Kategori: Banjarmasin

BANJARMASIN – Para relawan Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) akan diberikan asuransi kecelakaan kerja, dalam aturan finalisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran DPRD Kota Banjarmasin.

Ketua Pansus Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran DPRD Banjarmasin, Hari Kartono, kepada sejumlah wartawan, mengatakan, setelah dilakukan pembahasan panjang mulai akhir 2021 lalu, akhirnya legislatif dan eksekutif Kota Banjarmasin sepakat melakukan finalisasi. Poin penting yang diatur anak dibawah umur tidak diperkenankan menjadi relawan BPK.

“Belum cukup umur tentunya masih labil, sehingga diatur dalam raperda ini,” ucapnya setelah rapat pansus pada Kamis (27/10)

Disampaikan Hari, Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, membahas sebanyak 44 pasal, diantaranya mengatur asuransi para relawan BPK, saat bekerja memadamkan api, dengan syarat BPK tersebut memiliki Badan Hukum.

“Setiap BPK maksimal sepuluh orang anggota pemadam yang terdaftar akan diasuransikan oleh Pemerintah,” ungkap Politisi Gerindra DPRD Banjarmasin.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Banjarmasin Budi Setiawan, menjelaskan, pengaturan teknis dan regulasi pemadam kebakaran, dimaksudkan agar lebih tertata dalam pengaturan yang baik, melalui payung hukum ini, akan terus diberikan pelatihan bagi para relawan barisan pemadam kebakaran, agar tercipta keamanan dan kenyamanan saat mereka bekerja terutama dalam memadamkan api.

“Kita bersyukur finalisasi, dan meminta semua armada BPK harus tunduk dengan Undang-Undang Lalu Lintas,” tutup Budi.

Untuk diketahui, dalam rapat pansus ini dipimpin Ketua Hari Kartono, bersama anggota Hendra dan Syafrullah, dihadiri Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Budi Setiawan, dan Perwakilan Bagian Hukum Banjarmasin, bertempat di ruang Komisi II DPRD Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Atlet Kota Banjarmasin yang akan berlaga di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalsel di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, secara resmi dilepas oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, di Halaman Balaikota Banjarmasin, Kamis (27/10).

“Sebanyak 999 atlet akan mengikuti Porprov di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang akan diselenggarakan pada 5 sampai 13 November 2022,” ungkapnya.

Menurut Ibnu, Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan pelepasan ini, dengan harapan para atlet yang tergabung dalam Kontingen Kota Banjarmasin, dapat membawa pulang kembali juara umum.

Mengingat, lanjutnya, juara umum sudah menjadi tradisi bagi Kota Banjarmasin, pada ajang olahraga bergengsi tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tersebut.

“Pemerintah Kota Banjarmasin juga akan memberikan bonus kepada atlet yang berhasil meraih medali pada Porprov di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut,” ucap Ibnu.

Dalam kesempatan tersebut, KONI Kota Banjarmasin menargetkan juara umum yang kelima kalinya, pada ajang Porprov di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Seperti yang disampaikan Ketua KONI Kota Banjarmasin Hermansyah.

“KONI Kota Banjarmasin saat ini kembali menargetkan Kontingen Kota Banjarmasin, dapat meraih prestasi terbaik, pada Porprov di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu, keluar sebagai juara umum,” tuturnya.

Menurut Hermansyah, Kota Banjarmasin telah 4 kali meraih prestasi juara umum pada Porprov Kalimantan Selatan.

“Kami berterimakasih dengan Pemerintah Kota Banjarmasin selama ini telah memberikan dukungan, untuk kemajuan olahraga di Kota Banjarmasin,” ucap Hermansyah. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Untuk lebih menciptakan rasa aman dan tentram, DPRD dan Pemerintah kota telah memfinalisasi rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat (PTKM)

Ketua Panitia Khusus Raperda Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat DPRD Banjarmasin Mathari, kepada sejumlah wartawan mengatakan, kehadiran payung hukum tolerasi dimaksudkan seluruh ummat beragama dapat terus menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan beragama, begitupun para suku dan etnis yang bertempat tinggal di kota ini.

“Raperda ini sebagai perlindungan yang memiliki keragaman, agar tidak mempengaruhi atau menyinggung perbedaan kepercayaan,” ucapnya Rabu (26/10).

