Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022 pada 14 Pemerintah Daerah di wilayah Kalimantan Selatan sangat rendah, yaitu rata-rata hanya 9,50 persen sampai 1 Juli 2022.

Bahkan sebanyak 3 Pemerintah Daerah masih nihil realisasinya. Yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Tabalong, dan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, dalam surat atensi yang disampaikan langsung ke Gubernur dan para Bupati/Walikota di Kalimantan Selatan awal pekan ini.

Beberapa DAK Fisik yang belum direalisasikan penyalurannya adalah DAK Fisik Bidang Pendidikan, Sub bidang SMA, SMK, SLB, SKB, kemudian Bidang Kesehatan dan KB, Sub bidang penurunan stunting, pengendalian penyakit,
penugasan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Sub bidang Tematik Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewan.

“BPKP telah menyampaikan atensi kepada seluruh Kepala Daerah di wilayah Kalimantan Selatan untuk mempercepat realisasi penyaluran DAK Fisik,” ungkap Rudy Mahani Harahap.

Ditambahkannya, seluruh Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan harus segera mengambil langkah percepatan penyerapan Dana DAK Fisik.

“Segera sampaikan dokumen persyaratan penyaluran dengan lengkap dan benar, dan pantau dengan ketat realisasi fisik dan keuangan,” tegasnya.

Rudy yang baru mengikuti pelatihan tingkat internasional Certified Risk Governance Professional (CRGP) mempertegas, bahwa dana DAK Fisik tidak akan disalurkan kepada Kepala Daerah yang tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran secara lengkap dan atau melampaui batas waktu.

Jika tidak disalurkan, maka pendanaan untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik dan atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BPKP akan terus memastikan Pemerintah Daerah proaktif melakukan pemantauan dan penyerapan atas dana DAK Fisik.

“Ini satu langkah strategis untuk memacu perekonomian di wilayah Kalimantan Selatan,” tutup Rudy. (HumasBPKPKalsel-RIW/APR)

BANJARBARU – Sebanyak 21 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP) di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, sebagai bentuk komitmen dalam percepatan peningkatan pelayanan publik.

Penandatanganan PKS ini disaksikan langsung oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor didampingi Sekretaris Daerah Kalsel Roy Rizali Anwar usai pelaksanaan apel gabungan di Kantor Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, pada Senin (4/7).

Dalam sambutannya Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyampaikan, pihaknya mengharapkan Perjanjian Kerja Sama ini dapat mendorong lahirnya pelayanan publik yang berkualitas, serta dapat menjadi momentum bagi SKPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat agar lebih memantapkan pelayanannya secara maksimal.

“Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kalsel harus perhatikan dan memberikan pelayanan yang prima, jangan sampai pelayanan publik yang diberikan mengecewakan masyarakat, apalagi sektor yang berkaitan dengan perizinan, pendidikan, dan sektor lainnya yang bersentuhan langsung dengan
masyarakat,” ucap Paman Birin (sapaan akrabnya).

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan Hadi Rahman menyampaikan, Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari MoU yang sudah ditandatangani langsung oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, sehingga koordinasi dan kerjasama bersama Provinsi Kalsel akan terlaksana.

“Bagi kami, ini adalah amanah dari UU no 37 bahwa salah satu tugas Ombudsman itu adalah membangun koordinasi dan kerjasama baik dari Instansi Pemerintah ditingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten-Kota,” ungkap Hadi.

Hadi menambahkan, pihaknya melihat tupoksi di masing-masing SKPD lingkup Provinsi Kalsel yang menyangkut Percepatan, penyelesaian, dan penangan laporan Masyarakat, sehingga penting untuk membangun koordinasi dengan penyelenggara pelayanan publik.

“Bisa jadi Pemerintah Provinsi yang dilaporkan masyarakat, oleh karena itu dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini kita dapat mempercepat rencana pembangunan,” tutupnya. (MRF/RDM/APR)

Banjarbaru – Tindak lanjut rencana penetapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, didorong penuh oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini direalisasikan melalui Workshop Pendampingan Pembentukan BLUD disalah satu hotel berbintang di Banjarbaru, selama 2 pekan.

Workshop dibuka Bupati Hulu Sungai Selatan Achmad Fikry dan arahan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M Harahap, pada Senin (4/7).

“Sebanyak 11 Puskesmas akan mengikuti workshop yang diselenggarakan mulai tanggal 4 sampai dengan 14 Juli 2022 terbagi dalam 2 batch,” terang Rudy.

Batch pertama mengangkat materi Penyusunan Rencana Strategis dan Tata Kelola BLUD, dilanjutkan batch kedua di pekan depan dengan materi Penyusunan Standar Pelayanan Minimum dan Laporan Keuangan BLUD.

“Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang akan menerapkan BLUD harus memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif. Dalam hal ini, Puskesmas telah memenuhi syarat substantif sebagai BLUD karena menyediakan barang/jasa layanan kesehatan,” ungkap Rudy.

Menurutnya, Puskesmas mampu lebih perform dalam memberikan pelayanan kesehatan publik apabila dikelola dengan menerapkan BLUD. Ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Pada penerapan BLUD, Puskesmas dapat menggunakan pendapatan dari layanan pasien secara langsung, tanpa harus disetor ke kas daerah terlebih dahulu.

“Selain itu, BLUD juga mendapatkan fleksibilitas dalam pengadaan barang/jasa serta mempunyai peluang untuk mengangkat pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional non PNS,” imbuh Rudy yang telah menyelesaikan pelatihan Certified Risk Governance Professional (CRGP) itu.

Setelah menjadi BLUD, ditekankan kembali oleh Rudy, bahwa point pentingnya, tidak hanya berfokus pada pengelolaan keuangan, namun bagaimana BLUD dapat berinovasi dalam pemberian layanan, mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap yang dimiliki, dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan.

“Perubahan Puskesmas menjadi BLUD harus diiringi pengendalian yang ketat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawabannya,” tambahnya.

Sampai dengan saat ini, sudah 2 Rumah Sakit Umum Daerah dan 2 Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menjadi BLUD. Ditargetkan, seluruh Puskesmas di Hulu Sungai Selatan beralih menjadi BLUD di tahun 2022.

“BPKP mengapresiasi Bupati Hulu Sungai Selatan yang memberikan kepercayaan kepada BPKP Kalimantan Selatan untuk mengawal pembentukan dan implementasi BLUD,” tutupnya. (BPKPKALSEL-RIW/RDM/APR)

BANJARBARU – Presiden RI Joko Widido menyampaikan bahwa kejahatan Narkotika merupakan salah satu jenis kejahatan Ekstra Ordinary Crime (Kejahatan Luar Biasa) yang merupakan kejahatan terorganisir lintas Negara yang dapat merusak generasi bangsa Indonesia. Dari data Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2021 data penggunaan Narkoba di Indonesia mencapai 3,6 Juta dari jumlah penduduk di Indonesia.

Untuk menurunkan angka penggunaan Narkoba di Kota Banjarbaru, Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Kegiatan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN) se-Kota Banjarbaru tahun 2022. Sosialisasi P4GN-PN ini digelar, di Aula Kelurahan Guntung Manggis Kota Banjarbaru pada Rabu (29/6) yang dibuka langsung oleh Walikota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin melalui virtual, dengan menghadirkan Narasumber yang berkompeten dibidangnya masing-masing, yakni dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Banjarbaru, dari Polres Banjarbaru, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarbaru, untuk disebarkan secara luas kepada Warga Kota Banjarbaru, maka sosialisasi ini juga mengundang sebanyak 37 peserta, yang terdiri dari para pegawai lingkup Kelurahan Guntung Manggis, Kesbangpol Kota Banjarbaru, TNI-Polri, dan Tokoh Masyarakat di kelurahan Guntung Manggis.

Saat membuka Sosialisasi P4GN&PN, Walikota Banjarbaru Aditya Mufit Arifin menyampaikan, meningkatnya angka penyebaran Narkotika di Kalsel, terlebih khusus di Kota Banjarbaru dikarenakan mudahnya masyarakat menggunakan sistem belanja Online, dikarenakan peredaran Narkotika kebanyakan dilakukan secara Online.

“Sosialisasi P4GN-PN sangat penting dilaksanakan untuk menurunkan angka peredaran Narkotika di Kota Banjarbaru,” ungkap Aditya Mufti Arifin.

Aditya Mufti Arifin menambahkan, melalui Sosialisasi P4GN-PN ini, pihaknya mengharapkan semua pihak, baik dari tokoh masyarakat, para alim ulama, pengusaha, SKPD, dan TNI-Polri Dapat berkerjasama secara aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Banjarbaru Rizana Mirza menyampaikan, alasan pihaknya menyelenggarakan sosialisasi P4GN-PN di Kelurahan Guntung Manggis, dikarenakan Kelurahan Guntung Manggis ditetapkan sebagai salah satu Kelurahan bersih dari Narkotika (Bersinar) di Kota Banjarbaru.

“Kota Banjarbaru akan menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga masyarakat Kota Banjarbaru harus dapat memahami terkait bahanya Narkotika agar tidak disalah gunakan,” ungkap Rizana Mirza.

