Kategori: Banjarmasin

Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan rapat untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel 2021-2026, Kamis (23/12).

Pertemuan yang dilaksanakan di ruang Komisi I DPRD Kalsel ini dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus I, Suripno Sumas dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Syaripuddin.

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin mengharapkan kedepan, apabila ada permasalahan maupun kendala yang dihadapi oleh berbagai SKPD dapat diselesaikan dengan cepat dan konkret. Sebab, menurutnya permasalahan yang ada merupakan masalah yang berulang dari tahun-tahun sebelumnya.

“Kedepan, ketika raperda ini sudah ditetapkan menjadi perda, saya berharap agar SKPD betul-betul melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara totalitas, sehingga dapat mendukung visi misi kepala daerah Provinsi Kalsel,” ucap politisi muda asal partai PDI Perjuangan tersebut.

Turut berhadir dalam rapat Pansus ini antara lain Biro Administrasi Pimpinan Setda Kalsel, Satpol PP Provinsi Kalsel, BPBD Provinsi Kalsel, Badan Kesbangpol Provinsi Kalsel, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalsel, Badan Pengembangan SDM Provinsi Kalsel dan juga Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel. (NRH/RDM/APR)

Banjarmasin – Bertepatan dengan momen peringatan Hari Ibu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Syarifah Rugayah menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rabu (22/12). Kegiatan ini sebagai wujud perhatiannya terhadap perempuan dan anak di Kalsel.

“Sebagai perempuan, memang harus ada perhatian terhadap sesama kaum hawa sendiri. Terlebih di momen Peringatan Hari Ibu ini, sebagai seorang ibu, kami juga konsen terhadap perlindungan anak,” katanya.

Pasalnya, menurutnya, salah satu peran perempuan juga turut menentukan kualitas anak-anak sebagai generasi penerus di masa mendatang. Oleh karena itu, lanjut Rugayah, kaum perempuan juga perlu diberdayakan. Apalagi dalam kontekstual persamaan gender, tidak hanya sebagai ibu rumah tangga.

“Begitu pula halnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa harus diberikan perlindungan. Jangan biarkan mereka terlantar, mengalami kekerasan dan eksploitasi, baik secara langsung maupun tidak langsung,” jelasnya.

Syarifah Rugayah berharap melalui sosper kali ini, kaum perempuan di Kalsel juga mengetahui hak dan kewajibannya. Pasalnya, lanjutnya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama, bukan pemerintah semata.

Kegiatan yang menghadirkan nara sumber yaitu Pemerhati Persoalan Perempuan dan Anak, Husnul Khatimah diikuti kaum perempuan yang tergabung dalam organisasi Ikatan Kartini Profesional Indonesia (IKAPRI) Kalsel. (NRH/RDM/APR)

BANJARMASIN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin akhirnya dapat melaksanakan Operasi Jantung Terbuka Perdana, Kamis (23/12).

Plt Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Izzak Zoelkarnain Akbar dalam sambutannya mengatakan, saat ini RSUD Ulin Banjarmasin sudah dapat melaksanakan layanan Operasi Jantung Terbuka. Dengan ditandai operasi pertama pada Kamis 23 Desember 2021.

“Kami tentunya merasa bangga dan terharu dengan pelaksanaan Operasi Jantung Terbuka Perdana di RSUD Ulin Banjarmasin,” ungkapnya.

Menurut Izzak, pada Operasi Jantung Terbuka di RSUD Ulin Banjarmasin melayani dua pasien, yaitu pasien berjenis kelamin laki-laki, dengan usia diatas 60 tahun serta 36 tahun.

“Operasi Jantung Terbuka Perdana ini dilaksanakan dibagi dua, pada Kamis 23 Desember dan Jumat 24 Desember 2021,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengapresiasi kepada Kementerian Kesehatan RI dan RS Jantung Harapan Kita, yang telah mewujudkan Operasi Jantung Terbuka di RSUD Ulin Banjarmasin.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada Kementerian Kesehatan RI dan RS Jantung Harapan Kita,” ucapnya.

Ucapan terimakasih lanjut Paman Birin, juga disampaikan kepada seluruh tenaga medis di RSUD Ulin Banjarmasin, yang telah memberikan layanan paripurna, untuk masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Dengan Operasi Jantung Terbuka Perdana di RSUD Ulin Banjarmasin, maka rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini menjadi rumah sakit rujukan Operasi Jantung Terbuka di Kalimantan,” ucapnya.

