Penulis: admin 1

TABALONG – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor menghadiri Puncak Peringatan HUT ke- 58 Kabupaten Tabalong di kota Tanjung pada Jumat (8/12).

Sebelum sampai di lokasi panggung utama, Paman Birin didaulat memasangkan secara simbolis jaket kepada “Julak Wasi” (Jual Sayur, Ikan dan Sembako Keliling Kawal Inflasi) dilanjutkan pengibaran bendera start menandai pelepasan konvoi.

“Julak Wasi” digagas Bupati Tabalong Anang Syakhfiani, dalam rangka pengendalian inflasi dan mendukung ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Tabalong.

Sebelum menyampaikan sambutannya, Paman Birin memanggil empat warga Tabalong. Tiga mendapat hadiah umrah (dua pria dan satu wanita), sedangkan satu wanita lainya uang tunai Rp20 juta.

Tidak hanya itu, tiga warga kembali dipanggil dan diseleksi satu orang untuk diberikan hadiah umrah gratis.

Paman Birin menyampaikan apresiasi kepada Bupati Tabalong dan jajaran serta masyarakatnya, atas kerja kerasnya menjalankan berbagai program dan inovasi seperti Program Gerakan Pembangunan Menuju Masyarakat Sejahtera (Gerbang Emas).

“Saya harap sinergi dan kolaborasi pemerintah kabupaten dengan semua pihak terus terjalin,” ujar Paman Birin.

Bupati Tabalong Anang Syakhfiani dalam sambutannya mengatakan, salah satu program unggulan pemerintah provinsi adalah menjadikan Kalsel sebagai gerbang atau penyangga IKN. Karenanya, Pemkab Tabalong berupaya mendukung apa yang menjadi kebijakan atau program Pemprov Kalsel.

Anang juga menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-58 ini menjadi momen terakhirnya sebagai Bupati Tabalong.

“Mudah-mudahan Kabupaten Tabalong lebih maju lagi dan kita sama-sama menjadikan Tabalong Terdepan,” ujar Anang sembari meminta maaf jika ada kesalahan yang dilakukannya selama memimpin.

Pada puncak Harjad itu, Paman Birin juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemkab Tabalong pada kategori Kota Sehat Tingkat Provinsi Kalsel, memiliki status desa mandiri terbanyak, Tim Percepatan Penanggulangan Stunting, Kabupaten paling inovatif dalam penanganan stunting, dan penghargaan untuk para siswa berprestasi mulai bidang olahraga renang dan bulutangkis, sains, hingga matematika di tingkat provinsi dan nasional.

Turut hadir menyaksikan proses peringatan HUT yang diawali dengan Tari Manjulang Harakat itu, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, anggota DPR RI, perwakilan Kepala Badan Otoritas IKN, para kepala daerah atau penjabatnya se-Kalsel dan kabupaten jiran atau yang mewakili, ulama dan tokoh masyarakat, Forkopimda Tabalong, dan ahli waris penuntut Kabupaten Tabalong, serta para pimpinan organisasi/BUMD/perusahaan swasta di kota berjuluk “Serambi Depan Kalsel Penyangga IKN” itu.

Acara ditutup dengan penyajian 58 jenis kue khas Tabalong kepada Paman Birin untuk dicicipi bersama Bupati Tabalong, Ketua DPRD Kalsel, dan anggota DPR RI serta DPD RI yang turut serta dalam puncak peringatan. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), memberikan anugerah kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota yang memiliki capaian terbaik sepanjang tahun 2023.

Kepala Disdukcapil Kalsel, Zulkipli, mengatakan penganugerahan ini merupakan inisiasi dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. Pasalnya, segala pelayanan administrasi penduduk (adminduk), selama ini merupakan hasil jeri payah dari Disdukcapil Kabupaten/Kota.

“Karena memang selama ini yang bekerja langsung ke masyarakat kan Disdukcapil Kabupaten/Kota. Tidak cukup rasanya kalau kita hanya berterimakasih. Itu sebabnya Gubernur meminta kita untuk mengapresiasi mereka melalui kegiatan ini,” kata Zulkipli, usai kegiatan penganugerahan, di salah satu hotel di Kota Banjarbaru, Kamis (7/12).

Penganugerahan ini merupakan kali pertama digelar oleh Disdukcapil Kalsel. Sedikitnya ada 23 aspek yang menjadi penilaian, diantaranya perekaman, pembuatan akta kelahiran hingga pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) terbanyak.

Zulkipli berharap kegiatan ini mampu mendongkrak semangat Disdukcapil Kabupaten/Kota, untuk lebih meningkatkan capaian kinerja dan layanan kepada masyarakat.

