Bulan: Februari 2023

BANJARMASIN – Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan kegiatan reses dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing pada 4 – 11 Februari 2023.

Termasuk Ketua DPRD Kalsel, Supian HK yang menyambangi 16 desa di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara pada gelaran reses di tahun 2023 ini.

Supian HK menyebutkan, banyak dari warga desa yang mengeluhkan banyaknya tanaman Susupan Gunung (Mimosa Pigra / Putri Malu Raksasa) dan Eceng Gondok (Eichornia Crassipes) yang menutupi lahan pertanian potensial di kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) tersebut.

“Akarnya yang kuat dan batang yang berduri menyebabkan warga kesulitan untuk membersihkan tanaman jenis ini,’ jelasnya kepada wartawan, Kamis (9/2).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, menurut Supian HK, warga mengusulkan penambahan alat berat berjenis Excavator agar kegiatan pertanian dapat berkelanjutan dan hasilnya dapat lebih ditingkatkan.

“Memang alat berat yang ada saat ini sudah berjalan dengan baik. Hanya saja, banyaknya desa yang membutuhkan alat tersebut, membuat alat tersebut dipakai bergantian dan akhirnya memerlukan waktu yang sangat lama,” ungkapnya.

Menanggapi berbagai aspirasi masyarakat tersebut, Supian HK akan menyampaikannya ke pihak-pihak terkait sesuai kewenangannya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. (NRH/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, masih terdapat ratusan hektare lahan tidur di persawahan. Kendati begitu, sektor pertanian masih menjadi tumpuan ekonomi utama warga.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menanggapi serius lahan tidur ini. Apabila terjadi, maka, inflasi dapat berdampak ke daerah penghasil terutama beras.

“Apabila ini dikerjakan dengan baik maka sektor komoditi beras dapat terpenuhi. Terutama Kusan Hilir dan Tengah merupakan penopang padi terbesar di Tanbu. Masalah lahan tidur perlu menjadi perhatian,” ujarnya usai menggelar reses di Desa Salimuran, baru-baru tadi.

Dari hasil pengamatan, tercatat rata-rata 90 persen di dua kecamatan di Tanbu berprofesi sebagai petani. Adapun, keinginan dari warga lahan tidur yang terdapat di Kusan Hilir dan Tengah dapat maksimal digarap.

“Reses dibeberapa tempat lebih menyentuh pertanian. Ini akan kita sampaikan ke rumah banjar dan semoga bisa dibantu menyesuaikan keuangan daerah,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Desa Salimuran, Hayuddin, menyebut, 200 hektare persawahan di desanya tercatat masih berstatus lahan tidur. Sehingga, perlu adanya keseriusan lagi dari para petani khususnya millenial.

“Artinya kita perlu perhatian. Mengingat, tidak maksimalnya hasil panen. Dengan hadirnya Paman Yani diharapkan bisa maksimal. Kita menginginkan tempat pengering padi juga mampu tersedia,” ungkapnya.

Di lokasi yang sama, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tanbu, Hermanuddin, menuturkan, kewenagan yang menjadi kabupaten tentu diperjuangankan. Apalagi, penopang utama mereka sebagian besar di Kusan Hilir dan Tengah adalah petani.

“Kami sangat mengapresiasi atas perhatian dari Paman Yani. Kusan Hilir dan Tengah rata-rata penghasil komoditi beras tentu apabila masih masuk dalam daerah hal tersebut pun akan diperjuangkan,” imbuhnya.

Komisi membidangi ekonomi dan keuangan ini, juga mendukung skala prioritas dari profesi warga desa yang menjadi petani.

“Kita ketahui sendiri perkebunan dan peternakan hingga pertanian itu skala lingkup besar ada pula di provinsi,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel menawarkan program tugas belajar beasiswa bagi ASN di lingkup Pemprov Kalsel.

Hal ini disampaikan Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir dan Promosi Jabatan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel Frendy Ariffin, baru-baru tadi.

