BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), memberikan anugerah kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota yang memiliki capaian terbaik sepanjang tahun 2023.
Foto bersama Kepala Disdukcapil Kalsel Zulkipli (dua kiri) bersama para pemenang Disdukcapil terbaik tahun 2023
Kepala Disdukcapil Kalsel, Zulkipli, mengatakan penganugerahan ini merupakan inisiasi dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. Pasalnya, segala pelayanan administrasi penduduk (adminduk), selama ini merupakan hasil jeri payah dari Disdukcapil Kabupaten/Kota.
“Karena memang selama ini yang bekerja langsung ke masyarakat kan Disdukcapil Kabupaten/Kota. Tidak cukup rasanya kalau kita hanya berterimakasih. Itu sebabnya Gubernur meminta kita untuk mengapresiasi mereka melalui kegiatan ini,” kata Zulkipli, usai kegiatan penganugerahan, di salah satu hotel di Kota Banjarbaru, Kamis (7/12).
Penganugerahan ini merupakan kali pertama digelar oleh Disdukcapil Kalsel. Sedikitnya ada 23 aspek yang menjadi penilaian, diantaranya perekaman, pembuatan akta kelahiran hingga pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) terbanyak.
Zulkipli berharap kegiatan ini mampu mendongkrak semangat Disdukcapil Kabupaten/Kota, untuk lebih meningkatkan capaian kinerja dan layanan kepada masyarakat.
Untuk diketahui, keluar sebagai pemenang penganugerahan Disdukcapil terbaik yakni Kabupaten Tanah Bumbu. Disusul Kota Banjarbaru pada peringkat kedua dan Kabupaten Tapin di peringkat ketiga.
“InsyaAllah akan kita gelar setiap tahun. Kita juga upayakan selanjutnya hadiah bisa lebih besar lagi,” tutup Zulkipli. (SYA/RDM/RH)
BANJARBARU – Masa orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) resmi ditutup oleh Gubernur melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Sulkan, Kamis (7/12).
Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Sulkan, saat membacakan sambutan Gubernur Kalsel
Upacara penutupan berlangsung di Aula BPSDMD Kalsel, di Banjarbaru, serta diikuti oleh seluruh peserta orientasi secara during maupun luring.
Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, berpesan kepada seluruh peserta untuk mempertahankan serta meningkatkan budaya kerja dan nilai-nilai positif yang didapat selama masa orientasi.
“Berdayakan seluruh potensi dan kemampuan saudara-saudara secara optimal, sehingga kehadiran saudara-saudara memberi manfaat nyata bagi instansi tempat saudara-saudara bertugas,” pesan Gubernur.
Gubernur menilai, di masa sekarang, ASN dituntut untuk berdaya saing tinggi. Sebab itu, seluruh peserta yang telah menjalani orientasi, dituntut terus mengasah diri dan beradaptasi, agar mampu memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Dengan memiliki SDM aparatur yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai berakhlak, Ia meyakini, peserta dapat memberikan manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat.
“Tentu hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tutur Gubernur.
Sementara itu, Plh Kepala BPSDMD Kalsel, Ahmad Bagiawan, mengungkapkan, upacara penutupan diselenggarakan untuk peserta orientasi PPPK angkatan pertama hingga angkatan ke dua puluh tahun 2023.
“Ada kurang lebih 800 orang peserta,” beber Bagiawan.
Seluruh peserta merupakan rekrutmen PPPK tahun 2022, yang mengikuti orientasi selama kurang lebih 14 hari di BPSDMD Kalsel.
“Alhamdulillah semua peserta dinyatakan lulus,” tutup Bagiawan. (SYA/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Bidang Kebudayaan pada Seksi Sejarah dan Tradisi Disdikbud Kalsel, menggelar Festival Permainan Tradisional Balogo, selama tiga hari, mulai 7 – 9 Desember 2023.
