Kategori: Banjarmasin

BANJARMASIN – Dewan dan Pemko Banjarmasin sepakat melakukan pengujian yudisial, terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Ibukota Provinsi Kalsel, ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya, kepada wartawan pada Kamis (24/3) menjelaskan, kesepakatan ini melalui digelar sidang paripurna terbuka antara Pemerintah kota bersama DPRD Banjarmasin. Sepakat dengan pendapat yang disampaikan oleh Pemko Banjarmasin, agar dilakukan uji materi terhadap Undang-undang yang didalamnya memuat tentang pemindahan Ibukota Provinsi Kalsel ke Kota Banjarbaru.

“Sudah diputuskan sepakat, delapan fraksi DPRD Banjarmasin bersama Pemko Banjarmasin, melakukan peninjauan kembali UU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel,” ungkapnya.

Harry Wijaya menyampaikan, untuk langkah selanjutnya akan dijalankan, sesuai dengan arahan dan petunjuk nantinya dilakukan oleh Tim Hukum Pemko Banjarmasin. Sejauh ini pihaknya menilai mekanisme terbentuknya Undang-Undang tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan perundang-undangan. Sehingga perlu dilakukan uji materi terhadap beberapa pasal, khusus berkaitan pemindahan Ibukota yang tidak melibatkan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam perumusan dan pembahasan.

“Intinya kami sepakat dan semangat, Waja Sampai Kaputing, mempertahankan Ibukota Provinsi Kalsel di Banjarmasin,” ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas dukungan yang diberikan oleh DPRD Kota Banjarmasin. Dengan demikian pengujian yudisial, akan disampaikan baik secara formil maupun materil.

“Kami apresiasi sepakatnya suara delapan fraksi di DPRD Kota Banjarmasin, sehingga akan menambah energi bagi Pemko bersama-sama dengan bagian hukum untuk mengambil langkah, karena masih punya kesempatan untuk melakukan uji formil, sedangkan uji material tidak ada batas waktu,” tutup Ibnu. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin memperingati Hari SATPOL PP Tahun 2022, di halaman Balaikota Banjarmasin, Rabu (23/3).

Peringatan Hari Satpol PP ini dipimpin langsung Walikota Banjarmasin Ibnu Sina.

“Pada Peringatan Hari Satpol PP ini, kami meminta kepada seluruh anggota Satpol PP Kota Banjarmasin, agar dalam menjalankan tugas penegakkan Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kota Banjarmasin, dapat lebih humanis,” ungkap Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, kepada sejumlah wartawan.

Menurut Ibnu, saat ini tidak ada lagi tindakan yang semena mena. Mengingat, yang ditertibkan juga warga Kota Banjarmasin.

Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Pemerintahan Kota Banjarmasin tersebut mengucapkan terimakasih, kepada seluruh petugas Satpol PP Kota Banjarmasin yang telah bekerja untuk ketertiban kota ini.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada petugas Satpol PP Kota Banjarmasin yang telah bekerja dengan maksimal,” ujarnya.

Pada peringatan Hari Satpol PP Kota Banjarmasin juga digelar kegiatan sosial aksi donor darah.

Ketua Satpol PP Kota Banjarmasin Ahmad Muzaiyin mengatakan, pada Peringatan Hari Satpol PP di Kota Banjarmasin di tahun 2022 ini, digelar juga aksi sosial yang dilakukan oleh pihaknya.

“Berdasarkan arahan dari Pemerintah Pusat dan Walikota Banjarmasin, agar pada Peringatan Hari Satpol PP di Kota Banjarmasin, juga dilaksanakan aksi sosial berupa donor darah,” ungkapnya.

Aksi sosial tersebut, lanjutnya, dengan melaksanakan donor darah yang diikuti oleh anggota Satpol PP Kota Banjarmasin.