Untuk diketahui, keluar sebagai pemenang penganugerahan Disdukcapil terbaik yakni Kabupaten Tanah Bumbu. Disusul Kota Banjarbaru pada peringkat kedua dan Kabupaten Tapin di peringkat ketiga.

“InsyaAllah akan kita gelar setiap tahun. Kita juga upayakan selanjutnya hadiah bisa lebih besar lagi,” tutup Zulkipli. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Masa orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) resmi ditutup oleh Gubernur melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Sulkan, Kamis (7/12).

Upacara penutupan berlangsung di Aula BPSDMD Kalsel, di Banjarbaru, serta diikuti oleh seluruh peserta orientasi secara during maupun luring.

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, berpesan kepada seluruh peserta untuk mempertahankan serta meningkatkan budaya kerja dan nilai-nilai positif yang didapat selama masa orientasi.

“Berdayakan seluruh potensi dan kemampuan saudara-saudara secara optimal, sehingga kehadiran saudara-saudara memberi manfaat nyata bagi instansi tempat saudara-saudara bertugas,” pesan Gubernur.

Gubernur menilai, di masa sekarang, ASN dituntut untuk berdaya saing tinggi. Sebab itu, seluruh peserta yang telah menjalani orientasi, dituntut terus mengasah diri dan beradaptasi, agar mampu memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Dengan memiliki SDM aparatur yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai berakhlak, Ia meyakini, peserta dapat memberikan manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat.

“Tentu hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tutur Gubernur.

Sementara itu, Plh Kepala BPSDMD Kalsel, Ahmad Bagiawan, mengungkapkan, upacara penutupan diselenggarakan untuk peserta orientasi PPPK angkatan pertama hingga angkatan ke dua puluh tahun 2023.

“Ada kurang lebih 800 orang peserta,” beber Bagiawan.

Seluruh peserta merupakan rekrutmen PPPK tahun 2022, yang mengikuti orientasi selama kurang lebih 14 hari di BPSDMD Kalsel.

“Alhamdulillah semua peserta dinyatakan lulus,” tutup Bagiawan. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Bidang Kebudayaan pada Seksi Sejarah dan Tradisi Disdikbud Kalsel, menggelar Festival Permainan Tradisional Balogo, selama tiga hari, mulai 7 – 9 Desember 2023.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kalsel, diwakili Kepala Bidang Kebudayaan Raudati Hildayati, pada Kamis (7/12) sore, disela acara mengatakan, permainan Balogo menjadi salah satu permainan tradisional yang sudah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTb) oleh Kementrian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI. Sehingga, pihaknya menyelenggarakan Festival Permainan Tradisional Balogo, guna memperkenalkan dan melestarikan bagi generasi muda.

“Meski zaman sekarang sudah maju dan berkembang, permainan Balogo ini salah satu peninggalan dari nenek moyang,” ucapnya

Disampaikan Raudati, pihaknya terus berkomitmen untuk bergerak mengusung seni menjunjung dan menjaga karya-karya budaya, agar tidak hilang permainan tradisional ini ditengah kecanggihan teknologi. Selain itu, makna Balogo diantaranya, menanamkan nilai-nilai budaya yaitu kejujuran, kerjasama, dan memgedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan persoalan.

“Semoga Festival Balogo ini, dapat memberikan kemajuan kebudayaan di Banua,” pinta Helda (sapaan akrabnya)

Sementara itu, Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi Disdikbud Kalsel, Herry Yulianata, menambahkan, Festival Permainan Tradisional Balogo ini diikuti Kabupaten dan Kota, yaitu peserta didik dari SMA/SMK masing-masing tiga orang siswa, didampingi satu guru pendamping. Ia berharap, kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat, apresiasi, dan minat dalam upaya pelestarian Kebudayaan di Banua.

“Lomba digelar pada Jumat (8/12), di Halaman Gedung Sultan Suriansyah Jalan Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin,” tutupnya

Untuk diketahui, Festival Permainan Tradisional Balogo, dibuka secara resmi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kalsel, diwakili Kepala Bidang Kebudayaan Raudati Hildayati, didampingi Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi Herry Yulianata, Kepala Seksi Kesenian Sunjaya Adhiarso, dan Dewan Juri, bertempat di salah satu Hotel Berbintang di Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin Meluncurkan Soft Opening Mal Pelayanan Publik (MPP), di Mitra Plaza, Kamis (7/12).

Pada MPP tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalsel membuka Gerai Pelayanan Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor.

Plh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Rusma Khuzairin mengatakan, Bapeda Kalsel melalui Samsat 2 Banjarmasin, telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kota Banjarmasin.

“Pada tahap awal pelayanan yang diberikan, berupa pembayaran pajak kendaraan bermotor satu tahun,” ungkap Rusma.