Suasana pembukaan Festival Permainan Tradisional Balogo
Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kalsel, diwakili Kepala Bidang Kebudayaan Raudati Hildayati, pada Kamis (7/12) sore, disela acara mengatakan, permainan Balogo menjadi salah satu permainan tradisional yang sudah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTb) oleh Kementrian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI. Sehingga, pihaknya menyelenggarakan Festival Permainan Tradisional Balogo, guna memperkenalkan dan melestarikan bagi generasi muda.
“Meski zaman sekarang sudah maju dan berkembang, permainan Balogo ini salah satu peninggalan dari nenek moyang,” ucapnya
Disampaikan Raudati, pihaknya terus berkomitmen untuk bergerak mengusung seni menjunjung dan menjaga karya-karya budaya, agar tidak hilang permainan tradisional ini ditengah kecanggihan teknologi. Selain itu, makna Balogo diantaranya, menanamkan nilai-nilai budaya yaitu kejujuran, kerjasama, dan memgedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan persoalan.
“Semoga Festival Balogo ini, dapat memberikan kemajuan kebudayaan di Banua,” pinta Helda (sapaan akrabnya)
Sementara itu, Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi Disdikbud Kalsel, Herry Yulianata, menambahkan, Festival Permainan Tradisional Balogo ini diikuti Kabupaten dan Kota, yaitu peserta didik dari SMA/SMK masing-masing tiga orang siswa, didampingi satu guru pendamping. Ia berharap, kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat, apresiasi, dan minat dalam upaya pelestarian Kebudayaan di Banua.
Kasi Sejarah dan Tradisi Disdikbud Kalsel, Herry Yulianata, saat memberikan sambutan
“Lomba digelar pada Jumat (8/12), di Halaman Gedung Sultan Suriansyah Jalan Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin,” tutupnya
Untuk diketahui, Festival Permainan Tradisional Balogo, dibuka secara resmi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kalsel, diwakili Kepala Bidang Kebudayaan Raudati Hildayati, didampingi Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi Herry Yulianata, Kepala Seksi Kesenian Sunjaya Adhiarso, dan Dewan Juri, bertempat di salah satu Hotel Berbintang di Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin Meluncurkan Soft Opening Mal Pelayanan Publik (MPP), di Mitra Plaza, Kamis (7/12).
Pada MPP tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalsel membuka Gerai Pelayanan Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor.
Plh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Rusma Khuzairin mengatakan, Bapeda Kalsel melalui Samsat 2 Banjarmasin, telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kota Banjarmasin.
“Pada tahap awal pelayanan yang diberikan, berupa pembayaran pajak kendaraan bermotor satu tahun,” ungkap Rusma.
Kedepannya, lanjut Rusma, pada gerai yang ada di Mal Pelayanan Publik di Kota Banjarmasin, dapat melayani untuk pembayaran 5 tahunan.
“Untuk layanan pembayaran pajak lima tahunan tersebut, tentunya sarana dan prasarana pemeriksaan fisik perlu disiapkan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Banjarmasin 2 Muhammad Mirzalutfillah menjelaskan, pihak bergabung pada Mal Pelayanan Publik milik Pemko Banjarmasin.
“Dengan membuka counter pada Mal Pelayanan Publik Kota Banjarmasin ini, kami mengembangkan tempat pembayaran pajak di wilayah kerja UPPD Samsat Banjarmasin 2, Kecamatan Banjarmasin Tengah,” ujarnya.
Menurut Mirza, kehadiran counter mereka tersebut untuk mendekatkan, UPPD Samsat Banjarmasin 2 dengan masyarakat setempat.
“Kehadiran counter pembayaran UPPD Samsat Banjarmasin 2 di Mal Pelayanan Publik di Kota Banjarmasin ini, Agar masyarakat mudah dalam membayar pajak tahunan kendaraan bermotor mereka,” ucap Mirza.
Sedangkan, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, berdirinya Mal Pelayanan Publik tersebut di Kota Banjarmasin ini, tentunya berkat komitmen bersama antara Pemerintah kota Banjarmasin dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dihadapan Kementerian Menpan-rb.