“Pada pelaksanaan kegiatan sosial donor darah ini, ditargetkan sebanyak 100 kantong darah,” ucap Ahmad Muzaiyin. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka mencari bibit bibit atlet cabang olahraga pencak silat, maka Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Banjarmasin menggelar, Kejuaraan Pencak Silat Remaja se Kota Banjarmasin.

Kejuaraan tersebut dilaksanakan di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Hasanuddin HM, Rabu (23/3).

Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Banjarmasin Mukhyar mengatakan, digelarnya kejuaraan ini untuk mencari bibit bibit atlet berprestasi, yang selanjutnya akan mengikuti pertandingan di Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) mendatang.

“Pertandingan ini untuk mencari bibit atlet berprestasi, dan selanjutnya akan mengikuti POPDA,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Menurut Mukyar, pertandingan ini diikuti oleh 34 perguruan pencak silat yang ada di Kota Banjarmasin.

“Sedangkan untuk jumlah atlet remaja yang mengikuti sebanyak 174 atlet,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mukhyar juga meminta, agar pemerintah lebih memberikan perhatian kepada atlet atlet pencak silat.

“Untuk peningkatan prestasi bagi atlet atlet silat di Kota Banjarmasin, maka kami juga mengharapkan peran serta pemerintah, untuk memberikan perhatiannya,” ujar Mukhyar.

Menurutnya, perhatian yang diberikan tidak hanya sekedar memberikan anggaran. Melainkan juga bentuk perhatian kehadiran dari perwakilan pemerintah, untuk dapat berhadir apabila mendapatkan undangan pembukaan kejuaraan olahraga, yang diselenggarakan oleh cabang olahraga.

“Dengan perhatian perhatian dari pemerintah tersebut, maka akan diikuti dengan peningkatan prestasi atlet,” ucap Mukhyar. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin, akan menggelar rapat paripurna pada Kamis (24/3), terkait pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan ke kota Banjarbaru.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali, Selasa (22/3) pihaknya menerima surat dari Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, terkait uji materi keputusan pemindahan Ibukota provinsi, dan pemerintah kota memerlukan tanggapan kalangan legislatif, agar memperkuat pengajuan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dalam rapat paripurna nanti, 8 fraksi akan memberikan pandangan masing-masing, kalau hasilnya dua pertiga setuju menolak, maka Dewan Banjarmasin akan mengambil sikap, dengan bersama-sama Pemerintah Kota menolak perpindahan ibukota provinsi Kalsel,” ucap Matnor.

Disampaikannya, untuk tanggapan dari fraksi Golongan Karya DPRD Banjarmasin sendiri, saat ini masih dilakukan rapat, dengan petinggi partai di DPD Partai Golkar Kota Banjarmasin.

“Apapun keputusan ketua partai, setelah rapat bersama, itulah satu suara fraksi Golkar saat rapat paripurna,” ungkapnya.

Untuk diketahui, sebelumnya DPR RI dalam rapat paripurna, Selasa (15/2) resmi mengesahkan tujuh Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi menjadi Undang-Undang (UU), salah satunya Provinsi Kalsel. Dalam UU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, dalam bab II pasal ke-4 yang menyebutkan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan di Kota Banjarbaru. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Jelang Pelaksanaan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022 ini, Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan pemantauan terhadap ketersediaan bahan pokok sembako di pasar tradisional.

“Menjelang pelaksanaan bulan Ramadhan dan lebaran Idul Fitri mendatang, maka Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan pemantauan stok ketersediaan bahan pokok sembako tersebut di pasar tradisional yang ada di Kota Banjarmasin. Seperti, di Pasar Sentra Antasari,” ungkap Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, kepada sejumlah wartawan, usai memantau di Pasar Sentra Antasari, Selasa (22/3).

Menurut Ibnu, untuk ketersediaan stok sembako tersebut, saat ini masih aman dan terpenuhi.

