Raih Ketiga Kali Akreditasi Paripurna, RSUD Ansari Saleh Terus Tingkatkan Pelayanan

BANJARMASIN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moch. Ansari Saleh kembali mendapatkan akreditasi tingkat paripurna bintang lima dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Dengan demikian, RSUD Ansari Saleh berhasil mempertahankan akreditasi paripurna tersebut selama tiga kali berturut-turut.

Direktur Utama RSUD Ansari Saleh, dr. Among Wibowo menjelaskan kegiatan survey akreditasi dilaksanakan pada 16-19 November 2022 lalu dimana kegiatan tersebut dalam upaya memberikan evaluasi tentang pelayanan-pelayanan unggulan dan mutu di RSUD Ansal.

“Berdasarkan survey akreditasi tersebut, termasuk beberapa proses dokumentasi maupun survey di lapangan, RSUD Ansal sudah memenuhi standar pelayanan akreditasi dan berhasil mempertahankan predikat lulus tingkat paripurna bintang lima untuk ketiga kalinya,” katanya kepada wartawan, belum lama tadi.

Among menambahkan hasil akreditasi kali ini berlaku selama empat tahun ke depan yaitu sampai tahun 2026 mendatang.
Namun, ditegaskannya, pelaksanaan kegiatan akreditasi sudah menjadi budaya yang setiap hari dilakukan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

“Termasuk juga untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di lingkungan RSUD Ansari Saleh,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

Jembatan Sulawesi 2 di Banjarmasin, Berganti Nama Dengan Masjid Jami

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin meresmikan Jembatan Sulawesi 2, yang saat ini diberi nama Jembatan Masjid Jami.

Peresmian dilakukan langsung oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, Jumat (20/1).

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina

“Atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin kami bersyukur atas diresmikannya Jembatan Sulawesi 2, serta dilakukan pemberian nama,” ungkapnya.

Pada awalnya, nama untuk Jembatan Sulawesi 2 tersebut ditawarkan, nama tokoh agama yang cukup terkenal dikawasan tersebut alm Guru Zuhdi, Tokoh Nasional Surgi Mufti, atau kebiasaan masyarakat sewaktu dulu menyembut Jembatan Sulawesi 2 dengan Jembatan Masjid Jami.

Karena, lanjut Ibnu, masyarakat setempat tetap menginginkan nama Jembatan Sulawesi 2 dengan sebutan Jembatan Masjid Jami.

“Maka, secara resmi Pemerintah Kota Banjarmasin menyematkan nama Jembatan Masjid Jami,” ucap Ibnu.

Dalam kesempatan tersebut, Ibnu juga meminta agar masyarakat dapat menjaga aset dari Jembatan Masjid tersebut. Jangan sampai alat alat pada Jembatan tersebut tidak dicuri dan lainnya.

“Kami berharap Jembatan Masjid Jami ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang melintasi jalan tersebut. Dan, tidak lagi terjadi kemacetan,” ujar Ibnu.

Pada hari yang sama Walikota Banjarmasin ini juga meresmikan, Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pressroom Balaikota Banjarmasin.

Ibnu Sina mengatakan, diresmikan ruang Pressroom Balaikota Banjarmasin ini, merupakan bentuk perhatian dari Pemerintah Kota Banjarmasin, terhadap para media yang melakukan peliputan di Pemerintah Kota Banjarmasin.

“Sedangkan, untuk peresmian pemanfaatan gedung baru, yang digunakan untuk Kantor BPBD Kota Banjarmasin. Saat ini sudah dapat menampung semua logistik yang dimiliki oleh BPBD Kota Banjarmasin,” ucap Ibnu. (SRI/RDM/RH)

Pasar Terapung Kuin Banjarmasin Akan Dialihkan ke Kawasan Jafri Zam Zam

BANJARMASIN – Kecamatan Banjarmasin Barat saat ini, akan meningkatkan potensi pariwisata di kawasan sungai di Jafri Zam Zam.

