Penulis: admin 1

BANJARBARU – Rumah subsidi pemerintah kini sudah bisa dimiliki ASN dan Non ASN tanpa harus membayar uang muka (DP). Bunga yang diberikan flat 5 persen. Begitu pula, jangka waktu angsurannya (tenor) bisa dilakukan hingga 30 tahun.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan hal ini tentu merupakan kesempatan baik dan menguntungkan bagi mereka yang hingga kini belum memiliki tempat tinggal.

“Dengan ini Pemprov Kalsel terus berupaya agar pemenuhan terhadap perumahan baik dari berbagai konsep dan model. Mengingat, rumah yang layak menjadi hak setiap masyarakat,” ujarnya usai membuka resmi kegiatan sosialisasi peminatan pembangunan perumahan bagi ASN dan Non ASN di Provinsi Kalsel, Kamis (23/2).

Roy juga mengapresiasi langkah yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Kalsel dalam memenuhi kebutuhan mereka yang selama ini menjadi harapan besar mereka khususnya Non ASN.

“Ini juga tidak lepas dari BP Tapera dan para pengembang dalam membantu program perumahan rakyat bagi ASN dan Non ASN,” ucapnya.

Seiring pertumbuhan penduduk yang mencapai 700 – 800 setiap tahunnya tentu kebutuhan perumahan juga menjadi prioritas masyarakat. Apalagi ini ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasil Rendah (MBR).

“Apalagi penambahan orang dari luar dan dalam juga menjadi perkirakan setiap tahunnya meningkat. Diketahui saat ini backlog kepemilikan rumah juga mencapai 12,75 juta dari data Susenas. Kalsel sendiri untuk backlognya sebanyak 29.503 unit hal ini disebabkan ketidaksesuaian sisi penawaran dan permintaan rumah,” papar mantan Kadis PUPR Provinsi Kalsel ini.

Namun, Roy menegaskan, agar pengembang penyedia perumahan juga tidak asal-asalan dalam membangun rumah bersubsidi tersebut.

“Harus sesuai spesifikasi dan standar dari Kementerian PUPR baik bahan atau pun tata pembangunannya. Terpenting pengembangnya harus yang profesional,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Provinsi Kalsel, Mursyidah Aminy, mengungkapkan, dengan hadirnya program tersebut dapat membantu pengurangan backlog perumahan sesuai dengan arahan pemerintah pusat.

“Kalau target akan kita bangun sebanyak-banyaknya agar mampu mencapai harapan baik masyarakat dan pemerintah,” tuturnya.

Harga rumah yang ditawarkan untuk ASN dan Non ASN, Amini membeberkan, hanya berkisar Rp164 juta yang bisa dicicil melalui Bank Kalsel.

“Ini masih harga tahun sebelumnya yang menyesuaikan aturan Kementerian PUPR RI,” tutupnya. (RHS/NRH/RH)

BANJARMASIN – Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri (Pepabri) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dikukuhkan dan dilantik oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pepabri, Jenderal TNI (Purnawirawan) Agum Gumelar.

Pengukuhan dan pelantikan tersebut dilaksanakan dalam acara Ramah Tamah Ketua Umum DPP Pepabri dengan tokoh-tokoh masyarakat Kalsel di gedung Mahligai Pancasila, pada Rabu (22/2) malam. Turut hadir diantaranya Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor, sejumlah pejabat SKPD lingkup Pemprov, pengurus FKPPI Kalsel serta tokoh-tokoh masyarakat.

Ketua Umum DPP Pepabri, Agum Gumelar meminta agar para pengurus Pepabri Kalsel yang baru untuk menerima jabatan ini sebagai bentuk kepercayaan dan kehormatan yang akan dijalankan dengan sebaik-baiknya.

“Mereka harus bertekad dalam hati bahwa akan berusaha untuk tidak mengecewakan kepercayaan ini,” katanya kepada wartawan.