Disampaikan Mathari, kondisi di kota Banjarmasin memang masih aman dan damai, meski ada sekitar 37 keragaman etnis, dengan aturan itu sebagai antisipasi sejak dini, sehingga saling menghargai kepercayaan beragama, jangan sampai ada merasa tertekan, karena perbedaan agama yang dianut.

“Kami tidak ingin masalah perbedaan, bisa menjadi gesekan di lapangan, bahkan membuat luntur rasa kesatuan dan persatuan,” jelas Politisi PKS DPRD Banjarmasin ini.

Lebih lanjut Mathari menambahkan, dengan telah difinalisasi Raperda Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat DPRD Banjarmasin ini, pihaknya masih menunggu hasil evaluasi dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, ia berharap setelah disetujui dalam waktu dekat, akan dijadwalkan rapat pengesahan melalui paripurna.

“Setelah disahkan Kesbangpol Banjarmasin akan segera menerbitkan Perwali,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemko Banjarmasin memperingati Hari Kesehatan Nasional ke 58 dengan Aksi Bergizi di sekolah, yang difokuskan di Sekolah MAN 2 Banjarmasin, Rabu (26/10). Dibuka oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina.

“Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin melaksanakan aksi bergizi ini, yang dilaksanakan serentak di Indonesia, aksi bergizi di sekolah, dengan pemberian tablet tambah darah untuk siswi,” ungkapnya.

Kegiatan aksi bergizi, lanjut Ibnu, untuk di Kota Banjarmasin difokuskan di sekolah MAN 2 Model sebagai simbol. Karena aksi bergizi ini juga dilaksanakan di 27 puskesmas yang ada di Kota Banjarmasin.

“Untuk aksi bergizi di Kota Banjarmasin tidak hanya diselenggarakan di sekolah, tetapi juga di seluruh puskesmas yang ada di Kota Banjarmasin,” jelas Ibnu.

Ibnu berharap, dengan adanya aksi bergizi ini, tidak adalagi anak yang kurang gizi serta kurang darah di Kota Banjarmasin.

“Kami berharap tidak adalagi anak yang kurang gizi dan darah di Kota Banjarmasin,” ucapnya.

Oleh karena itu, tambah Ibnu, remaja putri di Kota Banjarmasin selama 6 bulan kedepan, diberikan tablet tambah darah oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

“Berdasarkan hasil penelitian 3 dari 10 anak masih kekurangan gizi dan darah, oleh karena itu gerakan nasional aksi bergizi dilaksanakan secara serentak di tanah air,” tuturnya.

Menurut Ibnu, dengan adanya kerjasama Pemerintah Daerah dengan sekolah sekolah ini penting, untuk mengurangi angka kurang gizi dan darah tersebut.

“Pemberian obat tambah darah untuk siswi remaja putri, oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin akan dilakukan seminggu sekali selama enam bulan kedepan,” ucap Ibnu. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pembangunan gedung baru DPRD Banjarmasin yang berlokasi di samping gedung lama, Jalan Lambung Mangkurat sudah mulai terlihat hasilnya.

Pelaksana Proyek, Riduan, kepada sejumlah wartawan pada Selasa (25/10) mengatakan, sejak mulai dilakukan tahapan proyek pekerjaan pembangunan pada Agustus 2022 tadi, pihaknya membangun lantai dasar dan sudah sekitar 25 persen, kendala yang dihadapi saat ini terjadinya hujan hampir setiap hari.

“Biasanya kita tunggu selesai hujan sekitar satu atau dua jam, baru dilanjutkan pekerjaan,” ungkapnya

Riduan menjelaskan, dalam pembangunan gedung baru DPRD Banjarmasin, ada sebanyak 30 orang pekerja, dimulai jam 08.00 – 22.00 WITA, untuk malam Jumat dan malam Minggu libur, ia berupaya pekerjaan akan selesai tetap waktu.

“Kami selalu tekankan SOP dalam APD, agar para pekerja tercipta keselamatannya,” tutup Riduan.