Kedepannya, lanjut Rusma, pada gerai yang ada di Mal Pelayanan Publik di Kota Banjarmasin, dapat melayani untuk pembayaran 5 tahunan.

“Untuk layanan pembayaran pajak lima tahunan tersebut, tentunya sarana dan prasarana pemeriksaan fisik perlu disiapkan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Banjarmasin 2 Muhammad Mirzalutfillah menjelaskan, pihak bergabung pada Mal Pelayanan Publik milik Pemko Banjarmasin.

“Dengan membuka counter pada Mal Pelayanan Publik Kota Banjarmasin ini, kami mengembangkan tempat pembayaran pajak di wilayah kerja UPPD Samsat Banjarmasin 2, Kecamatan Banjarmasin Tengah,” ujarnya.

Menurut Mirza, kehadiran counter mereka tersebut untuk mendekatkan, UPPD Samsat Banjarmasin 2 dengan masyarakat setempat.

“Kehadiran counter pembayaran UPPD Samsat Banjarmasin 2 di Mal Pelayanan Publik di Kota Banjarmasin ini, Agar masyarakat mudah dalam membayar pajak tahunan kendaraan bermotor mereka,” ucap Mirza.

Sedangkan, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, berdirinya Mal Pelayanan Publik tersebut di Kota Banjarmasin ini, tentunya berkat komitmen bersama antara Pemerintah kota Banjarmasin dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dihadapan Kementerian Menpan-rb.

“Kehadiran Mal Pelayanan Publik itu sendiri, tentunya untuk memberikan kemudahan pelayanan yang cepat kepada masyarakat,” ucap Ibnu.

Ibnu berharap, pada saat peresmian mendatang akan diresmikan langsung oleh MenpanRB. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pemeriksaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di gedung B DPRD Kalsel di Banjarmasin, Kamis (7/12).

Kegiatan yang diikuti sebanyak 132 tenaga honorer di lingkungan Sekretariat DPRD Kalsel tersebut bekerjasama dengan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Kalsel.

Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini melalui Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Ismiyati Rukyaningsih menjelaskan pemeriksaan NAPZA ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Dewan dalam memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kalsel.

“Tugas dan fungsi Sekretariat Dewan memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan dan ini harus kami lakukan secara maksimal. Tes NAPZA ini salah satu upaya menjaga para karyawan yang ada disini tetap dalam kondisi sehat,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Ismi, kegiatan ini juga untuk memenuhi salah satu persyaratan perpanjangan kontrak tenaga honorer di lingkungan Sekretariat DPRD Kalsel.

“Kegiatan ini juga rutin dilakukan setiap akhir tahun untuk memenuhi salah satu persyaratan perpanjangan kontrak tenaga honorer, termasuk tes NAPZA,” ungkapnya.

Ismi menambahkan jika ditemukan ada hasil pemeriksaan yang positif, maka yang bersangkutan akan dilakukan pembinaan dan rehabilitasi.

Sementara, Kepala Labkesda Kalsel, Zainal Firdausy melalui Kepala Seksi Mikrobiologi, Sudarmo menyambut baik pemeriksaan NAPZA ini untuk memastikan orang yang bekerja di instansi tersebut bebas dari NAPZA.

“Ada enam parameter yang diperiksa yaitu THC (ganja), MOP (morphin), MET (sabu), AMP (inex), BZO (obat-obatan), dan COC (kokain). Dengan pemeriksaan ini, maka enam parameter tersebut dapat dideteksi,” terangnya.

Sudarmo menambahkan Labkesda Kalsel sudah melakukan kerjasama terkait pemeriksaan NAPZA ini dengan beberapa institusi pemerintahan, terutama SKPD-SKPD yang berada di bawah naungan Pemprov Kalsel.

“Hal ini sesuai dengan arahan Gubernur Kalsel untuk menggelorakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Bank Kalsel berkomitmen mendukung suksesnya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Komitmen tersebut disampaikan Direktur Operasional Bank Kalsel, Ahmad Fatrya Putra saat kegiatan Survey Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester II Tahun 2023 Provinsi Kalsel, yang digelar awal pekan ini di Banjarmasin.

“ETPD adalah suatu upaya yang terpadu dan terintegrasi untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah (Pemda) dari tunai menjadi non tunai berbasis digital dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kami tentunya sangat mendukung hal ini dan terus melakukan pembenahan layanan agar dapat mensukseskan program ETPD di Provinsi Kalsel,” tegasnya.

