DPRD BANJARMASIN DUKUNG GERAKAN “BABARASIH SERIBU KOLONG RUMAH”

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarmasin mendukung penuh, gerakan membersihkan seribu kolong rumah atau dikenal “Babarasih”.

Hal itu disampaikan, Sekretaris Komisi IV DPRD Banjarmasin, Mathari, kepada wartawan, pada Jumat (17/2).

Mathari menjelaskan, kegiatan dari lima Kecamatan, melalui gerakan masyarakat membersihkan Seribu Kolong Rumah, sangat tetap dilaksanakan, karena cuaca saat ini masih mengalami musim penghujan dan mencegah bersarangnya nyamuk aides aigepty.

“Gerakan ini hendaklah dilaksanakan secara kontinue,” katanya.

Disampaikan Mathari, dengan kegiatan ini
semua elemen masyarakat turut terlibat, untuk saling bergotong royong dalam membersihkan lingkungan sekitar, yaitu berbagai tumpukan sampah. Dengan demikian mulai sekarang bersama-sama, melakukan penanganan sampah secara masif dan terarah.

“Kami ingin kolong rumah warga bersih dari sampah,” pintanya

Lebih lanjut Mathari menyarankan, selain
gerakan masyarakat membersihkan Seribu Kolong Rumah, nantinya juga ke anak sungai, karena banyak anak-anak sungai yang tidak berfungsi lagi diakibatkan banyak tumpukan sampah.

“Pemukiman warga dan sungai bersih, mari bersama-sama kita wujudkan,” tutupnya.
(NHF/RDM/APR)

BPIH 2023 Disepakati 90 Juta Rupiah, Jemaah Hanya Perlu Melunasi 49,8 Juta Rupiah

Banjarmasin – Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI menyepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 Hijriyah atau 2023 Masehi dengan rata-rata 90 juta Rupiah per jemaah haji reguler. Terdiri atas dua komponen, yaitu Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah dengan rata-rata 49,8 juta (55,3 persen) dan penggunaan nilai manfaat per jemaah sebesar 40,2 juta (44,7 persen). Dengan skema ini, penggunaan dana nilai manfaat keuangan haji secara keseluruhan sebesar 8 juta rupiah.

Kepala Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel, Muhammad Tambrin mengatakan, bahwa angka ini turun dibandingkan dengan usulan sebelumnya, pada 19 Januari 2023. Dimana pemerintah mengajukan usulan BPIH dengan rata-rata sebesar 98,8 juta dengan komposisi Bipih sebesar 69 juta (70 persen) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar 29,7 juta Rupiah (30 persen).

“Penurunan itu ada di beberapa komponen, seperti pada harga akomodasi di Mekah, uang saku jemaah karena adanya penurunan kurs Dollar, kemudian penurunan biaya sewat pesawat dan lainnya,” katanya.

Selanjutnya Tambrin mengatakan, proses berikutnya akan dikeluarkan Keputusan Presiden tentang biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) per embarkasi.

“Termasuk untuk penetapan kuota secara resmi kita masih menunggu Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang penetapan kuota dan KMA tentang rincian Bipih serta jadwal pelunasan. Mekanisme penetapan besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi ini, biasanya sudah ditetapkan sepekan setelah kesepakatan ini”, ujar Tambrin saat ditemui wartawan di ruang kerjanya.

Tahun 2022, rata-rata Bipih yang dibayar jemaah haji reguler adalah sebesar 39, 8 juta Rupiah. Selanjutnya berdasarkan Keppres untuk jemaah haji embarkasi Banjarmasin sebesar 41,2 juta Rupiah. (RIW/RDM/APR)

Raperda Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi Diharapkan Mampu Tingkatkan IPM

Banjarmasin – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diharapkan mampu meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Anggota DPRD Kalsel, Gusti Rosyadi Elmi mengatakan keperpustakaan dan pemudayaan literasi sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan dan penunjang pembelajaran sepanjang hayat di daerah, yang merupakan wahana pemenuhan kebutuhan pendidikan, sumber informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, rekreasi dan pelestarian khazanah budaya lokal.

“Tentu literasi tidak hanya sekedar membaca, menulis dan berhitung, tetapi penalaran dan pemahaman itu penting bagi anak didik generasi mendatang,” jelasnya kepada wartawan, belum lama tadi.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel ini mengapresiasi sasaran dari pelaksanaan Raperda Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang sistem perbukuan.

“Sedangkan tujuan pembangunan perpustakaan adalah memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca dan wahana belajar sepanjang hayat,” ungkapnya.

Ditambahkan Rosyadi, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, pada tahun 2022, angka IPM Kalsel mencapai 71,84. Angka itu meningkat 0,79 persen dibandingkan capaian tahun 2021 di angka 71,28.

