Kategori: Banjar

BANJAR – Sosialisasi Migrasi Aman Perlindungan Pekerja Migran dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar di Aula Barakat Kantor Setda Banjar, Rabu (15/12). Sosialisasi ini bertujuan sebagai wadah komunikasi dalam tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja imigran dalam rangka pelaksanaan tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja imigran yang lebih baik lagi di Kabupaten Banjar di masa yang akan datang.

Saat membuka sosialisasi, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Banjar Ikhwansyah menyampaikan, dengan digelarnya sosialisasi migrasi aman perlindungan pekerja migran ini, maka diharapkan dapat membangun keselarasan dan kesefahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia.

“Sosialisasi ini sebagai wadah komunikasi dalam tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja imigran Indonesia. Merupakan sebuah momentum untuk dapat saling berkomunikasi, berkoordinasi, dalam rangka pelaksanaan tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja imigran Indonesia yang lebih baik lagi di Kabupaten Banjar di masa yang akan datang,” ucap Ikhwansyah.

Ikhwansyah menambahkan, sosialisasi ini sangatlah penting, mengingat bahwa sektor ketenagakerjaan dan kegiatan terkait hajat hidup orang banyak sesuai UUD 1945 pasal 27 ayat 2, yang berbunyi setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

“Sosialisasi ini sendiri dapat memberikan masukan-masukan kepada peserta yang umumnya dari desa-desa di Kabupaten Banjar, agar materi yang disampaikan disebarluaskan di daerahnya masing-masing, terutama calon Pekerja Migran Indonesia tidak lagi berniat untuk bekerja di luar negeri secara non-prosedural,” tutup Ikhwansyah. (HUMASBANJAR-MRF/RDM/RH)

BANJAR – Penerimaan pajak kendaraan bermotor, pada program kebijakan relaksasi 50 persen 21.21 BAUNTUNG Pemprov Kalsel untuk wilayah UPPD Samsat Martapura sudah mencapai Rp2 milyar lebih. Hal ini diungkapkan, Kepala UPPD Samsat Martapura Zulkifli, kepada Abdi Persada FM, Jum’at (10/12).

Disampaikan Zulkifli,  penerimaan relaksasi pajak kendaraan bermotor sebesar 50 persen, di Kabupaten Banjar yang dilaksanakan mulai 21 Oktober – 21 November, mencapai 2 Milyar lebih. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi penyumbang terbesar dengan jumlah dua koma sembilan milyar rupiah.

“Program 21.21 BAUNTUNG pada bulan Oktober hingga November untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sudah mencapai lebih dari 140 Juta. Dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp2,09 milyar,” ungkap Zulkifli

Zulkifli menambahkan, banyaknya capaian  pendapatan pada relaksasi pajak 21.21 BAUNTUNG ini, juga dikarenakan adanya pembayaran pajak kendaraan Dinas yang pihaknya terima.

“Yang kami dapat dari kendaraan Dinas, pendapatannya sebesar lebih dari Rp31 Juta. Jadi total keseluruhan dari tanggal 21 Oktober hingga 21 November pendapatan di UPPD Samsat Martapura sebesar lebih dari Rp2 Milyar,” ungkap Zulkifli.

Ditambahkan Zulkifli, pendapatan relaksasasi PKB pada Program 21.21 Bauntung, terbilang lebih sedikit dibandingkan pendapatan relaksasi PKB pada Program 9.9 yang diadakan sebelumnya, hal ini dikarenakan menurunnya jumlah pelanggan wajib pajak dikarenakan masih banyak pelanggan wajib pajak di Kabupaten Banjar, yang kesusahan ekonomi akibat pandemi COVID-19. (MRF/RDM/RH)

BANJAR – Pendapatan Pajak Air Permukaan (PAP) di Kabupaten Banjar hingga bulan November ini, mencapai Rp1,5 Milyar. Pencapaian ini masih terbilang sedikit dikarenakan target yang diberikan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalsel untuk Target PAP sebesar Rp2,5 Milyar.

