Tahun: 2022

BANJARMASIN – Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua lapisan masyarakat, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimatan Selatan, meresmikan Poli Umum dan Geriatri.

Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan Teguh Hadianto, kepada Abdi Persada FM, pada Rabu (17/8) dengan adanya Poli Umum dan Geriatri ini, dapat dimanfaatkan seluruh lapisan masyarakat, yang tersebar di 13 Kabupaten dan Kota. Apalagi tidak hanya melayani pasien umum, namun juga peserta BPJS kesehatan. Untuk Jam pelayanan Senin – Kamis mulai Jam 08.00 – 14.00 WITA, Jumat sampai jam 11.00 dan Sabtu sampai dengan jam 13.00 WITA.

“Bentuk pelayanan Poli Umum dan Geriatri, memberikan pelayanan medis kepada pasien termasuk pasien diatas 65 tahun, melakukan pemeliharan kesehatan karyawan meliputi, skrining awal pada waktu rekruitmen, pemeriksaan kesehatan berkala, pelaksanaan imunisasi dan vaksinasi, pengobatan dan konseling, melakukan penyuluhan medis, melayani konsultasi medis MCU sederhana meliputi, serta pemeriksaan fisik dan buta warna,” jelasnya panjang lebar.

Disampaikan Teguh, selain meresmikan Poli Umum dan Geriatri, pihak RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan menggelar lomba dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke 72 tahun, Dirgahayu Kemerdekaan RI ke- 77, dan perayaan Hari Ulang Tahun Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan ke -9 tahun.

“Kita gelar dua lomba yaitu indoor dan outdoor, dimulai sejak 12 hingga 17 Agustus 2022,” jelasnya

Lebih lanjut Teguh menambahkan, untuk lomba indoor seperti lomba pegawai teladan, lomba kebersihan kerapian keindahan unit ruangan, dan lomba video cuci tangan, menyanyi lagu tema lagu bebas. Sedangkan lomba outdoor seperti tarik tambang , makan kerupuk, memasukkan pensil dalam botol, dan lomba kelereng.

“Lomba ini dapat semakin mengakrabkan jajaran direksi dan seluruh karyawan,” tutup Teguh.

Untuk diketahui, dari hasil pengumuman lomba, untuk Karyawan Teladan terpilih Dokter / Dokter gigi : Winda Ariani, lomba Kebersihan, Kerapian, dan Keindahan Ruangan : Poliklinik Kedokteran Gigi Anak, dan lomba Video Cuci Tangan : Unit Bedah Sentral. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI ke 77 tahun 2022, sebanyak 6.958 Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) Kalimantan Selatan (Kalsel) mendapat pemotongan masa tahanan atau Remisi Umum (RU).

Pemberian remisi secara simbolis dilakukan oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Banjarbaru, Rabu (17/8), didampingi Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel, Lilik Sujandi dan disaksikan Forkopimda Kalsel lainnya

Dalam sambutannya, Sahbirin, pemberian remisi ini sebagai bentuk apresiasi kepada WBP yang telah menunjukkan prestasi, dedikasi, dan disiplin yang tinggi dalam mengikuti program pembinaan.

“Serta telah memenuhi syarat subtantif dan administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Gubernur.

Selain itu ungkap Sahbirin, pemberian remisi ini juga sebagai bentuk penghargaan bagi WBP yang telah berkomitmen mengikuti program-program pembinaan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Permasyarakatan dengan baik dan terukur.

“Saya atas nama Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat kepada WBP yang hari ini mendapatkan remisi bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke 77 Kemerdekaan RI tahun 2022,” serunya.

Dalam kesempatan tersebut, Sahbirin, berpesan agar momen Hari Kemerdekaan ini dapat dijadikan sebagai motivasi WBP untuk tetap berperilaku yang baik dan tetap taat mengikuti program pembinaan dengan tekun.

“Tanamkan dalam benak saudara sekalian, bahwa proses yang saudara jalani saat ini bukan penderitaan semata. Namun sebuah proses pendidikan pembinaan untuk menjadi manusia yang lebih baik, lebih kuat dan lebih bermartabat dari sebelumnya,” pesan Paman Birin sapaan akrabnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel, Lilik Sujandi, merincikan 6.681 WBP di Kalsel mendapat Remisi Umum I (RU-I), dan 254 lainnya mendapat RU-II. Sedangkan untuk warga binaan anak, RU-I sebanyak 22 orang, dan RU-II sebanyak 1 orang

“Remisi umum ini hanya diberikan bagi mereka yang memenuhi syarat, tidak diberikan kepada narapidana yang melanggar aturan seperti misalnya melarikan diri maupun mengedarkan narkoba,” tegasnya.