“Kehadiran Mal Pelayanan Publik itu sendiri, tentunya untuk memberikan kemudahan pelayanan yang cepat kepada masyarakat,” ucap Ibnu.
Ibnu berharap, pada saat peresmian mendatang akan diresmikan langsung oleh MenpanRB. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pemeriksaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di gedung B DPRD Kalsel di Banjarmasin, Kamis (7/12).
Suasana Pemeriksaan NAPZA bagi tenaga honorer di lingkungan Sekretariat DPRD Kalsel
Kegiatan yang diikuti sebanyak 132 tenaga honorer di lingkungan Sekretariat DPRD Kalsel tersebut bekerjasama dengan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Kalsel.
Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini melalui Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Ismiyati Rukyaningsih menjelaskan pemeriksaan NAPZA ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Dewan dalam memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kalsel.
“Tugas dan fungsi Sekretariat Dewan memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan dan ini harus kami lakukan secara maksimal. Tes NAPZA ini salah satu upaya menjaga para karyawan yang ada disini tetap dalam kondisi sehat,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Ismi, kegiatan ini juga untuk memenuhi salah satu persyaratan perpanjangan kontrak tenaga honorer di lingkungan Sekretariat DPRD Kalsel.
“Kegiatan ini juga rutin dilakukan setiap akhir tahun untuk memenuhi salah satu persyaratan perpanjangan kontrak tenaga honorer, termasuk tes NAPZA,” ungkapnya.
Ismi menambahkan jika ditemukan ada hasil pemeriksaan yang positif, maka yang bersangkutan akan dilakukan pembinaan dan rehabilitasi.
Sementara, Kepala Labkesda Kalsel, Zainal Firdausy melalui Kepala Seksi Mikrobiologi, Sudarmo menyambut baik pemeriksaan NAPZA ini untuk memastikan orang yang bekerja di instansi tersebut bebas dari NAPZA.
“Ada enam parameter yang diperiksa yaitu THC (ganja), MOP (morphin), MET (sabu), AMP (inex), BZO (obat-obatan), dan COC (kokain). Dengan pemeriksaan ini, maka enam parameter tersebut dapat dideteksi,” terangnya.
Sudarmo menambahkan Labkesda Kalsel sudah melakukan kerjasama terkait pemeriksaan NAPZA ini dengan beberapa institusi pemerintahan, terutama SKPD-SKPD yang berada di bawah naungan Pemprov Kalsel.
“Hal ini sesuai dengan arahan Gubernur Kalsel untuk menggelorakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Bank Kalsel berkomitmen mendukung suksesnya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Komitmen tersebut disampaikan Direktur Operasional Bank Kalsel, Ahmad Fatrya Putra saat kegiatan Survey Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester II Tahun 2023 Provinsi Kalsel, yang digelar awal pekan ini di Banjarmasin.
“ETPD adalah suatu upaya yang terpadu dan terintegrasi untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah (Pemda) dari tunai menjadi non tunai berbasis digital dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kami tentunya sangat mendukung hal ini dan terus melakukan pembenahan layanan agar dapat mensukseskan program ETPD di Provinsi Kalsel,” tegasnya.
Salah satu bentuk dukungan konkrit Bank Kalsel adalah telah menyediakan berbagai jenis produk layanan/kanal digital seperti Instrumen pembayaran yang terdiri dari kartu ATM/Debit GPN, uang elektronik berbasis kartu (co-brading BRIZZI) dan Kanal Pembayaran yang terdiri dariTeller/Webteller, PPOB, Mobile Banking, Internet Banking, Internet Banking Bisnis, SP2D Online, CMSP, QRIS, BI-Fast, BI-RTGS, SKNBI, Virtual account, E-Commerce dan Modern Channel.