Frendy mengatakan, program tugas belajar beasiswa Pemprov Kalsel tersebut dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan. Dan di tahun 2023 ini BKD Kalsel telah menganggarkan dana untuk melaksanakan tugas belajar dengan beasiswa dari APBD Pemprov Kalsel.

“Pada tahun 2023 ini Pemerintah Provinsi Kalsel membuka sebanyak 10 formasi dengan rincian sebagai berikut, Program Spesialis/Sub Spesialis sebanyak 4 formasi, Program Doktor (S3) 1 formasi, Program Magister (S2) 2 formasi, dan Program Sarjana (S1)/Diploma IV 2 formasi ,” ungkap Frendy

Frendy menambahkan untuk tujuan program tugas belajar beasiswa APBD Pemprov Kalsel ini pihaknya menyarankan perguruan tinggi negeri di luar daerah dengan akreditasi minimal B. Pemilihan perguruan tinggi negeri di luar daerah ini bertujuan agar ASN yang mengikuti program belajar tersebut bisa fokus dalam melaksanakannya. Hal ini juga untuk meminimalisir resiko yang dapat menghambat progres belajar mereka.

“Jika melaksanakan di dalam daerah ditakutkan nanti para ASN akan dibebani pekerjaan kantor, dan akan menghambat atau bahkan mereka tidak bisa menyelesaikan program tugas belajarnya. Jika sampai tidak selesai, mereka harus mengembalikan dana tugas belajar yang sudah dikeluarkan oleh Pemprov Kalsel, dan ini yang kita hindari,” lanjut Frendy

Adapun syarat minimal pangkat golongan ASN untuk mengikuti Program Tugas Belajar Beasiswa tersebut, Frendy menyampaikan yakni untuk Magister (S2) pangkat golongan minimal III a, kemudian untuk Doktor (S3) pangkat golongan minimal III b dengan usia maksimal 45 tahun dan telah 2 tahun menyelesaikan S2, program Sarjana S1/Diploma IV pangkat golongan minimal II b, serta Program Spesialis/Sub Spesialis pangkat golongan minimal III b. Sementara untuk proses pendaftaran, lanjut Frendy, rekan-rekan ASN yang berminat bisa menyampaikan permohonan seleksi tugas belajar dengan kelengkapan sejumlah dokumen seperti surat permohonan izin tugas belajar yang di tandatangani oleh kepala SKPD, fotokopi SK pangkat terakhir yang di legalisir, fotokopi ijazah dan transkrip pendidikan terakhir yang dilegalisir.

Kemudian fotokopi SKP satu tahun terakhir dengan nilai rata-rata baik dilegalisir, uraian tugas ASN yang bersangkutan yang disahkan Kepala SKPD, daftar riwayat hidup, serta surat pernyataan dari Kepala SKPD bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 2 tahun terkahir dan tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin.

“Dokumen-dokumen tersebut bisa disampaikan melalui aplikasi e-Mutasi di bagian pengembangan,” ucapnya.

Jika jumlah pendaftar melebihi jumlah formasi yang dibuka, maka BKD Kalsel akan membentuk tim seleksi untuk menyeleksi peserta yang mendaftar. Program tugas belajar dengan beasiswa dari APBD Pemprov Kalsel sendiri terus diadakan oleh BKD Kalsel setiap tahunnya dengan jumlah formasi yang berbeda sesuai dengan ketersediaan anggaran. (MRF/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Inflasi di Kalsel mencapai 0,15 persen. Penyebab terjadinya ini akibat sejumlah kebutuhan bahan pokok (bapok) termasuk beras lokal merangkak naik. Banjarmasin saja harganya tembus Rp21. 000 per liter.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengatakan, banyaknya tanaman padi yang terkena hama tungro membuat sejumlah daerah di Kalsel mengalami penurunan produksi beras hingga berimbas pada kenaikan.

