Kategori: Banjar

BANJAR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar menyatakan debit air sungai di Bumi Barakat sudah berangsur normal. Stasiun pantau yang dipasang pihaknya di Simpang Empat, Mataraman, Martapura Timur dan Martapura Barat kini berada dititik nol.

“Artinya jalan tidak ada lagi yang tergenang dan kondisinya juga sudah aman,” ungkap Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Banjar, Ahmad Solhan, saat ditemui Abdi Persada FM diruang kerjanya, Rabu (26/1) siang.

Ia mengungkapkan, sejumlah personil BPBD Kabupaten Banjar terus diterjunkan untuk memantau kondisi ketinggian debit air sebagai langkah proteksi pencegahan.

“Kita memang sering melakukan patroli ke sungai baik siang, sore hingga malam yang kemungkinan dapat mengkibatkan bencana banjir,” ucapnya.

Meski BMKG memprakirakan hingga akhir Januari 2022, curah hujan di Kalsel khususnya di Kabupaten Banjar diakui intensitasnya tinggi. Namun, ia berharap, keadaan tersebut masih bisa dikondisikan.

“Kita harapkan semuanya aman. Bahkan, BPBD Banjar juga selalu siap siaga sebagai antisipasi,” ungkapnya.

Ia menghimbau warga yang tinggal di daerah bantaran sungai bisa tetap waspada. Mengingat, bencana banjir juga sering tidak terduga kondisinya.

“Biasanya kalau sudah terjadinya hujan dengan intensitas tinggi dan tempat tinggalnya bermukim dipinggir sungai sambil berhati-hati dan waspada,” imbaunya.

Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Solhan selaku Kalak BPBD Kabupaten Banjar juga telah menginstruksikan seluruh personilnya untuk mendirikan posko siaga darurat.

“Tentunya kami juga menyiapkan logistik kalau terjadi bencana,” tuturnya.

Sementara agar kebutuhan pangan tetap tersedia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) juga turut berkoordinasi dengan instansi terkait sebagai bentuk sinergi dan solidaritas dalam penanganan bencana di Bumi Barakat, Kabupaten Banjar.

“Seperti Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan sejumlah relawan lainnya,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJAR – Polres Banjar melaksanakan kegiatan Vaksinasi Booster dilingkup personilnya, Jumat (21/1), semenjak di instruksikan Presiden RI Joko Widodo, pada 12 Januari 2022 lalu, pemerintah kini mulai memberlakukan vaksin dosis ketiga secara massal.

Nampak juga terlihat dalam antrian Kapolres Banjar, AKBP Doni Hadi Santoso, mengikuti pelaksanaan vaksin ketiga (Booster) ini bersama dengan Ketua Bhayangkari Cabang Banjar berserta Wakapolres Banjar dan seluruh PJU Polres Banjar.

AKBP Doni Hadi Santoso, menyampaikan, bahwa Vaksinasi Booster tersebut menggunakan jenis vaksin yang berbeda dengan vaksin primer dosis lengkap yang telah didapat sebelumnya.

“Guna semakin meningkatkan kekebalan tubuh personil, hari ini hari pertama kami melaksanakan Vaksinasi Booster kepada seluruh personil Polres Banjar yang memenuhi kriteria,” jelasnya.

Doni menyebut, vaksinasi Booster adalah Vaksinasi Covid-19 setelah seseorang mendapat vaksinasi primer dosis lengkap yang ditujukan untuk mempertahankan tingkat kekebalan serta memperpanjang masa perlindungan.

“Jenis vaksin yang digunakan antara lain, untuk sasaran dengan dosis primer Sinovac maka diberikan vaksin AstraZeneca, separuh dosis (0,25 ml), atau vaksin Pfizer, separuh dosis (0,15 ml). Dan untuk sasaran dengan dosis primer AstraZeneca maka diberikan vaksin Moderna separuh dosis (0,25 ml), atau vaksin Pfizer, separuh dosis (0,15 ml),” paparnya.