“Berdasarkan pantauan kami untuk ketersediaan sembako masih aman serta terpenuhi,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Ibnu, diminta kepada warga Kota Banjarmasin, untuk tidak khawatir terhadap tersediaan semboko tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Ibnu juga mendengar keluhan warga Kota Banjarmasin tentang keberadaan minyak goreng curah, yang saat ini langka di pasaran.

“Pada saat melakukan pemantauan keberadaan dan stok sembako di pasar tradisional di Kota Banjarmasin ini, kami mendengar keluhan yang disampaikan warga, mengenai minyak goreng curah,” ujarnya.

Ibnu mengatakan, keberadaan minyak goreng curah ini diperlukan warga, mengingat harga yang ditawarkan masih murah sekisar Rp14.000 – Rp16.000 perliter, bila dibandingkan dengan harga minyak goreng kemasan Rp24.000 – Rp25.000 perliter. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Forum Guru Honorer Kota Banjarmasin, menyampaikan aspirasi insentif, ke DPRD Kota Banjarmasin, pada Senin (21/3).

Ketua Forum Guru Honorer Banjarmasin Muhammad Ali Wardana, kepada wartawan menyampaikan, pihaknya ke kalangan legislatif, karena sudah dua bulan ini, ada sebanyak 1.600 guru honorer belum menerima insentif. Penjelasan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, belum dicairkan karena terkendala aplikasi, yaitu pejabat yang menangani anggaran, juga menjadi Plt Kepala Disdik.

“Insentif belum dibayar, mulai Januari dan Februari 2022 ini,” ucapnya.

Disampaikan Muhammad Ali Wardana, insentif honorer berbeda, untuk gaji guru perbulan Rp1,3 juta, tenaga operator Rp850 ribu, dan penjaga sekolah Rp650 ribu, sehingga dari keseluruhan anggaran untuk membayar sekitar Rp1,5 miliar.

“Kita berharap aspirasi ini bisa diakomodir, apalagi menjelang bulan suci Ramadhan, tentu banyak keperluan,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali mengaku ikut prihatin dengan kondisi para guru honorer di kota seribu sungai. Ia meminta, Komisi IV DPRD Banjarmasin yang membidangi pendidikan dan bermitra kerja dengan Dinas Pendidikan, akan segera menindaklanjuti melalui rapat dengar pendapat.

“Kami ingin, insentif guru honorer ini segera dibayarkan, apalagi tugasnya sebagai tenaga pendidik, tidak hanya ditengah kota juga ke wilayah pinggiran,” tutupnya.

Untuk diketahui, pertemuan Forum Guru Honorer Kota Banjarmasin, bertempat di ruang Ketua DPRD Banjarmasin, ditemui langsung empat unsur pimpinan. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Berdasarkan paparan dan arahan dari KPK RI, untuk potensi pendapatan dari pajak yang dipungut Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Banjarmasin bisa mencapai Rp 1 Triliun.

Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor mengatakan, Pemerintah Kota Banjarmasin mendapatkan arahan dari KPK RI terkait potensi pendapatan dari pajak yang dipungut oleh Bakeuda Kota Banjarmasin.

“Berdasarkan arahan KPK tersebut untuk potensi pajak yang bisa digali bisa mencapai 1 Triliun,” ungkap Arifin, kepada sejumlah wartawan, di Balaikota Banjarmasin, Jumat (18/3).

Sedangkan, lanjutnya, untuk pendapatan saat ini hanya sekitar Rp 400 Miliar.

“Untuk Pendapatan tahun ini mengalami penurunan,” ujarnya.

Namun, lanjutnya, dengan adanya arahan dari KPK tersebut, maka Pemerintah Kota Banjarmasin akan menggali potensi pendapatan dari pajak tersebut. Berdasarkan arahan dari KPK RI tersebut.

“Untuk Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjarmasin masih bisa ditingkatkan, mengingat posisi pendapatan asli daerah yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin masih jauh dari objek atau sumber pendapatan,” ujarnya.