“Selain itu Bank Kalsel juga telah melakukan integrasi sistem penerimaan pada sejumlah Pemda di Provinsi Kalsel seperti pembayaran PBB, e-Samsat, Pajak Pendapatan, Pembayaran Perizinan, BPHTB, Retribusi dan KIR semuanya sudah terintegrasi dengan beberapa sistem kanal penerimaan Bank Kalsel,” tambahnya.
Harapannya dengan telah tersedianya beberapa sistem untuk kanal penerimaan dan pengeluaran di Bank Kalsel, dapat mempermudah Pemda di seluruh Provinsi Kalsel, mengimplementasikan ETPD secara efektif dan efesien di daerahnya dan dapat mengoptimalkan pencapaian Championship TP2DD pada penilaian tahun 2024.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kalsel, Raudatul Jannah mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan agar bisa meningkatkan pemahaman Pemda atau pun Bank Pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)dalam mendorong peningkatan kualitas pelaporan data elektronifikasi transaksi Pemda Semester 2 Tahun 2023.
“Melalui kegiatan ini besar harapan kita dapat memberikan dampak yang besar bagi peningkatan kategori atau level indeks elektronifikasi transaksi Pemda se-Kalsel kedepannya,” bebernya.
Berdasarkan data indeks ETPD Semester I Tahun 2023, Provinsi Kalsel telah mencapai tahap Pemda Digital dengan skor 93,6 persen.
Diharapkan pada Tahun 2023 ini semua Pemda di Provinsi Kalsel bisa mencapai level digital dengan perbaikan kualitas data serta melaporkannya sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Pada kesempatan ini saya juga meminta agar Bank Kalsel sebagai Bank RKUD dapat mendukung penuh dari sisi data yang dibutuhkan untuk bisa di input di website SIP2DD,” tuturnya.
Di lain pihak, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalsel Wahyu Pratomo menambahkan, berdasarkan data Indeks ETPD Semester-I tahun 2023, dirinya mengapresiasi upaya Pemprov Kalsel atas meningkatnya level kategori IETPD Pemprov Kalsel dari kategori “Maju” menjadi kategori “Digital” dengan skor 93,6 persen. Bahkan secara year on year meningkat 34,29 persen dari Semester-I tahun 2022.
“Kami juga mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalsel yang telah menerima penghargaan dalam Bank Indonesia Award 2023 sebagai Pemerintah Provinsi Dengan Implementasi QRIS Terbaik di Wilayah Kalimantan. Semoga capaian ini dapat mengobarkan semangat implementasi ETPD tidak hanya di lingkungan Provinsi, namun juga di seluruh Kabupaten dan Kota se-Kalsel,” tukasnya. (ADV-RIW/RDM/RH)
KOTABARU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi kembali mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di Desa Mekarpura Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru, Sabtu (2/12).
Dalam kegiatan itu wakil rakyat akrab disapa Paman Yani menekankan tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang selanjutnya akan dikembalikan ke masyarakat seperti pembangunan infrastruktur.
“Karena pada hakikatnya pajak diberlakukan untuk kesejahteraan rakyat. Dari rakyat dan kembali ke rakyat,” tuturnya
Muhammad Yani Helmi saat memberikan paparan
Paman Yani juga menyampaikan akan pentingnya komitmen pemangku kebijakan untuk mempermudah masyarakat terutama bagi konstituennya yang berada di kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu dalam membayarkan pajak. Mengingat dua Kabupaten ini berada di ujung Kalsel.
“Makanya kita sampaikan, pembangunan kantor Dirlantas Polda Kalsel di Tanah Bumbu nantinya akan sangat memudahkan masyarakat dalam membayarkan pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Selain itu juga dipastikan akan memotong biaya transportasi,” terangnya.
Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Kotabaru Indra Husnul Huda, merasa terbantu atas sosialisasi yang disampaikan oleh Paman Yani.
Menurutnya, sosialisasi Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah ini akan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat dalam membayar pajak.
“Alhamdulillah kami sangat bersyukur atas sosialisasi yang dilakukan Paman Yani. Semoga kegiatan ini bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu,” katanya.