Pemberian remisi dibagi menjadi dua yakni Remisi Umum I (RU-I) yang mengurangi masa menjalani pidana dan Remisi Umum II (RU-II) yang juga mengurangi masa pidana sekaligus memperoleh kebebasan.

Sebanyak 4.550 orang WBP kasus narkotika, 2.403 WBP kasus pidana umum dan 5 WBP kasus korupsi menjadi penerima remisi umum kemerdekaan tahun ini. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Samsat di Kalsel bakal mengikuti prosedur pemberlakuan penghapusan (blokir) data registrasi dari Korlantas Polri apabila masih mendapati pemegang pajak kendaraan bermotor yang secara sengaja melakukan penunggakan selama dua tahun berturut-turut.

Bahkan, tak hanya pemilik kendaraan pribadi atau plat hitam. Melainkan plat merah pun juga mendapat perlakuan yang sama. Direncanakan tindakan tersebut sudah tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 pasal 74 dan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 pasal 10.

Tak hanya sebagai evaluasi, namun diakui piutang pajak kendaraan telah menjadi isu nasional. Terlebih, tunggakan tersebut tercatat mencapai hingga triliun rupiah lebih. Bahkan, pemerintah pusat sempat menyoroti agar sejumlah permasalahan itu dapat segera diselesaikan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Menanggapi adanya piutang, Kepala Samsat Rantau Rendy Hidayat, mengungkapkan, sepenuhnya pihaknya akan bergerak untuk melakukan sosialisasi ini mulai tingkat desa, kelurahan hingga kecamatan.

“Di Tapin sendiri, tanggapan dari Pemda setempat cukup positif. Tentunya kami juga telah melaksanakan sosialisasi bahkan telah melakukan pendataan terkait piutang,” ujarnya, usai mengikuti kegiatan Harjad ke 72 Provinsi Kalsel, di Banjarmasin, Senin (15/8) kemarin.

Terlebih, dia membeberkan, akan berkoordinasi secara intens dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat untuk melakukan penyelesaian tunggakan pajak kendaraan dinas dari pemda setempat.

“Meski saat ini jadi kendala kita, tetapi, akan terus kami optimalkan agar tunggakan kendaraan pribadi dan dinas dapat diselesaikan,” tuturnya.

Di lokasi yang sama, Kepala UPPD Samsat Barabai, Ali Muhraji, menyampaikan, saat ini belum menerima surat resmi dari Ditlantas Polda Kalsel untuk pemberlakuan tersebut. Sehingga, tentu pihaknya masih menunggu arahan dari mitra dan Badan Keuangan Daerah Provinsi.

“Yang pasti, kita tunggu aturannya. Selanjutnya, menunggu arahan dari pembina Samsat soal pelunasan tunggakan pajak kendaraan bermotor dimasing-masing daerah,” bebernya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Bakeuda Provinsi Kalsel, Rusma Khazairin juga sempat menyebut penerapan ini masih tahap perencanaan. Bahkan, masih digodok Korlantas Polri yang selanjutnya akan diterapkan Samsat didaerah termasuk Kalsel apabila aturan ini diberlakukan.

“Kami masih belum menerima surat resmi dari Ditlantas Polda Kalsel. Artinya, kami juga masih menunggu untuk diterapkan,” ucapnya.

Akan tetapi, dia menyebutkan, dari rencana penerapan ini nantinya tentu terdapat dampak plus minus yang bakal ditimbulkan. Meski tunggakan berangsur berkurang. Sebaliknya, penerimaan dari wajib pajak justru menurun.

“Tentu ada positif dan negatifnya terhadap penerimaan. Yang jelas, Korlantas Polri masih mempelajari agar penerapan ini tentu berjalan sesuai aturan,” ucapnya.

Sementara itu, Kasi STNK Polda Kalsel, Kompol Rainhard Maradona, masih belum berani membeberkan kapan penerapan aturan ini akan diberlakukan, mengingat, secara resmi harus melalui persetujuan Korlantas Polri.

“Hasilnya nanti akan diketahui secara resmi dari Korlantas Polri yang diselenggarakan secara nasional bersama dengan tim pembina Samsat Nasional se Indonesia,” ungkapnya.