Peningkatan wisata ini dikatakan Camat Banjarmasin Barat Ibnu Sabil, kepada sejumlah wartawan, di Balaikota Banjarmasin, Kamis (19/1).

Camat Banjarmasin Barat Ibnu Sabil

“Untuk peningkatan wisata di kawasan Jafri Zam Zam tersebut, kami menilai memiliki potensi,” ungkapnya.

Potensi tersebut, lanjut Ibnu Sabil, berdasarkan hasil survei pihaknya bersama dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdawis) setempat.

“Kami mendapatkan masukan dari masyarakat untuk rumah rumah yang kumuh berada di pinggir kawasan sungai, agar dapat di cat agar terlihat menarik,” jelas Ibnu Sabil.

Selain itu, tambahnya, masyarakat menginginkan untuk Pasar Terapung Kuin yang saat ini, sudah tidak berfungsi lagi. Agar dapat dipindahkan ke kawasan Sungai Jafri Zam Zam tersebut.

“Menurut warga apabila kondisi sungai surut, namun jukung atau perahu tetap dapat masuk ke dalam Sungai Jafri Zam Zam,” ucapnya.

Sehingga kondisi tersebut, dianggap cocok untuk Pasar Terapung Kuin agar hidup kembali di Sungai Jafri Zam Zam.

Selain itu, untuk wisata air lainnya juga akan dikembangkan di kawasan tersebut. Seperti berjukung jukungan serta lainnya.

“Untuk peningkatan potensi wisata, akan ditawarkan kepada pihak ketiga, seperti perusahaan serta lainnya,” ucap Ibnu Sabil. (SRI/RDM/RH)

Bulan Depan, Minyak Goreng Curah Murah Diprediksi Langka

BANJARMASIN – Diprediksi akan terjadi kelangkaan minyak goreng curah murah di pasaran, pada Februari dan Maret 2023 di Kota Banjarmasin.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Rakhman Noorahim mengatakan, prediksi kelangkaan minyak goreng curah murah tersebut, disampaikan pada Rapat Koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, beberapa waktu lalu. Hal ini harus diketahui, agar Pemerintah Daerah dapat mengatasi hal tersebut.

Kabid Perdagangan Disdagin Banjarmasin Rakhman Noorahim

“Pada Rakor bersama pihak Kementerian Perdagangan tersebut, disampaikan akan terjadi kelangkaan minyak goreng curah murah (minyakkita),” ungkap Rakhman, kepada Abdi Persada FM, Selasa (17/1).

Kelangkaan tersebut, lanjutnya, tidak hanya terjadi di Kota Banjarmasin. Namun, diseluruh wilayah di Tanah Air.

“Jadi tidak ada kenaikan harga, minyak goreng curah tetap dijual dikisaran Rp14 ribu per liter,” ucapnya.

Sedangkan, tambah Rakhman, penyebab kelangkaan tersebut, karena minyak goreng curah murah tidak lagi di produksi, karena tidak ada kejelasan aturan.

Dalam kesempatan tersebut, Rakhman mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik, dalam menghadapi kelangkaan minyak goreng curah murah tersebut.

Karena, tambahnya, untuk ketersediaan minyak goreng kemasan premium masih tersedia di pasaran.

“Untuk warga Kota Banjarmasin diminta tidak panik, terhadap ketersediaan minyak goreng curah yang saat ini beransur ansur berkurang di pasaran,” ucap Rakhman. (SRI/RDM/RH)

Raperda RPPLH Kota Banjarmasin Akan Atur Kelestarian Lingkungan Hidup Selama 30 Tahun

BANJARMASIN – Pembahasan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di DPRD Banjarmasin, mengatur kelestarian lingkungan hidup selama 30 tahun. Hal itu disampaikan Ketua Pansus Raperda RPPLH, Afrizaldi, kepada sejumlah wartawan baru – baru tadi.

Ia menjelaskan, tujuan dibuatnya payung hukum ini, untuk mengatur kelestarian lingkungan hidup dan agar dapat diterapkan secara maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat di kota ini, sebagai upaya Pemerintah dalam memperbaiki indeks kualitas lingkungan, baik kualitas air, udara serta serapan tanah.