Salah satu bentuk dukungan konkrit Bank Kalsel adalah telah menyediakan berbagai jenis produk layanan/kanal digital seperti Instrumen pembayaran yang terdiri dari kartu ATM/Debit GPN, uang elektronik berbasis kartu (co-brading BRIZZI) dan Kanal Pembayaran yang terdiri dariTeller/Webteller, PPOB, Mobile Banking, Internet Banking, Internet Banking Bisnis, SP2D Online, CMSP, QRIS, BI-Fast, BI-RTGS, SKNBI, Virtual account, E-Commerce dan Modern Channel.

“Selain itu Bank Kalsel juga telah melakukan integrasi sistem penerimaan pada sejumlah Pemda di Provinsi Kalsel seperti pembayaran PBB, e-Samsat, Pajak Pendapatan, Pembayaran Perizinan, BPHTB, Retribusi dan KIR semuanya sudah terintegrasi dengan beberapa sistem kanal penerimaan Bank Kalsel,” tambahnya.

Harapannya dengan telah tersedianya beberapa sistem untuk kanal penerimaan dan pengeluaran di Bank Kalsel, dapat mempermudah Pemda di seluruh Provinsi Kalsel, mengimplementasikan ETPD secara efektif dan efesien di daerahnya dan dapat mengoptimalkan pencapaian Championship TP2DD pada penilaian tahun 2024.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kalsel, Raudatul Jannah mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan agar bisa meningkatkan pemahaman Pemda atau pun Bank Pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)dalam mendorong peningkatan kualitas pelaporan data elektronifikasi transaksi Pemda Semester 2 Tahun 2023.

“Melalui kegiatan ini besar harapan kita dapat memberikan dampak yang besar bagi peningkatan kategori atau level indeks elektronifikasi transaksi Pemda se-Kalsel kedepannya,” bebernya.

Berdasarkan data indeks ETPD Semester I Tahun 2023, Provinsi Kalsel telah mencapai tahap Pemda Digital dengan skor 93,6 persen.

Diharapkan pada Tahun 2023 ini semua Pemda di Provinsi Kalsel bisa mencapai level digital dengan perbaikan kualitas data serta melaporkannya sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Pada kesempatan ini saya juga meminta agar Bank Kalsel sebagai Bank RKUD dapat mendukung penuh dari sisi data yang dibutuhkan untuk bisa di input di website SIP2DD,” tuturnya.

Di lain pihak, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalsel Wahyu Pratomo menambahkan, berdasarkan data Indeks ETPD Semester-I tahun 2023, dirinya mengapresiasi upaya Pemprov Kalsel atas meningkatnya level kategori IETPD Pemprov Kalsel dari kategori “Maju” menjadi kategori “Digital” dengan skor 93,6 persen. Bahkan secara year on year meningkat 34,29 persen dari Semester-I tahun 2022.

“Kami juga mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalsel yang telah menerima penghargaan dalam Bank Indonesia Award 2023 sebagai Pemerintah Provinsi Dengan Implementasi QRIS Terbaik di Wilayah Kalimantan. Semoga capaian ini dapat mengobarkan semangat implementasi ETPD tidak hanya di lingkungan Provinsi, namun juga di seluruh Kabupaten dan Kota se-Kalsel,” tukasnya. (ADV-RIW/RDM/RH)

KOTABARU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi kembali mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di Desa Mekarpura Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru, Sabtu (2/12).

Dalam kegiatan itu wakil rakyat akrab disapa Paman Yani menekankan tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang selanjutnya akan dikembalikan ke masyarakat seperti pembangunan infrastruktur.

“Karena pada hakikatnya pajak diberlakukan untuk kesejahteraan rakyat. Dari rakyat dan kembali ke rakyat,” tuturnya

Paman Yani juga menyampaikan akan pentingnya komitmen pemangku kebijakan untuk mempermudah masyarakat terutama bagi konstituennya yang berada di kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu dalam membayarkan pajak. Mengingat dua Kabupaten ini berada di ujung Kalsel.

“Makanya kita sampaikan, pembangunan kantor Dirlantas Polda Kalsel di Tanah Bumbu nantinya akan sangat memudahkan masyarakat dalam membayarkan pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Selain itu juga dipastikan akan memotong biaya transportasi,” terangnya.

Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Kotabaru Indra Husnul Huda, merasa terbantu atas sosialisasi yang disampaikan oleh Paman Yani.

Menurutnya, sosialisasi Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah ini akan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat dalam membayar pajak.

“Alhamdulillah kami sangat bersyukur atas sosialisasi yang dilakukan Paman Yani. Semoga kegiatan ini bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu,” katanya.

Disamping itu, Indra mengimbau masyarakat agar membayar pajak di lokasi dan fasilitas pembayaran pajak resmi yang telah disiapkan oleh Pemerintah, bukan melalui calo atau oknum yang mengambil kesempatan untuk mendapat keuntungan pribadi. (ASC/RDM/RH)