Kategori: Banjar

BANJAR – Pemerintah desa hingga instansi kelurahan diminta untuk bersinergi membantu masyarakat dalam melengkapi segala bentuk administrasi dokumen kependudukan termasuk akta kematian.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Banjar, Azwar, mengatakan, selain merealisasikan cakupan sejumlah pelayanan seperti Kartu Indentitas Anak (KIA), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran (AK) dan Kartu Keluarga (KK) sesuai tuntutan nasional akta kematian menjadi skala prioritas.

“Memang kami juga dituntut mendata warga yang sudah meninggal dunia. Karena kalau tidak dibuatkan maka tentu dinyatakan masih hidup,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, di ruang kerjanya, Jumat (7/1) siang.

Pentingnya akta kematian, lanjut Azwar, ketika penyelenggaraan pemilu, langkah tersebut merupakan upaya dalam mencegah terjadinya kecurangan dan bahkan manipulasi data sebagai pemilih.

“Laporkan saja, data yang statusnya masih hidup langsung kami dihapus dan diganti dengan akta kematian yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Banjar tadi,” ungkapnya.

Selain berguna mengetahui jumlah angka kependudukan, dirinya memaparkan, akta kematian ternyata berperan penting sebagai syarat administrasi penerima manfaat bantuan sosial pemerintah.

“Jadi kami menghimbau kepada warga hingga Ketua RT untuk bisa melaporkan peristiwa kependudukan yang terjadi ditempatnya,” paparnya.

Sebagai bagian Pemkab Banjar tentu peran dan keaktifan laporan dari pegawai kelurahan hingga aparat desa sangat diperlukan jika mendapati warga yang meninggal dunia. Sehingga, Disdukcapil tinggal membuatkan akta kematian.

“Tak hanya pembakal serta lurah saja yang aktif mensosialisasikan hal ini, peran masyarakat pun juga dibutuhkan dalam melakukan pelaporan untuk bisa mendapatkan akta kematian,” tuturnya.

Sebagai bentuk kemudahan melaporkan peristiwa itu, masyarakat di Kabupaten Banjar kini dapat memanfaatkan sejumlah pelayanan yang telah disediakan.

“Kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar kini sudah memiliki dua UPT yakni satunya di Mataraman dan satunya lagi di Kecamatan Gambut, jadi, silahkan dimaksimalkan. Terlebih, sudah ada mobil keliling dan program jemput bola sebagai optimalisasi program di instansi,” tuntasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJAR – Mengikuti arahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknplogi (Kemendikbudriset), SMA Negeri 3 Martapura telah melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 Persen. Agar tidak terjadi klaster/ penyebaran pandemi COVID-19 di SMA Negeri 3 Martapura pada pelaksanaan PTM 100 persen ini, maka para peserta didik pun, yang dulunya satu ruangan dibagi menjadi dua ruangan.

Hal ini disampaikan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Martapura Umi Masfi’ah, kepada Abdi Persada FM pada jum’at (7/1).

Umi Masfiah menyampaikan, dalam pelaksanaan PTM 100 Persen yang pihaknya laksanakan sejak Senin (3/1), untuk menghindari terjadinya klaster pandemi COVID-19 di wilayah sekolah pihaknya membagi para peserta didik yang dulunya satu ruangan menjadi dua ruangan. sehingga penerapan physical distancing (menjaga jarak) dapat optimal dilakukan pada pelaksanaan PTM 100 persen.

“Dengan jumlah murid disetiap kelas yang tidak terlalu banyak kecuali Kelas XI (11) yang ada 2 kelas dan terbilang penuh, sehingga kami menggunakan pola memecah dua ruangan untuk kelas XI yang dulunya dua ruangan menjadi empat ruangan, sehingga hanya setengah murid kelas XI yang menempati kelas masing-masing,” ungkap Masfi’ah.

Umi Masfi’ah menambahkan, selain kelas XI yang dipecah menjadi dua ruangan, semua murid kelas X (10) masih menggunakan ruangan yang sama dan tidak dilakukan pemecahan, hal ini dikarenakan setiap ruangan kelas X hanya diisi sebanyak 36 murid.

“Munculnya ide untuk membagi ruangan para peserta didik menjadi dua ruangan dikarenakan adanya ruangan baru di SMA Negeri 3 Martapura, yang sudah bisa dioperasikan dan baru saja diresmikan oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor pada Rabu (29/12) tahun 2021 lalu,” lanjut Masfi’ah.

Umi Masfi’ah menambahkan, pelaksanaan PTM 100 persen di SMA Negeri 3 Martapura juga dibarengi dengan capaian persentase vaksinasi COVID – 19 yang tinggi di sekolah ini. Semua peserta didik (murid) dan para tenaga pendidik disekolah ini sudah melakukan vaksinasi sehingga persentase vaksinasi COVID-19 di SMA Negeri 3 Martapura pun mencapai 100 Persen.