Selain itu, beberapa anggota Bhayangkari Cabang Banjar dan Guru TK Kemala Bhayangkari 05 Martapura yang memenuhi kriteria jangka waktu di atas enam bulan sesudah dosis kedua juga nampak antusias mengikuti kegiatan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga yang berlangsung di depan Klinik Kesehatan Polres Banjar dan di Aula Tribrata Polres Banjar. (POLRES BANJAR-RHS/RDM/RH)

BANJAR – Meski tak dianggap mubazir, Perusahaan Daerah (PD) Pasar Bauntung Batuah (PBB) yang berpusat (core) bisnis di Kabupaten Banjar bakal melakukan perampingan di struktur organisasi direksi.

Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Bauntung Batuah, Rusdiansyah, mengakui, meski direksi direncanakan mengerucut. Ia menyakini, hal itu tidak berpengaruh buruk terhadap kinerja dan sistem pelayanan.

“Dengan struktur yang baru mudah-mudahan ke depan, kami bisa bekerja lebih optimal lagi dalam hal ini memberikan layanan sesuai pelaksanaan yang ada di PD Pasar Bauntung Batuah,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Kamis (20/1) kemarin.

Apalagi sebelumnya, Rusdi menyebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengkaji akan adanya hal tersebut.

“Insya Allah, tidak ada masalah. Dari hasil pendampingan yang mereka laksanakan kemarin bahwa memang harus ada beberapa yang harus dilakukan restrukturisasi SOTK kita di dalam tubuh PD Pasar Bauntung Batuah ini,” bebernya.

Hal tersebut dalam rangka menyambut perubahan badan hukum Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) sesuai Raperda yang akan disahkan.

“Tentu nanti ada strategi khusus yang akan dijalankan setelah nantinya disahkan menjadi Perumda,” ungkap Rusdiansyah lagi.

Terkait perampingan struktur, secara keseluruhan pihaknya masih menunggu pengesahan payung hukum yang baru sebagai Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang berpusat di Kabupaten Banjar.

“Kalau kami anggap mubazir ya tentu tidak, alangkah bagusnya bisa dimaksimalkan atau dihandel satu bidang saja untuk menangani masalah itu artinya tidak perlu dua atau tiga orang lagi tapi cukup satu saja yang dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJAR – Kapolres Banjar, AKBP Doni Hadi Santoso, menerima penghargaan dari Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Indonesia atas prestasi jajarannya dalam mengungkap dan menangani kasus tindak pidana terhadap perempuan dan anak.

Penghargaan langsung diberikan oleh koordinator nasional (Kornas) TRC PPA, Jeny Claudia Lumowa, di Aula Tribrata Polres Banjar, Kamis (20/1).

Kapolres Banjar, AKBP Doni Hadi Santoso, mengucapkan terimakasih kepada TRC PPA yang memberikan kepercayaan kepada Polres Banjar dalam penegakan hukum atas kasus yang menimpa perempuan dan anak di Kabupaten Banjar.

“Alhamdulillah kami merasa berbangga diri atas penghargaan yang diberikan, semoga setelah ini dapat semakin memotivasi kami dalam bekerja khususnya dalam penanganan kasus yang menimpa perempuan dan anak,” ucapnya.

Ia berharap, atas penghargaan yang telah diberikan itu mampu menjadi langkah awal dalam memperkuat sinerginitas dengan Polres Banjar sebagai mitra kerja.

“Semoga hal ini menjadi jalan awal yang baik bagi pihak Kepolisian menjalin silaturahim yang berkelanjutan dengan TRC PPA Indonesia,” lanjutnya.

Sementara itu, menurut Kornas TRC PPA Indonesia, Jeny Claudya, pemberian penghargaan ini berdasarkan hasil survei dan hasil investigasi serta wawancara dengan masyarakat yang sedang menjalani proses hukum dan telah menjadi korban kejahatan.

