Kategori: Banjarmasin

BANJARMASIN – Festival Olahraga Masyarakat Daerah (FORDA) KORMI Kalimantan Selatan resmi ditutup Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalsel Fajar Desira mewakili Gubernur Sahbirin Noor, di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Hasanuddin HM, Selasa (29/3).

Dalam sambutan gubernur yang dibacakan Fajar mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalsel tentu memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan FORDA KORMI di Provinsi Kalsel.

“Pelaksanaan FORDA KORMI Provinsi Kalsel dinilai sukses, tentunya kesuksesan ini akan dilanjut pada FORNAS di Palembang mendatang,” ucap Gubernur.

FORDA KORMI Kalsel di Tahun 2022 ini, diikuti sebanyak 44 indorga yang ada di Provinsi Kalsel. Diikuti oleh 2.000 orang.

“Tentunya dengan banyak peserta ini, maka KORMI Kalsel dapat memasyarakatkan olahraga ini, maka Provinsi Kalsel mendukung program Pemerintah Pusat, untuk Indonesia Bugar mendatang,” ucap Gubernur.

Sedangkan, lanjutnya, keberadaan KORMI di Provinsi ini tentunya mendukung pemerintah dalam memasyarakatkan olahraga ditengah tengah masyarakat di Provinsi Kalsel ini.

Diharapkan, lanjutnya, olahraga tradisional dan rekreasi ini dapat memasyarakatkan olahraga di Provinsi ini.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga meminta kepada juara dapat terus mempertahankan prestasinya, pada ajang FORNAS di Palembang mendatang.

Pada FORDA Kalsel Tahun 2022 keluar sebagai juara umum Kota Banjarmasin, peringkat kedua Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta peringkat ketiga Kota Banjarbaru. (SRI/RDM/APR)

Banjarmasin – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar, menghadiri Forum Group Discussions (FGD) sekaligus puncak kegiatan HUT ke-18 PT Ambapers, pada Selasa (29/3), disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin.

FGD ini mengangkat tema kerjasama antara penyelenggara pelabuhan dengan badan usaha pelabuhan dalam bentuk konsesi.

Dalam sambutan tertulis Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar disebutkan, bahwa kerjasama dan koordinasi PT Ambapers sebagai badan usaha kepelabuhanan dengan pengelola pelabuhan dapat ditingkatkan melalui izin konsesi.

“Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 tahun 2021, konsesi dapat diberikan untuk melakukan kegiatan penyediaan atau pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk dalam pemeliharaan prasarana transportasi laut yaitu pemeliharaan alur pelayaran,” kata Roy.

Izin konsesi, disampaikan Roy, dapat bermanfaat untuk pengguna ambang alur Sungai Barito, yaitu semakin terjaminnya kelancaran lalu lintas pelayaran.

Selain itu, melalui izin konsesi, PT Ambapers yang telah mengelola alur ambang Sungai Barito sejak tahun 2004, dapat berkontribusi terhadap pendapatan bagi negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sekaligus mendukung perkembangan perekonomian di Kalsel.

Menurutnya, pelabuhan di Banjarmasin, memiliki corak karakteristik dimana pelabuhan lautnya berada di alur sungai. Sehingga alur sungai menjadi bagian dari prasarana transportasi laut yang vital sebagai akses masuk dan keluar, ke dan dari pelabuhan Banjarmasin di Kalsel.

Sementara itu, Direktur Utama PT Ambapers, H Zulfadli Gazali mengatakan, FGD dilaksanakan sebagai puncak rangkaian kegiatan HUT PT Ambapers ke-18, untuk menyamakan persepsi antara seluruh stakeholder tentang pentingnya izin konsesi bagi badan usaha pelabuhan.

Dikatakannya, PT Ambapers dapat dijadikan Role Model bagi pengusahaan pengelolaan alur pelayaran bagi badan usaha pelabuhan lainya.

