Tahun: 2022

BANJARBARU – Wakil Gubernur Kalsel, Muhidin menghadiri acara pendampingan terpadu percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalsel di Aula Bappeda Provinsi Kalsel, Selasa (23/8).

Dalam sambutannya, Muhidin yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kalimantan Selatan menyampaikan berbagai upaya, yang tengah dilakukan Pemprov Kalsel dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalsel.

“Saya telah mendatangi kabupaten/kota di Kalsel untuk memastikan pelaksanaan percepatan penurunan stunting di daerah,” paparnya.

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalsel disampaikan Muhidin kepada pemerintah pusat.

Muhidin berharap, pelaksanaan penurunan stunting di Kalsel mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama perusahaan di Kalsel, sehingga pelaksanaan penurunan stunting di Kalsel dapat berhasil.

Rapat Pendampingan Terpadu Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Selatan yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri yang di wakili oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Teguh Setyabudi, Rektor Universitas Yarsi Fasli Jalal sebagai Ketua Forum Rektor Stunting, Jelsi Natalia Marampa Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK beserta Kepala Bappeda Kalsel Ariadi.

Pendampingin ini merupakan tidak lanjut dari upaya Mendagri Tito Karnavian dan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam upaya penurunan stunting di Kalsel.

Hal itu disampaikan Mendagri pada rapat dalam kegiatan Gernas Bangga Buatan Indonesia (GBBI) pada Juli 2022 lalu.

Selain itu, pendampingan ini tindak lanjut dari pertemuan Wapres Ma’ruf Amin selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S), untuk memastikan komitmen percepatan penurunan 60 persen jumlah balita stunting di Indonesia yang tersebar di 12 provinsi prioritas. Salah satunya Provinsi Kalsel. (Biroadpim-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Capaian pendapatan negara di wilayah Kalimantan Selatan sangat dipengaruhi fluktuasi kegiatan perekonomian regional. Sampai dengan 30 Juli 2022, kondisi perekonomian masih menunjukkan tren positif dengan unggulan sektor pertambangan. Pengaruh tingginya penerimaan negara yang berasal dari aktivitas pertambangan periode akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022, ternyata masih berdampak pada penerimaan perpajakan pada Juli 2022, selain disebabkan oleh adanya peningkatan volume kegiatan perekonomian masyarakat.

Hal tersebut ditandai dengan kinerja pendapatan negara mencapai Rp10.929,03 miliar atau 80,76% dari target, tumbuh lebih tinggi sebesar 99,13 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2021, atau meningkat sebesar Rp5.440,58 miliar. Realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir Juli 2022 telah mencapai Rp10.218,15 miliar atau 81,43 persen dari target APBN 2022 sebesar Rp12.548,88 miliar.

Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 110,07 persen (y-o-y). Sedangkan realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp951,43 miliar hingga akhir Juli 2022. Angka tersebut telah melewati angka target dengan capaian 569,70 persen dari target yang ditetapkan.

Sementara itu realisasi pendapatan negara yang berasal dari PNBP di wilayah Kalimantan Selatan mencapai nilai Rp710,87 miliar atau 72,31 persen dari target.

Data di atas disampaikan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Sulaimansyah, pada media briefing dikantornya, jalan D.I Panjaitan Banjarmasin, Selasa (23/8).

Di hadapan wartawan, Sulaimansyah memaparkan, Realisasi belanja negara sampai dengan Juli 2022 mencapai Rp13.087, 29 miliar atau 45,93 persen dari pagu. Secara total , capaian realisasi belanja tersebut lebih rendah sebesar 6,4 persen, dibanding dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu.

“Sementara untuk Belanja Pemerintah Pusat tercatat realisasi sebesar Rp.3.900,23 miliar atau 47,52 persen dari pagu, atau turun 14,20 persen dibanding realisasi periode yang sama tahun 2021, yang mencapai Rp4.541,62 miliar,” papar Sulaimansyah.

Penurunan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut, menurut Sulaimansyah, antara lain dipengaruhi kebijakan Automatic Adjustment (AA) sebagai cadangan dana pemerintah. Disamping itu, adanya kebijakan pengadaan barang dalam negeri, ikut menahan realisasi belanja barang maupun belanja modal.

Realisasi anggaran pemerintah pusat menurut jenis belanja sampai dengan Juli 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut : Untuk jenis belanja pegawai direalisasikan sebesar Rp2,12 triliun, antara lain telah digunakan yang terbesar untuk belanja gaji dan tunjangan, disamping itu telah dibayarkan juga untuk gaji ke-13 tahun 2022 serta tukin 50 persen.