Pada Jum’at (10/12), Kepala UPPD Samsat Martapura Zulkifli kepada Abdi Persada FM menyampaikan, total keseluruhan penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) di UPPD Samsat Martapura hingga November 2021 ini sudah mencapai sekitar Rp1,5 Milyar atau sebesar 59,6 persen. Sedikitnya persentase pendapatan PAP di Kabuten Banjar ini, dikarenakan adanya perubahan target murni dari Rp1,3 milyar menjadi Rp2,5 milyar.

“Apabila tidak ada perubahan target yang ditetapkan Badan Keuangan daerah (Bakeuda) Provinsi Kalsel, maka persentase capaian PAP UPPD Samsat Martapura, sudah mencapai 100 persen lebih,” ungkap Zulkifli.

Zulkifli menambahkan, untuk meningkatkan pencapaian pendapatan PAP di Kabupaten ini, pihaknya  terus melaksanakan program jemput bola, yang artinya petugas UPPD Samsat Martapura akan mendatangi perusahaan-Perusahaan dan rumah makan diwilayah ini, untuk mengimbau agar mereka dapat membayar PAP.

“Program jemput bola sudah kami laksanakan sejak diberlakukannya pembayaran PAP di daerah ini, adapun perusahaan-perusahaan yang diwajibkan membayar PAP, yakni perusahaan yang memanfaatkan air permukaan untuk usaha mereka,” lanjut Zulkifli.

Ditambahkan Zulkifli, diwilayah Kabupaten Banjar terdapat perusahaan-perusahaan besar yang menjadi penyumbang Pajak Air Permukaan (PAP) untuk Provinsi Kalsel, yakni PT PLN  dari PLTA waduk Riam Kanan, PDAM Intan Banjar, Perusahaan tambang batubara, serta rumah makan dan lesehan seperti yang ada di Bincau, dan dari usaha pertanian – perkebunan. (MRF/RDM/RH)

BANJAR – Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (KDPSDM) Kabupaten Banjar, Rakhmat Dhany yang didampingi Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan Gusti Muhammad Chandra Suryana, menyerahkan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada sejumlah PNS, dengan masa kerja 30, 20 dan 10 tahun, di Aula Wisma Sultan Sulaiman, Kamis (2/11).

Penghargaan Satyalancana Karya Satya (SLKS) tersebut diberikan oleh pemerintah pusat kepada PNS  atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun lebih.

Selain mengucapkan selamat kepada penerima penghargaan, Kepala BKDPSDM Banjar Rahkmat Dhany juga berharap, agar penghargaan yang diterima  dapat menjadi motivasi bagi para PNS untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya.

“Sehingga tercipta PNS professional yang mampu memberikan pelayanan secara maksimal terhadap masyarakat,” ucap Rakhmar Dhany

Rakhmat Dany menambahkan, dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS, yang menekankan pada larangan dan kewajiban. Munculnya regulasi terbaru itu, ASN tidak bisa lagi seenaknya dalam bekerja. Ketidakhadiran tanpa keterangan akan diakumulasikan dalam periode waktu tertentu, yang akan berimbas pada penjatuhan hukuman disiplin, mulai dari teguran, pemotongan tunjangan kinerja, penurunan jabatan hingga pemberhentian.

“Penghargaan SLKS ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 34/ TK/ Tahun 2021 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya,” tutup Rakhmat.

Untuk diketahui, adapun nama-nama PNS calon penerima  penghargaan di Lingkungan Pemkab Banjar yang terbit dan memenuhi syarat sebanyak 419 (Empat Ratus Sembilan Belas). Satyalancana Karya  Satyamasa kerja 30 tahun 71 orang, 20 tahun 37 orang dan  10 tahun 311 orang. (HUMASBANJAR/MRF/RDM/RH)

BANJAR – Menjelang perayaan natal dan tahun baru (Nataru) pada Desember ini, membuat harga bahan-bahan pokok mengalami kenaikan, sehingga untuk meringankan beban masyarakat Kabupaten Banjar dalam membeli bahan-bahan pokok, Pemerintah setempat menggelar pasar murah di empat titik lokasi.