“Seiring terbitnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2021, pengelolaan alur pelayanan oleh badan usaha pelabuhan harus memiliki izin konsesi dari pemerintah. Maka sejak itu lah PT Ambapers melakukan penyesuaian dengan mengajukan konsesi pelabuhan ke Kementerian Perhubungan,” ujar Zulfadli.

Optimalnya kinerja PT Ambapers sebagai badan usaha pelabuhan, terangnya, bertujuan untuk dapat memberikan kontribusi positif menyumbangkan PNBP kepada negara dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan percepatan pembangunan. (BIROADPIM-RIW/RDM/APR)

BANJARMASIN – Sejak pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu, dana kelurahan tidak lagi dianggarkan, dengan mulai melandainya kasus, maka bisa dianggarkan kembali.

Menurut Anggota DPRD Kota Banjarmasin Daerah Pemilihan Banjarmasin Barat, Muhammad Yamin, kepada wartawan Selasa (29/3), selama ini dana Kelurahan,
digunakan untuk kegiatan masyarakat, diantaranya gotong royong, peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan perbaikan infrastruktur berskala kecil. Namun dua tahun ini, tidak ada lagi dianggarkan.

“Hasil penelaahan dan aspirasi masyarakat DPRD Kota Banjarmasin Dapil Barat, dengan konstituen Kelurahan Kuin Selatan, warga menyampaikan aspirasi dana kelurahan dapat dianggarkan, dipergunakan misal menutup lubang jalan lingkungan atau penambahan gerobak sampah,” ucapnya.

Disampaikan Yamin, yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, setelah masa reses ini akan secepatnya melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota, agar dapat segera dialokasikan dana Kelurahan tersebut.

“Kami akan koordinasi, supaya dianggarkan kembali dana kelurahan,” katanya

Hal senada juga diungkapkan anggota
DPRD Kota Banjarmasin Daerah Pemilihan Banjarmasin Barat, Mathari, pihaknya mengupayakan dana Kelurahan dianggarkan yang nantinya akan dibahas melalui APBD perubahan tahun ini. Mengingat dapat digunakan untuk warga dalam mempercepat pembangunan di Kelurahan baik fisik, ekonomi dan SDM.

“Dalam peraturan pemerintah dana kelurahan bisa dipergunakan, dengan catatan laporan pertanggungjawabannya jelas,” tutup Mathari.

Untuk diketahui, penelaahan dan aspirasi masyarakat DPRD Kota Banjarmasin, Dapil Banjarmasin Barat, dilaksanakan Muhammad Yamin, Mathari, Darma Sri Handayani, Arufah Arif, Deddy Sophian, Rinda Herliani, Gusti Yuli Rahman, Mira Farialni, Saut Natan Samosir dan Hariya Sisar, dihadiri Lurah Kuin Selatan, Sekretaris Camat Banjarmasin Barat Haryanta, perwakilan Dinas PUPR, dan Dinas Sosial, bertempat di aula kantor Kecamatan Banjarmasin Barat. (NHF/RDM/APR)

BANJARMASIN – Jelang pelaksanaan Ramadhan harga kebutuhan pokok sembako, mengalami kenaikan. Salah satunya harga daging sapi.

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, Pemko Banjarmasin bersama forkopimda melakukan pemantauan ketersediaan bahan pokok sembako.

“Kami telah melakukan pemantauan tersediaan dan harga bahan pokok sembako di pasar tradisional dan modern,” ujar Ibnu.

Menurut Ibnu, setelah melakukan pemantauan pihaknya, mendapatkan laporan dari pedagang, ada kenaikan harga pada beberapa bahan pokok tersebut.

“Kenaikan pada bahan pokok tersebut secara berangsur, berkisar 10 persen kemudian naik kembali 1 persen sehingga total kenaikan menjadi 11 persen,” ungkapnya.

Kenaikan pada bahan pokok tersebut, pada komoditas telor, daging ayam, serta daging sapi juga mengalami kenaikan.

