Bulan: Februari 2023

TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menyambut baik perubahan birokrasi layanan mutasi dan perubahan nomor polisi (nopol) hingga kepengurusan lima tahunan yang sebelumnya dipegang Polda akan dilimpahkan ke Polres tingkat kabupaten/kota.

“Ini merupakan angin segar bagi wajib pajak. Bahkan, sudah ada kesepahaman antara Kapolda dan Kepala Badan Keuangan Daerah, harapan adanya masyarakat tidak perlu lagi melakukan urusan lima tahunan ke Polda tetapi cukup di Polres saja,” ujarnya usai melaksanakan Sosialisasi Perundang-undangan terkait Pajak Daerah, di Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu, Kamis (2/2) siang.

Menurut dia, dengan adanya ini tentu efesiensi waktu lebih produktif. Bahkan, tidak lagi menyusahkan warga yang tempat tinggalnya sangat jauh dari kota. Ditambah lagi jarak ke Polda Kalsel pun tidak lah dekat.

“Apa yang diinginkan warga akhirnya terwujud apalagi daerah Tanah Bumbu dan Kotabaru ini jaraknya cukup jauh. Sehingga, langkah tersebut sangat membantu,” ucap Politisi dari Partai Golkar yang akrab disapa Paman Yani.

Sebagai upaya terwujudnya ini, ia yang menjabat sebagai Wakil Ketua di Komisi II membidangi ekonomi dan keuangan di DPRD tingkat provinsi sudah melakukan rapat bersama mitranya baik kepolisian dan badan keuangan daerah.

“Kita ketahui, bahwa daerah luar sudah menerapkan ini. Sebut saja Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta bahkan Bali pun sudah melaksanakan. Sampai yang terdekat seperti Kaltim juga menjalankan ini, Mudah-mudahan Kalsel bisa terealisasi,” harap dia.

Sementara itu, Kepala Samsat Batulicin, Indra Abdillah, menuturkan, apabila ini terwujud setidaknya juga akan berdampak pada penerimaan kas daerah. Termasuk mudahnya melakukan kepengurusan pajak.

“Mudah-mudahan apa yang diperjuangkan Paman Yani bisa terwujud sebagai bentuk memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya di Tanah Bumbu ini,” ungkapnya.

Dirinya berharap setelah terealisasi, animo masyarakat terhadap pajak kendaraan bermotor dapat lebih meningkat. Ditambah lagi, tunggakannya pun juga dapat berangsur-angsur mengalami pengurangan.

“Sehingga setelah terealisasi ini ketaatan masyarakat membayar pajak semakin tinggi,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyerahkan penghargaan Adiwiyata kepada 80 sekolah di banua ini, dari tingkat SD, SMP, Dan SMA yang berhasil meraih penghargaan Adiwiyata, baik di tingkat Provinsi, Nasional, Dan Mandiri.

Penyerahan penghargaan Adiwiyata di serahkan langsung oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, di Gedung KH Idham Chalid perkantoran Sekretariat Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, pada Kamis (2/2).

Seperti diketahui, Adiwiyata merupakan penghargaan bagi Sekolah yang telah berhasil menerapkan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan Hidup di Sekolah, berupa aksi secara kolektif, sadar, sukarela, berjejaring dan berkelanjutan dalam dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Pelaksanaan program Adiwiyata berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P. 53 tahun 2019 tentang penghargaan Adiwiyata.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan, penghargaan sekolah adiwiyata ini akan membawa nilai positif dan semakin menggugah kesadaran, serta memberikan motivasi betapa pentingnya menjaga lingkungan hidup dan kelestarian alam.

“Kesadaran dan kebiasaan untuk menjaga lingkungan ini harus ditanamkan sedini mungkin. Karena itu, selain keluarga, lingkungan sekolah dianggap tempat yang efektif Dan ideal agar anak-anak terbiasa hidup dan berperilaku bersih serta sehat,” ungkap orang yang akrab disapa Paman Birin ini.

Ia melanjutkan, program sekolah Adiwiyata ditujukan agar pihak sekolah mampu berkerjasama guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Menjaga lingkungan harus ditanamkan sedini mungkin, lingkungan sekolah merupakan tempat efektif dan ideal agar anak-anak terbiasa hidup berperilaku bersih dan sehat.

“Pemprov Kalsel sangat mendukung program Adiwiyata ini guna menjadikan sekolah yang peduli lingkungan. Oleh karena itu, guru harus menjadi agen contoh kepada seluruh warga sekolahnya,” tutup Paman Birin.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalsel Hanifah Dwi Nirwana mengatakan, untuk mengubah pola pikir masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat butuh proses. Maka proses itu diawali dari dunia pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai tersebut kepada anak sedini mungkin. Di dalam sekolah adiwiyata ini, para peserta didik dibekali dengan kemampuan terkait kepedulian pengelolaan sampah, penghematan energi dan interaksi di lingkungan sekolah.

