RSUD Ulin Banjarmasin Lulus Akreditasi Paripurna

BANJARMASIN – RSUD Ulin Banjarmasin dinyatakan lulus Akreditasi Paripurna dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Darma Husada.

Sertifikat Akreditasi Paripurna diserahkan langsung Direktur Utama LARS DHP Heru Ariyadi kepada Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, di Gedung Mahligai Pancasila, Selasa (7/3).

Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Izzak Zulkarnain Akbar mengatakan, Perjuangan RSUD Ulin Banjarmasin untuk mendapatkan sertifikat Akreditasi Paripurna kali ini cukup berat.

Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Izzak Zulkarnain Akbar

“Mengingat, pada saat pandemi COVID-19, tidak semua pelayanan dilaksanakan secara maksimal, karena fokus dalam penanganan pasien COVID-19 tersebut,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Namun, lanjut Izzak, karena adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Dewan Pengawas RSUD Ulin Banjarmasin, serta seluruh karyawan yang telah bekerja maksimal. Sehingga, akreditasi Paripurna dapat kembali diraih RSUD Ulin Banjarmasin.

“Dengan dukungan semua pihak, maka RSUD Ulin Banjarmasin dapat meraih kembali Akreditasi Paripurna,” ujar Izzak.

Izzak berharap, RSUD Ulin Banjarmasin dapat terus memberikan pelayanan terbaik, kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan serta daerah tetangga lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Izzak juga menyampaikan pesan dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, agar RSUD Ulin Banjarmasin tidak membeda beda pasien.

“Gubernur tidak pernah henti-hentinya mengingat, agar dalam pemberian pelayanan kesehatan tidak membedakan pasien, baik kaya ataupun kurang mampu,” ungkapnya.

Menurut Izzak, bahkan pasien kurang mampu serta tidak memiliki BPJS kesehatan tetap dilayani dengan baik.

“Karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan bantuan, untuk pengobatan warga kurang mampu tersebut. Sehingga seluruh warga di Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Ulin Banjarmasin,” ucap Izzak. (SRI/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Sarankan Penyertaan Modal Perumda PALD Dibentuk Pansus

BANJARMASIN – Kalangan Legislatif menyarankan, pengajuan penyertaan modal dari Perumda Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD), hendaklah dibentuk Panitia Khusus.

Hal itu disampaikan, Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Awan Subarkah, kepada wartawan, pada Senin (6/3).

Awan menjelaskan, adanya usulan Pemerintah Kota Banjarmasin, terkait pengajuan penyertaan modal untuk Perumda Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) Banjarmasin, di tahun 2023 ini, disikapi positif. Secara umum Fraksi PKS DPRD Banjarmasin, memberikan pemandangan umum yaitu setuju, agar dibahas ke tahap berikutnya.

“Kalau disetujui nanti akan dibahas dalam bentuk pansus,” katanya

Disampaikan Awan, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka akan dilakukan rapat pembentukan panitia khusus, supaya diketahui jumlah nominal yang diberikan, kemudian pencairan, termasuk ada atau tidaknya penolakan penyertaan modal tersebut.

“Kami mendukung penuh pembenahan sanitasi, karena sangat penting sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan warga,” jelasnya

Sementara itu, Direktur Perumda PALD Kota Banjarmasin Endang Waryono menyampaikan, saat ini kondisi perusahaan Pengelolaan Air Limbah Domestik memang memerlukan penyertaan modal, dalam bentuk menambah jaringan perpipaan, agar memperluas jangkauan pelanggan. Mengingat biaya operasionalnya lebih besar dari pendapatan yaitu sekitar Rp500 juta, sedang perolehan hanya sekitar Rp300 juta.

Direktur Perumda PALD Kota Banjarmasin Endang Waryono

“Kekurangan itu ditutupi adanya simpanan dana sekitar Rp3 miliar, dan hanya mampu diperkirakan bertahan hingga di tahun 2024 mendatang,” tutupnya.

