Wakapolda Kalsel Pimpin Upacara Penutupan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Siswa Diktukba Polri TA 2024

BANJARBARU – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Kalimantan Selatan, Brigjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan memimpin Upacara Penutupan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Siswa Diktukba Polri TA 2024 di SPN Polda Kalsel, Banjarbaru, Senin (11/7).

Pengambilan sumpah para siswa diawali dengan pemeriksaan pasukan dan Pernyataan penutupan pendidikan oleh Wakapolda Kalsel selaku Inspektur Upacara.

Penutupan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Siswa Diktukba Polri TA 2024 di SPN Polda Kalsel

Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo dalam sambutannya yang dibacakan Wakapolda Kalsel, Brigjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menyampaikan bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan pendidikan ini sebagai anugerah dari Allah SWT yang patut disyukuri. Untuk itu, ia berharap agar para lulusan Diktukba Polri menunjukkan bahwa mereka adalah anggota Polri yang berprestasi.

“Upacara hari ini merupakan pertanda berakhirnya seluruh rangkaian program pendidikan pembentukan Bintara dan Tantama POLRI gelombang I T.A 2024 di Sepolwan, Pusdik Brimob, dan Pusdik Polair Lemdiklat Polri, serta SPN Polda yang berlangsung 5 bulan,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Kapolri menyampaikan beberapa penekanan, antara lain agar meniatkan seluruh pelaksanaan tugas sebagai ibadah dan melaksanakan tugas dengan penuh semangat, tanggung jawab dan keikhlasan.

“Saya berharap saudara dapat memberikan dedikasi terbaik kepada institusi Polri, Masyarakat, bangsa dan Negara. Keberhasilan ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa,” lanjutnya

Mengakhiri amanatnya Kapolri melalui Wakapolda Kalsel mengucapkan terimakasih kepada Kalemdiklat Polri, Kepala SPN, para Gadik dan Instruktur, atas terlaksananya proses pendidikan ini dengan lancar. Dirinya juga memberikan penekanan kepada Bintara Remaja untuk dipedomani, agar setiap pelaksanaan tugas sebagai ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. (MRF/NRH/RH)

Tingkatkan Perekonomian, BUMDesa di Kalsel Diharapkan Jalin Kerjasama Pembangunan Pertashop

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel menggelar sosialisasi keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat UMKM, melalui usaha kemitraan Pertashop di wilayah Kalimantan.

Kegiatan yang dilaksanakan di di Aula Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel, pada Kamis (11/7), dihadiri langsung Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel Faried Fakhmansyah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel Gusti Yanuar Noor Rifai, Kepala Bappeda Provinsi Kalsel Ariadi Noor, PT Pertamina, serta tamu undangan lainnya yang terdiri dari Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa), Pelaku UMKM, serta Perwakilan Pondok Pesantren (Ponpes).

Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel Faried Fakhmansyah menyampaikan, sesuai arahan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam memajukan Desa-Desa yang ada di Banua ini, maka pihaknya mendorong Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) untuk melakukan kerjasama bersama PT Pertamina dalam pembangunan Pertashop.

Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel Faried Fakhmansyah (kanan)

“Jadi pertashop peruntukannya nanti untuk pelaku usaha UMKM, Koperasi, Bumdesa, serta Pondok Pesantren,” ungkapnya.

Faried menilai, kerjasama bersama Pertamina dalam pembuatan Pertashop bagi para Bumdesa di wilayah Kalimantan Selatan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap desa untuk semakin maju dan berkembang.

“Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pedesaan, salah satu solusinya adalah mengembangkan program Pertashop melalui kegiatan Bumdesa,” tutupnya.

Sementara itu, Sales Area Manajer Kalimantan Selatan PT Pertamina Patra Niaga, Bondan Tri Wibowo, menyampaikan bahwa di Kalimantan Selatan, sudah terdapat sebanyak 135 unit Pertashop yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Banua. Dari jumlah tersebut, juga terdapat 0ertashop hasil kerjasama bersama Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) dengan total sebanyak 6 unit Pertashop.

Sales Area Manajer Kalimantan Selatan PT Pertamina Patra Niaga, Bondan Tri Wibowo

“Bumdesa sudah mulai melirik usaha pertashop ini, namun untuk UMKM serta Pondok Pesantren masih belum ada melakukan kerjasama,” ungkap Bondan.