Disamping itu, Indra mengimbau masyarakat agar membayar pajak di lokasi dan fasilitas pembayaran pajak resmi yang telah disiapkan oleh Pemerintah, bukan melalui calo atau oknum yang mengambil kesempatan untuk mendapat keuntungan pribadi. (ASC/RDM/RH)
HULU SUNGAI SELATAN – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin didampingi Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Raudatul Jannah hadiri puncak peringatan Hari Jadi ke – 73 Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).
Paman Birin dan istri tiba pada pukul 09.00 WITA, Sabtu (2/12), dengan mengenakan sasirangan berwarna kuning di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan.
Turut hadir anggota DPR RI Syaifullah Tamliha, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Bupati/Walikota se-Kalimantan Selatan, Pimpinan Ponpes Dalam Pagar Kandangan KH Ahmad Syairazi, serta tamu undangan lainya.
Peringatan Hari Jadi ke-73 ini di awali dengan Tarian Kolosal Batamat Quran, pembacaan ayat suci Al Quran, pembacaan dan riwayat singkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Paman Birin mengucapkan Selamat Ulang Tahun ke-73 kepada seluruh warga Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Menurut Paman Birin, usia 73 tahun bukanlah usia yang muda. Banyak prestasi yang telah ditoreh Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Prestasi itu hasil dari sinergi kolaborasi antara pemerintah, DPRD dan masyarakat.
Dikatakanya, Hulu Sungai Selatan merupakan daerah yang memiliki sejarah panjang perlawanan terhadap penjajah.
“350 tahun kita dijajah, tetapi dengan kolaborasi, sinergi seluruh anak nusantara kita bisa merdeka, Jas Merah jangan pernah melupakan sejarah,” katanya.
Menurut Paman Birin, pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat harus mewarisi semangat perjuangan para pahlawan untuk terus berkolaborasi memajukan Hulu Sungai Selatan.
“Kita berharap pemerintah, DPRD dan masyarakat terus berkolaborasi memajukan Hulu Sungai Selatan dengan modal semangat pahlawan, karena kota ini adalah kota pejuang,” sebutnya.
Sebelumnya Pj. Bupati Hulu Sungai Selatan Hermansyah mengatakan, peringatan Hari Jadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun ini mengusung tema “Begawi Candatan, Kulihan Kalihatan, Banua Bapariwantan”
Tema tersebut mengandung makna dan harapan agar ke depan Hulu Sungai Selatan semakin maju di segala bidang kehidupan karena didukung masyarakat dan penyelenggara pemerintahan yang terampil dan cakap.
Dirinya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemprov Kalsel. Berbagai capaian keberhasilan tidak terlepas dari dukungan Gubernur Kalsel Paman Birin.
“Kami juga sangat berterima kasih kepada alim ulama yang telah memberi nasehat dan dukungan terhadap pembangunan,” ujarnya
Disampaikannya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil masuk dalam 12 besar kabupaten/kota terbaik di Indonesia. Khususnya atas kemampuan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menghasilkan perencanaan yang berkualitas.
Selain itu, pada peringatan hari otonomi daerah tahun 2023 ini, Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menorehkan prestasi dengan masuk dalam 10 besar nasional atas prestasi pemerintahan kabupaten dengan status kinerja tinggi.
Pada kesempatan itu, Paman Birin menyerahkan penghargaan nasional berupa Adipura Kategori Kota Kecil kepada Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan, Hermansyah dan penghargaan lainya kepada para penerima.
Gubernur Kalsel saat menyerahkan penghargaan Adipura kepada Pj Bupati HSS
Puncak peringatan ini ditutup dengan peninjauan festival ketupat. Paman Birin dan Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan Hermansyah terlihat makan ketupat bersama masyarakat.