“Dari titik desa pertama hingga sekarang ini masih saja permasalahan beras. Jangan sampai daerah ini juga terdampak inflasi dan itu tidak kami inginkan. Apabila Kusan Hilir dan Tengah ini berhasil panen tanpa terdampak tungro maka terjadi surplus dan tidak kekurangan,” ujar legislatif Dapil VI membidangi ekonomi dan keuangan di Komisi II DPRD Kalsel, usai menjaring aspirasi di Desa Saring Sungai Binjai dan Beringin, Rabu (8/2) lalu.

Menurut dia, inflasi di Banjarmasin berada dikisaran 6,11 persen. Terlebih, month to month (m to m) untuk kota berjuluk seribu sungai itu berhasil menyentuh 0,15 persen. Melihat ini terjadi, persoalan tersebut jangan sampai terdampak di Tanah Bumbu.

“Pertanian saat ini sangat penting. Perekonomian masyarakat bertumpu pada sektor hal tersebut. Bahkan, pertanian di Tanah Bumbu harus menjadi perhatian, kita tidak ingin adanya inflasi. Yang perlu digaris bawahi tadi jalan usaha tani, pengairan (irigasi) dan ketersediaan pupuk. Jadi tolong lah pupuk ini dipermudah agar petani kami di sini bisa membantu memperbaiki perekonomian minimal di daerahnya sendiri,” tuturnya.

Tak hanya Banjarmasin, ia menjelaskan, Bumi Saijaan pun terdampak inflasi beras mencapai 0,10 persen. Hal ini lah yang mendorong bertambahnya inflasi di Kalsel. Begitu pula Tanjung yang mencapai 0,12 persen.

“Ini yang menjadi perhatian kita ternyata beras terdampak inflasi. Kami tidak ingin terjadi itu seperti di Kotabaru, apabila produksi melimpah tentu inflasi terkendali,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Saring Sungai Binjai, Anafson Hadi, mengutarakan, yang menjadi kendala dalam sektor pertanian mereka adalah sulitnya mendapatkan pupuk. Alih-alih mendapatkan, harganya pun diketahui mencapai di atas standar bersubsidi.

“Sekarang ini sangat sulit mendapatkan pupuk di agen karena mereka bilang pasti habis. Tercatat ada 550 petani yang produktif dengan rata-rata angka 90 persen. Kami juga memiliki 16 penggilingan padi,” paparnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, kesulitan petani juga terjadi pada kebutuhan solar untuk mengoptimalkan mesin combine.

“Solar di sini langka, karena dimonopoli oleh pelangsir sehingga yang dijual kepada warga mampu menembus harga 18. 000 hingga 20.000 rupiah per liternya,” bebernya.

Dilokasi berbeda, Sekretaris Desa (Sekdes) Beringin, Fardiansyah, menyampaikan, produksi beras di desanya mampu menghasilkan ratusan ton dalam sekali panen dengan luas lahan persawahan 500 hektare. Namun, karena cuaca beberapa hari terakhir ini diketahui ekstrim membuat sektornya berdampak.

“Saat ini masih menanam. Keterlambatan ini terjadi karena curah hujan yang cukup tinggi dan ini menghambat pertumbuhan padi sehingga membuat keterlambatan panen,” ucapnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Masih mahalnya harga beras khusus, disikapi Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Birhasani, pada Selasa (7/2) menjelaskan, harga beras lokal khusus (beras banjar) seperti siam, unus, mutiara, mengalami kenaikan, diakibatkan kurangnya pasokan beras jenis tersebut dari petani lokal. Hal ini disebabkan stok beras jenis di petani sangat menipis, sehingga menurun di tingkat produksi jenis beras tersebut.

“Sebagian akibat persawahan diserang hama, menjadi faktor lainnya berkurang produksi, sehingga suplai ke pasar menurun drastis, sedangkan permintaan tetap tinggi, kemudian terjadinya kenaikan harganya dipasaran,” ucapnya

Disampaikan Birhasani, dengan naiknya harga beras lokal Banjar seperti Unus, Mutiara, Siam dan sejenisnya adalah termasuk kategori beras khusus, yang merupakan khas Kalsel, karena beras ini berbeda dengan jenis beras yang tergolong kategori beras premium maupun medium.