Selanjutnya untuk belanja barang telah direalisasikan sebesar Rp1,27 triliun dengan pemanfaatan untuk pemenuhan belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan kantor (gedung, peralatan mesin, dll), belanja bantuan pemerintah serta untuk langganan daya dan jasa.

Untuk belanja modal telah direalisasikan sebesar Rp503,6 milyar dengan pemanfaatan antara lain untuk pembangunan jalan strategis 40,84 kilometer, rehabilitasi jalan 39,4 kilometer, penggantian jembatan 99,55 meter, pembangunan bangunan pengendali banjir 1,06 kilometer, pemeliharaan bangunan pengendali banjir 12,65 kilometer, prasarana air baku Tapin 6,5 kilometer, dan lainnya.

Sedangkan untuk jenis belanja bantuan sosial telah direalisasikan sebesar Rp9,97 miliar dengan pemanfaatan untuk pemberian beasiswa pendidikan kepada 913 mahasiswa.

Untuk penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kalimantan Selatan sampai dengan akhir Juli 2022, tercatat sebesar Rp9.187,05 milyar atau 45,29 persen dari pagu. Jika dibandingkan dengan realisasi bulan Juni 2022, lebih rendah dengan selisih sebesar 2,69 persen. Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sampai dengan Juli 2022 masing-masing telah mencapai Rp1.938,32 miliar (25,18 persen pagu) dan Rp4.575,89 miliar (61,11 persen).

“Untuk penyaluran DAK Fisik dan Non Fisik sampai dengan akhir Juli 2022 di wilayah Kalimantan Selatan, juga tidak terlalu tinggi. Yakni telah direalisasikan sebesar Rp1.619,24 miliar atas 45,20 persen dari pagu, yang berasal dari DAK Fisik dan non Fisik. Sedangkan penyaluran Dana Desa wilayah Kalimantan Selatan telah mencapai Rp1.002,21 miliar atau sebesar 70,26 persen dari pagu. Realisasi tersebut lebih tinggi 28,40 persen dari periode yang sama tahun lalu, yang dapat mencairkan dana desa senilai Rp780,56 miliar,” tutupnya. (RIW-DJPbKalsel/RDM/RH)

BANJARBARU – Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui Direktorat Jendral Potensi Pertahanan menggelar pembinaan sumber daya manusia untuk penguatan komponen pendukung pertahanan negara, bagi warga lain unsur warga negara di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalimantan Selatan, di Banjarbaru, Selasa (23/8).

Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah pelajar, menwa mahasiswa, organisasi pemuda, pegawai swasta hingga Aparatur Sipil Negara (ASN).

Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Sulkan, menyampaikan bentuk apresiasinya terhadap kegiatan yang dinilai dapat memperkokoh aspek ketahanan negara.

Apalagi diakuinya, Kalsel menjadi pintu gerbang IKN Nusantara akan mengalami lonjakan penduduk hingga jutaan orang.

“Perpindahan penduduk serta konektivitas antar wilayah juga memunculkan tantangan baru yang perlu mendapat perhatian khususnya dalam aspek pertahanan dan keamanan kita,” ucapnya.

Selain itu disebutkannya, sebagai pintu gerbang, kegiatan ini juga memiliki peran strategis terhadap Kalsel yang kemungkinan sangat rentan terhadap ancaman non militer yang bersifat multi dimensi.

“Beberapa diantaranya seperti potensi konflik konsentral, isu, sara, narkoba, dan lain sebagainya,” jelasnya.

Sementara itu Direktur Sumber Daya Pertahanan Direktorat Jendral Potensi Pertahanan pada Kementerian Pertahanan Nasional, Brigjen TNI Fahrid Amran, mengatakan saat ini di Kalsel sudah merekrut dan membina 2500 komponen cadangan (komcad).

“Sekitar tiga bulan lalu, Alhamdulillah sudah merekrut dan membina 2500 komcad, jadi ini mau tutup masa pendidikan Komcad dan nanti akan kita geser ke Jawa Barat,” ujarnya.

Komcad dijelaskannya, adalah sebuah pasukan cadangan militer atau sebuah organisasi militer yang terdiri dari warga negara yang menggabungkan peran militer dengan karir sipil.

Setelah lulus dari seleksi, anggota komcad yang berusia 18 sampai 35 tahun ini akan mengikuti pendidikan selama tiga bulan (600 jam), dan akan dilepas kembali ke masyarakat setelahnya.