Untuk diketahui, pelanggan rumah tangga Perumda PALD sekitar 5.000 atau baru 4 persennya, sedang untuk niaga sekitar 2 persen dari jumlah pelanggan PT Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin yang mencapai hampir 170 ribu. (NHF/RDM/RH)

Penderita Batu Ginjal di Banjarmasin Meningkat

BANJARMASIN – Jelang Peringatan Hari Ginjal Sedunia Tahun 2023 yang akan diperingati pada 10 Maret nanti, masyarakat di Kalsel diminta untuk menjaga kesehatan ginjal mereka. Mengingat, saat ini tengah terjadi peningkatan penderita batu ginjal di Kota Banjarmasin.

Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Izzak Zulkarnain Akbar mengatakan, masyarakat Kalimantan Selatan hendaknya dapat mengkonsumsi makanan yang sehat, minum banyak air putih, tidak mengkonsumsi obat sembarangan atau tanpa resep dokter serta lainnya.

“Ginjal yang dimiliki oleh manusia ada dua, sehingga apabila terjadi kerusakan pada salah satunya, maka akan menyebabkan hal yang serius,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, Senin (6/3).

Mengingat, lanjut Izzak, penyakit ginjal termasuk serius, maka Kesehatannya perlu dijaga.

Sementara itu, Direktur RSUD Sultan Suriansyah Muhammad Syaukani mengatakan, saat ini di Kota Banjarmasin terjadi peningkatan Penderita Penyakit Batu Ginjal.

Direktur RSUD Sultan Suriansyah Muhammad Syaukani

“Penyakit ginjal tidak hanya terbatas pada gagal ginjal saja, batu ginjal juga termasuk dari penyakit ginjal,” ungkap Syaukani.

Penyebab dari baru ginjal sendiri terjadi, menurutnya, disebabkan adanya konsumsi makanan yang tidak sehat. Seperti, makanan atau minuman yang terlalu manis dan kurang mengkonsumsi air putih.

Bahkan, tambah Syaukani, usia penderita batu ginjal saat ini juga, mengalami pergeseran.

“Jika dulu hanya diderita usia tua, kini sudah diderita usia muda atau usia produktif,” ucap Syaukani. (SRI/RDM/RH)

Dinsos Banjarmasin Jadi Bapak Asuh Untuk Pencegahan Anak Stunting di Kalsel

BANJARMASIN – Dinas Sosial Kota Banjarmasin saat ini, turutserta dalam penanggulangan penurunan kasus stunting di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Dolly Syahbana menjelaskan, seluruh SKPD lingkup Kota Banjarmasin, Kalsel, dilibatkan dalam penurunan kasus stunting tersebut, dan salah satunya Dinas Sosial Kota Banjarmasin.

“Penanganan stunting yang dilakukan setiap SKPD Dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin, dengan memiliki minimal 1 anak asuh,” ungkapnya, kepada Abdi Persada FM, Kamis (2/3).

Menurut Dolly, pada saat menjadi menjadi orangtua asuh ini, akan melakukan perbaikan dari kekurangan gizi anak asuh masing masing setiap SKPD tersebut.

Untuk Dinas Sosial Kota Banjarmasin saat ini sudah memiliki 5 anak asuh. Perwakilan dari lima kecamatan yang ada di kota ini.

“Kelima anak asuh tersebut kami menjaga dan diperhatikan, untuk perbaikan gizi yang akan dipantau selama 6 bulan,” jelas Dolly lebih lanjut.

Dalam pengasuhan tersebut, lanjutnya, Dinas Sosial Kota Banjarmasin memberikan bantuan sebesar Rp 500 ribu, untuk pembelian obat, vitamin, susu, telor, serta lainnya.

