Kategori: Banjar

BANJAR – Dirut PD Pasar Bauntung Batuah (PBB), Rusdiansyah, mengaku telah mempunyai langkah strategis dalam menyikapi perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Umum Daerah.

“Dalam hal ini kami telah menyusun sebuah rencana yang nantinya setelah perubahan badan hukum baru terbentuk,” ujarnya usai menghadiri Rapat Paripurna terkait Penyampaian Raperda Inisiatif Pesantren dan Pendidikan Agama serta pendapat akhir fraksi DPRD Kabupaten Banjar tentang Raperda Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Bauntung Batuah, Selasa (4/1) siang.

Meski mendapat banyak atensi khusus dari sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Banjar. Namun, pihaknya akan tetap berusaha dan mendukung agar sesuai dengan visi dan misi yang dibawa kepala daerah.

“Untuk rencana penyusunan strategi kami ya memang dalam hal ini sifatnya nanti akan diklasifikasinya dulu dan bagian mana yang harus menjadi utama dilaksanakan. Tentu, ini sebagai bentuk dukungan kepada Bupati Banjar,” paparnya.

Menurutnya, pendapat yang dilontarkan oleh sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Banjar merupakan masukan positif dalam kemajuan dan perkembangan perusahaan daerah yang dipimpinnya kelak.

“Apapun yang menjadi masukkan bagi kami ini suatu motivasi, saran dan masukkan yang baik selaku pengelola pasar tradisional. Mudah-mudahan kalau pun nantinya secara bertahap akan direalisasikan apa yang menjadi tujuan bersama sebagai pasar dengan konsep agamis sekaligus menjadi kawasan wisata yang bersih, indah dan nyaman bagi para pengujung yang datang berbelanja,” tuturnya lagi.

Tentu, ia juga menyampaikan, salah satu strategi atau program tepat di era digitalisasi perlu adanya inovasi elektronik dalam seni berbelanja meski dilingkup pasar tradisional.

“Aplikasi berbelanja elektronik yang ada di tahun 2021 akan terus kami kembangkan. Sehingga, mampu menjadi sistem pemberlakuan yang dapat digunakan sebagai transaksi pembayaran di tempat tersebut,” tuntasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJAR – Untuk mendukung Program Pemerintah Pusat dalam capaian persentase vaksinasi sebesar 70 Persen di Akhir tahun, UPPD Samsat Martapura menggelar vaksinasi massal di halaman Kantor UPPD Samsat Martapura, vaksinasi ini dimulai sejak Kamis (23/12) hingga Jum’at (31/12) mendatang. Para wajib pajak (Pembayar pajak) yang berdatang ke Kantor UPPD Samsat Martapura pun, diarahkan untuk bervaksin, baik vaksin dosis pertama maupun kedua.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala UPPD Samsat Martapura Zulkfli menyampaikan, penyelenggaraan vaksinasi massal ini merupakan kerjasama pihaknya bersama Polres Banjar, Kantor Jasa Raharja, dan Badan keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalsel untuk meningkatkan capaian persentase vaksinasi di wilayah Kabupaten Banjar.

“Bagi masyarakat yang ingin bervaksin, diharapkan agar segera mendatangi kantor UPPD Samsat Martapura. Dengan diadakannya vaksinasi massal di UPPD Samsat Martapura ini, maka akan dapat meningkatkan capaian persentase vaksinasi di Kabupaten Banjar yang pada akhir tahun minimal 70 persen,” ungkap Zulkifli, Kamis (23/12).

Zulkifli menambahkan, terdapat berbagai hadiah menarik bagi masyarakat yang akan bervaksin di UPPD Samsat Martapura. Salah satunya bingkisan yang akan diterima peserta vaksin dari Tim Pembina Samsat usai melaksanakan vaksinasi, serta undian Umroh gratis dari Polres Banjar dan Pemerintah Kabupaten Banjar yang akan diundi pada akhir tahun nanti.

“Dengan adanya bingkisan yang disiapkan tim pembina Samsat, maka diharapkan dapat menarik minat masyaralkat untuk mengikuti vaksinasi massal di UPPD Samsat Martapura,” tutup Zulkifli. (MRF/RDM/APR)

Banjar – Bertempat di terminal tipe A Gambut Barakat, Kementerian Perhubungan meluncurkan program angkutan umum buy the service (BTS) trans Banjarbakula pada Rabu (22/12). Peluncuran perdana program Teman Bus Buy The Service (BTS) ini, dilakukan langsung Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yang didampingi  Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Suharto, Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda, serta disaksikan perwakilan Bupati-Walikota di Kawasan Banjarbakula, dan jajaran Kementerian Perhubungan.

Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Suharto mengatakan, dengan adanya BTS di Banjarbakula, maka diharapkan dapat mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas serta kualitas udara di Banua ini menjadi lebih baik. Sehingga diharapkan dukungan masyarakat serta Kabupaten-Kota untuk memaksimalkan pemanfaatan angkutan umum.

“Pelayanan angkutan umum ini sangat penting dan berarti di wilayah Banjarbakula yang merupakan pelayanan pengoperasian yang kedua untuk wilayah Indonesia Timur setelah Makassar,” ungkap Suharto.

Suharto menambahkan, launching BTS ini merupakan bentuk komitmen awal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, untuk memberikan pelayanan angkutan umum yang maksimal kepada masyarakat, khususnya kawasan Banjarbakula.

Sementara itu, Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak, yang telah mewujudkan pelayanan untuk masyarakat berupa alat transportasi darat bus Banjarbakula.

“Mudah-mudahan sinergitas ini akan semakin bertambah, sehingga lebih memberikan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat Kalimantan Selatan,” tutup Paman Birin. (MRF/RIW/APR)

BANJAR – Masyarakat Kabupaten Banjar diharapkan agar tidak panik saat terjadi bencana banjir di wilayahnya, kaji cepat banjir sangat bermanfaat untuk memetakan kerusakan lingkungan di suatu wilayah, termasuk lahan kritis mana yang perlu direboisasi atau diberi perlakuan yang berbeda. 

Hal ini diungkapkan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab Banjar Mursal, saat membuka secara resmi Rakoor Antisipasi dan Pengendalian Dampak Banjir, di  salah satu hotel berbintang di Kecamatan Gambut, Rabu ( 15/12).

Disampaiman Mursal,intensitas hujan saat ini sudah meningkat, dan diharapkan  durasi hujan kedepan tidak terlalu lama,  karena jika durasi hujan cukup lama maka akan rawan berakibat banjir. Dan kepada masyarakat jika terjadi banjir diharapkan agar tidak panik, jika terjadi banjir maka masyarakat diharapkan mengamankan barang berharga mereka seperti dokumen di tempat yang tinggi dan aman.

“Kaji cepat banjir sangat bermanfaat untuk memetakan kerusakan lingkungan di suatu wilayah, termasuk lahan kritis mana yang perlu direboisasi atau diberi perlakuan yang berbeda. Misalnya dengan merubah kawasan kebun sayur menjadi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk tanaman keras seperti kopi yang dampaknya cukup baik, karena mampu mengikat tanah sehingga bisa berfungsi sebagai pengendali banjir alami,” ungkap Mursal.

Ditambahkan Mursal, Diperlukan stakeholder yang memahami pentingnya perubahan iklim secara komprehensif terkait cuaca dampak dari bencana hidrometereologi pada kehidupan masyarakat di Kabupaten Banjar.

“Periode La Nina (musim dingin) yang dimulai sejak awal November hingga akhir Februari 2022 sesuai dengan prediksi IKLIM dari Sistem Informasi LIHAI (Layanan Informasi Handal untuk manajemen Lingkungan) DLH Kabupaten Banjar,” tutup Mursal. (HUMASBANJAR-MRF/RDM/RH)

BANJAR – Permasalahan tingkat kebocoran air dan belum meratanya keberadaan jaringan sarana dan prasarana air bersih, membuat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Intan Banjar selalu berupaya melakukan pembenahan-pembenahan berdasarkan skala prioritas penanganan terutama pada kegiatan pengembangan unit distribusi dan unit pelayanan dengan pemanfaatan idle capacity.

Bertempat di Perumahan Guru Kecamatan Gambut, Pemerintah Kabupaten Banjar melaksanakan peresmian Booster Pump Gambut, Rabu (15/12). Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati Banjar Saidi Mansyur, didampingi Wakil Bupati Kab Banjar Said Idrus Al-Habsyie,  Direktur Utama PDAM Intan Banjar, Syaiful Anwar, serta sejumlah Pejabat SKPD Lingkup Banjar.