“Penilaian ini saya dapatkan dari anggota TRC PPA dan wartawan yang bertugas di Polres-polres dan selalu memberikan laporan sehingga TRC PPA bisa mendapatkan data yang akurat,” pungkasnya.

Selain Kapolres Banjar, beberapa personil lainnya juga diberikan penghargaan yang sama diantaranya adalah Wakapolres Banjar, Kasat Reskrim Polres Banjar, KBO Sat Reskrim, Kanit PPA Sat Reskrim beserta 5 orang anggota Unit PPA Sat Reskrim Polres Banjar. (POLRES BANJAR-RHS/RDM/RH)

BANJAR – Menyikapi kebijakan Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi, harga jual minyak goreng di Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan operasi pasar murah 2022 sudah berada kisaran Rp14.000 per liter.

Kegiatan yang diselenggarakan di halaman utama Kantor Dekranasda Kabupaten Banjar, Kamis (20/1), bertemakan Pasar Murah Acara Tertentu 2022 dan operasi pasar Minyak Goreng, sontak langsung dibanjiri pengunjung.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro,  Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar, I Gusti Made Suryawati mengatakan, diadakannya operasi pasar murah ini sesuai kebijakan dari Kementerian Perdagangan RI.

“Alhamdulillah, hari ini kami melaksanakan pasar murah yang bekerjasama dengan Dekranasda Kabupaten Banjar,” ujarnya.

Apabila dibandingkan harga sebelumnya, keberadaan minyak gorang diakui jauh lebih mahal ketimbang sekarang. Yang mana, tahun 2021, sembako ini mampu menembus hingga Rp22.000 per liter.

“Pada 19 Januari 2022, kebijakan dari Kemendag RI menurunkan harga minyak goreng sekitar Rp14.000,” bebernya Kadis Koperasi, UM, Perindag  Banjar, I Gusti Made Suryawati.

Dalam pelaksanaanya, I Gusti Made Suryawati, mengakui, bahwa masyarakat cukup antusias menyambut keberadaan operasi pasar murah 2022 yang diselenggarakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar.

“Bahkan, sebelum pasar dibuka warga sudah berkumpul untuk membeli minyak goreng ini dan kami menyediakan stoknya sebanyak 1.200 liter,” ungkapnya.

Ia mengutarakan, sebagai bentuk respon cepat kepada pemerintah pusat. Kegiatan serupa juga akan kembali digelar di Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar.

“Kami sediakan 1.200 liter dengan harga yang sama pula,” tutupnya.

Selain minyak goreng, kegiatan operasi pasar murah yang dilaksanakan Pemkab Banjar itu juga menjual berbagai produk UMKM hingga kebutuhan pokok lainnya seperti, Tepung, Gula dan Beras.

Sementara itu, hadir pula dalam peninjauan operasi pasar murah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Banjar, Ikhwansyah, yang mewakili Bupati Banjar. (RHS/RDM/RH)

BANJAR – Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar, Muhammad Riza Dauly, menyebut, alokasi pembangunan ulang jembatan yang berada di Kecamatan Sungai Pinang dan Astambul ditaksir menelan anggaran Rp5 – Rp6 miliar.

“Kedepannya, berdasarkan instruksi dari Bupati Banjar tentunya kami akan mengupayakan secara maksimal agar jembatan itu bisa kembali di bangun,” ungkapnya, kepada Abdi Persada FM, Selasa (17/1) kemarin.

Mantan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banjar itu juga mengungkapkan, sesuai perencanaan teknis di Dinas PUPR bahwa kondisi jembatan yang rusak tersebut strukturnya akan diganti menjadi jembatan gantung.

“Dengan bentang kurang lebih 70 meter dan bahkan kemungkinan akan menghabiskan biaya yang tidak sedikit estimasi prakiraan kami sekitar Rp5 – Rp6 miliar,” bebernya.

Riza yang juga menjabat Kepala Bappeda Litbang Banjar ini menjelaskan, penyelesaian lahan tentu harus jadi perhatian serius setiap stakeholder berwenang sebagai bentuk kesiapan pembangunan.