“Diharapkan bantuan itu, dapat membantu memenuhi gizi dari anak asuh tersebut,” ucap Dolly. (SRI/RDM/RH)

Dua Tahun Ini, Banjarmasin Alami Gagal Panen Beras 

BANJARMASIN – Kota Banjarmasin masuk sebagai daerah di Provinsi Kalimantan Selatan yang mengalami gagal panen beras, dan ini sudah berlangsung selama dua tahun.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin Makhmud mengatakan, gagal panen tersebut, dikarenakan kondisi alam yang terjadi. Bukan, disebabkan kendala teknis.

“Kita sudah mengalami gagal panen beras lokal dalam 2 tahun terakhir ini,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, baru baru tadi.

Gagal panen tersebut, lanjut Makhmud, bukan dikarenakan masih teknik. Namun, terjadi karena faktor alam, seperti hujan terus menerus, banjir, serta terserang hama.

“Sistem pertanian di Kota Banjarmasin sampai saat ini, masih menggunakan teknik tadah hujan. Dengan hasil panen satu kali dalam setahun,” ujarnya.

Oleh karena itu, tambah Makhmud, untuk kedepannya sistem pertanian di Kota Banjarmasin, akan diubah, dengan sistem dapat melakukan panen dua kali dalam setahun.

“Nantinya petani dapat melakukan penanam padi unggul selama 6 bulan, kemudian 6 bulan berikutnya ditanam padi lokal,” jelasnya.

Dengan sistem seperti itu, maka pada saat melakukan penanaman bibit padi tidak lagi menunggu sistem tadah hujan tersebut.

*Sedangkan untuk ketersediaan bibit padi, Kota Banjarmasin mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkap Makhmud lebih lanjut.

Makhmud menjelaskan, diberikannya bantuan bibit padi tersebut, merupakan bentuk keperdulian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Kota Banjarmasin.

Bantuan bibit tersebut, digunakan untuk perubahan sistem pertanian di Kota Banjarmasin, dengan hasil panen dua kali dalam setahun tersebut.

“Bantuan bibit padi diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk lahan pertanian sebanyak 10 hektar di Kota Banjarmasin. Terdiri dari jenis bibit padi unggul serta lokal,” ucap Makhmud. (SRI/RDM/RH)

Menuju IKN, DPRD HSU Sharing Revisi Perda PLPPK

BANJARMASIN – Menuju pintu gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN) DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan sharing Revisi Perda tentang, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke DPRD Banjarmasin. Hal itu disampaikan, Anggota DPRD Kabupaten HSU, Junaidi, Kepada Abdi Persada FM, pada Selasa (28/2).

Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Junaidi

Junaidi menjelaskan, dalam rangka menyambut persiapan pintu gerbang IKN di Kalsel, apalagi Kabupaten Hulu Sungai Utara, merupakan wilayah yang paling strategis, pihaknya sharing ke DPRD Banjarmasin, terkait Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang sudah diterapkan di kota jasa dan perdagangan ini.

“Kita minta masukan untuk Perda Revisi ini, agar bisa diterapkan nanti,” katanya

Disampaikan Junaidi, selama ini di Kota Banjarmasin ada begitu banyak kawasan perumahan di masing-masing wilayah pada lima Kecamatan. Sehingga, kemampuan untuk menata kota menyesuaikan Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, patutlah diapresiasi.

“Dalam pertemuan ini, ditengah maraknya pembangunan perumahan, tetap diprioritaskan mengelola lahan pertanian,” ucap Junaidi

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Banjarmasin, Deddy Sophian mengatakan, selama ini Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah mengatur kawasan yang masih memiliki lahan produktif untuk pertanian. Dari lima Kecamatan ada dua yaitu sebagian besar di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Timur.

Anggota Komisi I DPRD Banjarmasin, Deddy Sophian

“Lahan pertanian di kota ini, tetaplah kami dipertahankan,” tutupnya.

Untuk diketahui, puluhan tamu dari DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, diterima Anggota Komisi I DPRD Banjarmasin, Deddy Sophian, bertempat di Ruang Komisi I DPRD Kota Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

Pemko Banjarmasin Ikuti Best Practice Smart City di Semarang

SEMARANG – Dalam rangka peningkatan smart city di Kota Banjarmasin, maka Dinas Komunikasi dan Statistik kota tersebut mengikuti Best Practice Smart City di Kota Semarang, Senin (27/8).

