Cegah Antrean Panjang, RSUD Ulin Banjarmasin Terapkan Pendaftar Pasien Lewat Online

BANJARMASIN – Antrean panjang pendaftaran pasien di RSUD Ulin Banjarmasin, masih dikeluhkan oleh masyarakat. Hal ini terungkap pada Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan oleh rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Forum Konsultasi Publik tersebut, dibuka oleh Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Izzak Zulkarnain Akbar, di Aula Gedung Ulin Tower Lantai 8, Rabu (11/1).

“Dilaksanakan kegiatan ini, dalam rangka peningkatan pelayanan di RSUD Ulin Banjarmasin,” ungkapnya.

Menurut Izzak, dengan mendapatkan masukan dari berbagai pihak tersebut, maka pihaknya mengetahui, apa yang menjadi keinginan dari masyarakat.

“Harapan masyarakat kepada RSUD Ulin Banjarmasin cukup besar, dalam hal pemberian pelayanan yang memuaskan,” ujarnya.

Namun, lanjut Izzak, saat ini masih ada kekurangan dari RSUD Ulin Banjarmasin, dan pihaknya berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat tersebut.

“Sampai saat ini, kami berusaha untuk menyelesaikan keluhan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut,” ungkapnya lagi.

Izzak mencontohkan, layanan yang masih dikeluhkan diantaranya, masih panjang antrean pendaftaran pasien.

Kedepannya untuk mengatasi masalah antrian pasien yang panjang tersebut, akan teratasi dengan adanya sistem pendaftaran secara online.

“Selain antrean panjang pendaftaran pasien, antrian daftar tunggu operasi juga mendapatkan keluhan dari masyarakat,” ucap Izzak. (SRI/RDM/RH)

Legislatif Sarankan Pemko Banjarmasin Bentuk Tim, Terkait Rencana Hibah Lahan Polresta

BANJARMASIN – DPRD Banjarmasin menyarankan kepada Pemerintah Kota, untuk membentuk tim terkait rencana hibah lahan Pos Kepolisian Resor Kota Banjarmasin.

Suasana RDP rencana hibah lahan Pos Polresta, di ruang Komisi II DPRD Banjarmasin

Kepada sejumlah wartawan, Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin Awan Subarkah, pada Selasa (10/1) menjelaskan, dari hasil Rapat Dengar Pendapat yang digelar bersama Badan Pengelola Keuangan Pendataan dan Aset Daerah Kota, Wakapolresta Banjarmasin, Bagian Hukum dan Inspektorat Banjarmasin, pihaknya menyarankan agar segera dibentuk tim untuk rencana hibah lahan pos Polresta, berlokasi di samping Taman Edukasi Jalan A Yani KM 2 Banjarmasin.

“Kami pada dasarnya setuju saja, tapi harus ada tim dulu,” pintanya

Awan menjelaskan, lahan yang rencananya dihibahkan seluas 4 × 6 meter persegi, akan dipergunakan sebagai pos induk pihak Polresta Banjarmasin, dalam membantu pengawasan di lapangan, dan dinilai letaknya strategis karena berada di wilayah pusat Kota.

“Setelah terbentuk tim, rapat akan dilanjutkan, agar disetujui melalui rapur,” jelas Awan

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendataan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin, Edy Wibowo mengatakan, memang kalau menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2018 tentang proses penetapan tata cara hibah, bahwa dalam pemberian lahan hibah harus disampaikan ke Dewan, dan pihaknya akan siap membentuk tim yang disarankan Komisi II DPRD Banjarmasin.

Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo

“Kita mendukung penuh hibah lahan pos induk Polresta Banjarmasin, dalam rangka memberi pelayanan dan ketertiban bagi semua lapisan masyarakat,” tutupnya

Untuk diketahui, RDP dpimpin Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, Awan Subarkah, didampingi Wakilnya Bambang Yanto Permono, bersama anggota Mira Farialini, Noor Latifah, Siti Rahimah Zainal Hakim, Yunan Chandra dan Zainal Husni. Dihadiri Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendataan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin Edy Wibowo, Wakapolresta Banjarmasin AKBP Pipit Subiyanto, Bagian Hukum dan Inspektorat Banjarmasin, berlangsung di ruang Komisi II DPRD Kota Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Bahas Tatib Melalui Panja

BANJARMASIN – Kalangan Legislatif melakukan pembahasan Tata Tertib tahun 2023, melalui Panitia Kerja (Panja).