Turut hadir pada acara pelaksanaan Operasi Jantung Terbuka di RSUD Ulin Banjarmasin Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Muslim, serta perwakilan dari RS Jantung Harapan Kita. (SRI/RDM/APR)

BANJARMASIN – Ratusan warga Sungai Andai, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, antusias mengikuti gerakan vaksin gratis COVID-19.

Kepada Abdi Persada FM, Ketua RT 04 Masbudi pada Rabu (23/12) mengatakan, dalam rangka mendukung program Pemerintah Pusat gerakan bervaksin,untuk bersama -sama menghadapi pandemi COVID-19 dan mewujudkan kekebalan komunal (herd immunity), pihaknya telah menyediakan rumah pribadi, karena tidak semuanya memiliki alat transportasi menuju ke puskesmas Sungai Jingah.

“Warga rela mengantri, meski dalam kondisi hujan mulai jam 08.30 WITA,” ucapnya

Masbudi menyampaikan, kegiatan vaksin gratis COVID-19 ini terbuka untuk umum, hingga jam 13.00 WITA ratusan warga sudah divaksin. Namun ada puluhan lanjut usia (Lansia) yang tidak bisa, disebabkan banyak mengalami tekanan darah tinggi.

“Kami imbau warga tetap disiplin prokes, hingga benar-benar melandai virus ini,” pintanya

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Tugiatno mengapresiasi langkah dari Ketua RT ini, yang sudah menyediakan tempat untuk dijadikan bervaksin bagi warga sekitar dan untuk umum, sehingga nanti dapat ditiru para Ketua RT dan tokoh masyarakat lainnya.

“Kita apresiasi gerakan nyata bantu warga,” tutupnya

Untuk diketahui, di kelurahan Sungai Andai sudah beberapa kali digelar vaksin gratis untuk memfasilitasi warga sekitar, baik di rumah Ketua RT maupun di halaman kantor kelurahan. (NHF/RDM/APR)

Banjarmasin – Dalam rangka mewujudkan generasi intelektual yang unggul, berakhlak mulia, kreatif dan inivatif dalam beradaptasi di era new normal, UNISKA diharapkan dapat membangun nuansa pendidikan yang sesuai dengan kemajuan dan tuntutan perkembangan saat ini.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor saat memberikan sambutan pada wisuda ke-43 Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari (MAB) di Hotel Golden Tulip Banjarmasin, Kamis (23/12).

Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini juga berharap dengan adanya lulusan-lulusan baru ini dapat meningkatkan SDM yang ada di Kalimantan Selatan saat ini.

“Dengan adanya lulusan lulusan dari kampus tercinta ini, menjadi harapan besar dalam meningkatkan SDM di Kalsel terutama agar semakin berkualitas dan berdaya saing kedepannya,” ucapnya

Tentunya label sarjana tidak hanya dimaknai sebagai capaian pribadi saja, tetapi juga harus mampu mengamalkan keilmuan dalam menjalankan roda kehidupan yang sesuai prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara,” ucap Paman Birin.

Paman Birin juga mengingatkan agar para sarjana jangan cepat puas dengan hasil yang didapat hari ini.

“Teruslah bersaing dengan mengembangkan kemampuan diri, terutama bahasa asing dan teknologi. Jangan cepat merasa puas, terus lanjutkan dan bergerak,” tandasnya.

Sementara itu, Rektor UNISKA, Abdul Malik mengatakan, pelaksanaan wisuda berlangsung selama tiga hari, 21 – 23 Desember dan melepas sebanyak 3.134 Mahasiswa.

Wisuda digelar dengan dua sesi untuk menimalisir kerumunan karena Banjarmasin masih berstatus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2.

“Karena kita tidak bisa melaksanakan per semester, karena sejak dua tahun ini ada Covid-19. Jadi melaksanakan satu tahun sekali saja,” kata Abdul Malik.

Abdul Malik juga berpesan kepada wisudawan agar mampu bersaing di dunia kerja setelah mengambil ilmu dan pengalaman di perguruan tinggi ini.