“Tentu keperpustakaan dan pembudayaan literasi ini terus dimasifkan di seluruh pelosok kota sampai desa di penjuru Kalsel sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan formal dan informal, serta penunjang pembelajaran sepanjang hayat warga Banua,” jelasnya. (NRH/RDM/APR)

Tingkatkan Jumlah Perpustakaan Terakreditasi, Dispersip Kalsel Terus Gencarkan Sosialisasi

Banjarmasin – Setiap jenis perpustakaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan Pasal 11 harus memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SPN). Untuk dapat memenuhi standar tersebut, setiap jenis perpustakaan harus melewati proses akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Nurliani Dardie melalui Sekretaris Dispersip Kalsel, Endang Camsudin mengatakan dari tahun 2011 sampai 2022, perpustakaan di Kalsel berjumlah 183 buah yang sudah diakreditasi oleh Perpusnas RI.

“Dengan rincian perpustakaan yang terakreditasi dua tahun terakhir ini, hanya berjumlah 98 buah, yang terdiri dari 66 perpustakaan sekolah, 5 perpustakaan perguruan tinggi, 24 perpustakaan umum dan dua perpustakaan khusus,” jelas Endang kepada wartawan, Rabu (15/2).

Sedangkan peringkat pertama kabupaten/kota yang telah banyak melaksanakan akreditasi perpustakaan yaitu Kabupaten Kotabaru, disusul peringkat kedua Kota Banjarmasin dan peringkat ketiga Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

Endang mengungkapkan ada beberapa kendala yang dihadapi dalam hal akreditasi perpustakaan ini, antara lain terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) perpustakaan yang memenuhi standar kompetensi dan profesional, anggaran perpustakaan yang terbatas yang berimplikasi terhadap pengarahan koleksi.

“Selain itu, sarana dan prasarana perpustakaan, termasuk masih rendahnya pemahaman arti dan manfaat terhadap penerapan SPN dan akreditasi perpustakaan oleh pimpinan induk perpustakaan,” terangnya.

Oleh karena itu, lanjut Endang, setiap tahun Dispersip Kalsel terus berupaya agar semua jenis perpustakaan di Kalsel lebih banyak lagi mengikuti akreditasi sehingga dalam pengelolaannya dapat memenuhi SPN dan kualitas penyelenggaraan perpustakaan di Kalsel bisa lebih baik lagi di masa mendatang.

Untuk diketahui, Dispersip Kalsel melaksanakan sosialisasi akreditasi perpustakaan di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu (15/2). Selain menghadirkan pembicara dari Dispersip Kalsel, kegiatan ini juga mengundang perwakilan Perpustakaan Nasional RI sebagai narasumber. (NRH/RDM/APR)

Pelindo Raih Penghargaan Custom Award Tahun 2023

Banjarmasin – Komitmen PT Pelindo (Persero) dalam mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan konektivitas jaringan dan integrasi pelayanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, berbuah manis dengan berbagai macam prestasi yang diraih.

Salah satunya yang patut dibanggakan, yakni Pelindo Sub Regional Kalimantan berhasil meraih penghargaan Custom Award 2023, sebagai mitra kerja pendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN) periode tahun 2022, yang diselenggarakan Bea Cukai Banjarmasin. Penyerahan penghargaan dilakukan disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin, baru – baru tadi.

Capaian tersebut merupakan hasil dari upaya sinergi berkelanjutan, khususnya antara Pelindo dan Bea Cukai serta seluruh stakeholder yang turut berupaya menstimulus pertumbahan ekonomi di pelosok daerah, serta mendorong UMKM yang berada di wilayah Kalimantan Selatan, mengembangkan produk dan bisnisnya untuk dapat Go Internasional.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Bea Cukai Banjarmasin, Edy Susetyo menyampaikan, bahwa pada tahun 2022 Bea Cukai Banjarmasin berhasil mengasistensi beberapa perusahaan untuk go internasional.

Seluruh penerima penghargaan berfoto bersama

“Ada beberapa perusahaan di Kalimantan Selatan, yang berhasil kita dorong untuk melakukan ekspor produk unggulannya Yaitu ekspor kepiting hidup ke China (CV Tiga A), ekspor perdana getah damar ke Malaysia (UD Elcent), ekspor sarang burung walet ke Hongkong (PT Agrika Gatya Arum), ekspor tanaman hias tanduk rusa Banjarmasin ke Taiwan (CV Kebun Bunga Urban), serta ekspor perdana tanaman hias anthurium ke Thailand (CV Exotic Greenhouse),” jelas Edy.

Pada kesempatan berikutnya, CEO Pelindo Sub Regional Kalimantan Fariz Hariyoso menegaskan, bahwa komitmen dalam visi dan misi Pelindo akan terus digaungkan.