Dalam sambutannya Bupati Banjar Saidi Mansyur menjelaskan, pertumbuhan pelanggan dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan. Tahun 2021 ini jumlah pelanggan 100.088 Sambungan Langganan (SL) dibanding dengan tahun 2020 dengan pelanggan sebanyak +96.076 SL, maka PDAM Intan Banjar diharapkan akan terus meningkatkan kemampuan pelayanannya dari waktu ke waktu, mengikuti pertumbuhan penduduk dan kenaikan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Banjar.

“Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Banjar mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan Walikota Banjarbaru selaku pemilik atau sebagai penyerta modal PDAM Intan Banjar. Semoga kerjasama yang kita telah jalin ini dapat bermanfaat dalam melangkah kedepan,” ucap Saidi.

Saisi menambahkan, Pemerintah Kabupaten Banjar akan terus mendukung PDAM Intan Banjar dalam meningkatkan mutu dan pelayanannya kepada Masyarakat.

“Insya Allah dengan niat tulus seluruh masyarakat dan juga pemerintah akan selalu mendukung PDAM Intan Banjar dalam meningkatkan mutu pelayanannya,” tutupnya. (HUMASBANJAR-MRF/RDM/RH)

BANJAR – Sosialisasi Migrasi Aman Perlindungan Pekerja Migran dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar di Aula Barakat Kantor Setda Banjar, Rabu (15/12). Sosialisasi ini bertujuan sebagai wadah komunikasi dalam tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja imigran dalam rangka pelaksanaan tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja imigran yang lebih baik lagi di Kabupaten Banjar di masa yang akan datang.

Saat membuka sosialisasi, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Banjar Ikhwansyah menyampaikan, dengan digelarnya sosialisasi migrasi aman perlindungan pekerja migran ini, maka diharapkan dapat membangun keselarasan dan kesefahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia.

“Sosialisasi ini sebagai wadah komunikasi dalam tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja imigran Indonesia. Merupakan sebuah momentum untuk dapat saling berkomunikasi, berkoordinasi, dalam rangka pelaksanaan tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja imigran Indonesia yang lebih baik lagi di Kabupaten Banjar di masa yang akan datang,” ucap Ikhwansyah.

Ikhwansyah menambahkan, sosialisasi ini sangatlah penting, mengingat bahwa sektor ketenagakerjaan dan kegiatan terkait hajat hidup orang banyak sesuai UUD 1945 pasal 27 ayat 2, yang berbunyi setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

“Sosialisasi ini sendiri dapat memberikan masukan-masukan kepada peserta yang umumnya dari desa-desa di Kabupaten Banjar, agar materi yang disampaikan disebarluaskan di daerahnya masing-masing, terutama calon Pekerja Migran Indonesia tidak lagi berniat untuk bekerja di luar negeri secara non-prosedural,” tutup Ikhwansyah. (HUMASBANJAR-MRF/RDM/RH)

BANJAR – Penerimaan pajak kendaraan bermotor, pada program kebijakan relaksasi 50 persen 21.21 BAUNTUNG Pemprov Kalsel untuk wilayah UPPD Samsat Martapura sudah mencapai Rp2 milyar lebih. Hal ini diungkapkan, Kepala UPPD Samsat Martapura Zulkifli, kepada Abdi Persada FM, Jum’at (10/12).

Disampaikan Zulkifli,  penerimaan relaksasi pajak kendaraan bermotor sebesar 50 persen, di Kabupaten Banjar yang dilaksanakan mulai 21 Oktober – 21 November, mencapai 2 Milyar lebih. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi penyumbang terbesar dengan jumlah dua koma sembilan milyar rupiah.

“Program 21.21 BAUNTUNG pada bulan Oktober hingga November untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sudah mencapai lebih dari 140 Juta. Dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp2,09 milyar,” ungkap Zulkifli

Zulkifli menambahkan, banyaknya capaian  pendapatan pada relaksasi pajak 21.21 BAUNTUNG ini, juga dikarenakan adanya pembayaran pajak kendaraan Dinas yang pihaknya terima.

“Yang kami dapat dari kendaraan Dinas, pendapatannya sebesar lebih dari Rp31 Juta. Jadi total keseluruhan dari tanggal 21 Oktober hingga 21 November pendapatan di UPPD Samsat Martapura sebesar lebih dari Rp2 Milyar,” ungkap Zulkifli.