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin Windiasti Kartika, saat di Semarang pihaknya melihat di Kota Semarang sudah menerapkan cctv di kawasan RT dan RW yang jumlahnya sepuluh ribu titik.

Kadiskominfotik Banjarmasin Windiasti Kartika

“Smart City yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dengan memasang sepuluh ribu titik CCTV,” ungkap Windi.

Maka dengan begitu, lanjutnya, Pemko Banjarmasin dalam studi tiru yang dilakukan di Kota Semarang, akan memperbanyak CCTV.

Diakui Windi, era sekarang ini keberadaan CCTV merupakan suatu keharusan dalam rangka menjaga keamanan ketertiban di masyarakat. Sehingga diperlukan memasang CCTV di Kota Banjarmasin.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Semarang memberikan saran kepada Pemerintah Kota Banjarmasin, agar tidak takut melakukan inovasi, untuk kemajuan di Kota Banjarmasin.

Selain itu, mereka juga memberikan saran dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

“Untuk peningkatan pendapatan asli daerah, kami menyarankan, agar Pemko Banjarmasin tidak takut untuk memberikan pemotongan pembayaran kepada wajib pajak,” ungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang Soenarto.

Soenarto mengatakan, salah satu upaya dari Pemerintah Kota Semarang, dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yakni, melakukan inovasi dalam hal pembayaran pajak.

Adanya pemotongan pembayaran pajak ini, meningkatkan pembayaran dari wajib pajak tersebut.

“Pemotongan pembayaran pajak merupakan salah satu cara untuk peningkatan pendapatan asli daerah mereka. Yang dapat ditiru oleh Pemerintah Kota Banjarmasin,” ucapnya. (SRI/RDM/RH)

Diskominfotik Banjarmasin Studi Tiru ke Pemko Semarang

SEMARANG – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Diskominfotiknya serta Pressroom Balaikota Banjarmasin melakukan kunjungan studi tiru ke Pemko Semarang, Senin (27/2).

Studi tiru dipimpin Kepala Diskominfotik Kota Banjarmasin Windiasti Kartika, di sambut Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang Soenarto beserta jajarannya.

Kadiskominfotik Banjarmasin Windiasti Kartika

Windi menjelaskan, tujuan studi tiru ini yang mereka laksanakan kali ini, untuk mengetahui tentang bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang. Mengingat tema yang diangkat, optimalisasi pendapatan.

“Oleh karena itu, kami mengajak SKPD penghasil yang ada di lingkup Pemko Banjarmasin,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

SKPD penghasil yang mengikuti kegiatan Studi Tiru ke Pemko Semarang, yakni, BPKPAD, PUPR, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian, serta lainnya.

“Dengan mengajak beberapa SKPD Dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin tersebut, untuk bersama sama meningkatkan pengetahuan tentang peningkatan pendapatan asli daerah, yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang,” jelas Windi lebih lanjut.

Sehingga, lanjutnya, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah mereka tersebut, dapat diimplementasikan di Kota Banjarmasin.

“Semoga Kota Banjarmasin dapat meniru apa yang dilakukan oleh Kota Semarang kedepannya,” ucap Windi.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang Soenarto mengatakan, Pemko Semarang memberikan apresiasi terhadap kunjungan yang dilakukan oleh Pemko Banjarmasin.

Kadiskominfo Kota Semarang Soenarto

“Kami mendengar untuk pengelolaan smart city serta pendapatan keuangan di Kota Banjarmasin saat ini sudah baik serta maju,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Soenarto, Pemko Semarang memaknai pertemuan yang dilakukan saat ini merupakan forum sharing.