“Terutama untuk menggerakkan roda ekonomi Indonesia, khususnya produk UMKM daerah agar dapat dikenal dan mampu bersaing di dunia Internasional,” ujarnya.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang juga dikenal dengan Pelindo adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pelindo mengelola pelabuhan yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Pelindo menjalankan bisnis inti sebagai penyedia fasilitas jasa kepelabuhanan yang memiliki peran kunci guna menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Dengan tersedianya prasarana transportasi laut yang memadai, Pelindo mampu menggerakkan serta mendorong kegiatan ekonomi negara dan masyarakat. (Pelindo-RIW/RDM/APR)

Pemko Banjarmasin Gelar Bazar Pasar Murah di Banjarmasin Selatan

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin saat ini kembali menggelar Bazar Pasar Murah, kali ini di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Rabu (15/2), dan dibuka oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina.

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina

“Dilaksanakan Bazar Pasar Murah ini dalam rangka penurunan angka inflasi di Kota Banjarmasin,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Ibnu, Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan apresiasi, kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), yang telah melaksanakan Bazar Pasar Murah di Kota Banjarmasin.

“Harga yang dijual pada pelaksanaan Bazar Pasar Murah tersebut, dengan harga distributor, lebih murah dari harga di pasaran,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Walikota Banjarmasin ini juga mengatakan, Pemerintah Kota Banjarmasin saat ini, mulai melakukan persiapan pemenuhan pasokan bahan pokok, pada saat Bulan Ramadhan mendatang.

Ibnu mengatakan, saat ini Pemerintah Kota Banjarmasin meminta kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Banjarmasin, untuk mempersiapkan skema ketersediaan bahan pokok. Jelang pelaksanaan Bulan Ramadhan, serta Lebaran idul Fitri.

“Permintaan bahan pokok di Bulan Ramadhan dipastikan, mengalami peningkatan di Kota Banjarmasin,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Ibnu, pihaknya meminta ketersediaan bahan pokok tersebut, benar benar tersedia. (SRI/RDM/RH)

BPKPAD Banjarmasin Tertibkan Objek Pajak Reklame Tak Taat Pajak

BANJARMASIN – Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, melakukan penertiban objek pajak yang belum melunasi pajak mereka.

Kabid Penagihan dan Pengawasan BPKPAD Banjarmasin Ashadi Himawan mengatakan, saat ini ada 12 objek pajak reklame yang mereka tertibkan. Yang sampai saat ini belum memasukkan permohonan perpanjangan pembayaran serta perizinan.

Kabid Penagihan dan Pengawasan BPKPAD Banjarmasin Ashadi Himawan

“Kami saat ini melakukan penertiban objek pajak reklame,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, Selasa (14/2).

Menurut Ashadi, objek pajak reklame yang ditertibkan dengan memasang spanduk yang berisikan, pengumuman bahwa objek pajak reklame ini belum melakukan pembayaran pajak di salah satu ruko yang berada di Jalan Kolonel Sugiono, Kota Banjarmasin.

“Objek pajak reklame yang ditertibkan ini, belum melalukan pembayaran pajak reklame mereka selama tiga tahun,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ashadi juga mengatakan pihaknya memberikan waktu selama 20 hari kepada pemilik untuk melakukan pelunasan objek pajak reklame tersebut.

“Pabila tidak dibayarkan maka akan dilakukan pembongkaran objek pajak reklame tersebut,” ujarnya.

Menurut Ashadi, potensi pajak reklame yang belum melakukan pembayaran serta tidak berizin di Kota Banjarmasin, sebesar kurang lebih 120 juta.

Ashadi mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada potensi pajak reklame.

“Potensi pendapatan dari pajak reklame ini, cukup besar di Kota Banjarmasin. Yang akan terus digali,” ucapnya.

Ashadi menghimbau, kepada seluruh pengusaha reklame tersebut, agar lebih taat dalam melakukan pembayaran pajak mereka tersebut. (SRI/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Siapkan Rapat Paripurna Penentuan Reses

BANJARMASIN – Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya, pada Senin (13/2) menjelaskan, adanya usulan reses di tahun 2023 ini dari masing – masing fraksi yaitu sistemnya perorangan dan perkelompok, maka nanti akan digelar rapat paripurna untuk menentukan keputusan yang diambil dari hasil kesepakatan seluruh anggota dewan.

“Rapur direncanakan pada Rabu tanggal 22 Februari 2023,” katanya

Disampaikan Harry, hasil pertemuan sementara dengan masing – masing Ketua Fraksi, enam Fraksi mengusulkan reses dengan sistem perorangan, yaitu Fraksi PAN, PKB, PKS, PDI Perjuangan, Gerindra dan Fraksi Restorasi Bintang Pembangunan gabungan (PPP, Nasdem, serta PBB). Sedangkan Fraksi Demokrat serta Golkar, memberi usulan tetap secara berkelompok.