Untuk diketahui, pembangunan gedung baru DPRD Banjarmasin, berkonsep rumah Banjar bubungan tinggi dan gajah menyusu, dengan anggaran sekitar Rp40 miliar, direncanakan selesai tahun 2023 mendatang. Lantai dasar gedung baru itu, untuk tempat parkir, dan musala, lantai satu ruang aspirasi, disediakan ruangan pers, lantai dua ruang kerja komisi dan 41 anggota dewan, sedangkan lantai tiga ruang rapat besar serta empat ruang unsur pimpinan. (NHF/RDM/RH)

Banjarmasin – Sebagai bentuk apresiasi terhadap nasabah setia, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), Bank Kalsel gelar penarikan Undian Simpeda KPE Periode VIII tahun 2022, di Aula Lantai 7, Kantor Pusat Bank Kalsel, pada Senin (24/10). Kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan sejak tahun 2015, bagi ASN pemegang Tabungan Simpeda (Simpanan Pembangunan Daerah) Kartu Pegawai Elektronik (KPE) Bank Kalsel.

Kegiatan dihadiri Komisaris Independen Bank Kalsel, Syahrituah Siregar; Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel, H. Darul Quthni; serta jajaran Direksi Bank Kalsel, yang terdiri atas Direktur Utama, Hanawijaya; Direktur Kepatuhan, IGK. Prasetya; dan Direktur Operasional, Ahmad Fatrya Putra. Turut berhadir Kepala Divisi dan Kepala Kantor Cabang di wilayah terdekat dengan Kantor Pusat Bank Kalsel.

Penarikan undian dilakukan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Kalsel secara bergantian, dengan disaksikan Neddy Farmanto selaku notaris, Aipda Hasyim Al Ayubi selaku perwakilan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia dan Rizdie Prima Surya selaku perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi Kalsel.
Kegiatan ini turut disaksikan secara daring, yang diikuti Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Bank Kalsel.

Dalam sambutannya, Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya mengungkapkan, bahwa Tabungan Simpeda sudah eksis sejak 30 tahun yang lalu dan merupakan salah satu produk pemersatu BPD seluruh Indonesia, di samping produk-produk dan layanan perbankan Bank Kalsel lainnya.

“Tabungan Simpeda merupakan produk tabungan yang menguntungkan dengan akses luas serta diikutkan dalam undian lokal maupun nasional dengan total hadiah milyaran rupiah. Dari tahun ke tahun, Tabungan Simpeda KPE Bank Kalsel menunjukkan tren meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2021, baik dari jumlah nasabah, produk, maupun layanan. Peningkatan ini tak luput dari dukungan dan kepercayaan Pemerintah Daerah dan seluruh nasabah khususnya nasabah ASN yang selalu setia dan loyal terhadap produk dan layanan Bank Kalsel,” terang Hanawijaya.

Pada penarikan undian Simpeda KPE kali ini, Bank Kalsel menyuguhkan hadiah total sebanyak 150 Logam Mulia, yang terbagi 100 Logam Mulia masing-masing seberat 5 gram dan 50 Logam Mulia masing-masing seberat 10 gram. Hadiah ini dibagikan kepada nasabah Simpeda KPE Bank Kalsel di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.

Lebih lanjut, Hanawijaya mengungkapkan, bahwa undian Tabungan Simpeda KPE merupakan salah satu wujud apresiasi kepada para ASN sebagai nasabah terbesar Bank Kalsel.

“ASN merupakan nasabah terbesar Bank Kalsel baik untuk produk tabungan maupun kredit, sehingga kami patut memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih salah satunya melalui Undian Simpeda KPE ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini semakin meningkatkan loyalitas nasabah khususnya ASN sehingga Bank Kalsel semakin eksis dan semakin dipercaya oleh nasabah. Kami ucapkan selamat kepada para Pemenang yang beruntung,” tuturnya.

Tabungan Simpeda KPE Bank Kalsel menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah nasabah, produk, maupun layanan. Kepercayaan dan kesetiaan para Pemegang Saham serta nasabah diakui telah membawa Bank Kalsel tetap tumbuh di tengah ketatnya persaingan industri perbankan.