“Adiwiyata merupakan gerakan ramah lingkungan, semua aspek di dalam upaya untuk membangun kesadaran anak untuk peduli pada lingkungan, ” Ucap Hanifah.

Dilanjutkan Hanifah, pihaknya berharap,l aksi-aksi terkait lingkungan semakin luas dan semakin banyak. Khususnya sekolah adiwiyata, dewan guru menjadi agen contoh bagi peserta didik di masing-masing sekolah.

Untuk diketahui, penerima piagam sekolah adiwiyata provinsi tahun 2022 ada 53 sekolah dari usulan sebanyak 69 sekolah, untuk di tingkat nasional ada 22 sekolah dari 36 sekolah yang diusulkan, dan untuk mandiri ada 5 sekolah dari 10 sekolah yang diusulkan. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Aparat Kejaksaan sangat berperan penting dan strategis dalam mengendalikan inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal itu diungkapkan Kepala BPKP Kalimantan Selatan, Rudy M Harahap, ketika memberikan paparan dengan tema “Sosialisasi Pengendalian Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan dan Sejauh Mana Kejaksaan di Daerah Dapat Berperan”, di Aula Anjung Papadaan, kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, akhir Januari 2023.

Sosialisasi tersebut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Mukri, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Ahmad Yani dan seluruh Kepala Kejaksaan Negeri di Kalimantan Selatan.
Hadir juga pada sosialisasi tersebut, para Asisten Kejati, Koordinator, dan para Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Selatan, baik secara fisik maupun online.

Rudy kembali mengingatkan, dalam pengendalian inflasi, penting sekali menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Terintegrasi dan Lintas Sektoral. Hal ini untuk mengidentifikasi tujuan, struktur atau proses pengendalian dan manajemen risiko, serta memastikan tujuan dan target kinerja pengendalian inflasi tercapai.

“Dalam mengendalikan inflasi, penerapan SPI Terintegrasi dan Lintas Sektoral akan memastikan berjalannya kepemimpinan, manajemen, dan governansi yang baik,” katanya.

Sayangnya, ungkapnya, menurut hasil pengawasan BPKP Kalimantan Selatan tahun lalu, beberapa kepala daerah di Kalimantan Selatan tidak terlibat langsung dalam pengendalian inflasi.
Selain itu, beberapa peraturan bupati/walikota tentang penggunaan belanja tidak terduga (BTT) belum ditetapkan, roadmap pengendalian inflasi daerah belum disusun, dan penyerapan anggaran pengendalian inflasi rendah.

“Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga tidak memiliki rencana kerja yang rinci dan terjadwal dan belum melakukan capacity building berupa studi tiru,” tambahnya.

Menyikapi kondisi tersebut, sarannya, aparat kejaksaan di seluruh daerah harus mendorong TPID berinovasi dalam pengendalian inflasi.

“Aparat Kejaksaan harus terlibat langsung dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, melakukan pendampingan hukum, mengakselerasi belanja tidak terduga (BTT), dan menjaga kestabilan perekonomian daerah,” ujarnya.

Ditambahkannya, aparat kejaksaan juga penting sekali mendalami risiko penanganan inflasi dan terlibat langsung memitigasi risiko tersebut dalam rapat-rapat TPID.
Hal itu selaras dengan arahan Jaksa Agung pada Rapat Koordinasi Kepala Daerah dan Forkopimda di Sentul pertengahan Januari lalu. Yaitu kejaksaan harus bertindak cepat dan tepat untuk mengawal pengendalian inflasi di daerah.

Untuk mendukung arahan tersebut, Rudy mengajak Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan beserta seluruh unsur Kejaksaan di Kalimantan Selatan berperan nyata dalam mengawal dan menjaga keberhasilan pengendalian inflasi.

“Menerapkan SPI Terintegrasi dan Lintas Sektoral dalam pengendalian inflasi akan semakin membuat Kejaksaan berperan penting dan strategis di daerah,” tutup Rudy. (BPKPKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Mengawali Februari 2023, Korem 101/Antasari menggelar 9 Ball Open Handicap Tournament 2023. Turnamen ini memperebutkan piala bergilir Danrem 101/Antasari.

Pembukaan turnamen dilakukan langsung Danrem 101/Antasari, Brigjen TNI Rudi Puruwito, pada Rabu (1/2). Hadir pada pembukaan turnamen ini, diantaranya Ketua POBSI Provinsi Kalsel, para Pejabat Utama Korem 101/Antasari, Perwakilan Dispora Provinsi Kalsel, Perwakilan KONI Kalsel, para pimpinan Instansi sipil, dan TNI/Polri. Turnamen ini berlangsung dari 1-8 Februari 2023, disalah satu tempat biliar kawasan jalan Pangeran Antasari Banjarmasin.

Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Rudi Puruwito mengatakan, turnamen biliar ini merupakan salah satu event terbesar di Kalimantan Selatan, setelah beberapa tahun tidak dapat digelar karenakan situasi pandemi COVID-19.

“Turnamen ini bertujuan mencari bibit-bibit atlet biliar Kalimantan Selatan, yang diharapkan dapat membanggakan baik di kancah nasional maupun internasional,” harap Danrem.

Turnamen ini juga sebagai bentuk upaya mensosialisasikan olahraga biliar, karena biliar merupakan olahraga yang dipertandingkan dalam ajang nasional maupun internasional seperti Pekan Olahraga Nasional (PON), Sea Games, dan juga pertandingan internasional lainnya.

“Sistem handicap pada turnamen ini, akan mengelompokkan peserta sesuai handicap masing-masing, yang ditentukan berdasarkan tingkat kemahiran dan penilaian dengan kriteria yang ditetapkan oleh penyelenggara turnamen. Kriteria yang diutamakan adalah prestasi sebelumnya. Tujuan dari sistem handicap adalah agar terjadi kesetaraan kemampuan pada pemain yang saling bertemu dalam satu pertandingan,” tutupnya.

Sekadar informasi, turnamen ini dibuka untuk umum dengan pendaftarannya tetap dibuka hingga 5 Februari 2023, meskipun pertandingan sudah berlangsung sejak 1 Februari 2023. Turnamen ini rencananya akan ditutup 8 Februari 2023 mendatang di Aula Makorem 101/Antasari. (RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalsel mencatat ada tiga kota yang mengalami inflasi pada Januari 2023. Daerah ini adalah Banjarmasin, Tanjung (Tabalong) dan Kotabaru.

Kepala BPS Provinsi Kalsel Martin Wibisono melalui Statistisi Madya, Fachri Ubadiyah, dalam jumpa persnya di laman kanal resminya, Rabu (1/2), menyampaikan, Tanjung mendapat andil besar terhadap inflasi di Kalsel dengan nilai 0,21 menurut tahun kalender (month to month). Sedangkan Banjarmasin dan Kotabaru berada diangka terendah.

“Kota Seribu Sungai sebesar 0,15 persen dan Bumi Saijaan berada 0,12 persen dari inflasi tahun kalender dan M to M,” bebernya.

Dari 12 kota di Kalimantan, Banjarmasin, Tanjung dan Kotabaru menjadi penyumbang inflasi di Provinsi Kalsel yang tercatat Januari 2023.

“Tetapi tertinggi inflasi di Kalimantan adalah Kota Singkawang sebesar 0,45 persen sedangkan yang mengalami deflasi terendah berada di Tanjung Selor sekitar 0,03 persen,” ungkap fachri.

Dari hasil data yang dirilis, lanjut dia, ada 5 pendorong inflasi di tiga kota ini, di antaranya beras dan rokok.

“Banjarmasin itu ada rokok (0,09 persen), SPP Bimbel (0,08 persen), sewa rumah (0,07 persen), upah tukang bangunan (0,04 persen) serta tarif cukur pria (0,03 persen). Sedangkan, Tanjung itu lebih kepada komoditi beras (0,12 persen), perhiasan (0,06 persen), rokok kretek filter (0,05 persen), bawang merah (0,04 persen), minyak goreng (0,02) persen. Untuk Kotabaru juga sama beras (0,10 persen), emas perhiasan (0,09 persen), sepeda motor (0,08 persen), cumi-cumi (0,06 persen) terakhir bawang merah (0,05 persen),” urainya.

Sedangkan, penahan laju inflasi di Banjarmasin dan Kotabaru berasal dari sektor komoditi perikanan dan transportasi udara. Tanjung didominasi oleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax.

“Banjarmasin angkutan udaranya sebesar 0,45 persen, pertamax 0,06 persen, ikan peda 0,03 persen, bahan bakar ruta 0,02 persen dan telur ayam ras 0,01 persen. Tanjung ada bensin 0,14 persen, tomat 0,05 persen, terong 0,01 persen, daging ayam ras 0,01 persen, solar 0,01 persen. Kalau dari Kotabaru ikan kembung mencapai 0,17 persen, angkutan udara 0,13 persen, ikan tongkol 0,05 persen, Pertamax 0,04 persen terakhir terong 0,02 persen,” paparnya.

Namun demikian, Kotabaru masuk dalam deretan inflasi tinggi nasional sebesar 7,78 persen. Sedangkan, Banjarmasin 6,04 persen dan Tanjung (Tabalong ) sekitar 4,78 persen.