“Bagi mereka yang ingin masuk TNI Polri, juga bisa, atau mau masuk menjadi karyawan swasta juga bisa, karena komcad ini untuk membentuk pribadi karakter dan berjiwa pemimpin, hasilnya akan berbeda antara yang pernah ikut komcad dan tidak,” jelasnya.

Selain itu, Kasiter Korem 101/Antasari Kolonel Kav Dicky Armunantho Mulkan mengatakan antusiasme komcad di Kalsel saat ini masih lebih banyak untuk ASN dan karyawan swasta. Sementara untuk tingkat pelajar dan mahasiswa masih kurang.

Biasanya dimanfaatkan oleh anggota Satpol PP hingga perusahaan pengamanan.

“Untuk pelajar masih sedikit sekali, padahal pola rekrutmen dan persyaratan masuk komcad ini mirip saja dengan masuk TNI jadi bagi yang sudah pernah mengikuti seleksi komcad pasti akan lebih mudah saat mengikuti seleksi masuk TNI,” ujarnya.

Komcad mata Kolonel Kav Dicky dibiaya oleh pemerintah atau gratis hingga perlengkapannya. Perusahaan swasta yang memanfaatkan Komcad ini mendapatkan pendidikan gratis bagi karyawannya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK mendatangkan “Sang Raja Dangdut” Rhoma Irama guna menghibur masyarakat. Rencananya, hiburan rakyat yang bertema “Nada dan Dakwah” ini akan digelar di Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada Sabtu (27/8).

“Selain untuk merayakan perkawinan cucu, ini juga panggung hiburan untuk memperingati Hari Jadi ke-72 Provinsi Kalsel serta HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekan RI,” kata Supian HK, Selasa (23/8).

Supian HK mengungkapkan terkait pengamanan, pihaknya telah bekerjasama dengan jajaran Polri dan TNI yang ada di wilayah Danau Panggang.

“Rencananya ada ratusan anggota kepolisian dan TNI, ditambah relawan yang akan hp melakukan pengamanan dalam kegiatan itu,” katanya.

Supian HK menambahkan kegiatan tersebut juga disesuaikan dengan kultur religi Urang Banjar. Selain ada hiburan juga ada tausyiah.

Supian HK juga mengimbau kepada masyarakat yang ingin menyaksikan hiburan rakyat tersebut untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban sehingga penyelenggaraan kegiatan berjalan lancar. (NRH/RDM/RH)

BATOLA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahrujani melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalsel Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertempat di Kecamatan Alalak, Senin (22/8).

Sahrujani menjelaskan alasan dirinya memilih perda ini untuk disosialisasikan ke masyarakat yaitu karena saat ini dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jumlahnya lumayan besar.

Karena besarnya dana desa dari pemerintah pusat, lanjutnya, maka perlu kehati-hatian dalam penggunaannya, sehingga aparat desa perlu dibekali pengetahuan, salah satunya melalui Perda Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

“Perda Kalsel ini perlu disebarluaskan, agar para aparat desa bisa melaksanakan kegiatan di desanya sesuai aturan-aturan yang telah dibuat, salah satunya seperti aturan yang ada di dalam perda ini,” jelasnya.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel juga mengajak masyarakat untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diharapkan dapat membangkitkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

“Keberadaan BUMDes itu akan membangkitkan perekonomian di desa,” tegasnya.

Sahrujani juga menilai keberadaan perda ini sudah mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat dan desanya, namun ia menyarankan perlu peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) aparat desa.

“Perlu pelatihan aparat desa biar terarah dalam penggunaan dana APBN,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BATOLA – Para Kepala Desa (Kades) di provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diminta transparan dalam mengelola dana desa. Harapan itu disampaikan, Anggota DPRD Kalsel Gusti Abidinsyah kepada wartawan, menanggapi keluhan warga Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar ketika dirinya melakukan sosialisasi Perda tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Senin (22/8).

Menurut Abidinsyah, memang saat ini bantuan dana desa sudah agak berkurang karena adanya recofusing anggaran oleh pemerintah. Meskipun demikian, ia berharap agar manfaat dana desa bisa lebih efektif. Oleh karena itu, ia meminta para Kades bisa transparan mengelola dana desa dan juga melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memberikan masukan dalam pembangunan desa sehingga tepat sasaran.

“Kami berharap kades bisa lebih transparan dalam mengelola dana desa. Selain itu, ikutkanlah BPD nya yang memberikan masukan dalam pembangunan desa karena BPD ini sebagai wakil dari penduduk desa,” jelasnya.

Sebelumnya, Warga Sungai Tabuk, Syamsudin menyampaikan keluhan warga mengenai bantuan-bantuan desa yang dinilai tidak merata.