“Di umur yang tak muda lagi, Bank Kalsel selalu berupaya “tampil muda” dan menjadi Bank Daerah yang handal dan terpercaya di sektor perbankan. Bank Kalsel bisa terus menghasilkan kinerja dan prestasi yang baik, berkat apresiasi dan penghargaan dari seluruh nasabah, yang telah mendukung dan menjadikan Bank Kalsel, sebagai bank yang terpercaya dalam menghimpun dan menyalurkan dana mereka,” pungkas Hanawijaya.

Dikesempatan ini, juga dilakukan penyerahan simbolis kepada Pemenang Undian Simpeda Nasional Periode ke-1 Tahun XXXIII-2022, oleh Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya, kepada Endang Martini (nasabah setia Bank Kalsel), dengan didampingi Kepala Bank Kalsel Kantor Cabang Utama, Firmansyah. Endang berhasil meraih hadiah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang merupakan Pemenang ke-III dari even Undian Simpeda Nasional. Selain Endang, juga terdapat 25 Pemenang Undian Simpeda Nasional yang merupakan nasabah setia Bank Kalsel, sehingga total hadiah yang diraih nasabah Bank Kalsel adalah sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah). (ADV-RIW/RDM/APR)

Banjarmasin – Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Suripno Sumas mengajak masyarakat kembali mengarah ke cita-cita luhur Bangsa Indonesia agar selalu bersumber pada empat pilar.

Hal itu disampaikannya kepada wartawan usai melaksanakan kegiatan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di kawasan Kecamatan Banjarmasin Tengah, Senin (24/10).

Menurut Suripno, saat ini kondisi bangsa Indonesia disusupi oleh beberapa informasi yang agak menyimpang dari keinginan para tokoh pendiri bangsa Indonesia agar rakyat tetap utuh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NRKI), bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, menjadikan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai sumber hukum serta Pancasila sebagai dasar negara.

“Karenanya, melalui pelaksanaan sosialisasi ini, kami ingin mengajak mereka untuk memahami kondisi tersebut dan bisa menangkalnya dengan pemahaman wawasan kebangsaan,” harapnya.

Selain itu, Suripno juga berharap para peserta sosialisasi yang merupakan pengurus salah satu partai politik di Banjarmasin dapat lebih memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Widyaiswara BPSDM Provinsi Kalsel, Ratna Rosana sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi tersebut menambahkan penguatan nilai-nilai Pancasila merupakan tanggung jawab bersama.

“Tentu saja dimulai dari keluarga, pemerintah dan masyarakat. Ketiga unsur tersebut harus bersinergi dengan baik,” jelasnya.

Ratna juga menekankan pengamalan Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, karena menurutnya ketika manusia menjalankan kewajiban beragama dengan baik maka pengamalan sila-sila Pancasila lainnya akan menyusul. (NRH/RDM/APR)

BANJARMASIN – Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin Afrizaldi, kepada sejumlah wartawan, pada Senin sore (24/10) usai meninjau ke lapangan mengatakan, dengan terjadinya insiden yang menyebabkan kecelakaan kerja dalam pembangunan Jembatan Sulawesi II, dalam waktu dekat dijadwalkan rapat dengar pendapat (RDP), bersama Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin.

“Kami tidak ingin kejadian itu terulang kembali,” ucapnya

Disampaikan Afrizaldi, pihaknya secara pribadi turut berbelasungkawa atas kejadian naas yang menimpa korban, disebabkan girder beton tergelincir. Seharusnya setiap proyek pembangunan harus diutamakan Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan kerja.

“Semoga tidak menjadi penghambat pekerjaan proyek, dan selesai sesuai batas waktu yang ditetapkan,” pintanya.

Lebih lanjut Afrizaldi menyarankan, setiap pekerjaan proyek pagar itu sebaiknya dipasangi kamera pengawas, bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pengawasan dilapangan.

“Ketika ada insiden bisa diketahui dari rekaman CCTV tersebut,” tutup Politisi PAN DPRD Banjarmasin.

Seperti ramai diberitakan, telah terjadi insiden kecelakaan kerja yang menyebabkan seorang pekerja meninggal dunia, saat pembangunan proyek Jembatan Sulawesi II Banjarmasin, pada Minggu (23/10), sekitar jam 14.40 WITA.