 “Kesiapan lahan harus dipastikan betul oleh pemerintahan desa hingga tingkat kecamatan agar tidak bermasalah,” ungkapnya.

Jumlah jembatan yang diketahui mengalami kerusakan, sedikitnya ada dua buah. Lokasi Pertama, di Sungai Pinang dan kedua di Kecamatan Astambul, di Desa Pingaran.

“Dua jembatan ini memang sudah terhantam oleh banjir khususnya sampah yang datang dari hulu. Bahkan, sudah kami bongkar karena penilaiannya apabila kenaikan air kembali terjadi dapat membahayakan keselamatan warga yang menyeberang,” papar Riza.

Meski pun dianggarkan melalui APBD Pemkab Banjar, dirinya mengakui, masih belum cukup untuk merealisasikan pembangunan tersebut karena masih memerlukan sumber biaya tambahan lainnya.

“Berdasarkan instruksi dari Bupati juga, tentu harus segera dicarikan sumber biaya tambahan lainnya, baik dari APBD Pemprov Kalsel atau Kementerian PUPR RI melalui Balai Jalan Nasional, kami juga mencoba optimalkan serta kemarin sudah membuat proposal. Selain itu, Pemkab Banjar juga sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi Kalsel mengingat ini merupakan bencana sementara masyarakat sangat membutuhkan infrastruktur ini,” paparnya.

Dikatakannya lagi, adanya musibah tak terduga tersebut tentu pihaknya berupaya keras agar jembatan yang rencanakan kembali di bangun sesuai program Bupati Banjar.

“Dalam program strategis beliau adalah memperbaiki jembatan yang sudah tidak layak lagi digunakan ke depannya seperti itu,” pungkas Riza. (RHS/RDM/RH)

BANJAR – Jajaran Polres Banjar kembali mengamankan dua pelaku yang diduga sebagai pengedar sabu di wilayah Mataraman, Karang Intan dan Simpang Empat, Banjar. Tak tanggung-tanggung, 16 paket pun menjadi barang bukti dari operasi ini.

Dalam press conference yang diadakan di Aula Tribrata Polres Banjar, Selasa (19/1), Kapolres Banjar, AKBP Doni Hadi Santoso, mengungkapkan, dari keterangan tersangka, pemasaran dilakukan di tiga wilayah.

“Kemungkinan tersangka sudah sering bertransaksi barang haram ini,” ungkap mantan Kapolres Banjarbaru itu.

Penangkapan ini dilakukan di Dusun Guntung Buluh, Desa Abirau, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Minggu (16/1) lalu oleh jajaran Polsek Karang Intan.

Dikatakannya, kejadian ini saat Polsek Karang Intan, Banjar, berhasil membekuk satu pelaku berinisial HB (45) setelah ketahuan menyimpan 5 paket sabu dengan total berat kotor 20,94 gram yang disimpan dalam dompet berwarna hijau yang ditaruh di dalam kasur miliknya.

Uniknya lagi, Doni memaparkan, salah satu tersangka pengedar narkoba berinisial M (27) menyembunyikan 11 paket sabu lainnya di dalam bohlam LED yang diletakkan di tembok dalam rumah pelaku.

“Totalnya ada 16 paket sabu dengan berat keseluruhan 24,28 gram yang diamankan dari kedua tangan pelaku yang jadi tersangka,” ujarnya.

Pihak kepolisian juga berhasil menyita uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp2,2 juta sebagai barang bukti traksaksi dari pelaku.

Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 junto pasal 112 ayat 2 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

“Dengan hukuman diatas 5 tahun kurungan penjara. Yang jelas mereka ini terlepas dari jaringan Lapas Karang Intan,” bebernya.

Sebagai bentuk dukungan dalam membarantas narkotika, Polres Banjar akan mengusut tuntas dan terus mendalami kasus ini.

“Kami masih mendalami asal muasal barbuk berupa sabu yang dijual oleh kedua tersangka,” ucapnya.