Gubernur Kalsel memberikan bantuan kepada masyarakat HSS
Paman Birin mengunjungi satu persatu stand yang sudah dipenuhi masyarakat. Paman Birin juga terlihat mencicipi makanan lainya khas Hulu Sungai Selatan. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
BANJARBARU – Setelah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2024 dari Presiden, Joko Widodo pada Rabu (29/11) secara digital, akhirnya pada Jumat (1/12) Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, membagikan anggaran 37,78 trilyun rupiah kepada 530 lebih satker dan 14 pemerintah daerah di Banua. Penyerahan DIPA dan TKD tahun 2024 ini, dilakukan Gubernur di gedung Idham Khalid Banjarbaru, didampingi Ketua DPRD Provinsi, Supian HK dan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi, Syafriadi.
Gubernur diapit Ketua DPRD dan Kakanwil DJPb Provinsi Kalsel, saat menyerahkan DIPA dan TKD 2024 secara digital
Hadir langsung menerima transfer digital DIPA dan TKD tahun 2024 ini, kepala daerah 13 kabupaten kota dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel. Termasuk juga sejumlah lembaga vertikal yang ada di Kalsel. Diantaranya Kanwil Kementrian Agama, Kanwil Kemenkumham, BPK RI, BPKP, BPS dan BKKBN.
Gubernur Kalsel berfoto dengan Kakanwil DJPb Provinsi dan jajaran KPPN penyalur DIPA serta TKD di Kalsel
Penyaluran DIPA dan TKD tahun ini, sepenuhnya dilakukan secara digital. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, tentang Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bertujuan untuk mendukung efisiensi anggaran, green budget, dan peningkatan keamanan data.
Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan, bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan strategi untuk merespon berbagai tantangan ekonomi global, antara lain melalui instrumen APBN 2024. Selain menempatkan APBN sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi, APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, serta harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi global dan reformasi struktural.
“Terkait strategi tersebut, secara khusus Presiden telah menyampaikan secara rinci. Beberapa diantaranya adalah penguatan kualitas SDM, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial,” papar Gubernur yang biasa disapa Paman Birin tersebut.
Lebih lanjut Gubernur mengatakan, DIPA dan TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting sebagai amanah, mandat serta untuk menjadi acuan bagi para kepala daerah, pimpinan satuan kerja vertikal dan daerah, dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif di tahun 2024 nanti.
“Secara khusus bapak Presiden juga menyampaikan pesan kepada kepala daerah, untuk serius memperhatikan pergerakan inflasi di daerah masing-masing secara detil dari waktu ke waktu, penurunan stunting serta mempercepat realisasi belanja. Hal ini penting, mengingat tantangan sektor perekonomian di tahun 2024 tidaklah mudah,” tambahnya.
Paman Birin juga mengajak untuk tetap menjaga semangat, untuk bersinergi dan berkolaborasi, jaga semangat untuk bergerak bersama, wujudkan cita-cita untuk memajukan daerah, bangsa, dan negara.
“Segera melakukan langkah – langkah optimalisasi penyerapan anggaran di tahun 2024 nanti. Sesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan rencana penarikan dana yang telah disusun. Bekerja dengan cepat dan responsif, juga segera melakukan akselerasi belanja, dengan tetap mengedepankan aspek good governance dan transparansi,” tutupnya.
Sementara itu, kepada wartawan, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Syafriadi mengatakan, tahun ini terjadi kenaikan DIPA hingga 6 persen dan TKD sebesar 20 persen lebih
“Kenaikan alokasi TKD ada pada seluruh pemerintah daerah di Kalsel, dengan persentase kenaikan tertinggi pada Kabupaten Balangan sebesar 56,44 persen yang berasal dari kenaikan dana bagi hasil sumber daya alam,” paparnya.
Syafriadi berharap, keseluruhan dana tersebut dapat segera berjalan tepat sasaran dan tepat waktu, sesuai tugas pokok dan fungsi masing – masing.
Sebagai bentuk apresiasi kinerja pelaksanaan anggaran selama tahun 2023, Gubernur memberikan piagam penghargaan atas kinerja terbaik pelaksanaan anggaran kementrian lembaga, pemda dengan kinerja terbaik penyaluran dana desa dan DAK fisik, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kinerja terbaik penyaluran TKD, dan kinerja terbaik penyaluran KUR dan UMi.