Selain itu, Agum berharap agar Pepabri Kalsel dapat menjadi mitra pemerintah daerah dengan membantu dalam rangka mengenali dengan benar permasalahan masyarakat sehingga pemerintah dapat mencari solusi yang tepat dan bijak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Sementara, dalam sambutannya, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor mengharapkan dukungan, doa serta kontribusi Pepabri dalam pelaksanaan pembangunan di Kalsel. Mengingat, pengalaman, semangat dan kekompakan Pepabri sangat dibutuhkan dan diharapkan agar pemerintah dan Pepabri dapat bersama-sama meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang dimiliki, membina dan membangun kehidupan masyarakat yang aman, damai, aktif dan produktif.

“Dengan begitu, kita berharap akan terwujud Kalimantan Selatan yang maju, yakni Kalsel yang makmur, sejahtera dan berkelanjutan, sebagai gerbang ibukota negara”, jelasnya.

Untuk diketahui, dalam acara ramah tamah itu, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menerima anugerah sebagai anggota kehormatan Pepabri yang ditandai dengan penyerahan plakat dan kartu anggota oleh Ketum DPP Pepabri, Agum Gumelar kepada Orang Nomor Satu di Kalsel itu.

Sementara, Pengurus DPD Pepabri Kalsel Masa Bakti Tahun 2023-2043 yang terpilih hasil Musyawarah Daerah Tahun 2023 yang digelar di salah satu hotel di Banjarmasin, pada Rabu (22/2) siang, antara lain Kolonel Infantri (Purn) Nasib Alamsyah sebagai Ketua Pepabri Kalsel, Kapten (Purn) Odin Saepudin sebagai Sekretaris, Peltu (Purn) Djamhuri sebagai Bendahara. (NRH/RH)

BANJARMASIN – Tidak hanya sektor pertambangan, ternyata provinsi Kalimantan Selatan juga memiliki sektor andalan lain, yang dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Banua. Diantaranya adalah sektor perikanan dan pertanian. Dua sektor ini, ternyata menarik perhatian para pengusaha asal Jawa Tengah, yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Jawa Tengah. Untuk memuluskan niat mereka berinvestasi pada dua sektor ini, KADIN Jawa Tengah bahkan boyongan ke Kalimantan Selatan, sejak Rabu (22/2) hingga Jumat (24/2).

Keseriusan para pengusaha asal Jawa Tengah ini untuk berinvestasi pada sektor perikanan, diperlihatkan dengan peninjauan langsung ke Pelabuhan Perikanan Banjar Raya Banjarmasin, pada Rabu (22/2) malam. Kehadiran rombongan yang langsung dipimpin Ketua Umumnya, Hary Nuryanto Soediro ini, disambut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, Rusdi Hartono, dan juga Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Banjar Raya Banjarmasin, Akhmad Jaki. Turut mendampingi rombongan Jawa Tengah ini, adalah Ketua Umum KADIN Provinsi Kalsel, Shinta Laksmi Dewi, beserta jajaran pengurus provinsi dan kota Banjarmasin.

Usai melihat secara langsung kondisi lalu lintas ikan di Pelabuhan Perikanan Banjar Raya, kepada wartawan, Hary Nuryanto Soediro mengatakan, kehadiran mereka di Bumi Lambung Mangkurat ini, adalah untuk menjajaki kemungkinan investasi yang dapat dilakukan para anggotanya, serta menjalin kerjasama untuk memajukan pelaku UMKM.

“Kami sangat tertarik dengan sektor perikanan di Kalsel, terutama di Pelabuhan Perikanan ini, yang ternyata sebagian besar pasokan ikannya justru didatangkan dari Juwana, Pati, Jawa Tengah”, ujarnya.

Menanggapi hal ini, pada Kamis (23/2), ditandatanganilah MoU antara KADIN Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan, untuk kerjasama perdagangan serta pelatihan bagi pelaku UMKM. Termasuk juga soal kepastian investasi perikanan dan pertanian, yang dijanjikan pengusaha Jawa Tengah.

