahui, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat dengar pendapat tentang permasalahan kenaikan harga minyak goreng di ruangan rapat gedung B DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu (6/4). Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, M. Syaripuddin dan anggota Dewan. Turut hadir yaitu Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Birhasani, Dinas Perindustrian Kalsel, Kepala Dinas Sosial Kalsel Siti Nuriyani, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel, Polda Kalsel serta Polresta Banjarmasin. (NRH/RDM/APR)