Peningkatan tersebut, lanjut Arifin, diiringi dengan peningkatan pendapatan yang berdasarkan berbasis data teknologi, serta SDM yang jujur dan handal.

“Sumber pajak di Kota Banjarmasin dari, pajak bumi dan bangunan (PBB), parkir, pajak hotel dan restoran, serta lainnya,” ucap Arifin. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarmasin berharap, penerapan elektronik atau E-parking, dapat mengatasi kemacetan lalu lintas.

Kepada sejumlah wartawan, Anggota Komisi III DPRD Banjarmasin Eddy Junaidi, Kamis (17/3) siang menjelaskan, langkah Dinas Perhubungan Banjarmasin, melakukan penerapan elektronik atau E-parking di bahu jalan Jafri zamzam, sangatlah diapresiasi untuk mengatasi kemacetan. Saat ini sudah berjalan hampir dua bulan, mulai dari perempatan Jalan Sutoyo S, Jalan PM Noor, sampai depan Rumah Sakit Suaka Insan.

“Jalan itu biasanya sering dipadati parkir, baik kendaraan roda dua, roda empat hingga truk angkutan,” Katanya.

Eddy meminta, penerapan E-parking dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir. Karena dikenakan tarif biaya retribusi parkir, yaitu sistem konvensional menggunakan uang elektronik.

“Kita dukung penuh, selain lalin berjalan lancar, PAD meningkat,” pintanya.

Politisi Demokrat DPRD Kota Banjarmasin ini menambahkan, kebijakan E-parking yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Banjarmasin, sudah melalui kajian penuh, mengingat daerah lain ada menerapkannya.

“Kami nilai lokasi titik E-parking, kondisi jalannya luas, sehingga dipastikan tertib,” tutup Eddy. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kawasan Industri Terpadu (KIP) di wilayah Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan, baru saja ditetapkan melalui penandatanganan Rencana Detail Tata Ruang (RDTL) Ekonomi Mantuil tahun 2022 – 2024 oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dengan beberapa dinas terkait, baru-baru tadi.

Camat Banjarmasin Selatan, Firdaus, kepada wartawan pada Rabu (16/3) siang mengatakan, rencana pembangunan Kawasan Industri Terpadu (KIP) di wilayahnya, tentu nanti dapat memberikan dampak positif bagi warga sekitar, karena direncanakan akan dibangun beberapa pabrik industri.

“Kita ingin kedepan mampu menyerap tenaga kerja bagi masyarakat,” pintanya

Disampaikan Firdaus, saat ini Kecamatan Banjarmasin Selatan, wilayah terluas dari empat Kecamatan lain, dengan jumlah penduduk yang padat, dan sebagian warga masih bertaraf ekonomi rendah, dampaknya kalau dibangun Kawasan Industri Terpadu (KIP), akan dapat meningkatkan perekonomian.

“Dampak pandemi COVID-19, banyak warga kehilangan pekerjaan yaitu di PHK, sehingga ke depan disiapkan lapangan pekerjaan,” jelasnya.

Lebih lanjut Firdaus menambahkan, sebelumnya wilayah Mantuil, telah ramai sebagai industri rakyat, seperti membuat dok kapal dan pabrik karet. Namun industri itu banyak tutup, sebagian warga beralih profesi menjadi buruh dan petani.

“Dengan ditetapkan kawasan Industri terpadu, akan menguntungkan yaitu mempercepat pembangunan ekonomi, kemudian pemerintah akan membangun infrastruktur, karena rencananya akan dibuat jalan khusus industri,” tutup Firdaus panjang lebar.

Untuk diketahui, Kawasan Industri Terpadu (KIP), yang akan dikembangkan ini mulai dari pelabuhan di wilayah Mantuil, dengan luas 400 hektare. Selain itu berdekatan muara laut Jawa, sehingga dinilai daerah strategis pembangunan ekonomi Nasional. (NHF/RDM/RH)