Ditemui wartawan usai Talkshow Business Matching KADIN Jateng- KADIN Kalsel disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Kamis (23/2), Ketua Umum KADIN Kalsel, Shinta Laksmi Dewi mengatakan, setidaknya ada dua investasi sektor perikanan yang ditawarkan pihak Jawa Tengah.

“Setelah kunjungan ke Pelabuhan Perikanan, para pengusaha ini memutuskan untuk berinvestasi cold storage dan pabrik es. Tujuannya untuk mendukung kelancaran lalu lintas ikan di pelabuhan Banjar Raya ini. Terutama untuk pabrik es, mereka mendengar sendiri penjelasan dari Kadis Perikanan, bahwa suplai es sangat kurang untuk satu kapal, dan hanya bisa digunakan untuk menyuplai kebutuhan boks ikan saja”, paparnya.

Sementara untuk cold storage, menurut Shinta Laksmi Dewi, potensinya cukup besar untuk dikembangkan di Pelabuhan Perikanan ini. Mengingat saat ini di lokasi pelabuhan, hanya terdapat satu cold storage, dengan kapasitas 300 ton.

Selain melakukan kunjungan ke lokasi strategis untuk berinvestasi dan menggelar diskusi bersama KADIN Kalimantan Selatan, rombongan KADIN Jawa Tengah ini juga tidak melewatkan kesempatan menikmati kuliner khas Kalsel. Diantaranya ketupat Kandangan, dan juga ikan bakar khas Banua. Menutup kunjungan mereka di Kalimantan Selatan, KADIN Jawa Tengah juga dijadwalkan melakukan wisata susur sungai menuju pasar terapung, pada Jumat (24/2), sebelum siangnya kembali bertolak ke kampung halaman mereka. (RIW/NRH/RH)

BANJARMASIN – Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali melakukan kerjasama dengan media untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Banua. Salah satunya, Polda Kalsel melakukan penandatanganan naskah kerjasama atau MoU bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Abdi Persada FM, serta delapan pimpinan media elektronik, yang ada di Kalsel.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Direktur LPPL Radio Abdi Persada FM, Ibnu Min Haji bersama Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Moch Rifai, di Polda Kalsel, Kamis (23/2).

Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Moch Rifai menjelaskan penandatanganan ini merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Polda Kalsel terhadap media yang ada di Kalsel.

“Polri tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dari reka rekan media serta begitu juga sebaliknya,” ucap Rifa’i.

Polda Kalsel, lanjutnya, terus melakukan peningkatan kerjasama dengan awak media tak terkecuali media elektronik, yakni televisi dan radio, yang rutin diperbaharui setiap dua tahun sekali.

“Dengan adanya kerjasama dengan media, maka kami akan lebih aktif lagi untuk membagikan pemberitaan kepada masyarakat,” jelasnya.

Sehingga, tambah Rifa’i, pemberitaan tentang himbauan kepada masyarakat dari kepolisian tidak kalah dengan pemberitaan lainnya, yang ada di media online serta lainnya.

Mengingat pemberitaan di media sosial saat ini rawan hoaks. Sehingga dengan begitu masyarakat akan bisa menyaring pemberitaan.

Sementara itu, Direktur LPPL Radio Abdi Persada FM, Ibnu Min Haji mengatakan tentunya kerjasama dengan Polda Kalsel ini, merupakan kerjasama yang terjalin baik antara Radio Abdi Persada FM dengan pihak Kepolisian tersebut.

“Kerjasama yang terjalin selama ini dalam bentuk program dialog atau talk show,” jelasnya.