“Sebagaimana arahan dari Pemerintah Pusat untuk dapat bersama sama saling berbagi pengalaman serta lainnnya, untuk kemajuan bersama,” ucap Soenarto. (SRI/RDM/RH)

Wakil Rakyat Banjarmasin Sepakati Reses Perorangan

BANJARMASIN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin menyepakati pelaksanaan kegiatan reses di tahun 2023 ini secara perorangan.

Suasana Rapur DPRD Banjarmasin

Kesepakatan itu dihasilkan dalam rapat paripurna internal Dewan yang digelar di ruang rapat paripurna pada Rabu (22/2).

Ketua DPRD Banjarmasin, Harry Wijaya menjelaskan hasil rapat paripurna internal, terkait penyampaian usulan reses antara perkelompok atau sistem perorangan, tujuh fraksi mengusulkan secara perorangan, hanya satu fraksi berkelompok, sehingga pelaksanaan reses Dewan akan dilaksanakan secara perorangan.

Ketua DPRD Banjarmasin, Harry Wijaya

“7 Fraksi mengusulkan reses sistem perorangan, yaitu Fraksi PAN, PKB, PKS, PDI Perjuangan, Gerindra, dan Fraksi Restorasi Bintang Pembangunan gabungan (PPP Nasdem PBB), serta Golkar. Sedangkan Fraksi Demokrat mengusulkan secara berkelompok,” katanya, usai memimpin rapat paripurna internal, kepada sejumlah wartawan, Rabu (22/2).

Disampaikan Harry, untuk kegiatan reses nanti akan digelar masa sidang pertama tahun 2023, yaitu antara bulan Maret atau April mendatang, dikarenakan saat ini pihak Sekretariat Dewan harus mempersiapkan kegiatan tersebut.

“Kita sudah berkoordinasi dengan bagian Persidangan Sekretariat Dewan untuk menyusun jadwal, paling lambat dilaksanakan April 2023,” ungkapnya.

Lebih lanjut Harry menambahkan, sistem reses perorangan ini dengan cara membuat kegiatan, mengundang masyarakat sesuai daerah pemilihan masing-masing, kemudian menerima aspirasi untuk nanti akan ditindaklanjuti.

“Warga yang diundang sesuai konstituen dapilnya,” terang Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Banjarmasin itu.

Untuk diketahui, masa reses adalah waktu anggota DPRD melakukan kunjungan ke konstituen atau Daerah pemilihan (Dapil) untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat. (NHF/NRH/RH)

32 TIM BOLA VOLI DI KALSEL RAMAIKAN FESTIVAL BOLA VOLI PIALA PAMAN BIRIN

BANJARMASIN – Festival Bola Voli Piala Paman Birin Tahun 2023 digelar di Gedung Bola Voli Mulawarman Kota Banjarmasin. Digelar untuk mencari bibit muda prestasi.

Kabid Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Budiono mengatakan, Festival Bola Voli Piala Paman Birin ini, diikuti perwakilan tim bola voli Se Kalimantan Selatan.

“Tujuan digelarnya Festival Bola Voli Piala Paman Birin ini, dalam rangka mencari bibit atlet bola voli berusia muda, yang dapat memberikan prestasi bagi Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkap Budiono, kepada sejumlah wartawan, Jumat (17/2).

Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel Budiono

Festival Bola Voli Piala Paman Birin ini digelar selama 4 hari, dari tanggal 17 sampai 20 Februari 2023. Dan diikuti sebanyak 32 Tim Bola Voli dari 13 Kabupaten dan kota di Kalsel.

“Festival Bola Voli Piala Paman Birin ini, merupakan kegiatan dari Bidang Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel, yang sudah dilaksanakan selama tiga tahun berturut-turut,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Budiono, Festival Bola Voli ini dijadikan agenda tahunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui pihaknya.

Budiono berharap, dengan adanya Festival Olahraga Bola Voli Piala Paman Birin ini, semakin meningkat olahraga tersebut, di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami berharap olahraga Bola Voli semakin maju dan meningkatkan di Kalsel,” ucap Budiono. (SRI/RDM/APR)

Exit mobile version