Sementara itu, salah satu Pedagang daging sapi di Pasar Teluk Dalam Kota Banjarmasin Emma mengatakan, untuk harga daging sapi di Kota Banjarmasin, mulai Rabu 30 Maret 2022.

“Kenaikan harga daging sapi tersebut berkisar 5 ribu rupiah per kilonya. Dari harga 135 ribu per kilo menjadi 140 ribu perkilonya,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan pedagang lainnya Umi.

“Kenaikkan harga daging sapi ini tentunya diharapkan, tidak mengurangi pembeli,” ujarnya.

Menurut Umi, biasanya kenaikan harga menyebabkan pembeli berkurang.

Dikatakan kedua pedagang tersebut, kenaikan harga daging sapi tersebut, biasa terjadi menjelang Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin. (SRI/RDM/APR)

Usulan Infrastruktur Masih Dominan

BANJARMASIN – Kalangan legislatif mengapresiasi, adanya stand Usaha Peningkatan Penghasilan Keluarga (UP2K), yang berada di lobby depan kantor Kecamatan Banjarmasin Timur.

Kepada sejumlah wartawan, Anggota DPRD Kota Banjarmasin Daerah Pemilihan Banjarmasin Timur, Noor Latifah, setelah menggelar penelaahan dan aspirasi masyarakat pada Senin (28/3) mengatakan, stand Usaha Peningkatan Penghasilan Keluarga (UP2K) ini menjual berbagai aneka produk olahan, yang difasilitasi 9 kelurahan yaitu Kelurahan Kuripan, Kebun Bunga, Sungai Lulut, Pekapuran Raya, Sungai Bilu, Pemurus Luar, Pengambangan, Benua Anyar, dan Karang Mekar, ini patut diapresiasi.

“Kelompok dari masing-masing Kelurahan ini menjual berbagai macam cemilan seperti keripik singkong, kerupuk udang, dan kue kering serta kerajinan tas dari kain sasirangan, bahkan konektor hijab, harga terjangkau dan bervariasi berkisar antara 7.000 hingga 12.000 rupiah,” jelasnya.

Lala (sapaan akrabnya) menyampaikan, stand Usaha Peningkatan Penghasilan Keluarga, sebagai bentuk mendukung wira usaha baru (WUB). Ia berharap UP2K ini akan dibuka di masing-masing kantor Kelurahan, untuk meningkatkan ekonomi khususnya pelaku usaha mikro dan kecil.

“Kita apresiasi langkah ini, meski masih suasana pandemi COVID-19, Kecamatan Bantim bantu UMK,” ucapnya.

Secara terpisah, anggota DPRD Kota Banjarmasin, Daerah Pemilihan Banjarmasin Timur, Mudah juga mengatakan, selama dua hari reses, banyak aspirasi warga yang disampaikan seperti infrastruktur, bedah rumah dan penerangan jalan umum. Apalagi sekarang musim hujan yang bahkan dengan intensitas lama, ada sebagian ruas jalan terjadi genangan.

“Usulan reses ini akan ditampung untuk secepatnya diakomodir dalam pokok pikiran dewan,” tutupnya.

Untuk diketahui, penelaahan dan aspirasi masyarakat DPRD Kota Banjarmasin, Dapil Banjarmasin Timur, telah dilakukan. Pada hari pertama reses dengan konstituen Kelurahan Pekapuran Raya dan hari kedua Kelurahan Kebun Bunga, dilaksanakan oleh Harry Wijaya, Tugiatno, Noor Latifah, Mudah, Abdul Gais, Awan Subarkah, Zainal Husni, dan Yunan Chandra, yang kegiatan ini dihadiri Plt Camat Banjarmasin Timur Rusdiana. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin mengimbau, seluruh masyarakat tetap mentaati protokol kesehatan, meski sekarang pandemi COVID-19 mulai melandai.

Menurut Anggota DPRD Banjarmasin Daerah Pemilihan Banjarmasin Utara, Syarifah Sakinah, kepada wartawan pada Minggu (27/3), saat ini angka kasus mulai mengalami penurunan, namun warga tetap disiplin protokol kesehatan, terutama 3 M untuk bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus Corona, di kota seribu sungai.