Ibnu menjelaskan, pemberitaan yang disampaikan melalui LPPL Radio Abdi Persada FM merupakan bentuk pemberitaan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Seperti diketahui, Penandatanganan MoU Tahun 2023 ini mengambil tema, “Penyelenggaraan Penyiaran dalam rangka Pembentukan Opini Positif Masyarakat terkait keamanan dan Ketertiban Wilayah Kalimantan Selatan dalam Menghadapi Pemilu 2024, di Aula Rupatama Mapolda Kalsel, dilakukan oleh sembilan media elektronik, yakni tiga televisi dan enam radio. (SRI/NRH/RH)

BANJARBARU – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Selatan (Kalsel), Roy Rizali Anwar menyebutkan penyelesaian tapal batas Kalsel dan Kalteng tinggal menunggu putusan akhir. Penetapan kesepakatan ini secara resmi bakal termaktub di dalam Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Tinggal dilakukan survey ke lokasi, titik mana saja sesuai dengan kesepakatannya,” ujarnya, kepada wartawan, usai mengikuti rapat sinkronisasi dan penyepakatan subtansi revisi RTRW Provinsi Kalsel bersama kabupaten/kota di salah satu hotel di Kota Banjarbaru, Rabu (22/2) siang.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi telah berhasil menyelesaikan tapal batas Kalsel dan Kaltim yang terletak di Desa Sengayam, Kecamatan Pamukan, Kabupaten Kotabaru, dan Gunung Halat, Desa Lano, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong.

Selain berfokus pada penyelesaian tapal batas, lanjut Roy, saat ini, pihaknya masih melakukan singkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bersama kabupaten/kota seiring adanya sejumlah usulan juga dilakukan.

“Ini hasil asistensi dengan Kementerian ATR/BPN bersama dengan unsur lainya di beberapa waktu yang lalu. Jadi, dalam pertemuan itu, ada penyepakatan dan memastikan apakah pengusulan yang belum diakomodir dalam Undang-Undang (UU),” ucap mantan Kadis PUPR Provinsi Kalsel.

Dengan adanya Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi tentu dapat sejalan dengan program dari kabupaten/kota.

“Tentunya ini nantinya dapat searah dengan RTRW kabupaten/kota,” ungkapnya.

Terkait RTRW di Banjarbaru, Roy membeberkan, akan segera disinkronisasikan sesuai klarifikasi yang disampaikan pemerintah setempat.

“Tadi ada beberapa wilayah pertambangan. Kemudian ada beberapa hal lain yang kami minta secara teknis bisa diperjelas oleh SKPD terkait. Mudah-mudahan dapat diselesaikan dan bisa disepakati,” terangnya.

Dari aturan Menteri Agraria Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional, ayat (1) bahwa masa berlaku RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota yaitu 20 tahun sejak peraturan daerah tentang RTRW Provinsi diundangkan. Namun, untuk memastikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RTRW provinsi dan kabupaten/kota dapat ditinjau kembali sesuai ketentuan perundang-undangan. (RHS/NRH/RH)

BANJARMASIN – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima kunjungan dari SMA Plus Citra Madinatul Ilmi. Rombongan pelajar yang didampingi para guru tersebut disambut oleh Sekretaris DPRD Kalsel yang diwakili oleh Kepala Bagian Persidangan Hukum, AKD dan Layanan Aspirasi, Muhammad Andri Yuzhar dan Kepala Bagian Tata Usaha, Riduansyah, pada Selasa (21/02).

Kabag Persidangan, AKD dan Layanan Aspirasi, Muhammad Andri Yuzhar mengungkapkan dari sekian kunjungan yang pernah singgah ke “Rumah Banjar”, untuk se tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) ini adalah yang pertama. Andri juga mendoakan para siswa dan siswi SMA tersebut kelak di masa depan dapat mewakili masyarakat Banua sebagai Anggota Legislatif.