Bondan menambahkan pihaknya mempersilakan bagi siapa saja, baik perseorangan maupun kelompok yang ingin melakukan kerjasama menjadi mitra pertashop, agar dapat mengajukan diri dengan memenuhi persyaratan yang dapat dilihat di website Kemitraan.pertamina.com.

“Modal untuk membuat pertashop minimal modal yang dibutuhkan selain mempunyai lahan tempat pertashop, yakni sekitar Rp. 300 Juta,” tutup Bondan.

Untuk diketahui, Pertashop merupakan outlet penjualan Pertamina berskala tertentu, yang dipersiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM non subsidi, LPG non subsidi, dan produk ritel Pertamina lainnya, dengan mengutamakan lokasi pelayanannya di desa maupun di Kota. (MRF/NRH/RH)

Pansus II DPRD Kalsel Gelar Rapat Lanjutan Bahas Raperda Penambahan Modal ke Jamkrida

BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalsel kepada Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Kalsel Perseroda kembali melaksanakan rapat bersama mitra kerja terkait.

Suasana Rapat Pansus II DPRD Kalsel

Rapat yang dilaksanakan pada Rabu, (10/7/24) siang itu, dipimpin langsung oleh Ketua Pansus II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, atau yang lebih akrab disapa Paman Yani didampingi Wakil Ketua Pansus II DPRD Kalsel, Muhammad Iqbal Yudiannor.

Paman Yani mengatakan bahwa pihaknya sengaja memanggil mitra kerja terkait untuk melakukan pembahasan lebih lanjut karena rapat ini sangat penting untuk memastikan bahwa penambahan modal yang direncanakan dapat memberikan dampak positif dan sesuai dengan harapan.

“Saya mengundang seluruh mitra kerja untuk memberikan masukan yang konstruktif agar kita bisa menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah ini,” katanya.

Dalam rapat tersebut, lanjut Paman Yani, berbagai aspek terkait penambahan penyertaan modal dibahas secara mendetail. Ia juga menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh mengenai manfaat dan risiko yang mungkin timbul dari kebijakan ini. Mengingat penambahan modal ini berasal dari uang rakyat, karenanya sudah seharusnya arah tujuannya jelas yaitu untuk kepentingan rakyat, khususnya UMKM.

Paman Yani berharap dengan adanya penambahan modal ini, dapat menambah lincah pergerakan PT Jamkrida Perseroda Kalsel dalam melaksanakan peran-perannya. Ia juga berharap Perda ini kelak dapat memberikan output seperti apa yang diinginkan.

Setelah ini, menurut Paman Yani, pihaknya akan dilaksanakan rapat lanjutan berkenaan dengan pembahasan draf Raperda. Hal ini dilakukan agar bisa memastikan semua aspek, dari hal yang besar dan hal mendetail bisa dibuat dengan sebaik-baiknya, sehingga produk hukum ini benar-benar memberikan dampak yang positif sesuai harapan, yakni menggeliatnya perekonomian di Banua. (NRH/RH)

Dipimpin Menko Perekonomian Airlangga, Paman Birin Ikuti Rakernas Kebijakan Satu Peta di Jakarta

JAKARTA – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin, menjadi peserta Rapat Kerja Nasional Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP) Summit 2024 di Jakarta, pada Kamis (11/7) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Kebijakan Satu Peta.

Gubernur Kalsel saat tiba di lokasi rakernas OMP di Jakarta

Kehadiran Paman Birin dalam Rakernas OMP Summit 2024, sebagai wujud dukungan dan komitmen Pemerintah Provinsi Kalsel terhadap kebijakan OMP ini.

Gubernur Kalsel menghadiri rakernas OMP di Jakarta

“Alhamdulilah, kita turut menghadiri Rakernas dan Pemprov Kalsel sangat mendukung kebijakan satu peta yang dilaksanakan pemerintah pusat,” kata Paman Birin.

Dipahami, pemanfaatan Kebijakan Satu Peta adalah dukungan untuk perbaikan kualitas rencana tata ruang, mendukung dalam percepatan penetapan batas daerah, serta mendukung dalam master plan pengembangan beberapa kawasan di Indonesia.

Diketahui, pelaksanaan kebijakan ini melibatkan 24 Kementerian / Lembaga dan 34 Provinsi serta mencakup 158 Peta Tematik yang mencakup Informasi Geospasial Tematik (IGT) Perencanaan Ruang, Status, Potensi, Perekonomian, Keuangan, Kebencanaan, Perizinan Pertanahan, dan Kemaritiman.