Kepada sejumlah wartawan, Ketua Panitia Kerja Tata Tertib DPRD Kota Banjarmasin, Sukrowardi, pada Senin (9/1) mengatakan, untuk semakin meningkatkan kinerja dan tugas wakil rakyat, pihaknya menggelar rapat dalam rangka menyempurnakan (Tatib) Dewan melalui proses revisi. Poin penting dalam pembahasan diantaranya, kehadiran saat rapat panitia khusus, rapat paripurna, dan rapat dengar pendapat pendapat, agar sesuai kuorum.

“Dalam tatib diatur sebelum rapat harus hadir tepat waktu,” ucapnya

Disampaikan Sukro, pembahasan Rapat Panja Tata Tertib DPRD Kota Banjarmasin digelar selama tiga hari mulai 9 – 11 Januari 2023, pihaknya akan terus menerima berbagai masukan dari seluruh anggota Dewan yang terdiri dari Badan Kehormatan dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

“Kita akan menerima saran dari Bagian Hukum Banjarmasin,” jelas politisi Golkar DPRD Banjarmasin.

Lebih lanjut Sukro menambahkan, dengan direvisi Perda Tatib DPRD Banjarmasin, juga dapat semakin memperkuat jalinan sinergitas antara legislatif dengan eksekutif, sehingga mewujudkan pembangunan yang lebih baik lagi di Kota Seribu Sungai.

“Revisi Tatib ini menyempurnakan yang sudah dijalankan,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Apresiasi Pelaksanaan Tera Ulang di Kota Ini

BANJARMASIN – Kalangan legislatif mengapresiasi, kegiatan tera ulang yang dilaksanakan Pemerintah Kota berjalan optimal di lapangan.

Kepada wartawan, Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, Awan Subarkah, pada Jumat (6/1) mengatakan, selama ini kegiatan tera ulang terdapat di pasar tradisional binaan Pemerintah Kota. Hal itu dimaksudkan agar pelayanan dan pemenuhan hak konsumen, dalam rangka menumbuhkan kesadaran pelaku usaha, dari pentingnya bersikap jujur dan bertanggung jawab dapat terwujud.

Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, Awan Subarkah

“Kami apresiasi pelaksanaan tera ulang ini, untuk melindungi konsumen dari oknum yang ingin melakukan kecurangan timbangan,” katanya

Awan menyarankan, kegiatan tera ulang ini ke depan tidak hanya merambah di pasar binaan Pemko Banjarmasin saja, tapi juga di pasar – pasar dadakan, supaya seluruhnya bisa ditera ulang. Dengan cara menjalin koordinasi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, untuk melibatkan pihak Kecamatan dan Kelurahan di Kota ini.

“Tahun 2023 ini terus digencarkan, dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen di kota seribu sungai,” pinta Awan

Lebih lanjut Awan menambahkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni memberikan kepuasan kepada pembeli, dan juga melalui Perda Kota Banjarmasin Nomor 2 tahun 2020 tentang Kemetrologian telah mengatur, khususnya untuk penarikan retribusi layanan tera ulang, dapat menambah Pendapatan Asli Daerah.

“Kami berharap program yang diluncurkan sejak tahun 2017 ini, tidak hanya menaikkan PAD, tapi melindungi seluruh konsumen,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

Pemko Banjarmasin Minta Bantuan Pemprov Kalsel Untuk Pembangunan Drainase di Jalan Provinsi

BANJARMASIN – Salah satu langkah yang diambil Pemerintah Kota Banjarmasin, untuk mengatasi permasalah banjir rob, dengan membangun drainase. Karena itu, permintaan bantuan akan dilakukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk pembangunan drainase di jalan provinsi, serta jalan nasional kepada Balai Besar.

Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Suri Sudarmadyah mengatakan, drainase merupakan tempat penampungan air sementara, sebelum dialirkan kembali ke sungai sungai yang ada di Kota Banjarmasin.

Kadis PUPR Kota Banjarmasin Suri Sudarmadyah

“Mengingat, di Kota ini terdapat jalan berstatus jalan nasional dan provinsi, maka kami akan meminta bantuan kepada Balai Besar, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk pembangunan drainase di jalan tersebut,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan, di Aula Kantor Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Kamis (5/1).