“Merasa bangga dan terharu karena ini kunjungan pertama ke DPRD Provinsi di tingkat SMA untuk melihat langsung, praktik dan dan room tour yang menjadi tempat rapat musyawarah mufakat untuk menghasilkan suatu kebijakan guna kemajuan di banua kita. Dan mudah – mudahan Generasi Penerus Banua ini salah satunya dapat menggantikan generasi pendahulunya dan mewakili masyarakat Banua duduk sebagai Anggota Dewan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Andri Yuzhar memaparkan secara singkat kepada para siswa dan guru pendamping mengenai beberapa hal. Salah satunya tugas pokok dan fungsi kerja di Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel tersebut. Menurutnya, DPRD mempunyai kesamaan fungsi dengan lembaga legislatif setingkat.

“Fungsi DPRD sama dengan fungsi lembaga legislatif lainnya yang berada di tingkat provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Salah satunya fungsi legislasi bersama pemerintah daerah membuat peraturan daerah. Kemudian fungsi anggaran DPRD membahasa dan menetapkan sebuah APBD,” jelasnya

Sementara itu, Guru Mata Pelajaran Sejarah Hasbullah berharap agar kunjungan ini menjadi bekal berharga bagi anak didiknya yang tampak sangat antusias ketika diajak berkeliling ke beberapa ruangan di “Rumah Banjar” tersebut.

“Pengalaman yang bisa menjadi pembelajaran siswa siswi SMA Plus CMI karena dari kunjungan ini mereka belajar banyak hal salah satunya apa tugas dan fungsi DPRD. Dan mereka juga diajak room tour ruang kerja Anggota DPRD dan lebih antusias lagi saat mereka melihat lihat ruang rapat paripurna”, terangnya. (NRH/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka mendukung kegiatan ekspor, Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar sosialisasi Penerbangan Kargo Internasional. Kegiatan yang bekerjasama dengan PT. Angkasa Pura Logistik diselenggarakan di Aula Lantai 1 kantor Disdag Kalsel, Jalan S. Parman.

Kepala Disdag Kalsel, Birhasani mengatakan, dalam pertumbuhan pembangunan ekonomi, salah satunya ditentukan oleh perdagangan Internasional.
Dengan demikian pihaknya melakukan sosialisasi, dalam kegiatan persiapan ekspor dari Banjarmasin langsung ke Negara Cina.

“Dengan dilakukan pengiriman barang secara langsung, berdampak lebih cepat sampai ke tempat tujuan, yaitu hanya dalam waktu 5 sampai dengan 6 jam, kemudian kondisi barang masih segar dan harga lebih baik,” katanya kepada sejumlah wartawan, usai kegiatan sosialisasi, Rabu (22/2).

Birhasani menjelaskan, meningkatnya kegiatan ekspor baik di daerah maupun di tingkat pusat, dalam rangka untuk mengimbangi terjadinya inflasi global di dunia, sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan perekonomian di Banua.

“Kalsel tercatat 10 besar daerah yang berkontribusi untuk ekspor nasional,” jelasnya.

Sementara itu, General Manager PT. Angkasa Pura Logistik, Muhammad Agung Hartono menyampaikan pihaknya saat ini siap memfasilitasi ekspor ini tidak hanya bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga pelaku besar. Hal itu dimaksudkan mengurangi beban biaya dalam penerbangan kargo Internasional, bahkan membuat produk akan diminati negara luar.

“Rencananya awal Maret 2023 ini akan dimulai penerbangan kargo Internasional, dalam satu minggu sebanyak tiga kali melakukan penerbangan ke Luar Negeri,” terangnya.

Kegiatan Sosialisasi Penerbangan Kargo Internasional yang dibuka secara resmi oleh Kepala Disdag Kalsel Birhasani, dihadiri antara lain Organisasi Perangkat Daerah, dan instansi terkait seperti, Balai Karantina Pertanian Kelas Satu Banjarmasin, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Banjarmasin, Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kalimantan Selatan, serta para Eksportir. (NHF/NRH/RH)