Hadir juga dalam rakernas OMP, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri LHK, Siti Nurbaya, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muhammad Aris Marfai, dan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam laporannya menyebutkan, rangkaian kegiatan OMP Summit 2024 meliputi Rapat Kerja Nasional serta diskusi yang turut melibatkan beberapa pihak terkait, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perusahaan, NGO hingga akademisi.

“Sebelum dilaksanakan pada acara hari ini, sudah ada sekian banyak rangkaian acara pre-event dan juga non-event pada hari dan sampai dengan besok,” ungkapnya.

OMP Summit 2024 melibatkan mahasiswa, pemerintah pusat dan daerah, asosiasi profesi, dunia usaha, dan berbagai NGO untuk berpartisipasi. Kemudian Geospatial Challenge ini diikuti sejumlah perguruan tinggi dan mahasiswa.

Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto berharap, OMP Summit 2024 dapat membuat rumusan kebijakan strategi satu peta, dan penyelesaian serta arah kebijakan OMP ke depannya.

“Ada tugas agenda pertama kemajuan kebijakan satu, kedua terkait penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan ketiga, keberhasilan kebijakan satu peta setelah 2024,” ungkapnya.

Kebijakan Satu Peta atau OMP merupakan upaya perwujudan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal, sehingga dapat menjadi acuan yang akurat dan akuntabel dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan perumusan kebijakan berbasis spasial, serta dapat dijadikan sebagai acuan bersama dalam penyusunan kebijakan terkait penataan dan pemanfaatan ruang.

Rakornas OMP Summit 2024 diakhiri dengan penyerahan penghargaan atau apresiasi atas rencana aksi kebijakan satu peta kepada pemerintah daerah dan kementerian/kelembagaan. (Biroadpim-RIW/NRH/RH)

RSUD Ulin Banjarmasin Terima Visitasi Kementerian Kesehatan RSPI Sulianti Saroso

BANJARMASIN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin menerima kedatangan Tim Visitasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso Jakarta.

Kedatangan Rombongan Tim Visitasi Kemenkes RSPI Suliati Saroso yang dipimpin Teguh Sarry Hartono ini diterima Wakil Direktur Penunjang Non Medik Hukum dan Diklat Rusma Khazairin, beserta seluruh Tim Penanganan Penyakit Infeksi Emerging RSUD Ulin Banjarmasin, di Ruang Aula 1 Gedung Ulin Tower Lantai 7 RSUD Ulin Banjarmasin, Kamis (11/7).

Wadir Penunjang Non Medik Hukum dan Diklat RSUD Ulin Banjarmasin Rusma Khazairin

“Kedatangan Visitasi Kementerian Kesehatan RSPI Sulianti Saroso tersebut, untuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Pengampunan Layanan PIE atau Penyakit Infeksi Emerging) Tahun 2024,” jelas Wakil Direktur Penunjang Non Medik Hukum dan Diklat RSUD Ulin Banjarmasin Rusma Khazairin.

Rusma berharap, dengan adanya kegiatan ini RSUD Ulin Banjarmasin semakin lebih baik lagi, dalam penanganan dan memberikan layanan PIE kepada masyarakat di Banua.

Kedatangan Tim ini juga, dalam rangka RSUD Ulin Banjarmasin menuju penilaian paripurna untuk Layanan Penyakit Efeksi Emerging tersebut.

Sementara itu, Perwakilan Tim Visitasi Kementerian Kesehatan RSPI Sulianti Saroso, Teguh Sarry Hartono menjelaskan untuk menuju penilaian Paripurna tersebut. RSUD Ulin Banjarmasin diminta untuk dapat melengkapi fasilitas untuk peningkatan pelayanan PIE tersebut. Meski saat ini sudah dinilai baik dalam memberikan pelayanan PIE tersebut.

“Untuk mendapatkan nilai Paripurna tersebut, RSUD Ulin Banjarmasin diwajibkan menjadi Rumah Sakit Pengampuan untuk tiga rumah sakit lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Rumah Sakit daerah tersebut, yaitu RSUD Boejasin Kabupaten Tanah Laut, RSUD Ratu Zaleha Kabupaten Banjar serta RSUD Hasan Basri Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

“RSUD Ulin Banjarmasin diharapkan mampu memenuhi persyaratan tersebut, sehingga nilai Paripurna dapat diraih,”jelasnya.