“Kami imbau warga dalam pelaksanaan reses pertama di tahun 2022 ini, agar taat prokes,” ucapnya

Disampaikan Syarifah, yang juga sebagai Anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, warga hendaklah melengkapi vaksin COVID-19, mulai pertama, kedua hingga booster. Selain itu pentingnya menjaga imunitas tubuh dengan cara mencukupi asupan makanan bergizi dan seimbang.

“Mari kita sambut bulan Ramadhan, dengan kondisi kesehatan yang lebih baik,” harapnya

Untuk diketahui, Minggu (27/3) penelaahan dan aspirasi masyarakat DPRD Kota Banjarmasin Dapil Banjarmasin Utara, reses hari pertama konstituen Kelurahan Kuin Utara dan hari kedua Kelurahan Sungai Miai, telah dilaksanakan oleh Muhammad Isnaini, Syarifah Sakinah, Ismail Ibrahim, Hari Kartono, Zainal Hakim, Sukrowardhi, Taufik Husin, Amalia Handayani, Bambang Yanto Permono, dan Hendra. Acara ini dihadiri pula oleh perwakilan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan serta PT Air Minum Bandarmasih, yang bertempat di aula Kecamatan Banjarmasin Utara. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pada tahun ini Pemerintah Kota Banjarmasin kembali tidak menggelar Pasar Wadai Ramadhan. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Banjarmasin Iwan Fitriadi. Menurutnya, Pemerintah Kota Banjarmasin telah memutuskan hal tersebut.

“Pemko Banjarmasin tidak menggelar Pasar Wadai Ramadhan,” ungkapnya.

Menurut Iwan, tidak dilaksanakan Pasar Wadai Ramadhan tersebut, karena Pemerintah Kota Banjarmasin tidak menganggarkan untuk melaksanakan Pasar Wadai Ramadhan tersebut.

Selain itu, lanjutnya, saat ini masih terjadi pandemi COVID-19, sehingga Pasar Wadai Ramadhan tidak dilaksanakan.

Namun Pasar Wadai Ramadhan masih diizinkan, untuk dilaksanakan di masing-masing kecamatan yang ada di kota ini.

“Untuk pelaksanaan Pasar Wadai Ramadhan di Kota Banjarmasin masih diperbolehkan, untuk dilaksanakan di masing masing kecamatan,” ucapnya.

Yang tidak diperbolehkan, tambah Iwan, Pasar Wadai Ramadhan terpusat, yang biasa dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Untuk meningkatkan kompetensi Rescuer, Kantor pencarian dan pertolongan Banjarmasin menggelar latihan SAR Beregu Teknik pencarian dan pertolongan di medan ketinggian yang dilaksanakan mulai 26 – 28 Maret 2022, yang dilaksanakan di Kantor pencarian dan pertolongan Banjarmasin di Banjarbaru. 

Sebanyak 14 Rescuer Kantor pencarian dan pertolongan Banjarmasin mengikuti pembukaan latihan SAR (pencarian dan pertolongan) beregu yang dilaksanakan di lapangan avignam Kantor pencarian dan pertolongan Banjarmasin dan dibuka langsung oleh Kepala Kantor pencarian dan pertolongan Banjarmasin, Al Amrad, Sabtu (26/3).

Acara ini dihadiri juga oleh Kasubsi operasi dan siaga, Kasubsi sumber daya dan Kepala urusan umum Kantor pencarian dan pertolongan Banjarmasin serta narasumber dari Vertical Rescue Indonesia. Kegiatan secara resmi dibuka pada pukul 09.25 WTA.

Kegiatan ini merupakan giat internal yang akan terus dilaksanakan dengan tema latihan yang berbeda beda.