Untuk diketahui, penghapusan data registrasi ini berlaku apabila tunggakan telah mencapai 7 tahun. Dalam artian, masa berlaku STNK adalah 5 tahunan. Sedangkan masa tenggat (pelonggaran) waktu yang diberikan 2 tahun. Apabila tak melaksanakan pelunasan, secara otomatis akan dilakukan pemblokiran. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan, resmi membuka Pameran Seni Lukis Tingkat Nasional, di Gedung Warga Sari, yang berlokasi Jalan Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin, pada Selasa (16/8).

Kepada sejumlah wartawan, Kepala UPTD Taman Budaya Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Suharyanti mengatakan, dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke -72 dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke – 77, pihaknya bekerjasama dengan Ikatan Pelukis Kalsel, menggelar Pameran Seni Lukis Tingkat Nasional, selama enam hari mulai 16 – 21 Agustus 2022.

“Warga bisa datang langsung untuk melihat karya perupa mulai jam 10.00 WITA hingga 21.00 WITA,” ucapnya

Disampaikan Suharyanti, Pameran Seni lukis Tingkat Nasional ini diikuti dari provinsi lain seperti Lampung, Sulawesi, Sumatera dan Kepulauan Jawa, serta seniman di banua, ada sekitar 100 lukisan ditampilkan, dengan mengangkat tema “Bias Borneo”. Selain itu
pihaknya menggelar Karasminan Banua melalui program Ragam Pesona Budaya Banjar selama tiga hari mulai 16 – 18 Agustus 2022, beberapa cabang seni seperti Tari Kreasi, Musik Panting, Mamanda, Band, dan Tari Teater, Drama Musikal Melody untuk Banua, Band Akuistik, serta Penampilan Anak Banua Artis KDI dan LIDA, akan tampil di panggung depan Bakhtiar Sanderta.

“Dalam pameran seni lukis tingkat Nasional ini, puluhan UMKM ikut meramaikan untuk mempromosikan produk usaha diantaranya dari Rumah Kreatif, Kain Sasirangan khas alam, dan beberapa pelaku usaha minuman dan makanan khas Banjar seperti kue lupis, serta mie merah atau dikenal mie habang,” ungkapnya

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Muhammadun, melalui Kepala Bidang Kebudayaan Raudati Hildayati, sangat mengapresiasi digelarnya Pameran Seni lukis Tingkat Nasional, dengan harapan dapat memajukan perupa di Kalimantan Selatan.

“Kita bangga pameran ini tingkat Nasional, dan warga hendaklah memanfaatkan untuk mengunjungi karya lukis,” tutup Helda

Untuk diketahui, pembukaan Pameran Seni Lukis Tingkat Nasional ini, dihadiri Ketua DWP Kalsel, Ketua DWP Disdikbud Kalsel, Ikatan Pelukis Kalimantan Selatan, Kepala SMKN 4, Kepala SMAN 6, perwakilan pelajar SMKN 2, SMKN 4 dan SMAN 6. Sekaligus dilakukan penyerahan hadiah lomba berupa tropi dan uang bagi pemenang lomba tema dan logo, gamelan banjar, tari pedalaman dan bakisah bahasa banjar. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Balai Latihan Kerja provinsi Kalimantan Selatan (BLK Kalsel) melaksanakan 5 pelatihan di tahun 2022 ini. 3 pelatihan diantaranya menggunakan dana yang bersumber dari APBN.

Kepala BLK Kalsel, Muhammad Yusfiansyah, mengatakan hingga saat ini pihaknya sudah melaksanakan 2 pelatihan menggunakan dana APBN dan 1 pelatihan memakai dana APBD.

“Pelatihan ke empat akan kita laksanakan tanggal 18 Agustus 2022. Semoga nanti Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor langsung yang membuka kegiatan (pelatihan),” harap Yusfiansyah, Selasa (16/8).

Yusfiansyah mengaku paket pelatihan yang menggunakan dana APBD tahun ini hanya sebanyak 10 paket. Sedangkan yang bersumber dana APBN sebanyak 17 paket.

“Untuk APBN sudah jalan 11 paket, 6 paket sisanya akan dibuka tanggal 13 Oktober 2022,” terangnya.

Adapun dijabarkannya, pelatihan yang diberikan dari APBN yakni Tata Rias, Desainer Grafis Muda, Penjahit Pakaian Wanita Dewasa, Instalasi Listrik Bangunan Sederhana, Servis Sepeda Motor Injeksi, Pengelola Administrasi Perkantoran, Shielded Metal Arc Welding (SMAW) 3G Up atau sistem pengelasan, serta Teknisi Embedded System atau teknisi komputer.