“Memang ada beras lokal Kalsel yang setara dengan jenis Premium dan Medium, yaitu beras Banjar jenis Siganal, Beras unggul Sihireng, dan beras Bulog tergolong kategori beras Premium dan Medium, untuk
harga lebih murah dibanding beras khusus, bahkan stok di tingkat petani juga masih banyak,” katanya

Lebih lanjut Birhasani menambahkan, berdasarkan data dari BPS menunjukkan bahwa beras yang paling banyak diminati dan dikonsumsi oleh masyarakat Banjar adalah jenis Beras Khusus, yaitu Unus, Mutiara, Siam dan sejenisnya, karena beras khusus (beras banjar) tidak bisa dibandingkan sama dengan kualitas beras premium.

“Beras khusus jenis Unus, Siam, Mutiara harganya sekarang Rp21.000 sampai dengan Rp21.500 per kg. Namun kalau jenis sekelas premium, seperti beras Sihirang, beras Siganal Rp11.000 sampai Rp12.000 saja,” tutup Birhasani. (NHF/RDM/RH)

BANJAR – Puncak peringatan Hari Gizi Nasional (HGN) ke-63 di Kalimantan Selatan (Kalsel) dijadikan sebagai ajang untuk mengajak masyarakat mengkonsumsi ikan dan telur sebagai pemenuh gizi ibu hamil dan balita anak agar tidak kekurangan gizi hingga stunting.

Hal ini selaras dengan tema HGN tahun ini yakni “Protein hewani cegah stunting”.

Terlihat saat peringatan HGN di Posyandu Bunda Kenanga, Desa Pulau Nyiur, Kabupaten Banjar, Kamis (9/2), Pemprov Kalsel didampingi Ketua TP PKK Kalsel serta Kepala BKKBN Kalsel menyerahkan berbagai macam bantuan kepada puluhan balita dan ibu hamil.

Ketua TP PKK Kalsel Raudhatul Jannah mengatakan, momentum hari gizi ini sebagai wadah semua lintas sektor untuk mengampanyekan pola hidup sehat, khususnya terkait makanan bergizi.

“Pencegahan stunting itu bisa dengan mengonsumsi makanan bergizi, di antaranya adalah ikan dan telur. Apalagi  telur ayam yang mudah didapat dan harganya murah, minimal satu kali saja sehari,” ucapnya.

Penanganan stunting menurutnya tak bisa hanya dilakukan satu pihak. Melainkan harus ada dukungan dari berbagai elemen termasuk masyarakat itu sendiri.

“Selama masih ada yang tidak peduli, maka mustahil stunting bisa dieliminasi apalagi diturunkan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Diauddin mengatakan peringatan Hari Gizi Nasional ke-63 ini dapat menjadi momentum untuk menarik kepedulian serta meningkatkan komitmen bersama dalam membangun gizi dan bangsa yang sehat.

“Kita masih punya banyak tugas yang berat yaitu menurunkan target 14 persen stunting pada tahun 2024,” ungkapnya.

Meski saat ini prevelensi stunting Kalsel berdasarkan data SSGI sudah 24,6 persen ditahun 2022. Namun angka tersebut menurut Diauddin masih berada diatas angka nasional.

“Ini yang perlu kerja bersama untuk menurunkan hingga 14 persen,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Diauddin mengajak semua masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi dan memenuhi gizi anak dengan menerapkan program “Isi Piringku”, yakni program pengganti konsep 4 Sehat 5 Sempurna, disertai penguatan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita serta penguatan pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri.

“Untuk tablet penambah darah ini akan diperluas lagi hingga ke sekolah agama seperti pesantren, karena sebelumnya kurang terjamah sampai di sana,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)