“Para peserta didik dii SMA Negeri 3 Martapura berjumlah sebanyak 171 orang dan ratusan murid tersebut semuanya sudah melaksanakan vaksinasi COVID-19. Selain para murid, puluhan tenaga pendidik di SMA Negeri 3 Pun juga sudah melaksanakan vaksinasi sehingga capaian vaksinasi di sekolah ini dapat mencapai 100 persen,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)

BANJAR – Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, kini sudah memiliki layanan administrasi kependudukan. Lokasi yang tak jauh dari kantor kecamatan dan kelurahan itu berhasil dioptimalkan Pemkab Banjar.

Kepala UPT Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Gambut, Faisal Wardhana, mengungkapkan, hadirnya kantor layanan ini tentu sangat memudahkan warganya yang jauh dari pusat kota untuk bisa mendapatkan kartu identitas kependudukan.

“Tentu ini sangat membantu sekali, bahkan, yang katanya jauh dari ibu kota kabupaten sudah bisa mengurus administrasinya tanpa harus ke kantor induk di Martapura,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Kamis (6/1).

Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPT) yang dibentuk langsung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) itu memiliki kewenangan wilayah di enam kecamatan di Kabupaten Banjar.

“Lingkup ini tak hanya diprioritaskan bagi warga Gambut saja. Melainkan, lima kecamatan lainnya seperti Aluh-aluh, Tatah Makmur, Kertak Hanyar, Sungai Tabuk dan Sungai Lulut juga kami layani dalam penyelesaian adminduk ini,” jelasnya lagi.

Meski sempat terjadi pembatasan jam operasional akibat tingginya penyebaran COVID-19 pada awal dibukanya layanan ini. Tak berselang lama, seiring juga melandainya wabah tersebut akhirnya kantor bekas pelaksana penerimaan pajak milik Bapenda Kabupaten Banjar itu pun kembali berjalan normal.

“Layanan disini tergolong masih baru dan sudah berjalan tiga bulan, terhitung sejak Oktober 2021 kemarin. Sekarang layanan UPTD Dukcapil Gambut telah beroperasi sesuai dengan jam operasionalnya yakni dari Senin hingga Jumat 08.00 – 16.00 WITA. Sedangkan Jumat 08.00 – 11.00 WITA,” ungkapnya.

Layanan yang dilaksanakan itu, tutur Faisal, mendapat respon yang cukup positif dari berbagai warga yang sebelumnya pernah mengurus administrasi kependudukan.

“Banyak, bahkan, ada warga dari Aluh-aluh yang datang mengurus data kependudukan,” tuntasnya.

Untuk diketahui, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Banjar selain mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kecamatan Gambut, pihaknya juga mempunyai instansi yang sama di Kecamatan Mataraman. (RHS/RDM/RH)

BANJAR – Dirut PD Pasar Bauntung Batuah (PBB), Rusdiansyah, mengaku telah mempunyai langkah strategis dalam menyikapi perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Umum Daerah.

“Dalam hal ini kami telah menyusun sebuah rencana yang nantinya setelah perubahan badan hukum baru terbentuk,” ujarnya usai menghadiri Rapat Paripurna terkait Penyampaian Raperda Inisiatif Pesantren dan Pendidikan Agama serta pendapat akhir fraksi DPRD Kabupaten Banjar tentang Raperda Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Bauntung Batuah, Selasa (4/1) siang.

Meski mendapat banyak atensi khusus dari sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Banjar. Namun, pihaknya akan tetap berusaha dan mendukung agar sesuai dengan visi dan misi yang dibawa kepala daerah.

“Untuk rencana penyusunan strategi kami ya memang dalam hal ini sifatnya nanti akan diklasifikasinya dulu dan bagian mana yang harus menjadi utama dilaksanakan. Tentu, ini sebagai bentuk dukungan kepada Bupati Banjar,” paparnya.

Menurutnya, pendapat yang dilontarkan oleh sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Banjar merupakan masukan positif dalam kemajuan dan perkembangan perusahaan daerah yang dipimpinnya kelak.

“Apapun yang menjadi masukkan bagi kami ini suatu motivasi, saran dan masukkan yang baik selaku pengelola pasar tradisional. Mudah-mudahan kalau pun nantinya secara bertahap akan direalisasikan apa yang menjadi tujuan bersama sebagai pasar dengan konsep agamis sekaligus menjadi kawasan wisata yang bersih, indah dan nyaman bagi para pengujung yang datang berbelanja,” tuturnya lagi.

Tentu, ia juga menyampaikan, salah satu strategi atau program tepat di era digitalisasi perlu adanya inovasi elektronik dalam seni berbelanja meski dilingkup pasar tradisional.

