24 Mei 2024

LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Bergerak Untuk Banua

Samsat di Kalsel Siap Terapkan Pemblokiran Registrasi Data, Jika Diberlakukan

2 min read

Kendaraan dinas (plat merah) bakal tetap dikenakan pemblokiran apabila menunggak

BANJARMASIN – Samsat di Kalsel bakal mengikuti prosedur pemberlakuan penghapusan (blokir) data registrasi dari Korlantas Polri apabila masih mendapati pemegang pajak kendaraan bermotor yang secara sengaja melakukan penunggakan selama dua tahun berturut-turut.

Bahkan, tak hanya pemilik kendaraan pribadi atau plat hitam. Melainkan plat merah pun juga mendapat perlakuan yang sama. Direncanakan tindakan tersebut sudah tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 pasal 74 dan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 pasal 10.

Tak hanya sebagai evaluasi, namun diakui piutang pajak kendaraan telah menjadi isu nasional. Terlebih, tunggakan tersebut tercatat mencapai hingga triliun rupiah lebih. Bahkan, pemerintah pusat sempat menyoroti agar sejumlah permasalahan itu dapat segera diselesaikan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Menanggapi adanya piutang, Kepala Samsat Rantau Rendy Hidayat, mengungkapkan, sepenuhnya pihaknya akan bergerak untuk melakukan sosialisasi ini mulai tingkat desa, kelurahan hingga kecamatan.

Kepala UPPD Samsat Rantau, Rendy Hidayat

“Di Tapin sendiri, tanggapan dari Pemda setempat cukup positif. Tentunya kami juga telah melaksanakan sosialisasi bahkan telah melakukan pendataan terkait piutang,” ujarnya, usai mengikuti kegiatan Harjad ke 72 Provinsi Kalsel, di Banjarmasin, Senin (15/8) kemarin.

Terlebih, dia membeberkan, akan berkoordinasi secara intens dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat untuk melakukan penyelesaian tunggakan pajak kendaraan dinas dari pemda setempat.

“Meski saat ini jadi kendala kita, tetapi, akan terus kami optimalkan agar tunggakan kendaraan pribadi dan dinas dapat diselesaikan,” tuturnya.

Di lokasi yang sama, Kepala UPPD Samsat Barabai, Ali Muhraji, menyampaikan, saat ini belum menerima surat resmi dari Ditlantas Polda Kalsel untuk pemberlakuan tersebut. Sehingga, tentu pihaknya masih menunggu arahan dari mitra dan Badan Keuangan Daerah Provinsi.

Kepala UPPD Samsat Barabai, Ali Mukhraji

“Yang pasti, kita tunggu aturannya. Selanjutnya, menunggu arahan dari pembina Samsat soal pelunasan tunggakan pajak kendaraan bermotor dimasing-masing daerah,” bebernya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Bakeuda Provinsi Kalsel, Rusma Khazairin juga sempat menyebut penerapan ini masih tahap perencanaan. Bahkan, masih digodok Korlantas Polri yang selanjutnya akan diterapkan Samsat didaerah termasuk Kalsel apabila aturan ini diberlakukan.

“Kami masih belum menerima surat resmi dari Ditlantas Polda Kalsel. Artinya, kami juga masih menunggu untuk diterapkan,” ucapnya.

Akan tetapi, dia menyebutkan, dari rencana penerapan ini nantinya tentu terdapat dampak plus minus yang bakal ditimbulkan. Meski tunggakan berangsur berkurang. Sebaliknya, penerimaan dari wajib pajak justru menurun.

“Tentu ada positif dan negatifnya terhadap penerimaan. Yang jelas, Korlantas Polri masih mempelajari agar penerapan ini tentu berjalan sesuai aturan,” ucapnya.

Sementara itu, Kasi STNK Polda Kalsel, Kompol Rainhard Maradona, masih belum berani membeberkan kapan penerapan aturan ini akan diberlakukan, mengingat, secara resmi harus melalui persetujuan Korlantas Polri.

“Hasilnya nanti akan diketahui secara resmi dari Korlantas Polri yang diselenggarakan secara nasional bersama dengan tim pembina Samsat Nasional se Indonesia,” ungkapnya.

Untuk diketahui, penghapusan data registrasi ini berlaku apabila tunggakan telah mencapai 7 tahun. Dalam artian, masa berlaku STNK adalah 5 tahunan. Sedangkan masa tenggat (pelonggaran) waktu yang diberikan 2 tahun. Apabila tak melaksanakan pelunasan, secara otomatis akan dilakukan pemblokiran. (RHS/RDM/RH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Abdi Persada | Newsphere by AF themes.