Gubernur Kalsel juga mengapresiasi adanya inovasi yang dibangun Kanwil DJPb provinsi Kalsel, yaitu SIJAYA UNIK (Aplikasi Kinerja Dan Layanan Unit Kerja), yang secara resmi diluncurkan Jumat (1/12) untuk mendukung kinerja pelaksanaan anggaran di wilayah Kalimantan Selatan. Inovasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menunjang pelaksanaan tugas satuan kerja, khususnya kinerja TKD dan Dana Dekonsentrasi (DK) dan Dana Tugas Pembantuan (TP). (RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Banjarmasin menggelar Uji Publik Dua Buah Raperda, sekaligus meluncurkan Fitur Interaktif Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banjarmasin
Kepada sejumlah wartawan, Ketua Bapemperda DPRD Banjarmasin, Darma Sri Handayani, pada Jumat (1/12) mengatakan, dua buah Raperda yang digelar uji publik, merupakan usulan inisiatif Dewan Kota Banjarmasin. Pertama Raperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dari Usaha Mikro, dimaksudkan menumbuhkan usaha kondusif, guna mengembangkan dan meningkatkan, kemampuan koperasi dan usaha mikro. Sedangkan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, kedepan dapat mempertahan lahan pertanian, di Kota Seribu Sungai.
Ketua Bapemperda DPRD Banjarmasin, Darma Sri Handayani, saat diwancara awak media
“Kegiatan Uji Publik ini sebagai media untuk memperoleh masukan dalam penyusunan Raperda, agar lebih komperenship. Sehingga, disusun sesuai dengan landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis,” ucapnya
Disampaikan Darma, pihaknya sangat mengapresiasi diluncurkannya FINTER JDIH yaitu sebuah Program Peningkatan Penyusunan Produk Hukum Daerah. Dimana, merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama Peraturan Perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu serta berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum yang mudah, murah, cepat dan akurat.
“JDIH ini semacam perpustakaan digital yang terintegrasi kepada Pemerintah Pusat, pengelolaannya dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM RI,” jelasnya
Sementara itu, Kabag Perundang-undangan Sekretariat DPRD Banjarmasin, Rakhmat Riyadi Akbar, menyampaikan, pihaknya meluncurkan inovasi program peningkatan penyusunan perda, yaitu Fitur Interaktif sebuah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang hanya dikelola oleh Bagian Hukum dan Sekretariat DPRD, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Banjarmasin. Bertujuan, untuk memudahkan akses bagi masyarakat, dalam menanggapi Ranperda yang diinformasikan melalui Laman Website JDIH tersebut.
Kabag Perundang-undangan Sekretariat DPRD Banjarmasin, Rakhmat Riyadi Akbar
“Dengan diklik JDIH Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin, masyarakat dapat mencari produk hukum daerah secara digitalisasi dan mendownloadnya,” tutup Akbar
Untuk diketahui, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Banjarmasin menggelar Uji Publik dua buah Raperda, sekaligus diluncurkan inovasi FINTER JDIH, dari Bagian Perundangan-Undangan Sekretariat DPRD Banjarmasin. Uji Publik dibuka secara resmi Ketua Bapemperda DPRD Banjarmasin, Darma Sri Handayani, didampingi Anggota Bapemperda Mudah, dan Hilyah Aulia, Kabag Perundang-undangan Sekretariat DPRD Banjarmasin, Rakhmat Riyadi Akbar. Dengan menghadirkan beberapa Narasumber, Ahmad Fikri Hadin, Reja Pahlevi dan Harliansyah dari akademisi ULM, perwakilan SKPD terkait Pemerintah Kota Banjarmasin, Dosen, Mahasiswa, Mahasiswi Fakultas Hukum dan Fisip ULM, serta Kelompok Tani. (NHF/RDM/RH)