“Jangan berpikiri menerima gaji berapa, tapi berpikirlah saya menggaji berapa. Minimal gaji untuk mereka sendiri, biar tidak jadi beban,” ucapnya. (BIROADPIM/RDM/APR)

Banjarmasin – Ratusan sopir angkutan tambang batubara menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), pada Rabu (21/12).

Mereka menuntut dibukanya garis polisi di jalur hauling kilometer 101 Suato Tatakan Tapin, karena selama ini para pekerja angkutan sangat bergantung pada jalan khusus angkutan tambang tersebut. Kemudian sejumlah perwakilan sopir angkutan melakukan audiensi dengan DPRD Kalsel, Pemprov Kalsel dan Polda Kalsel di gedung DPRD Kalsel.

Dalam audiensi, perwakilan sopir angkutan tambang, Suriansyah mengungkapkan nasib ribuan supir, yang terdampak akibat penutupan jalan hauling semakin nelangsa. Bahkan banyak temannya yang kini beralih menjadi tukang potong rumput hingga serabutan.

“Bayangkan saja, bapak dua anak, jadi tukang potong rumput dibayar Rp50 ribu sehari. Bagaimana kami bisa menghidupi keluarga? Untuk makan saja kami sudah menderita,” katanya.

Suriansyah meminta agar pemerintah dapat membantu masyarakat agar sengketa terkait jalan hauling tersebut bisa diselesaikan dan perekonomian warga juga segera berjalan.

Perwakilan sopir angkutan juga meminta agar garis polisi dilepas atau diberi izin melintas di satu titik di jalan Ahmad Yani, sehingga angkutan tetap bisa bekerja selama adanya garis polisi. Mereka juga sempat mengancam akan menggelar demo lebih besar jika tak ada solusi dalam 3×24 jam.

Asosiasi sopir angkutan tambang dan tongkang juga memboyong kuasa hukumnya Supiansyah Darham untuk berdiskusi di DPRD Kalsel.

“Kami ingin agar nanti di audiensi lanjutan, kedua belah pihak dapat dilanjutkan, karena salah satu perusahaan terminal batubara ini tidak pernah hadir pada sidang, jadi harapan kita pada audiensi nanti benar-benar bisa dihadirkan kedua perusahaan,” kata Supiansyah.

Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menyampaikan audiensi ini akan dilanjutkan pada Senin 27 Desember 2021 nanti dengan mempertemukan kedua belah pihak yaitu PT Antang Gunung Meratus (AGM) dan PT Tapin Coal Terminal (TCT) untuk menghasilkan titik temu dan solusi.

“Imbas dari perselisihan kedua belah pihak tidak hanya merugikan perusahaan dan pekerja namun hingga masyarakat juga ikut terkena dampak ekonomi dari  blokade jalur hauling batu bara di Jalan A Yani KM 101 tersebut,” jelasnya.

Dalam audiensi lanjutan, lanjut Supian HK, jika tidak ada solusi bagi masyarakat maka Ia siap untuk menyuarakan agar kedua perusahaan dapat dibekukan.

“Sesuai aturan, jika memang menguntungkan bagi masyarakat silakan perusahaan ini dilanjutkan, jika tidak kita bekukan saja,” jelasnya.

Sedangkan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar mengharapkan, dalam pertemuan kedua perusahaan pada pekan depan tersebut, dapat menghadirkan orang yang bisa mengambil keputusan sehingga didapat solusi.

“Sebab permasalahan ini terjadi berulang-ulang hingga 10 tahun lebih lamanya sehingga diharapkan segera ditemui solusi agar tidak ada masyarakat Kalsel yang dirugikan akibat investasi kedua perusahaan tersebut,” katanya.

Roy juga menekankan jika masalah ini terus berlanjut dan tidak ada solusi maka bisa saja Pemprov mengambil langkah dengan mengusulkan pembekuan kedua perusahaan apabila mengakibatkan kerugian, ekonomi dan sosial serta ketertiban masyarakat terganggu.

“Kita bisa saja mengusulkan pembekuan kedua perusahaan. Kita lihat aturannya nanti intinya kita melaksanakan sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.