“Harapan saya kepada seluruh rescuer agar bisa mengikuti kegiatan latihan dengan baik. Dengan latihan ini juga diharapkan seluruh rescuer secara merata memiliki kemampuan yang sama dengan bisa memanfaatkan peralatan yang ada, terlebih peralatan dengan teknologi yang terbaru harus bisa dimanfaatkan dengan baik agar terciptanya proses pencarian dan pertolongan yang maksimal,” ungkap Al Amrad. (BSN.BJM-RDM/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka mengajak masyarakat untuk dapat mengurangi sampah, maka Pemerintah Kota Banjarmasin Memperingati Pekan Hari Sedekah Sampah, di Lobby Balaikota Banjarmasin, Jumat (25/3).

Pekan Sedekah Sampah ini, di Pemerintah Kota Banjarmasin diawali Walikota Banjarmasin Ibnu Sina melakukan sedekah sampahnya.

“Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Pekan Sedekah Sampah di Kota Banjarmasin,” ucap Ibnu kepada sejumlah wartawan.

Menurut Ibnu, sedekah sampah ini bertujuan, untuk pengurangan sampah dengan melibatkan masyarakat banyak.

“Sedekah sampah oleh masyarakat bisa langsung diserahkan ke Bank Sampah Induk yang ada di Kota Banjarmasin,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Bank Sampah Fathurrahman mengatakan, Bank Sampah bersama Pemerintah Kota Banjarmasin saat ini terus mengajak masyarakat di kota ini, untuk dapat memanfaatkan sampah rumah tangga mereka.

“Masyarakat diajak untuk dapat menjadi kuadran pangan atau orang orang yang tidak membuang sampah, tetapi mereka memanfaatkan sampah. Seperti, bersedekah sampah, menjual sampah serta lainnya,” ungkapnya.

Sehingga, lanjutnya, sampah sampah tersebut dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Dan, tidak menumpuk di Tempat Pembuangan Sampah. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – DPRD dan Pemerintah kota Banjarmasin resmi mensahkan, Peraturan Daerah tentang perubahan status badan hukum PDAM Bandarmasih, menjadi PT Air Minum Bandarmasih.

Kepada sejumlah wartawan, Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Harry Wijaya, pada Kamis (24/3) petang menjelaskan, dengan disahkannya Perseroda PT Air Minum Bandarmasih, maka pengelolaan dan pelayanan kepada pelanggan di kota seribu sungai, dapat berjalan maksimal.

“Seluruh masyarakat harus mendapatkan air bersih sesuai dengan standar,” pinta Harry

Harry menyampaikan, dengan dirubahnya status Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih, menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), maka kepemilikan saham PT Air Minum Bandarmasih melibatkan Pemprov Kalsel, tentu akan dapat semakin meningkatkan pelayanan di seluruh wilayah Banjarmasin.

“Kita akui pembahasan sempat cukup alot, karena ada draf pasal yang sedang tarik ulur tentang jabatan direktur, setelah dikonsultasikan ke Kemendagri, bisa untuk diputuskan dan disahkan,” jelasnya

Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina mengatakan, dengan Perda yang telah disahkan ini, maka Pemko Banjarmasin menjadi pemilik saham terbesar atas nama PT Air Minum Bandarmasih. Sedangkan bagi Pemprov Kalsel juga tetap memiliki asetnya, yang telah lama diikutsertakan ke Perusahaan daerah milik Kota Banjarmasin.

“Ketentuan kepemilikan ini memang diatur dan sesuai Undang-undang yang menyatakan, perseroda sahamnya bisa dimiliki oleh dua pemerintah daerah secara bersama-sama,” tutupnya.

Untuk diketahui, DPRD kota Banjarmasin menggelar Rapat Paripurna dengan tiga agenda, pertama membahas laporan keterangan pertanggung jawaban Tahun 2021, penetapan perda revisi PDAM Bandarmasih menjadi PT. Air minum Daerah (Perseroda), dan persetujuan bersama tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Provinsi Kalsel, ke Mahkamah Konstitusi. (NHF/RDM/RH)