Pada kegiatan ini turut hadir perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Arlan Prabowo. (SRI/NRH/RH)

80 Peserta Ikuti Pelatihan Tahap III APBN di BLK Kalsel

BANJARBARU – Sebanyak 80 peserta dari 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan (Kalsel) mengikuti pelatihan tahap ketiga dengan menggunakan Anggaran Perusahaan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 di Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalsel.

Pelatihan ini diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam berbagai bidang khusus, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi serta mutu Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kerja.

Kepala BLK Provinsi Kalsel, Muhammad Yusfiansyah mengatakan pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK Provinsi Kalsel merupakan upaya Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dalam menjadikan calon pencari kerja untuk menambah pengetahuan serta keahlian.

Kepala BLK Provinsi Kalsel, Muhammad Yusfiansyah saat diwawancara

“Pelatihan ini menjadi wadah untuk masyarakat supaya memiliki daya saing dan mampu berkompetensi di dunia kerja, apabila tidak bekerja di perusahaan para peserta dapat berkarir secara mandiri dengan memperdayakan SDM yang dapat mengurangi jumlah pengangguran,” katanya, Rabu (10/7).

Yusfiansyah mengungkapkan, pada tahap ketiga pelatihan ini, ada lima kejuaraan yang telah dibuka yakni Computer Operator Assistant, Teknisi Perawatan AC, Pemasangan Instalasi Listrik, Pemeliharaan Berkala Kendaraan Ringan Injeksi dan Teknisi Las 5W 3G.

“Pelatihan tahap ketiga APBN ini sudah dibuka pada 9 Juli dan kemudian para peserta akan melakukan pelatihan dengan total jam pelatihan selama 260 jam atau kurang lebih 2 bulan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Yusfiansyah menambahkan, setelah para peserta melaksanakan pelatihan di BLK Provinsi Kalsel, mereka akan mengikuti magang di perusahaan yang telah bekerja sama dengan pihaknya.

“Selain melakukan pelatihan teori dan lapangan, para peserta nantinya juga melakukan uji kompetensi yang mana apabila peserta berhasil maka langsung mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan langsung oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),” ucapnya.

Yusfiansyah berharap, pelatihan ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi peserta, dengan memperkuat kemampuan mereka dalam menghadapi persaingan pasar kerja yang semakin ketat.

“Untuk itu diharapkan, mereka bisa bersungguh-sungguh mengikuti pelatihan agar yang didapatkan pada pelatihan ini bisa maksimal,” harapnya. (BDR/NRH/RH)

13 SMP se-Kalsel Ikuti LCCM Tahun 2024 di Muslam Kalsel

BANJARBARU – Museum Lambung Mangkurat (Muslam) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Lomba Cerdas Cermat Museum (LCCM) tingkat SMP sederajat.

Kegiatan berpusat di Aula Auditorium Museum Lambung Mangkurat Kalsel, di Banjarbaru, selama tiga hari mulai 10 hingga 12 Juli 2024.

Dalam sambutan tertulis, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Muhammadun, mengatakan, museum merupakan wadah dalam mengembangkan kreatifitas dan edukasi bagi masyarakat tentang sejarah dan kebudayaan.

Muhammadun menilai LCCM sangat bermanfaat bagi generasi muda terutama pelajar Kalsel, sebagai ajang kompetisi mengasah kemampuan pengetahuan dalam bidang sejarah dan kebudayaan Indonesia.

Selain itu LCCM menurutnya, juga mendekatkan museum kepada masyarakat khususnya bagi generasi muda, dan menjalin kerjasama sinergi pembinaan kebudayaan yang ada di Kalsel.

Sementara itu, Kepala Museum Lambung Mangkurat Kalsel, Muhammad Taufik Akbar, menjelaskan LCCM 2024 diikuti oleh 13 SMP dari setiap Kabupaten/Kota di Kalsel.

Kepala Museum Lambung Mangkurat Kalsel, Muhammad Taufik Akbar

“Setiap Kabupaten/Kota memang kita wajibkan mengirim satu SMP untuk berlomba.” katanya

Dengan mengusung tema Arunika yang merupakan akronim Asah Rasa Untuk Generasi Merdeka Berbudaya, kegiatan tahunan ini, lanjut Akbar, bertujuan untuk menguji dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analisa, serta memotivasi siswa untuk belajar dan berkembang.