Doni berpesan kepada masyarakat Kabupaten Banjar jangan sekali-kali mencoba barang haram ini.

“Kami mengingatkan bagi yang masih mengonsumsi atau pun mencoba-coba agar segera melaporkan diri untuk direhab,” tuntasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJAR – Pemerintah desa hingga instansi kelurahan diminta untuk bersinergi membantu masyarakat dalam melengkapi segala bentuk administrasi dokumen kependudukan termasuk akta kematian.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Banjar, Azwar, mengatakan, selain merealisasikan cakupan sejumlah pelayanan seperti Kartu Indentitas Anak (KIA), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran (AK) dan Kartu Keluarga (KK) sesuai tuntutan nasional akta kematian menjadi skala prioritas.

“Memang kami juga dituntut mendata warga yang sudah meninggal dunia. Karena kalau tidak dibuatkan maka tentu dinyatakan masih hidup,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, di ruang kerjanya, Jumat (7/1) siang.

Pentingnya akta kematian, lanjut Azwar, ketika penyelenggaraan pemilu, langkah tersebut merupakan upaya dalam mencegah terjadinya kecurangan dan bahkan manipulasi data sebagai pemilih.

“Laporkan saja, data yang statusnya masih hidup langsung kami dihapus dan diganti dengan akta kematian yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Banjar tadi,” ungkapnya.

Selain berguna mengetahui jumlah angka kependudukan, dirinya memaparkan, akta kematian ternyata berperan penting sebagai syarat administrasi penerima manfaat bantuan sosial pemerintah.

“Jadi kami menghimbau kepada warga hingga Ketua RT untuk bisa melaporkan peristiwa kependudukan yang terjadi ditempatnya,” paparnya.

Sebagai bagian Pemkab Banjar tentu peran dan keaktifan laporan dari pegawai kelurahan hingga aparat desa sangat diperlukan jika mendapati warga yang meninggal dunia. Sehingga, Disdukcapil tinggal membuatkan akta kematian.

“Tak hanya pembakal serta lurah saja yang aktif mensosialisasikan hal ini, peran masyarakat pun juga dibutuhkan dalam melakukan pelaporan untuk bisa mendapatkan akta kematian,” tuturnya.

Sebagai bentuk kemudahan melaporkan peristiwa itu, masyarakat di Kabupaten Banjar kini dapat memanfaatkan sejumlah pelayanan yang telah disediakan.

“Kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar kini sudah memiliki dua UPT yakni satunya di Mataraman dan satunya lagi di Kecamatan Gambut, jadi, silahkan dimaksimalkan. Terlebih, sudah ada mobil keliling dan program jemput bola sebagai optimalisasi program di instansi,” tuntasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJAR – Mengikuti arahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknplogi (Kemendikbudriset), SMA Negeri 3 Martapura telah melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 Persen. Agar tidak terjadi klaster/ penyebaran pandemi COVID-19 di SMA Negeri 3 Martapura pada pelaksanaan PTM 100 persen ini, maka para peserta didik pun, yang dulunya satu ruangan dibagi menjadi dua ruangan.

Hal ini disampaikan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Martapura Umi Masfi’ah, kepada Abdi Persada FM pada jum’at (7/1).

Umi Masfiah menyampaikan, dalam pelaksanaan PTM 100 Persen yang pihaknya laksanakan sejak Senin (3/1), untuk menghindari terjadinya klaster pandemi COVID-19 di wilayah sekolah pihaknya membagi para peserta didik yang dulunya satu ruangan menjadi dua ruangan. sehingga penerapan physical distancing (menjaga jarak) dapat optimal dilakukan pada pelaksanaan PTM 100 persen.

“Dengan jumlah murid disetiap kelas yang tidak terlalu banyak kecuali Kelas XI (11) yang ada 2 kelas dan terbilang penuh, sehingga kami menggunakan pola memecah dua ruangan untuk kelas XI yang dulunya dua ruangan menjadi empat ruangan, sehingga hanya setengah murid kelas XI yang menempati kelas masing-masing,” ungkap Masfi’ah.