Rizana Mirza menambahkan, Pemerintah Kota Banjarbaru sudah mempunyai sebanyak 3 Kelurahan bersih dari Narkotika (Bersinar), yakni Kelurahan Guntung Manggis, Kelurahan Ulin Barat, dan Kelurahan Bangkal. Dan ditahun selanjutnya pihaknya akan kembali menetapkan Kelurahan bersinar, sebanyak 3 – 4 kelurahan, dengan harapan kelurahan-kelurahan yang ditetapkan sebagai kelurahan bersinar dapat menjadi contoh bagi kelurahan lain, dalam memerangi tindakan penyalahgunaan Narkotika.

“Narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang bisa mengancam keutuhan negara kita, dikarenakan narkotika dapat merusak dan menghancurkan generasi penerus bangsa,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Kesigapan dan kecepatan petugas pemadam kebakaran mendapat apresiasi dari Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono.

Pasalnya, ia menyaksikan sendiri para petugas damkar ini, berhasil memadamkan api dalam waktu singkat, saat musibah kebakaran terjadi pada sebuah gudang di kawasan RT. 26 RW. 03 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, tepatnya di belakang ‘Angkringan & Coffe’ Rabu (8/6) bertepatan saat azan magrib berkumandang.

“Saat diinfokan bahwa ada kebakaran di dekat sini, saya langsung teruskan ke petugas pemadam kebakaran. Alhamdulillah dengan cepat dapat dipadamkan,” ucapnya usai melihat lokasi yang terbakar.

Ia juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada petugas pemadam kebakaran, atas kerja cepatnya, dalam memadamkan api.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh petugas pemadam kebakaran, begitu cepatnya melakukan padaman, hingga api benar-benar padam,” ucapnya lagi.

Hingga berita ini diturunkan, musibah kebakaran yang berdekatan dengan kediaman pribadi Wakil Wali Kota Banjarbaru ini, tidak diketahui penyebabnya, namun dipastikan tidak ada korban jiwa. (RDM/RH)

BANJARBARU – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno berharap subsektor kriya di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dapat meningkatkan perekonomian, peluang usaha dan lapangan kerja.

Terlebih, akibat keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki, hampir separuh Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Banjarbaru tahun 2021 berasal dari para pelaku usaha ekonomi kreatif yang umumnya tersebar pada sektor perdagangan, jasa dan industri pengolahan.

Dalam Workshop Kabupaten/Kota (KaTa) Kreatif Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf/Baparekraf RI, di Mess L Banjarbaru, Jumat (3/6), Sandiaga Uno menyampaikan, dalam satu tahun kedepan pihaknya akan memastikan para pelaku ekonomi subsektor kriya di kota ini dapat terfasilitasi.

“Sehingga kita bisa memastikan bahwa kota Banjarbaru adalah kota kreatif subsektor kriya,” ucapnya.

Program KaTa Kreatif Indonesia sendiri, menerapkan proses Uji Petik Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia (PMK3I)  yang dinilainya dapat terus dikembangkan.

“Prosesnya bottom up (pendekatan dari bawah keatas), dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif,” jelasnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Wakil Wali kota Banjarbaru, Wartono berharap, program ini dapat menjadi penyemangat pelaku ekonomi kreatif di kota Banjarbaru untuk terus mengembangkan hasil produknya.

“Melalui workshop ini juga diharapkan dapat meningkatkan wawasan kreatifitas dan inovasi pelaku ekonomi kreatif kita,” harapnya.

Dirinya juga mengapresiasi Menparekraf yang telah mendukung peningkatan mutu pelaku ekonomi kreatif di kota Banjarbaru.

“Tentu ini merupakan pilot projek yang sangat bagus, selain dapat meningkatkan pendapatan UMKM, ini juga bisa menjadi wisata buatan untuk kita semua,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak, ternyata berdampak dengan sulitnya para petani ternak di kota Banjarbaru dalam menyediakan pasokan untuk hewan kurban. Seperti yang dialami Masdarmaji, peternak sekaligus Ketua Kelompok Tani Lembu Selatan di Kawasan Loktabat Selatan Banjarbaru.

Kepada Abdi Persada FM, Darmaji mengungkapkan bila biasanya setiap tahun harus menyediakan stok sapi untuk kurban kurang lebih 100 ekor, kini dengan jumlah sapi yang hanya ada 30 ekor saja, mengharuskan dirinya mencari pasokan ke peternak lainnya.

“Mau gimana lagi, permintaan banyak. Tapi yang ada cuma segini, jadi sementara kami mencari tambahannya dengan membeli ke peternak lain, tapi yang dari lokal saja,” ujarnya, Kamis (2/6).

Bukan hanya Darmaji, pengepul hewan ternak skala besar di kawasan Loktabat Utara, Saprin Abdullah juga mengeluhkan dampak yang terjadi akibat mewabahnya PMK ini.