“Kalau untuk APBD sendiri itu ada perkantoran, servis AC mobil, desain grafis, las SMAW 3G, otomasi elektronika, tata rias kecantikan kulit dan rambut, operator mesin bubut, menjahit pakaian dasar, servis ringan sepeda motor, dan instalasi tenaga,” jelasnya.

Yusfiansyah menambahkan, setiap kelas pelatihan, hanya diikuti oleh 16 peserta didik. Persyaratan untuk mendaftar BLK Kalsel cukup dengan fotocopy ijazah terakhir, fotocopy KTP, dan pas foto 4×6 latar merah.

Sementara untuk mendaftar online, dapat dilakukan melalui laman kemnaker.go.id, kemudian mendaftar di laman BLKprovKalsel2021. Atau juga bisa mendatangi langsung BLK Kalsel di Sungai Ulin, Banjarbaru.

“Fasilitas yang didapat tetap, mulai dari uang transportasi, pakaian kerja, makan, dan sertifikat pelatihan kerja,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Bertepatan Hari Jadi (Harjad) ke-72 Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi memberikan penghargaan kepada perusahaan industri pengolahan pembayar pajak terbesar dan perusahaan industri pengolahan dengan nilai ekspor tertinggi di 2021.

Kepala Dinas Perindustrian Kalsel Mahyuni, mengatakan ada masing-masing 10 perusahaan yang diberikan penghargaan.

Berurutan disebutkannya, 10 perusahaan pembayar pajak terbesar yakni PT Insan Bonafide Banjarmasin dengan bidang usaha industri karet remah, Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Kotabaru industri semen, PT Conch South Kalimantan Cement Tabalong industri semen, PT Karias Tabing Kencana Hulu Sungai Utara industri karet remah, PT Jhonlin Agro Raya Tanah Bumbu industri kelapa sawit, PT Patria Maritim Perkasa Barito Kuala industri kapal dan perahu, PT Multi Sarana Agro Mandiri di Kotabaru industri sawit, Pertamina Banjarmasin industri minyak, Batulicin Agro Sentosa Tanah Bumbu industri pengelola pabrik kelapa sawit dan Hasnur Citra Terpadu Tapin industri perkebunan kelapa sawit.

Sedangkan 10 perusahaan dengan  nilai ekspor tertinggi di 2021, yaitu PT Wijaya Triutama Plywood Industri Banjarmasin dengan bidang usaha industri kayu panel, PT Basirih Industrial Banjarmasin industri plywood, PT Dharma Putra Kalimantan Sejati Barito Kuala industri kayu lapis , PT Tanjung Selatan Makmur Jaya Barito Kuala industri panel kayu, PT Surya Satrya Timur Banjarmasin industri kayu lapis, PT Tanjung Raya Plywood Barito Kuala industri kayu lapis laminasi, Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Kotabaru industri semen, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk Tanah Laut industri CPO, minyak goreng dan Solar B30, PT Sime Darby Oils Pulau Laut Refinery Kotabaru industri minyak goreng kelapa sawit dan PT Tanjung Alam Jaya Banjarbaru industri high calory coal.

“5 perusahaan pembayar pajak terbesar dipegang oleh perusahaan industri pengolahan sawit, sedangkan 6 perusahaan pengekspor terbesar bergerak di bidang industri plywood,” ucapnya Selasa (16/8).

Mahyuni mengakui penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi Gubernur Kalsel kepada perusahaan industri atas kinerja yang baik selama ini. Sebab menurut Mahyuni, industri pengolahan berdampak pada kesempatan penyerapan tenaga kerja di Kalsel hingga puluhan ribu.

“Termasuk juga pajak perusahaan dan pajak ekspor yang mereka bayar itu, sekitar 20 persen merupakan dana perimbangan pajak yang jadi pendapatan daerah,” ungkap Mahyuni.

Mahyuni berharap industri pengolahan tersebut dapat terus eksis, terutama bagi perusahaan industri berkelanjutan seperti pengolahan minyak mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dan karet yang berperan penting terhadap nasib pegawai di perkebunan.

“Saya harap volume (perusahaan) mereka lebih meningkat, jadi kesempatan kerja juga lebih meluas” harapnya.

Mahyuni menilai, kemajuan perindustrian juga akan berdampak pada daya beli sehingga dapat meningkatkan IPM (indeks pembangunan manusia).

“Penghargaan ini merupakan yang pertama kalinya diberikan, kita usahakan agar pemberian penghargaan ini dapat terlaksana setiap tahunnya,” tutupnya. (SYA/RDM/RHS/RH)