“Aplikasi berbelanja elektronik yang ada di tahun 2021 akan terus kami kembangkan. Sehingga, mampu menjadi sistem pemberlakuan yang dapat digunakan sebagai transaksi pembayaran di tempat tersebut,” tuntasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJAR – Untuk mendukung Program Pemerintah Pusat dalam capaian persentase vaksinasi sebesar 70 Persen di Akhir tahun, UPPD Samsat Martapura menggelar vaksinasi massal di halaman Kantor UPPD Samsat Martapura, vaksinasi ini dimulai sejak Kamis (23/12) hingga Jum’at (31/12) mendatang. Para wajib pajak (Pembayar pajak) yang berdatang ke Kantor UPPD Samsat Martapura pun, diarahkan untuk bervaksin, baik vaksin dosis pertama maupun kedua.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala UPPD Samsat Martapura Zulkfli menyampaikan, penyelenggaraan vaksinasi massal ini merupakan kerjasama pihaknya bersama Polres Banjar, Kantor Jasa Raharja, dan Badan keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalsel untuk meningkatkan capaian persentase vaksinasi di wilayah Kabupaten Banjar.

“Bagi masyarakat yang ingin bervaksin, diharapkan agar segera mendatangi kantor UPPD Samsat Martapura. Dengan diadakannya vaksinasi massal di UPPD Samsat Martapura ini, maka akan dapat meningkatkan capaian persentase vaksinasi di Kabupaten Banjar yang pada akhir tahun minimal 70 persen,” ungkap Zulkifli, Kamis (23/12).

Zulkifli menambahkan, terdapat berbagai hadiah menarik bagi masyarakat yang akan bervaksin di UPPD Samsat Martapura. Salah satunya bingkisan yang akan diterima peserta vaksin dari Tim Pembina Samsat usai melaksanakan vaksinasi, serta undian Umroh gratis dari Polres Banjar dan Pemerintah Kabupaten Banjar yang akan diundi pada akhir tahun nanti.

“Dengan adanya bingkisan yang disiapkan tim pembina Samsat, maka diharapkan dapat menarik minat masyaralkat untuk mengikuti vaksinasi massal di UPPD Samsat Martapura,” tutup Zulkifli. (MRF/RDM/APR)

Banjar – Bertempat di terminal tipe A Gambut Barakat, Kementerian Perhubungan meluncurkan program angkutan umum buy the service (BTS) trans Banjarbakula pada Rabu (22/12). Peluncuran perdana program Teman Bus Buy The Service (BTS) ini, dilakukan langsung Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yang didampingi  Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Suharto, Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda, serta disaksikan perwakilan Bupati-Walikota di Kawasan Banjarbakula, dan jajaran Kementerian Perhubungan.

Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Suharto mengatakan, dengan adanya BTS di Banjarbakula, maka diharapkan dapat mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas serta kualitas udara di Banua ini menjadi lebih baik. Sehingga diharapkan dukungan masyarakat serta Kabupaten-Kota untuk memaksimalkan pemanfaatan angkutan umum.

“Pelayanan angkutan umum ini sangat penting dan berarti di wilayah Banjarbakula yang merupakan pelayanan pengoperasian yang kedua untuk wilayah Indonesia Timur setelah Makassar,” ungkap Suharto.

Suharto menambahkan, launching BTS ini merupakan bentuk komitmen awal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, untuk memberikan pelayanan angkutan umum yang maksimal kepada masyarakat, khususnya kawasan Banjarbakula.

Sementara itu, Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak, yang telah mewujudkan pelayanan untuk masyarakat berupa alat transportasi darat bus Banjarbakula.

“Mudah-mudahan sinergitas ini akan semakin bertambah, sehingga lebih memberikan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat Kalimantan Selatan,” tutup Paman Birin. (MRF/RIW/APR)

BANJAR – Masyarakat Kabupaten Banjar diharapkan agar tidak panik saat terjadi bencana banjir di wilayahnya, kaji cepat banjir sangat bermanfaat untuk memetakan kerusakan lingkungan di suatu wilayah, termasuk lahan kritis mana yang perlu direboisasi atau diberi perlakuan yang berbeda. 

Hal ini diungkapkan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab Banjar Mursal, saat membuka secara resmi Rakoor Antisipasi dan Pengendalian Dampak Banjir, di  salah satu hotel berbintang di Kecamatan Gambut, Rabu ( 15/12).

Disampaiman Mursal,intensitas hujan saat ini sudah meningkat, dan diharapkan  durasi hujan kedepan tidak terlalu lama,  karena jika durasi hujan cukup lama maka akan rawan berakibat banjir. Dan kepada masyarakat jika terjadi banjir diharapkan agar tidak panik, jika terjadi banjir maka masyarakat diharapkan mengamankan barang berharga mereka seperti dokumen di tempat yang tinggi dan aman.