“Sekaligus merupakan penjaringan peserta pewakilan Kalsel untuk mengikuti LCCM tingkat nasional di Jakarta,” jelasnya.

Akbar berharap LCCM bisa lebih meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kalsel, khususnya terkait pengetahuan tentang sejarah dan budaya di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan keinginan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, untuk mewujudkan SDM yang unggul dalam berbagai bidang.

“Jadi kalau bisa setiap perwakilan Kabupaten/Kota nanti ikut ke Jakarta untuk melihat langsung LCCM tingkat Nasional, dengan harapan termotivasi untuk menjadi lebih baik dibanding daerah lain,” harapnya. (SYA/NRH/RH)

Gubernur Kalsel Berharap Peserta SJI Jadi Jurnalis Berintegritas

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor mengharapkan para peserta Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI), dapat menjadi Jurnalis yang handal dan berintegritas.

Suasana Pembukaan SJI di Banjarmasin

Hal itu disampaikan, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, dalam sambutannya pada acara pembukaan SJI Kalsel di Banjarmasin, Rabu (10/7)

Sahbirin Noor mengatakan, media massa dan jurnalisme memiliki peran yang sangat vital di masyarakat, tidak hanya bertugas memberikan informasi, tetapi juga membentuk opini publik, menjaga integritas dan memperkuat wawasan kebangsaan.

Foto bersama : Gubernur Kalsel, Ketua PWI Pusat dan Ketua PWI Kalsel

Paman Birin berharap, melalui Sekolah Jurnalisme Indonesia ini, para peserta dapat menjalin jaringan dan kolaborasi yang kuat. Mengingat, di era kecanggihan teknologi, tantangan yang para jurnalis semakin kompleks.

“Jurnalis perlu diperkuat integritas, wawasan kebangsaan, kemampuan multitasking dan berpikir kritis. Selain itu, jurnalis harus mampu menggali dan menyampaikan cerita yang memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, menghargai keragaman dan mempromosikan nilai-nilai Pancasila,” pinta Paman Birin.

Tanggapan senada diungkapkan, Ketua PWI Pusat, Hendry CH Bangun. Menurutnya, dalam materi Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) ini, wartawan harus mampu mengatasi perkembangan zaman. Kemudian memiliki wawasan kebangsaan, karena PWI ini sebagai organisasi lahir di tengah perjuangan, harus sesuai dengan nilai-nilai kepentingan bangsa.

“Setiap materi-materi di SJI ini, dapat membuat peserta memahami dan mengelola informasi sesuai nilai-nilai jurnalistik,” jelasnya

Sementara itu, Ketua PWI Kalimantan Selatan, Zainal Helmi menambahkan, Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) ini diikuti
sebanyak 30 wartawan dari media cetak, elektronik, dan online yang tersebar di kabupaten/kota di Kalsel.

Ia berharap, lulusan SJI akan menjadi Duta Pendidikan PWI Kalsel, dengan memiliki berbagai kemampuan tidak hanya menulis pemberitaan, tetapi menguasai berbagai aspek lain dalam jurnalisme.

“Bagi kawan-kawan yang sudah dipilih menjadi duta PWI, akan memberikan pendidikan ke daerah-daerah,” tutupnya

Untuk diketahui, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) didukung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, dan difasilitasi sepenuhnya oleh PWI Kalsel. Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) dibuka secara resmi, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, selama empat hari mulai 10 – 13 Juli 2024, bertempat disalah satu Hotel Berbintang di Banjarmasin. (NHF/NRH/RH)

Gubernur Kalsel Sampaikan Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun 2025

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Gubernur Kalsel terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2025.

Suasana Rapat Paripurna DPRD Kalsel Dengan Agenda Penyampaian Penjelasan Rancangan KUA PPAS APBD 2025

Kegiatan yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK ini bertempat di ruang rapat paripurna gedung A DPRD Kalsel, pada Rabu (10/07).

Dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan bahwa rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2025 ini sangat penting untuk menjadi dasar dalam menyusun rencana dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada.

“KUA ini merupakan tahapan yang penting dalam proses penyusunan APBD. Sebagaimana kita ketahui, rancangan KUA menjadi dasar dalam penyusunan rancangan PPAS Tahun Anggaran 2025. Penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS ini berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,” katanya.

Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini, mengungkapkan tema pembangunan Kalsel yaitu “Pemantapan Daya Saing Daerah Dengan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana untuk Mendukung Kalsel Sebagai Gerbang Logistik Kalimantan.”

Tema tersebut, lanjutnya, diangkat dari isu-isu strategis pembangunan antara lain meningkatkan SDM yang unggul dan berdaya saing, peningkatan kualitas sarana prasarana, optimalisasi sektor industri, UMKM, pertanian dan pariwisata, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik, meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup, serta mewujudkan kalsel sebagai gerbang IKN dan sebagai gerbang logistik Kalimantan.

“Adapun fokus pembangunan Provinsi Kalsel tahun 2025, diarahkan untuk pendidikan, kesehatan, dan sarana prasarana. Kemudian UMKM dan ketenagakerjaan, investasi hilirisasi industri, pertanian dan pariwisata, serta peningkatan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana,” jelasnya.

Menurutnya, kebijakan perencanaan belanja daerah, diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar. Di samping itu belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025, sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi. Dengan kata lain, penggunaannya lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif, serta memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas SDM, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Paman Birin menambahkan struktur/postu APBD yang tertuang dalam rancangan KUA dan PPAS Tahun 2024 yaitu pendapatan daerah dianggarkan dengan proyeksi sebesar Rp.10.459.645.725.548,00, belanja daerah dianggarkan sebesar Rp11.554.645.725.548,00. Terjadi defisit anggaran sebesar Rp1.095.000.000.000,00.

“Pada posisi penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp1.145.000.000.000,00 yaitu pada penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran dan penerimaan kembali investasi non permanen. Untuk pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp50.000.000.000,00 digunakan untuk pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pada BUMD,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kalsel menyambut baik dan mengapresiasi segala gagasan Gubernur Kalsel yang dibacakan oleh Sekda Kalsel. Menurutnya, kesuksesan eksekutif tidak terlepas dari kesuksesan legislatif, begitu pula sebaliknya. Karenanya, sebagai nakhoda wakil rakyat “Rumah Banjar” dirinya mendukung segala kebijakan yang orientasinya kepada kesejahteraan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat “Banua”.

“Sebagai tahapan berikutnya, akan dilaksanakan rapat Badan Anggaran DPRD Kalsel,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Kalsel yang diwakili Sekdaprov Kalsel dan Ketua DPRD Kalsel melakukan penandatanganan pakta integritas Rancangan KUA PPAS APBD 2025. (ADV-NRH/RH)

FASI Tingkat Provinsi Kalsel Digelar di Kabupaten Banjar

BANJARMASIN – Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 digelar selama empat hari mulai 25 sampai 28 Juli 2024 di kawasan Kiram, Kabupaten Banjar.

Kabid Pemberdayaan Pemuda Dispora Kalsel Rokhyatin Effendi menjelaskan, untuk pelaksanaan FASI Tingkat Provinsi sebelumnya direncanakan di Kabupaten Tanah Bumbu, namun karena ada masalah teknis maka dipindahkan ke Kawasan Kiram, Kabupaten Banjar.

“Untuk pelaksanaan FASI Tingkat Provinsi, rencana semula di Kabupaten Tanbu bergeser di Kiram, Kabupaten Banjar,” ungkapnya, Rabu (10/07).

Rokhyatin menuturkan FASI Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan ini diikuti peserta dari tingkat Taman Kanak-Kanak Al-Qur’an (TKA), tingkat Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) serta tingkat Ta’limul Qur’an lil Aulad (TQA) dengan 20 kategori yang dilombakan.

“Pada setiap tingkat tersebut, masing masing ada yang dilombakan, seperti tingkat TKA terdapat 8 kategori lomba, TPA terdapat 7 kategori lomba, serta TQA terdapat 7 kategori lomba,” terangnya.

Rokhyatin berharap FASI Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan ini bisa melahirkan juara-juara yang handal dan berkualitas agar dapat kembali mengharumkan nama Kalsel di tingkat nasional.

“Mengingat Provinsi Kalimantan Selatan pada pelaksanaan FASI Tingkat Nasional selalu meraih juara umum selama tiga kali berturut-turut,” pungkasnya. (SRI/NRH/RH)

Exit mobile version