Menurut Suri, pihaknya telah membuat desain Drainase yang ada di Jalan Nasional maupun di Jalan Provinsi.

“Untuk pelaksanaan kami akan melakukan pembicaraan lebih lanjut kepada mereka,” ucapnya.

Sementara itu Kabid Drainase Dinas PUPR Kota Banjarmasin Hizbul Wathony mengatakan, untuk jalan provinsi di Kota Banjarmasin berada di kawasan Jalan Pramuka, Jalan Adyaksa, Jalan Sultan Adam serta lainnya.

Kabid Drainase Dinas PUPR Kota Banjarmasin Hizbul Wathony

Sedangkan, lanjut Tony, untuk pembangunan drainase yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin adalah di kawasan Jalan Pramuka.

“Oleh karena itu kami berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat memberikan bantuan setiap tahunnya, untuk pembangunan drainase pada jalan jalan provinsi yang ada di Kota Banjarmasin,” ucap Tony.

Dalam kesempatan tersebut, Suri Sudarmadyah juga mengungkapkan, Kota Banjarmasin menjadi salah satu Kota Tahan Banjir oleh Pemerintah Pusat melalui Balai Besar.

“Kota Banjarmasin merupakan Kota yang berada dibawah permukaan laut, sehingga pada saat terjadi Rob atau air laut naik, maka Kota Banjarmasin akan terendam air,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Suri, Pemerintah Pusat melalui Balai Besar menunjuk Kota Banjarmasin sebagai Kota Tahan Banjir, dengan proyek pembangunan sungai di kawasan Jalan Veteran, Proyek tersebut, mulai dikerjakan pada tahun 2023 ini.

“Kota Banjarmasin Tahan Banjir ini, pemerintah juga mengajak seluruh warga Kota Banjarmasin, untuk dapat lebih perduli, bertahan, dan menghadapi musibah banjir tersebut,” ucap Suri. (SRI/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Gelar RDP Terkait Rencana Pembangunan Dua Puskesmas

BANJARMASIN – Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, menggelar rapat dengar pendapat (RDP), terkait rencana pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), pada Rabu (4/1) sore.

Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin Saut Nathan Samosir, kepada sejumlah wartawan mengatakan, rapat dengar pendapat (RDP) digelar bersama Kepala Dinas Kesehatan dihadiri Kepala Bidang masing-masing, terkait kesiapan pembangunan dua Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di dua Kelurahan.

Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin, Saut Nathan Samosir

“Kita ingin Puskesmas yang dibangun nanti dapat selesai tepat waktu,” katanya

Saut menyampaikan, dengan sudah dipastikan tahun 2023 ini akan dilaksanakan pembangunan dua Puskesmas yang berlokasi di Kelurahan Pemurus Dalam dan Pelambuan, ia menyarankan Januari atau Februari dapat dilakukan lelang, agar finishing paling lambat bulan November mendatang.

“Berkaca seperti penyelesaikan Puskesmas Mantuil yang molor, kita tidak ingin itu akan terulang kembali,” pinta Saut

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Ramadhan menjelaskan, adanya saran dan masukan Komisi IV DPRD Banjarmasin, tentu menjadi motivasi dan dukungan sepenuhnya untuk membangun
dua puskesmas di dua Kelurahan tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Ramadhan

“Kami mempersiapkan pembangunan, baik di Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Barat,” tutupnya.

Untuk diketahui, rapat dengar pendapat dipimpin Ketua Komisi IV Saut Nathan Samosir, didampingi Wakilnya Arufah Arif, dan Sekretaris Mathari, dengan anggota Mudah, Amalia Handayani, Sukrowardhi, Rahman Nanang Riduan, Gusti Yuli Rahman dan Abdul Muis, bertempat di ruang Komisi IV DPRD Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

Banjir Rob Akibatkan Pergantian Air Pada Tambak Ikan di Banjarmasin

BANJARMASIN – Petambak di kota Banjarmasin mengalami kematian ikannya. Kisarannya dibawah 30 persen. Hal ini akibat banjir rob yang terjadi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin Makhmud mengatakan, pihaknya menilai akibat banjir rob ini, tidak menyebabkan kerugian yang signifikan bagi petambak ikan di Kota Banjarmasin.

“Kami menilai masih normal, tidak ada kerugian yang berarti bagi para petambak ikan di Kota pemerintah,” ungkap Makhmud, kepada Abdi Persada, Rabu (4/1).