Karo Ops Polda Kalsel, Kombes Pol Noor Subchan mengatakan garis polisi di
jalur hauling batubara di Jalan A Yani KM 101 tersebut bisa dibuka, setelah kedua belah pihak mencabut laporannya di pihak berwenang. Saat ini, lanjutnya, pihaknya juga tengah mencari solusi jalan alternatif sementara agar dapat dilalui masyarakat.

“Kita masih negosiasi mana jalan terbaik yang bisa dilalui masyarakat Tapin-Kandangan,” tambahnya. (NRH/RIW/APR)

Banjarmasin – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), meluncurkan program Gerakan Generasi 170 (Gen-170) pada peringatan Hari Ibu, Rabu (22/12).

Kegiatan Gelorakan Gen-170 yang diselenggarakan di aula kantor DPW Partai Gelora Kalsel tersebut merupakan gerakan bersama mewujudkan anak-anak Indonesia yang cukup dalam gizi dan tumbuh kembang, yang ditandai dengan tinggi rata-rata 170 cm.

Ketua DPW Gelora Kalsel, Riswandi menyampaikan pada peringatan Hari Ibu ini pihaknya meluncurkan dua program yakni Pintarnya Perempuan Indonesia (PiPI) dan Gelorakan Gen-170 sebagai pencegahan stunting (kerdil).

“Generasi masa depan harus bebas dari stunting,” ucapnya.

Peserta dari kegiatan tersebut diikuti dari Ibu menyusui, ibu hamil serta balita yang diberikan edukasi berupa pemberikan makanan sehat, vitamin D dan sebagainya.

“Program ini akan kita lanjutkan di kabupaten/kota hingga DPC-DPC yang ada PiPInya,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Perempuan DPW Partai Gelora Kalsel, Siti Saro menyampaikan, gerakan Gen-170 ini sejalan dengan Visi Gelora yang ingin menjadikan Indonesia 5 besar kekuatan dunia.

Dimana melalui kegiatan ini masa depan anak-anak dapat disiapkan sebagai pemegang kepemimpinan kedepan. Sebab katanya, salah satu indikator kecerdasan adalah mereka yang memiliki tinggi 170 cm.

Selain itu ada juga Program PIPI yang akan dibentuk hingga tingkat RT dan RW yang merupakan wadah perkumpulan para ibu yang salah satunya berbicara dan edukasi tentang Gen-170.

“Ini baru launching, kegiatan ini akan terus dilanjutkan dan tidak berakhir disini saja,” tutupnya.

Salah seorang Ibu menyusui, Lailatul merespon positif kegiatan ini, karena melalui acara ini para ibu dapat lebih mengetahui dan memahami bagaimana agar anak-anak nanti bisa memiliki tumbuh kembang yang bagus, cerdas dan berprestasi.

“Kegiatan ini memotivasi ibu khususnya saya bisa berjuang untuk memberikan gizi yang bagus sesuai perkembangan anak,” jelasnya. (NRH/RIW/APR)

Banjarmasin – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Selatan menilai, anggaran sebesar Rp2,5 Miliar, untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, tidak mencukupi.

“Kami menilai anggaran sebesar 2,5 M rupiah tidak cukup,” ucap Ketua KONI Kalsel Bambang Heri Purnama, kepada sejumlah wartawan, baru baru tadi.

Menurut Bambang, pada pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan di Tanjung sebelumnya, untuk bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp10 Miliar.

Namun, lanjutnya, yang mengejutkan pihaknya, pada pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Nasional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan di tahun 2022 mendatang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan hanya menganggarkan sebesar Rp2,5 Miliar.

“Paling tidak untuk anggaran pelaksanaan Kejurprov di Kabupaten HSS sama dengan yang dilaksanakan di Kejurprov Tanjung,” harap Bambang.

Mengingat, tambahnya, anggaran sebesar Rp2,5 Miliar tersebut, tidak mencukupi untuk menggelar pertandingan pada 36 cabang olahraga.

Pada kesempatan tersebut, KONI Kalsel meminta Pemerintah Provinsi untuk dapat menambah anggaran kegiatan Porprov di Kabupaten HSS mendatang.

“Untuk itulah dalam waktu dekat ini kami bersama jajaran KONI akan menghadap Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, untuk membicarakan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Provinsi di Kabupaten HSS mendatang,” tutur Bambang.

Bambang berharap, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat menambah anggaran tersebut.