“Setelah disahkan menjadi Perda, setiap 5 tahun sekali akan dievaluasi,” ungkapnya

Afrizaldi menyampaikan, saat ini usia Kota Banjarmasin sudah sangat tua hampir lima abad, dengan demikian kalau tidak ditata dari sekarang, terutama dalam segi lingkungan, maka dikhawatirkan akan terjadi berbagai kerusakan alam, sehingga diminimalisir terlebih dahulu.

“Pertumbuhan penduduk terus meningkat, kalau tidak dikontrol semakin berbahaya,” ucapnya

Lebih lanjut Afrizaldi menambahkan, kualitas air di daerah ini sebagian sudah mengalami pencemaran, padahal air sungai menjadi sumber air bersih bagi masyarakat, sehingga harus dijaga dari sekarang untuk mewujudkan lingkungan sehat, nyaman dan berkesinambungan.

“Semoga setelah finalisasi ini, akan cepat disahkan melalui rapur,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

Dinas PUPR Banjarmasin Pastikan Terbuka Terhadap Proses Hukum Jembatan Patih Masih

BANJARMASIN – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Banjarmasin, memastikan bersifat informatif terhadap proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) atas aduan Proyek Jembatan Patih Masih atau HKSN.

Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Suri Sudarmadyah mengatakan, pihaknya saat ini telah kooperatif serta menyiapkan data yang diperlukan, untuk proses hukum tersebut.

“Untuk saat ini sudah ada pemanggilan terhadap PPK Tahun 2021 dan Penyedia Jasa,” ungkap Suri, kepada sejumlah wartawan, pada Selasa (18/1).

Dugaan tersebut, lanjut Suri, karena adanya keterlambatan pekerjaan penyelesaian Jembatan. Sehingga, diberikan perpanjangan waktu selama 50 hari, dengan denda.

Selain itu, lanjut Suri, terdapat juga audit dari BPK, yang mengharuskan penyedia jasa membayar denda keterlambatan pekerjaan serta kekurangan volume.

“Denda tersebut telah dibayarkan ke kas daerah, serta dilaporkan ke Inspektorat Kota Banjarmasin,” tutur Suri.

Namun, lanjutnya, oleh pelapor denda keterlambatan pekerjaan dan kekurangan volume tersebut, tidak dibayarkan ke kas daerah.

Untuk besaran denda dari Jembatan tersebut, sebesar kurang lebih 400 juta rupiah.

“Pada tahun 2022 akan diberikan penilaian kinerja kepada penyedia jasa, apakah pekerjaan mereka baik atau tidak, untuk mengetahui kualitas pekerjaan dari penyedia jasa tersebut,” ucap Suri. (SRI/RDM/RH)

Kelurahan Sungai Miai Laksanakan Gerakan Cegah Demam Berdarah

BANJARMASIN – Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, melakukan Gerakan Cegah Demam Berdarah (Cerah) Dilingkup Kelurahan setempat.

Lurah Sungai Miai Gusti Ikrom Akbar mengatakan, dalam rangka mencegah kasus demam berdarah dilingkungan Kelurahan Sungai Miai, maka pihaknya mengajak seluruh lapisan masyarakat, untuk menjaga kebersihan lingkungan mereka.

Lurah Sungai Miai Gusti Ikrom Akbar

“Tujuan dari Gerakan Cerah ini, dalam rangka pencegahan Demam Berdarah ditengah masyarakat,” ungkap Ikrom, kepada sejumlah wartawan, Jumat (13/1).

Selain itu, lanjutnya, Gerakan Cerah ini juga mengajak sekolah sekolah yang ada di Kelurahan Sungai Miai, untuk melakukan aksi bersih bersih di lingkungan sekolah.

“Kita tidak mengetahui apakah Demam Berdarah yang dialami oleh siswa, didapat dilingkungan sekolah atau di rumah,” jelasnya lebih lanjut.