“Meski dari inflasi tahun kalender Kotabaru terendah sebesar 0,12 persen. Akan tetapi, tahun ke tahun (y o y) masih tinggi. Sehingga, ini membutuhkan keseriusan dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam mengentaskan masalah tersebut,” ucapnya.

Secara umum, Indeks Harga Konsumen (IHK) Januari 2023 mengalami kenaikan dibandingkan Desember 2022 yang mencapai 117, 32 dari sebelumnya berada diangka 117,15 dengan inflasi 15 persen.

“Dari tingkat inflasi Januari 2023 dengan tahun kalender sebesar 15 persen dan andil dari tahun ke tahun (y o y) sekitar 6,11 persen,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Birhasani, pada Rabu (1/2) memgatakan, sejak Januari 2023 ini memang terjadi gejolak kenaikan harga di atas HET Rp14.000 perliter, untuk minyak goreng kemasan sederhana “Minyakita” dan tidak saja terjadi di Kalsel, namun di seluruh Indonesia dengan harga yang bervariasi dikirasan Rp15.500 – Rp17.000 perliter di pasaran.

“Ada tiga penyebab terjadi kenaikan harga, tingginya permintaan masyarakat, yaitu mulai melakukan penghematan belanja dari minyak goreng baik premium atau medium beralih ke “Minyakita”, kemudian keterlambatan suplai minyak goreng curah program DMO, sehingga produsen perusahaan pengemasan mengalami kekurangan bahan baku, selajutnya berimbas penurunan jumlah pasokan ke distributor di pasaran dan pengecer,” kata Birhasani panjang lebar

Disampaikan Birhasani, pihaknya sudah melaporkan dan berkoordinasi dengan
Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag RI, dan Kementerian Perdagangan RI, terkait kenaikan harga minyak goreng tersebut. Hasilnya Kemendag RI dan Badan Pangan Nasional beserta pelaku usaha sepakat untuk meningkatkan produksi Minyak Goreng Curah dan Minyakita Mulai Februari hingga April 2023 menjadi 450.000 ton perbulan, dari produksi sebelumnya hanya 3.000 ton perbulan.

“Persoalan ini diatasi sebagai upaya antisipasi kedepan, terlebih akan memasuki bulan suci Ramadhan,” katanya

Lebih lanjut Birhasani menambahkan,
berdasarkan monitoring Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel pada Selasa, 31 Januari 2023 ketersedian bahan pokok masih aman dan suplainya berjalan lancar, baik yang dari
antar daerah kabupaten dan kota hingga luar daerah. Termasuk ketersediaan minyak goreng baik yg berkemasan maupun curah.
Bahkan harga minyak goreng kemasan premium dan medium masih stabil, yaitu di bawah HET.

“Kita imbau warga tetap tenang, tidak melakukan aksi memborong, pedagangpun diminta jangan menimbun atau menaikkan harga, karena Pemerintah, Satgas Pangan, dan Kepolisian akan melakukan pengawasan dan menindak bagi oknum yang melanggar terhadap ketentuan itu,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berkomitmen untuk lebih meningkatkan kualitas layanan kebugaran di tahun 2023 ini.

Sejak 2018 lalu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bawah naungan Dinas Kesehatan Kalsel ini sudah mensosialisasikan tentang layanan kebugaran kepada perusahaan swasta maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Ditemui di ruang kerjanya, Rabu (1/2), Kepala BKOM Kalsel, Sucilianti Akbar mengungkapkan, 2023 ini pihaknya memiliki program terbaru yakni Coporate Wellness atau Capacity Building.

Program terbaru itu merupakan paket kebugaran yang didalamnya terdapat pemeriksaan kesehatan, senam kesegaran di pagi hari, serta permainan-permainan sejenis outbound.

“Tentunya permainan ini sendiri tidak lepas dari kesehatan kebugaran,” jelasnya.

Sasaran utama dalam waktu dekat yakni SKPD di tingkat provinsi, sebab menurutnya, selama ini para perangkat daerah itu rata-rata masih memakai jasa pihak swasta dalam program Capacity Building.

“Padahal kita sudah memiliki tenaga yang memang ahli di bidang kebugaran, dan tentu dengan memakai jasa kami juga akan meningkatkan pendapatan daerah,” bebernya.

Dalam biaya layanan pun, menurut Suci, jasa BKOM Kalsel terbilang lebih murah dibanding pihak swasta.

“Tarifnya berkisar 1,5 juta hingga 2 juta rupiah untuk 15 orang,” paparnya.

Suci berharap di tahun 2023 ini baik SKPD, perusahaan swasta, masyarakat maupun instansi lainnya, dapat memanfaatkan jasa peningkatan kebugaran dari BKOM Kalsel.

“Tahun sebelumnya juga kita sudah ada kerjasama dengan instansi perguruan tinggi negeri dan swasta dan juga kita sasarannya kepada siapa saja yang memerlukan kesehatan kebugaran,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)