Pasar murah di 1 lokasi yang bertempat di Kecamatan Astambul Kab Banjar merupakan hasil kerjasama Pemkab Banjar bersama Pemprov Kalsel, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Banjar bersama Dinas Perdagangan (Disdag) Kab Banjar yang diselenggarakan pada Jum’at (3/12).

Kepada Abdi Persada FM, Kabid Perdagangan Disperindag Banjar Jimmy menyampaikan, untuk membantu masyarakat Kab Banjar menjelang perayaan natal dan tahun baru (Nataru) pada bulan ini (Desember) pihaknya telah menggelar kegiatan pasar murah sebanyak 4 kali, di kecamatan-kecamatan yang berbeda, pelaksanaan pasar murah juga disertai dengan protokol-protokol kesehatan COVID-19 yang ketat, sehingga penularan pandemi pada pelaksanaan pasar murah diharapkan tidak terjadi.

“Alhamdulillah kita sudah melaksanakan di 3 lokus di Kecamatan Aranio, Kecamatan Simpang Empat, dan Kecamatan Tatah Makmur, lokus yang ke 4 kami berkerjasama bersama Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel yang terlaksana di Kecamatan Astambul,” ucap Jimmy.

Saat ditanya apakah Pemkab Banjar akan kembali mengadakan lokus pasar murah di bulan Desember ini, Jimmy menyampaikan bahwa dengan waktu yang semakin sempit menjelang Nataru, maka pasar murah yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel menjadi pasar murah terakhir yang diadakan di Kabupaten ini.

“Karena waktu yang semakin sempit, kemungkinan pasar murah di Kecamatan Astambul menjadi yang terakhir diadakan,” tutup Jimmy. (MRF/RDM/RH)

BANJAR – Mewakili seluruh Guru di Kabupaten Banjar, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Banjar Zainal Arifin mengharapkan, ada kenaikan insentif guru atau tunjangan daerah untuk guru di kabupaten Banjar, hal ini dikarenakan tunjangan guru di Kab Banjar dinilai sangat sedikit dibanding Tunjangan Guru di Kabupaten-Kota lain. Hal ini disampaikannya usai menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke 76) dan Hari Guru Nasional di Stadion Demang Lehman, Kamis (25/11) kemarin.

Diungkapkan Zainal, Saat ini tunjangan guru di Banjar memang di bawah dari Kabupaten lain, sehingga besar harapan adanya kenaikan untuk tahun ini yang dapat direalisasikan, karena saat ini para guru di Kab Banjar hanya menerima tunjangan daerah kurang lebih Rp400.000.

“Kenaikan tunjangan guru di kabupaten Banjar terjadi terakhir kali pada tahun 2019 lalu sebesar 20 ribu rupiah. Ini pun terjadi setelah sebelumnya tidak pernah mengalami kenaikan selama lebih 15 tahun,” ucap Zainal.

Zainal menambahkan, di Kabupaten Banjar sendiri, semua jenjang guru mendapatkan tunjangan sama rata sebesar Rp400.000. Tentu, menurutnya berbeda jika dibandingkan daerah lain yang memiliki perbedaan nominal disetiap jenjangnya.

“Kami sudah menyampaikan ke Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, dan meminta agar tunjangan guru disamakan dengan tenaga kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan. Karena disitu (Dinas Kesehatan) nama jabatan dan kelas jabatan sama, tapi tunjangannya beda, jadi kami (guru) minta disamakan,” tutup Zainal.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Banjar Saidi Mansyur menyampaikan, pihaknya sangat ingin sekali mengangkat kesejahteraan guru dengan menaikkan tunjangannya. Namun, rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima dan pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat akibat pandemi COVID-19, menjadi faktor penyebab kenaikan tunjangan guru masih tak kunjung terealisasi.