Ikrom mengatakan, pihaknya bersyukur program Cerah Kelurahan Sungai Miai, mendapatkan dukungan dari semua pihak, termasuk dari Kecamatan Banjarmasin Utara, sekolah, satgas kebersihan, masyarakat, serta lainnya.

“Program Cerah ini didukung dan direspon langsung oleh Kecamatan Banjarmasin Utara, yang menginginkan Gerakan Cegah Demam Berdarah dapat dilaksanakan di semua wilayah, tidak hanya di Kelurahan Sungai Miai,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, SMK Negeri 2 Banjarmasin mengapresiasi, terhadap Program Cerah tersebut.

Seperti yang disampaikan Kepala SMKN 2 Banjarmasin Almunawar. Ia mengatakan, di sekolah mereka terdapat beberat program salah satunya, yakni, Jumat bersih, dan saat ini bersama dengan Kelurahan Sungai Miai, mereka bersama sama membersihkan lingkungan sekolah, untuk pencegahan demam berdarah.

“Karena saat ini lagi musim pancaroba, serta kasus demam berdarah meningkat, maka kebersihan dilingkungan sekolah perlu dijaga,” ucap Almunawar. (SRI/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Minta Perumda PALD Gencar Sosialisasi ke Warga

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin meminta, Perusahaan Umum Daerah Pengolahan Air Limbah Domestik, terus menerus gencar memberikan sosialisasi ke warga, untuk menjadi pelanggan tetap.

Hal itu disampaikan, Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin Awan Subarkah, kepada wartawan pada Kamis (12/1) mengatakan, dari hasil rapat evaluasi kinerja tahun 2022 dan program kerja 2023 kantor Perusahaan Umum Daerah Pengolahan Air Limbah Domestik, pihaknya meminta mulai sekarang dilakukan sosialisasi ke masing-masing Kelurahan dan Kecamatan, agar tidak mencemari lingkungan.

Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin Awan Subarkah, didampingi Direktur Perumda PALD Banjarmasin, Endang Waryono

“Kami akan dukung sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat,” katanya

Awan menjelaskan, saat ini Perumda PALD Banjarmasin, dinilai tidak sehat dalam finansial, karena pelanggannya masih sedikit, namun biaya operasional sangat besar. Ia berharap tahun 2023 ini Perumda PALD Banjarmasin, mempertegas aturan bagi perumahan baru, akan berlangganan sebagai bentuk turut serta memelihara lingkungan sekitar.

Foto bersama Komisi II DPRD Banjarmasin, didampingi Direktur Perumda PALD Banjarmasin

“Penerapan ini harus dari sekarang, tapi disosialisasikan secara intens, supaya tidak menimbulkan gejolak di masyarakat,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Perumda PALD Banjarmasin, Endang Waryono mengatakan, kerugian terjadi hampir setiap tahun sekitar Rp5 miliar, disebabkan beban operasional lebih besar dari pemasukan, akibat sedikitnya pelanggan, karena anggaran yang terbatas, maka terus menerus menutupi biaya operasional, seperti biaya listrik, obat kimia. Selain aset perusahaan yang mulai mengalami kerusakan, dan mestinya mendapatkan pergantian.

“Kami sulit untuk mengembangkan jaringan, karena beberapa tahun tidak mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah, tapi terus berupaya memberikan sosialisasi,” tutup Endang.

Untuk diketahui, Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, kunjungan kerja ke kantor Perusahaan Umum Daerah Pengolahan Air Limbah Domestik, dipimpin Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin Awan Subarkah, didampingi Wakilnya Bambang Yanto Permono, Sekretaris Mira Farialini, bersama anggota Abdul Gais. Disambut Direktur Perumda Pengolahan Air Limbah Domestik Endang Waryono, dan seluruh jajaran direksi, berlokasi di Jalan Pasar Pagi Kelurahan Kelayan Luar, Kecamatan Banjarmasin Tengah. (NHF/RDM/RH)

Disdik Banjarmasin Larang Permainan Latto Latto di Sekolah

BANJARMASIN – Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mengeluarkan, permainan latto latto dilingkungan sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nuryadi mengatakan, larangan permainan latto latto tersebut, melalui Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin di Satuan Pendidikan Dilingkup Kota Banjarmasin.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nuryadi

“Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mengeluarkan larangan permainan latto latto melalui Surat Edaran,” ungkap Nuryadi, kepada sejumlah wartawan, Rabu (11/1).