Umi Masfi’ah menambahkan, selain kelas XI yang dipecah menjadi dua ruangan, semua murid kelas X (10) masih menggunakan ruangan yang sama dan tidak dilakukan pemecahan, hal ini dikarenakan setiap ruangan kelas X hanya diisi sebanyak 36 murid.

“Munculnya ide untuk membagi ruangan para peserta didik menjadi dua ruangan dikarenakan adanya ruangan baru di SMA Negeri 3 Martapura, yang sudah bisa dioperasikan dan baru saja diresmikan oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor pada Rabu (29/12) tahun 2021 lalu,” lanjut Masfi’ah.

Umi Masfi’ah menambahkan, pelaksanaan PTM 100 persen di SMA Negeri 3 Martapura juga dibarengi dengan capaian persentase vaksinasi COVID – 19 yang tinggi di sekolah ini. Semua peserta didik (murid) dan para tenaga pendidik disekolah ini sudah melakukan vaksinasi sehingga persentase vaksinasi COVID-19 di SMA Negeri 3 Martapura pun mencapai 100 Persen.

“Para peserta didik dii SMA Negeri 3 Martapura berjumlah sebanyak 171 orang dan ratusan murid tersebut semuanya sudah melaksanakan vaksinasi COVID-19. Selain para murid, puluhan tenaga pendidik di SMA Negeri 3 Pun juga sudah melaksanakan vaksinasi sehingga capaian vaksinasi di sekolah ini dapat mencapai 100 persen,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)

BANJAR – Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, kini sudah memiliki layanan administrasi kependudukan. Lokasi yang tak jauh dari kantor kecamatan dan kelurahan itu berhasil dioptimalkan Pemkab Banjar.

Kepala UPT Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Gambut, Faisal Wardhana, mengungkapkan, hadirnya kantor layanan ini tentu sangat memudahkan warganya yang jauh dari pusat kota untuk bisa mendapatkan kartu identitas kependudukan.

“Tentu ini sangat membantu sekali, bahkan, yang katanya jauh dari ibu kota kabupaten sudah bisa mengurus administrasinya tanpa harus ke kantor induk di Martapura,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Kamis (6/1).

Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPT) yang dibentuk langsung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) itu memiliki kewenangan wilayah di enam kecamatan di Kabupaten Banjar.

“Lingkup ini tak hanya diprioritaskan bagi warga Gambut saja. Melainkan, lima kecamatan lainnya seperti Aluh-aluh, Tatah Makmur, Kertak Hanyar, Sungai Tabuk dan Sungai Lulut juga kami layani dalam penyelesaian adminduk ini,” jelasnya lagi.

Meski sempat terjadi pembatasan jam operasional akibat tingginya penyebaran COVID-19 pada awal dibukanya layanan ini. Tak berselang lama, seiring juga melandainya wabah tersebut akhirnya kantor bekas pelaksana penerimaan pajak milik Bapenda Kabupaten Banjar itu pun kembali berjalan normal.

“Layanan disini tergolong masih baru dan sudah berjalan tiga bulan, terhitung sejak Oktober 2021 kemarin. Sekarang layanan UPTD Dukcapil Gambut telah beroperasi sesuai dengan jam operasionalnya yakni dari Senin hingga Jumat 08.00 – 16.00 WITA. Sedangkan Jumat 08.00 – 11.00 WITA,” ungkapnya.

Layanan yang dilaksanakan itu, tutur Faisal, mendapat respon yang cukup positif dari berbagai warga yang sebelumnya pernah mengurus administrasi kependudukan.

“Banyak, bahkan, ada warga dari Aluh-aluh yang datang mengurus data kependudukan,” tuntasnya.

Untuk diketahui, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Banjar selain mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kecamatan Gambut, pihaknya juga mempunyai instansi yang sama di Kecamatan Mataraman. (RHS/RDM/RH)