Ditambahkan Zulkifli, pendapatan relaksasasi PKB pada Program 21.21 Bauntung, terbilang lebih sedikit dibandingkan pendapatan relaksasi PKB pada Program 9.9 yang diadakan sebelumnya, hal ini dikarenakan menurunnya jumlah pelanggan wajib pajak dikarenakan masih banyak pelanggan wajib pajak di Kabupaten Banjar, yang kesusahan ekonomi akibat pandemi COVID-19. (MRF/RDM/RH)

BANJAR – Pendapatan Pajak Air Permukaan (PAP) di Kabupaten Banjar hingga bulan November ini, mencapai Rp1,5 Milyar. Pencapaian ini masih terbilang sedikit dikarenakan target yang diberikan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalsel untuk Target PAP sebesar Rp2,5 Milyar.

Pada Jum’at (10/12), Kepala UPPD Samsat Martapura Zulkifli kepada Abdi Persada FM menyampaikan, total keseluruhan penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) di UPPD Samsat Martapura hingga November 2021 ini sudah mencapai sekitar Rp1,5 Milyar atau sebesar 59,6 persen. Sedikitnya persentase pendapatan PAP di Kabuten Banjar ini, dikarenakan adanya perubahan target murni dari Rp1,3 milyar menjadi Rp2,5 milyar.

“Apabila tidak ada perubahan target yang ditetapkan Badan Keuangan daerah (Bakeuda) Provinsi Kalsel, maka persentase capaian PAP UPPD Samsat Martapura, sudah mencapai 100 persen lebih,” ungkap Zulkifli.

Zulkifli menambahkan, untuk meningkatkan pencapaian pendapatan PAP di Kabupaten ini, pihaknya  terus melaksanakan program jemput bola, yang artinya petugas UPPD Samsat Martapura akan mendatangi perusahaan-Perusahaan dan rumah makan diwilayah ini, untuk mengimbau agar mereka dapat membayar PAP.

“Program jemput bola sudah kami laksanakan sejak diberlakukannya pembayaran PAP di daerah ini, adapun perusahaan-perusahaan yang diwajibkan membayar PAP, yakni perusahaan yang memanfaatkan air permukaan untuk usaha mereka,” lanjut Zulkifli.

Ditambahkan Zulkifli, diwilayah Kabupaten Banjar terdapat perusahaan-perusahaan besar yang menjadi penyumbang Pajak Air Permukaan (PAP) untuk Provinsi Kalsel, yakni PT PLN  dari PLTA waduk Riam Kanan, PDAM Intan Banjar, Perusahaan tambang batubara, serta rumah makan dan lesehan seperti yang ada di Bincau, dan dari usaha pertanian – perkebunan. (MRF/RDM/RH)

BANJAR – Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (KDPSDM) Kabupaten Banjar, Rakhmat Dhany yang didampingi Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan Gusti Muhammad Chandra Suryana, menyerahkan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada sejumlah PNS, dengan masa kerja 30, 20 dan 10 tahun, di Aula Wisma Sultan Sulaiman, Kamis (2/11).

Penghargaan Satyalancana Karya Satya (SLKS) tersebut diberikan oleh pemerintah pusat kepada PNS  atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun lebih.

Selain mengucapkan selamat kepada penerima penghargaan, Kepala BKDPSDM Banjar Rahkmat Dhany juga berharap, agar penghargaan yang diterima  dapat menjadi motivasi bagi para PNS untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya.

“Sehingga tercipta PNS professional yang mampu memberikan pelayanan secara maksimal terhadap masyarakat,” ucap Rakhmar Dhany

Rakhmat Dany menambahkan, dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS, yang menekankan pada larangan dan kewajiban. Munculnya regulasi terbaru itu, ASN tidak bisa lagi seenaknya dalam bekerja. Ketidakhadiran tanpa keterangan akan diakumulasikan dalam periode waktu tertentu, yang akan berimbas pada penjatuhan hukuman disiplin, mulai dari teguran, pemotongan tunjangan kinerja, penurunan jabatan hingga pemberhentian.

“Penghargaan SLKS ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 34/ TK/ Tahun 2021 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya,” tutup Rakhmat.

Untuk diketahui, adapun nama-nama PNS calon penerima  penghargaan di Lingkungan Pemkab Banjar yang terbit dan memenuhi syarat sebanyak 419 (Empat Ratus Sembilan Belas). Satyalancana Karya  Satyamasa kerja 30 tahun 71 orang, 20 tahun 37 orang dan  10 tahun 311 orang. (HUMASBANJAR/MRF/RDM/RH)