“Sebagian besar mengusulkan reses kembali ke konsep awal secara perorangan, karena pandemi COVID-19 sudah melandai,” katanya.

Lebih lanjut Harry menambahkan, untuk kegiatan reses nanti akan digelar masa sidang pertama tahun 2023 yaitu pada Maret mendatang. Namun hasilnya baik perorangan atau perkelompok akan diputuskan dalam rapat paripurna.

“Apapun keputusannya nanti, itu hasil dari musyawarah mufakat,” tutup Harry. (NHF/RDM/RH)

Siring Menara Pandang Banjarmasin, Jadi Lokasi Pasar Wadai Ramadhan Tahun ini

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin telah menetapkan, untuk lokasi Pasar Wadai Ramadhan Tahun 2023 adalah di kawasan Siring Menara Pandang.

Pada saat melakukan peninjauan ke lokasi rencana Pasar Wadai Ramadhan

“Dipilihnya kawasan Menara Pandang tersebut, karena merupakan kawasan wisata yang ada di Kota Banjarmasin,” ungkap Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor, kepada sejumlah wartawan, usai Rapat penentuan Lokasi Pasar Wadai Ramadhan Kota Banjarmasin Tahun 2023, di aula Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Senin (13/2).

Sehingga, lanjutnya, warga bisa sambil menunggu waktu berbuka puasa di kawasan ini. Karena Menara Pandang memiliki lahan yang luas, sehingga ada tempat untuk warga bersantai.

“Biasanya warga setelah berbuka akan bersantai, maka kawasan Siring Menara Pandang ini, merupakan pilihannya,” jelas Arifin.

Oleh karena itu, saat ini Pemerintah Kota Banjarmasin bersama pihak terkait lainnya, untuk segera melakukan pembenahan kawasan Siring Menara Pandang, untuk persiapan Pasar Wadai tersebut.

“Disisa waktu 1 bulan ini diharapkan pembenahan lokasi Pasar Wadai Ramadhan dapat selesai,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin Iwan Fitriadi mengatakan, saat ini pihaknya masih membicarakan ketersediaan tempat, untuk para pedagang di kawasan Pasar Ramadhan.

“Kami meminta kepada pihak penyelenggara Event organizer untuk segera mendesain lokasi Pasar Wadai Ramadhan tersebut,” ujarnya.

Mengingat, lanjut Iwan, setiap pelaksanaan Pasar Ramadhan, diikuti dengan Pedagang Kaki Lima. Untuk PKL pihaknya masih membicarakan apakah dapat difasilitasi atau tidak.

“Namun yang terpenting ketersediaan tempat untuk 160 pedagang yang tergabung pada Panguyuban Pasar Wadai Ramadhan Kota Banjarmasin,” ucap Iwan. (SRI/RDM/RH)

Lunasi Utang Pajak, Tersangka Pidana Pajak Dibebaskan

BANJARMASIN – Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) bersama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin, mengadakan konferensi pers terkait penghentian penuntutan terhadap tersangka tindak pidana perpajakan berinisial KS.

Suasana saat konferensi pers di Kejari Banjarmasin

Penghentian penuntutan dilakukan, karena tersangka telah melunasi pokok pajak terutang dan denda 3x jumlah kerugian negara dengan total sebesar Rp1,3 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 44B Undang-Undang nomor 6 tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dengan demikian, pihak Kejari Banjarmasin akan segera mengusulkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menghentikan penuntutan terhadap tersangka KS, atas kasus tindak pidana pajak yang dilakukannya.

Sebelumnya, pada 1 Februari 2023, penyidik pajak telah melakukan penyidikan tahap II (P-22) yakni penyerahan tersangka KS dan barang bukti beserta barang sitaan berupa uang tunai sebesar Rp200 juta dan sertifikat tanah seluas 1,75 hektat kepada Kejari Banjarmasin. Tersangka KS melalui CV. AWN, diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar, atau tidak lengkap dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Perbuatan tersangka KS tersebut melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i UU KUP, yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara diperkirakan sebesar Rp372,8 juta.

Konferensi pers ini dihadiri Kepala Kejari Banjarmasin Indah Laila didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Arri Wokas, serta Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Pemeriksaan Kanwil DJP Kalselteng Budi Susila dan Fungsional Penyidik Pajak, Riska Anwar.

“Kami dari pihak DJP melakukan hal ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebagaimana yang kita tahu uang pajak yang terkumpul akan digunakan untuk pembangunan,” tutur Budi.

Insiden ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, sekaligus peringatan kepada wajib pajak yang lain, agar selalu patuh memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menyetor dan melaporkan pajak secara mandiri, serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang sudah taat pajak. (DJPKalselteng-RIW/RDM/RH)

Exit mobile version