Hanya saja, lanjutnya, akibat banjir rob maka terjadi pergantian air pada tambak tersebut, yang menyebabkan adanya kematian ikan.

“Namun kematian ikan masih normal masih berada dibawah 30 persen,” ujarnya.

Menurutnya tambak ikan di Kota Banjarmasin menggunakan teknik tancap jaring, kolam tanah, serta keramba.

“Sehingga dengan teknik tersebut mereka aman dari banjir rob,” jelasnya.

Selain itu, tambah Makhmud, para petambak ikan di Kota Banjarmasin telah dibekali, dengan penyuluhan untuk menghadapi bencana banjir rob tersebut.

“Bantuan bibit ikan seperti nila selalu disalurkan kepada para petani kelompok ikan di Kota Banjarmasin,” ucap Makhmud. (SRI/RDM/RH)

Pemko Banjarmasin Bangun Drainase dan Pintu Air Untuk Tanggulangi Banjir Rob

BANJARMASIN – Untuk penanggulangan banjir rob di Kota Banjarmasin, maka pemerintah setempat melakukan berbagai upaya, diantarnya membangun drainase dikawasan pemukiman yang berada di pinggir Sungai Martapura. Seperti di kawasan Kelurahan Seberang Masjid, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Mengingat, kawasan ini salah satu daerah yang terdampak dari banjir rob tersebut.

Lurah Seberang Masjid Muhammad Subhan mengatakan, sejak dahulu kawasan Seberang Masjid ini, sudah menjadi langganan banjir rob.

Lurah Seberang Masjid Muhammad Subhan

“Kawasan pemukiman yang dihuni sekitar 6 ribu warga Kota Banjarmasin tersebut, berada dikawasan pinggir Sungai Martapura,” ungkap Subhan, kepada Abdi Persada, Rabu (4/1).

Daerah pemukiman Kelurahan Seberang Masjid ini, berada diposisi miring dengan kerendahan di bawah Sungai Martapura. Sehingga, apabila rob terjadi, maka kawasan ini terendam air l.

“Untuk menangani akibat banjir rob tersebut, maka saat ini Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan pembangunan drainase, peninggian jalan yang berada di sisi sungai tersebut, serta pembuatan pintu air,” jelasnya.

Sehingga, lanjut Subhan, dengan adanya pembangunan tersebut, dampak dari rob tersebut dapat diminimalisir.

Dalam kesempatan tersebut, Lurah Subhan dan Ketua Dewan Kelurahan Seberang Masjid Zulkifli menghimbau, kepada masyarakat di Kalsel, untuk tidak membuang sampah ke sungai.

Ketua Dewan Kelurahan Seberang Masjid Zulkifli (Jaket Hitam)

“Kami terus melakukan edukasi prilaku masyarakat untuk tidak lagi membuang sampahnya ke sungai,” ujar Zulkifli.

Salah satu penyebab naiknya air ke pemukiman warga, akibat banjir rob tersebut, dikarenakan masih adanya masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan, yang membuang sampah ke sungai.

“Untuk masyarakat dikawasan Kelurahan Seberang Masjid ini, tidak lagi membuang sampah ke sungai,” tambah Subhan.

Namun, lanjutnya, sampah sampah tersebut bisa datang dari mana saja. Sehingga diperlukan kerjasama semua pihak, agar dapat menjaga kebersihan sungai. (SRI/RDM/RH)

Bahas Raperda Fasilitasi Pesantren di Banjarmasin, Pansus Minta Masukan Pengurus Ponpes

BANJARMASIN – Rapat perdana pembahasan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah DPRD Banjarmasin, tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, meminta masukan para pengurus pondok Pesantren.

Kepada sejumlah wartawan, Ketua Pansus Arufah Arif, pada Rabu (4/1) menjelaskan, rapat ini digelar untuk menerima masukan dan saran para pengurus pondok Pesantren, sehingga memudahlan dalam menyempurnakan draf Raperda, karena mengacu Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Ketua Pansus Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, Arufah Arif

“Kami ingin mendapat informasi dan masukan berkaitan dengan Fasilitasi Pesantren, karena Raperda ini merupakan inisiatif DPRD Banjarmasin,” ungkapnya

Arufah menyampaikan, dari hasil rapat pertama ini pihaknya sudah menerima berbagai saran dan pendapat para pengurus pondok Pesantren, diantaranya fasilitasi bidang pendidikan, bidang dakwah dan pemberdayaan di masyarakat. Rencananya pekan depan akan dibahas, lebih detail setiap subtansi draf perpasal tersebut. Selain itu juga hadir Ketua Majelis Ulama Indonesia, Nahdatul Ulama dan Kementerian Agama Banjarmasin.