Pekerja bernama Kasim itu terhimpit girder beton yang terjatuh saat mau dipasang, korban sempat dievakuasi dan dilarikan ke RSUD Ulin Banjarmasin menggunakan ambulan relawan BPK setempat. Namun korban dinyatakan meninggal dunia. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, mendorong para pelaku UMKM mengajukan sebagai koperasi baru.

Kepada sejumlah wartawan, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Isa Ansari, baru baru tadi menjelaskan, saat ini syarat pengajuan koperasi baru telah dipermudah yaitu minimal anggotanya sembilan orang, tidak seperti dahulu harus 20 orang, kemudian menyetujui simpanan wajib, simpanan pokok dan dana cadangan. Ia berharap dengan mulai banyak muncul pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di kota ini, dapat mendaftarkan sebagai anggota baru koperasi.

“Ada empat jenis koperasi diantaranya koperasi konsumen, produsen serba usaha dan simpan pinjam,” ucapnya

Disampaikan Isa, masyarakat terutama pelaku UMKM harus mengetahui manfaat koperasi yaitu meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitar, memajukan usaha, menambah permodalan dan membuat produk semakin dikenal secara luas, serta membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur.

“Kami selalu beri dukungan bagi koperasi dalam bentuk pelatihan, pembekalan manajemen dan peningkatan usaha koperasi sebagai program prioritas setiap tahun,” jelasnya

Lebih lanjut Isa menambahkan, untuk data sementara ini, total koperasi di Kota Banjarmasin, ada sebanyak 520 koperasi, yang aktif 330 koperasi, sedangkan sisanya 190 koperasi sudah tidak aktif lagi. Namun dari 190 koperasi yang tidak aktif, masih bisa dipertahankan sebanyak 107 koperasi yaitu pihaknya berupaya melakukan pembinaan, agar tetap bertahan bisa bangkit kembali menjalankan usaha, seiring mulai melandai pandemi COVID-19.

“Bagi 83 koperasi yang tidak aktif sama sekali, sudah diajukan ke Kementerian Koperasi dan UMK RI untuk dibubarkan, karena baik kantor dan anggotanya tidak ada lagi,” tutup Isa. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sebanyak 10 penyakit yang berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB), dibahas Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanganan dan Penanggulangan Wabah Penyakit Menular DPRD Banjarmasin.

Kepada sejumlah wartawan Ketua Pansus Raperda Penanganan dan Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, DPRD Banjarmasin Mudah, pada Rabu (19/10) mengatakan, dalam rapat perdana ini, untuk judul terlebih dahulu dibahas yaitu persamaan persepsi, kemudian pemetaan sepuluh penyakit di kota seribu sungai yang berpotensi dikhawatirkan menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB).

“Kita buat aturan ini hampir dua tahun telah terjadi penularan COVID-19, maka menjadi pelajaran bersama, agar siap menghadapi bencana penyakit menular,” ucapnya

Disampaikan Mudah, dari sepuluh penyakit yang dinilai wabah atau bisa menyebabkan KLB diantaranya Malaria, Diare Akut, Demam Berdarah Dengu, flu dan COVID-19, apalagi tatanan geografis di Banjarmasin lebih banyak rawa, sehingga mudah muncul penyakit tersebut.

“Sebelumnya kita dulu memiliki Perda nomor 5 tahun 2017 tentang sistem kesehatan, namun tidak mengatur secara khusus, terkait wabah penyakit menular untuk penanganan dan pengendalian, sehingga ini terobosan baru,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin melalui Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bandiyah, menyampaikan, kehadiran Raperda ini bertujuan sebagai pedoman untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat wabah penyakit menular, karena sudah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah melindungi masyarakat.

“Ini baru tahap awal pembahasan, kita perlu pendapat dan saran untuk kesempurnaan Raperda ini setelah menjadi Perda,” tutupnya.

Untuk diketahui, pembahasan Rapat Pansus tentang Raperda Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, berlangsung di ruang Komisi IV DPRD Banjarmasin, dipimpin Ketua Pansus Mudah, bersama anggota Gusti Yuli Rahman, Arufah Arif, Mathari dan Sukrowardhi. Dihadiri Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bandiyah, Kabag Hukum Jefri Fransyah, serta Kabid Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Banjarmasin, Marzuki. (NHF/RDM/RH)