“Insya Allah tahun depan mudah-mudahan terealisasikan apabila tidak terdapat pemotongan anggaran, pandemi juga mudah-mudahan selesai dan kita bisa fokus dan anggaran juga kembali normal seperti semula, sehingga apapun yang menjadi keresahan maupun hajat para guru ini bisa kita realisasikan,” tutup Saidi Mansyur. (MRF/RDM/RH)

BANJAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar menggelar Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke 76 dan Hari Guru Nasional tahun 2021. Peringatan ini dilaksanakan di Stadion Demang Lehman Martapura pada Kamis (25/11) dan dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Banjar Saidi Mansyur, Wakil Bupati Kabupaten Banjar Said Idrus Al-Habsyie.

Saat membacakan sambutan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim, Bupati Kab Banjar Saidi mansyur menyampaikan, tahun lalu adalah tahun yang penuh ujian dengan adanya pandemi COVID-19. Semua Guru dari Sabang sampai Merauke terpukul secara ekonomi. Mau tidak mau guru harus mendatangi siswa dari rumah ke rumah agar siswa tidak ketinggalan pelajaran, mempelajari teknologi yang belum pernah dikenal, menyederhanakan kurikulum, guru menangis melihat siswa semakin bosan, kesepian dan kehilangan disiplin, tekanan psikoligis karena belajar jarak jauh dan banyak guru yang mengalami tekanan ekonomi untuk memperjuangkan keluarga mereka agar bisa makan.  

“Pandemi ini tidak memadamkan semangat para guru tapi justru menyalakan obor perubahan. Guru-guru se Indonesia menginginkan kesempatan yang adil untuk mencapai kesejahteraan yang manusiawi, menginginkan akses dan pelatihan, yang relevan dan praktis, kurikulum yang sederhana, dan bisa mengakomodasi kemampuan dan bakat setiap siswa yang berbeda beda. Guru se Indonesia ingin kemerdekaan untuk berinovasi tanpa dijajah oleh keseragaman. Merdeka belajar yang dicetus sudah berubah dari sebuah kebijakan menjadi suatu gerakan,” ucap Saidi Mansyur.

Dihadapan ribuan guru, Saidi mengatakan, pada Peringatan HUT PGRI dan Hari Guru Nasional tahun ini, dilaksanakan dengan prioritas utama bagaimana PGRI dapat berperan agar anak-anak memperoleh layanan pendidkan dengan baik disaat pandemi COVID-19.

“Mengenai tunjangan guru agar dinaikan, karena tidak ada kenaikan sejak sepuluh tahun lebih, kami akan meminta dukungan dengan Komisi IV DPRD Banjar agar kenaikan tunjangan bisa dilaksanakan dan dibahas untuk tahun 2022 mendatang,” lanjut Saidi Mansyur.

Saidi Mansyur menambahkan, Penganggaran tunjangan kenaikan tidak bisa langsung dilakukan, dikarenakan perlu dibahas bersama, dan pihaknya berjanji dan berupaya akan membahas ditahun depan dengan harapan hajat para guru bisa diberikan kemudahan.

“Jumlah guru di Kabupaten banjar sekitar 5.000 an, ini perlu mekanisme dan kesepakatan bersama, sekaligus pelaksanaan visi misi, salah satunya peningkatan kesejahteraan para guru,” tutup Saidi Mansyur.

Untuk diketahui, Pada Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke 76 dan Hari Guru Nasional tahun 2021 kali ini, juga diserahkan bantuan kepada tenaga pendidik serta penyerahan penghargaan atas rangkaian perlombaan yang digelar kepada para pemenang, antara lain webinar dan workshop virtual, MTQ, pembuatan video pembelajaran, film pendek spirit guru dimasa pandemi, pembelajaran seni, kaligrafi dan pemasangan umbul-umbul, spanduk dan poster. (MRF/RDM/RH)