“Dari 18 pengurus pondok Pesantren di kota ini, telah dihadiri delapan perwakilan,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan pengurus pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiyah, Muhammad Sasi, mengatakan, sejak berdirinya tahun 2007 lalu, belum ada bantuan yang besar dari Pemerintah Daerah, padahal banyak persoalan seperti beberapa ruang kelas yang masih belum selesai dibangun, kemudian perpustakaan dan klinik kesehatan, tidak semua dimiliki pondok Pesantren, sehingga memerlukan dukungan yang besar untuk menyelesaikannya.

Perwakilan pengurus pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiyah, Muhammad Sasi

“Kita berharap dengan Raperda ini dapat memberikan kualitas pendidikan agama yang lebih baik bagi masyarakat, ditunjang fasilitas memadai,” tutupnya.

Untuk diketahui, pembahasan panitia khusus Raperda Fasilitasi Pesantren DPRD Kota Banjarmasin, dipimpin Ketua Arufah Arif didampingi Wakilnya Hilyah Aulia, dengan anggota Mathari, Rahman Nanang Riduan, Gusti Yuli Rahman, Wakhid Husaini. Dihadiri Kabag Kesra, Kabag Hukum, Kemenag Kota, Ketua MUI Banjarmasin dan beberapa pimpinan pondok Pesantren, bertempat di ruang rapat Paripurna Dewan Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

Komisi III Tinjau Pembangunan Gedung Baru Dewan

BANJARMASIN – Rombongan Komisi III DPRD Banjarmasin, melakukan peninjauan pembangunan gedung baru, pada Selasa (3/1).

Suasana kunjungan Komisi III DPRD Banjarmasin ke gedung baru

Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Hilyah Aulia, kepada sejumlah wartawan mengatakan, kunjungan kerja ke lapangan ini merupakan kedua kali, setelah groundbreaking atau peletakan pondasi pertama, sebagai tanda dimulainya pembangunan gedung tambahan DPRD Kota Banjarmasin, pada Agustus lalu.

“Kita lihat hasilnya sudah berjalan sekitar 52 persen, semoga dapat selesai tepat waktu,” pintanya.

Disampaikan Hilyah, sebelumnya melakukan kunjungan ke lapangan, terlebih dahulu digelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Banjarmasin, untuk memberikan saran dan masukan dari masing-masing Anggota Komisi III DPRD Banjarmasin, supaya proyek pekerjaan itu tidak hanya selesai sesuai deadline, juga memberikan kualitas dan kuantitas bangunan yang sangat bagus.

Suasana kunjungan Komisi III DPRD Banjarmasin ke gedung baru

“Masukan dari rekan sesama dewan, nanti kalau air pasang dan biasa menggenangi halaman dewan Banjarmasin, ini menjadi perhatian, agar adanya gedung baru tidak lagi tergenang air,” jelas Hilyah panjang lebar.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, mengatakan, hingga saat ini progress pembangunan proyek multiyears sudah mencapai lebih 52 persen, dibulan Maret 2023 dipastikan 75 persen dan akhir Juni 2023 mendatang ditargetkan akan selesai. Pekerjaan gedung baru DPRD Banjarmasin ini sesuai dengan spek yang sudah ditentukan, sehingga aman di lapangan.

“Adanya kunlap Dewan ini menjadi motivasi, kami terus upayakan selesai tepat waktu,” tutupnya.

Untuk diketahui, kunjungan kerja Komisi III DPRD Banjarmasin, ke pembangunan gedung baru, dipimpin Ketua Komisi III Hilyah Aulia didampingi Wakilnya Afrizaldi, Sekretaris Taufik Husin, dengan anggota Darma Sri Handayani, Syarifah Sakinah, Aliansyah, Hendra, Syafrullah, dan Ismail Ibrahim, turut serta Sekretaris DPRD Banjarmasin Iwan Ristianto, bahkan dihadiri langsung, Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Noor, untuk meninjau langsung kondisi bangunan tersebut. (NHF/RDM/RH)

Exit mobile version