“Kaji cepat banjir sangat bermanfaat untuk memetakan kerusakan lingkungan di suatu wilayah, termasuk lahan kritis mana yang perlu direboisasi atau diberi perlakuan yang berbeda. Misalnya dengan merubah kawasan kebun sayur menjadi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk tanaman keras seperti kopi yang dampaknya cukup baik, karena mampu mengikat tanah sehingga bisa berfungsi sebagai pengendali banjir alami,” ungkap Mursal.

Ditambahkan Mursal, Diperlukan stakeholder yang memahami pentingnya perubahan iklim secara komprehensif terkait cuaca dampak dari bencana hidrometereologi pada kehidupan masyarakat di Kabupaten Banjar.

“Periode La Nina (musim dingin) yang dimulai sejak awal November hingga akhir Februari 2022 sesuai dengan prediksi IKLIM dari Sistem Informasi LIHAI (Layanan Informasi Handal untuk manajemen Lingkungan) DLH Kabupaten Banjar,” tutup Mursal. (HUMASBANJAR-MRF/RDM/RH)

BANJAR – Permasalahan tingkat kebocoran air dan belum meratanya keberadaan jaringan sarana dan prasarana air bersih, membuat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Intan Banjar selalu berupaya melakukan pembenahan-pembenahan berdasarkan skala prioritas penanganan terutama pada kegiatan pengembangan unit distribusi dan unit pelayanan dengan pemanfaatan idle capacity.

Bertempat di Perumahan Guru Kecamatan Gambut, Pemerintah Kabupaten Banjar melaksanakan peresmian Booster Pump Gambut, Rabu (15/12). Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati Banjar Saidi Mansyur, didampingi Wakil Bupati Kab Banjar Said Idrus Al-Habsyie,  Direktur Utama PDAM Intan Banjar, Syaiful Anwar, serta sejumlah Pejabat SKPD Lingkup Banjar.

Dalam sambutannya Bupati Banjar Saidi Mansyur menjelaskan, pertumbuhan pelanggan dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan. Tahun 2021 ini jumlah pelanggan 100.088 Sambungan Langganan (SL) dibanding dengan tahun 2020 dengan pelanggan sebanyak +96.076 SL, maka PDAM Intan Banjar diharapkan akan terus meningkatkan kemampuan pelayanannya dari waktu ke waktu, mengikuti pertumbuhan penduduk dan kenaikan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Banjar.

“Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Banjar mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan Walikota Banjarbaru selaku pemilik atau sebagai penyerta modal PDAM Intan Banjar. Semoga kerjasama yang kita telah jalin ini dapat bermanfaat dalam melangkah kedepan,” ucap Saidi.

Saisi menambahkan, Pemerintah Kabupaten Banjar akan terus mendukung PDAM Intan Banjar dalam meningkatkan mutu dan pelayanannya kepada Masyarakat.

“Insya Allah dengan niat tulus seluruh masyarakat dan juga pemerintah akan selalu mendukung PDAM Intan Banjar dalam meningkatkan mutu pelayanannya,” tutupnya. (HUMASBANJAR-MRF/RDM/RH)

BANJAR – Sosialisasi Migrasi Aman Perlindungan Pekerja Migran dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar di Aula Barakat Kantor Setda Banjar, Rabu (15/12). Sosialisasi ini bertujuan sebagai wadah komunikasi dalam tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja imigran dalam rangka pelaksanaan tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja imigran yang lebih baik lagi di Kabupaten Banjar di masa yang akan datang.

Saat membuka sosialisasi, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Banjar Ikhwansyah menyampaikan, dengan digelarnya sosialisasi migrasi aman perlindungan pekerja migran ini, maka diharapkan dapat membangun keselarasan dan kesefahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia.

“Sosialisasi ini sebagai wadah komunikasi dalam tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja imigran Indonesia. Merupakan sebuah momentum untuk dapat saling berkomunikasi, berkoordinasi, dalam rangka pelaksanaan tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja imigran Indonesia yang lebih baik lagi di Kabupaten Banjar di masa yang akan datang,” ucap Ikhwansyah.

Ikhwansyah menambahkan, sosialisasi ini sangatlah penting, mengingat bahwa sektor ketenagakerjaan dan kegiatan terkait hajat hidup orang banyak sesuai UUD 1945 pasal 27 ayat 2, yang berbunyi setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

“Sosialisasi ini sendiri dapat memberikan masukan-masukan kepada peserta yang umumnya dari desa-desa di Kabupaten Banjar, agar materi yang disampaikan disebarluaskan di daerahnya masing-masing, terutama calon Pekerja Migran Indonesia tidak lagi berniat untuk bekerja di luar negeri secara non-prosedural,” tutup Ikhwansyah. (HUMASBANJAR-MRF/RDM/RH)