Menurut Nuryadi, dalam surat edaran tersebut diarahkan kepada Pengawas Pembina TK, SD, dan SMP. Selain itu juga guru, kepala TK, SD, SMP Negeri dan Swasta, serta orangtua di Kota Banjarmasin.

“Dikeluarkannya Surat Edaran tersebut, mengingat viralnya permainan latto-latto di kalangan siswa, namun penggunaan permainan tersebut, tidak sesuai pada tempatnya,” jelas Nuryadi lebih lanjut.

Dalam kesempatan tersebut, Nuryadi mengungkapkan, jika Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin telah menerima, aduan negatif tentang permainan latto latto, seperti dahi bengkak, tubuh, serta tangan yang sakit, dialami oleh siswa.

“Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin melakukan tindakan pencegahan, agar kejadian berbahaya akibat permainkan latto latto, seperti di media sosial, tidak sampai terjadi di Kota Banjarmasin,” ungkapnya.

Meski saat ini, tambah Nuryadi, kejadian negatif dari permainan latto latto di Kota Banjarmasin, belum sampai pada tingkat berbahaya seperti di daerah lainnya di Indonesia.

“Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menghimbau, kepada orangtua agar berhati hati dalam memberikan permainan, kepada anak anak mereka,” ucap Nuryadi. (SRI/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin : 2023, WUB Dapat Maju dan Berkembang

BANJARMASIN – Kalangan Legislatif meminta, tahun 2023 ini Wira Usaha Baru dapat semakin maju dan berkembang, di kota seribu sungai.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin Awan Subarkah, usai melakukan kunjungan kerja ke Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja kotq Bnajarmasin, Rabu (11/1). Ia mengatakan, pihaknya menggelar kegiatan kunjungan ini ingin mengetahui realisasi anggaran tahun 2022 dan progress 2023. Dan dari hasil pertemuan semuanya sudah terserap optimal. Ia meminta tahun 2023 ini pelaku Wira Usaha Baru, dapat semakin dikembangkan dalam memajukan perekonomian.

Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin Awan Subarkah, didampingi Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, Isa Ansari

“Kami ingin di dinas ini, terus membantu dan mengarahkan, terutama WUB yang baru tumbuh,” ungkapnya

Disampaikan Awan, dengan dibinanya semua pelaku Wira Usaha Baru, baik yang lama dan baru memulai usahanya, tentu bisa mengurangi angka pengangguran, bahkan jumlah warga tidak mampu di Kota Banjarmasin

“Semakin banyak masyarakat memiliki penghasilan, harus terus dibina, agar tidak ada lagi yang tutup usahanya,” pinta Awan

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Banjarmasin Isa Ansari menjelaskan, saat ini dari data sementara jumlah Wira Usaha Baru yang aktif ada sekitar 4 ribu lebih, pembinaan tidak hanya menggunakan dana APBD, juga dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Pemerintah kota terus komitmen, untuk membina, sehingga berdampak besar dalam kemajuan ekonomi daerah dan luasnya lapangan pekerjaan.

“Kami sangat apresiasi dikunjungi legislatif, tentu berupaya meningkatkan kinerja, dan semua WUB akan terus dikembangkan, seiring melandai pandemi COVID-19,” tutup Isa

Foto bersama Komisi II DPRD Banjarmasin dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

Untuk diketahui, rombongan Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, dipimpin Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin Awan Subarkah, didampingi Sekretaris Mira Farialini, bersama anggota Zainal Husni, Rinda Herliani, Zainal Hakim dan Hari Kartono. Disambut Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Banjarmasin Isa Ansari, didampingi Sekretaris serta para Kepala Bidang, berlokasi di Jalan Pramuka Komplek Semanda Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

Exit mobile version