“Dengan adanya wabah PMK ini, kami ya susah untuk pengadaan sapi. Terbataslah. Walau bisa mendatangkan dari daerah bebas dari PMK, tetap saja kami takut nantinya sapi kami tertular. Makanya kami coba koordinasi dengan dinas terkait, bagaimana solusi persoalan kekurangan ketersediaan stok sapi ini. Di kami permintaan banyak, sampai 3.000 ekor, sementara yang ada ini hanya 200 lebih saja,”ucap Saprin, saat disambangi Abdi Persada FM di lokasi kandang ternaknya.

Sementara itu, menanggapi keluhan para peternak dan penyedia hewan kurban ini, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan kota Banjarbaru Abu Yajid Bustami mengaku tidak dapat memungkiri bahwa pasca mewabahnya PMK ini, pemerintah memperketat lalu lintas hewan ternak dari luar.

“Memang ada kebijakan bahwa dengan adanya PMK ini, Banjarbaru juga termasuk daerah dilarang memasok sapi dari luar. Sehingga, ditingkat petani maupun pengepul ada keterbatasan menyediakan stok,” ucap Yajid.

Meski begitu menurut Yajid, data yang dimiliki pihaknya, untuk Banjarbaru ada tersedia kurang lebih 1.300 ekor, yang tersebar di petani hewan ternak yang ada dibeberapa lokasi, diantaranya adalah kawasan Cempaka.

“Kebutuhan hewan kurban biasanya untuk kota Banjarbaru saja kurang lebih 900 ekor, jadi dipastikan mencukupi,” jelasnya.

Ia pun menyampaikan, jika ada masyarakat atau petani kesulitan mendapatkan hewan kurban, dapat berkoordinasi dengan DKP3 kota Banjarbaru.

“Bagi yang membutuhkan nantinya melalui bidang peternakan, akan kami arahkan ke petani lokal sebagai pemelihara hewan ternak, terutama untuk kurban,” tutupnya. (RDM/RH)

BANJARBARU – Peningkatan Kinerja dan Pelayanan menjadi penekanan Wali Kota Banjarbaru M. Aditya Mufti Ariffin kepada sejumlah kepala SKPD lingkup pemko Banjarbaru, terlebih pada 7 (tujuh) pejabat yang baru dilantik, Rabu (31/5).

Menurut Aditya, selain diminta untuk mensukseskan visi dan misi kota Banjarbaru, sejumlah kepala SKPD yang baru dilantik ini juga diminta meningkatkan kinerja tugas pokok masing-masing di setiap SKPD yang dipimpinnya.

“Mudah-mudahan dengan pelantikan ini membawa semangat baru untuk Kota Banjarbaru. Bisa memberikan kinerja yang baik bagi pembangunan dan pelayanan yang ada di kota Banjarbaru,” harapnya didampingi Sekdako Banjarbaru Said Abdullah, di aula Gawi Sabarataan Setdako Banjarbaru, usai pelantikan.

Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Banjarbaru, Gustafa Yandi, yang sebelumnya menjabat sebagai Analisis Ekonomi Makro pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, mengaku siap meningkatkan serta mengoptimalkan pelayanan publik dengan mewujudkan profesionalisme ASN lingkup Pemko Banjarbaru.

“Saat ini saya dipercaya Wali Kota banjarbaru, menjadi kepala BKPP Kota Banjarbaru, pastinya ini merupakan tantangan bagi saya. Dan berjanji akan melaksanakan kewajiban sesuai tugas dan fungsi jabatan ini,” ucapnya.

Disampaikan Yandi, melihat isu strategis dalam RPJMD kota Banjarbaru adalah harus ada peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) guna optimalisasi pelayanan publik.

“Hal ini yang menjadi tantangan bagi kami, dan kedepan saya ingin ada pengukuran indeks profesionalitas ASN secara kontinyu,” ujarnya.

Dengan pengukuran tersebut menurutnya, dapat dilihat, bagaimana kompetensi, kualifikasi kompetensi dan kinerja dari masing-masing ASN.

“Dari situ akan kita ketahui bagaimana yang bersangkutan kita tingkatkan kompetensinya dan kualifikasinya. Karena semua akan berdampak pada peningkatan kinerja. Dan terpenting juga bagaimana bisa meningkatkan kedisiplinan. Disitulah profesionalisme ASN dapat terwujud,” tutupnya.

Seperti diketahui, 7 jabatan kepala SKPD yang kini telah resmi terisi dari hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama lingkup pemko Banjarbaru selain BKPP adalah, Dinas Ketahanan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru, Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Kota Banjarbaru, Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dan jabatan Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru. (RDM/RH)