Sementara itu, KONI Kabupaten HSS belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi, mengenai besaran bantuan dana pelaksanaan Porprov dari Pemerintah Provinsi Kalsel.

Seperti yang dikatakan Wakil Sekretaris Umum KONI Kabupaten HSS Mahyuni.

“Sampai saat ini kami belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi, oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan KONI Provinsi mengenai dana pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten HSS,” ungkapnya.

Menurut Mahyuni, pihaknya hanya mengetahui dari pemberitaan mengenai, jumlah dana yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp 2,5 Miliar. (SRI/RIW/APR)

BANJARMASIN – Jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) di Kota Banjarmasin, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina melakukan peninjauan stok bahan pokok penting (Bapokting) di Pasar Tradisional dan Pasar Modern yang ada di Kota Banjarmasin.

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, peninjauan stok Bapokting ini dilakukan, karena setiap akhir tahun terjadi kenaikan harga di Kota Banjarmasin.

“Peninjauan ke Pasar Tradisional dan Modern dilakukan untuk melihat langsung ketersediaan stok Bapokting,” ungkap Ibnu, kepada sejumlah wartawan, Kamis (16/12).

Ibnu mengatakan, setelah melakukan peninjauan di Pasar Pekauman serta Pasar Modern, dapat disimpulkan secara umum karena kondisi akhir tahun, karena dipengaruhi faktor cuaca. Maka, terdapat kenaikan harga pada beberapa kebutuhan pokok penting.

“Secara umum terdapat kenaikan harga pada bahan pokok penting,” ucap Ibnu.

Kemudian, lanjut Ibnu, seperti di Pasar Tradisional untuk ketersediaan stok sembako mencukupi. Meski terdapat kenaikan harga pada komoditas ayam potong, cabe, serta telor.

“Sedangkan di Pasar Modern untuk harga cenderung stabil,” ujarnya.

Meski ketersediaan stok bahan pokok penting berasal dari pasokan lokal.

“Pada intinya pemantauan ini, dilakukan untuk menjaga stabilitas stok Bapokting di Kota Banjarmasin,” katanya.

Sehingga, tambahnya, pada Nataru ini tidak ada kenaikan harga yang terlampau tinggi.

“Pemerintah Kota Banjarmasin akan terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan stok bahan pokok penting serta kenaikan harga,” ucap Ibnu. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kalangan legislatif menyarankan, capaian vaksinasi COVID-19 bagi lansia haruslah dipercepat.

Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Tugiatno, kepada sejumlah wartawan pada Kamis (16/12) mengatakan, pihaknya meminta Pemerintah kota akan mempercepat capaian target vaksinasi COVID-19 bagi warga lanjut usia (Lansia), agar memudahkan dalam pelaksanaan vaksinasi bagi anak usia 6 – 11 tahun.

“Informasi Dinkes Banjarmasin, capaian vaksin bagi lansia belum mencapai 60 persen, berpengaruh vaksin COVID-19 bagi anak-anak belum bisa dilaksanakan,” katanya

Tugiatno mengatakan, saat ini sudah memasuki akhir tahun 2021, maka sangatlah disayangkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 – 11 tahun belum terealisasi. Mengingat rencananya di bulan Januari 2022 mendatang, akan digelar pembelajaran tatap muka (PTM) secara langsung, tidak lagi terbatas.

“Vaksinasi untuk lansia harus semakin
digencarkan, kalau perlu dari rumah ke rumah,” pintanya.

Politisi PDI Perjuangan DPRD Kota Banjarmasin ini menilai, pelaksanaan vaksinasi bagi lansia, harus dibarengi dengan rutin digelar sosialisasi, melibatkan tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat, agar semua memahami manfaat bervaksin, baik dari segi kesehatan dan keamanan nantinya.

“Saya sering turun ke lapangan menemui warga untuk memberikan sosialisasi bahwa pentingnya bervaksin dan edukasi teruslah ketat prokes, jangan lengah meski kasus mulai melandai. Kebanyakan para lansia masih banyak belum vaksin, ternyata ada yang termakan isu hoax, salah satunya setelah divaksin COVID-19, akan meninggal dunia, informasi seperti itu harus kita luruskan kembali,” pungkasnya. (NHF/RDM/MTB)