“Selama ini masih banyak warga yang seharusnya layak mendapatkan bantuan namun tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sehingga ada kesenjangan di tengah masyarakat,” katanya.

Oleh karena itu, Syamsudin berharap agar bantuan-bantuan desa dikelola secara transparan dan benar-benar mengikuti petunjuk yang diberikan pemerintah.

Selain itu, ia juga berharap kepada anggota DPRD Kalsel Gusti Abidinsyah dengan adanya sosialisasi Perda ini terjadi kesinambungan antara provinsi, kabupaten dan kota sampai ke desa serta berdampak positif bagi masyarakat.

Untuk diketahui, sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2016 itu menghadirkan dua narasumber yaitu mantan Birokrat Gusti Muhammad Noor dan Dosen ULM Muhammad Erfa Redhani yang memaparkan isi Perda dimaksud. (NRH/RDM/RH)

BATOLA – Para pemuda di Kabupaten Barito Kuala diminta turut berparitisipasi dalam pembangunan di desanya. Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Hasanuddin Murad ketika sosialisasi Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepemudaan, Senin (22/8).

Mantan Bupati Batola Dua Periode ini menilai perlu peran serta para pemuda dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan dan pembangunan. Para pemuda juga diharapkan terlibat untuk mengawal dan mengawasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan agar tepat sasaran.

“Sebagai pemuda dalam mengisi kehidupan kita berbangsa dan bernegara terutama di daerah. Kami ingin partisipasi pemuda dalam rangka melaksanakan pembangunan dimana mereka ikut terlibat baik pada saat tahap perencanaan pelaksanaan dan tahap dalam mengawal dan mengawasi berbagai aktifitas,” jelasnya.

Menurut Hasanuddin, keterlibatan itu bukan hanya secara pribadi namun juga dari organisasi seperti karang taruna yang ada di setiap desa atau kelurahan.

“Ini perlu kita tekankan ke pemuda sehingga mereka sejak dini sudah terlibat dalam kegiatan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan sampai mereka acuh tak acuh sibuk dengan kegiatan sendiri, padahal mereka pewaris masa depan,” harapnya.

Untuk diketahui, sosper ini melibatkan anggota karang taruna serta jajaran staf dan pegawai di kecamatan Alalak kabupaten Batola agar bisa ditindaklanjuti dan tersampaikan maksimal ke seluruh desa. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalsel pada Juli 2022 lalu telah menyelesaikan proses seleksi. Selanjutnya, akan diberikan keahlian khusus agar memuluskan peluang mencari pekerjaan. Dari 249 pendaftar, tercatat hanya 80 orang yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan keterampilan.

Untuk itu, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, berpesan kepada yang terpilih itu agar mampu mengembangkan diri untuk lebih maju serta nantinya siap berdaya saing. Sehingga, angka pengangguran mampu ditekan seiring adanya pendidikan dan pelatihan ini.

“Maka dari itu, Pemprov Kalsel terus berkomitmen untuk dapat memenuhi ketersediaan tenaga kerja yang terampil, ahli dan siap menjawab tantangan dunia pekerjaan salah satunya adalah penyenggaraan kegiatan pelatihan pendidikan ini sebagai penjamin mutu terbaik,” ujarnya dalam sambutan pada acara pembukaan pendidikan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berbasis kompetensi institusional APBD Tahun 2022 angkatan kedua, diselenggarakan di aula utama BLK Provinsi Kalsel, Senin (22/8) siang.

Tak ketinggalan, ia mengungkapkan, sebagai pintu gerbang IKN, kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berkualitas tentu sangat dibutuhkan di Kalsel, seiring perkembangan teknologi zaman yang semakin maju.

“Bahkan dengan adanya kualitas tersebut tentu dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Sehingga, angka pengangguran mampu secara positif ditekan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel, Irfan Sayuti, menuturkan, setelah dinyatakan berhasil mendapatkan keterampilan dan lulus di BLK. Harapan terbesarnya adalah mampu mengimplementasikan seluruh ilmunya di dunia pekerjaan.

“Yang diharapkan juga mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat,” harapnya.

Sebelumnya, dia membeberkan, kegiatan seleksi diselenggarakan pada 27 – 28 melalui tes yang dilakukan secara online. Sedangkan, wawancara dilaksanakan pada 4 Agustus lalu.

“Adapun rincian sesuai domisi yang diterima Banjarmasin sebanyak 7 orang, Kabupaten Banjar 37 orang, Banjarbaru 14 orang, Batola 10 orang, Tala 4 orang, Tanbu 2 orang, Kotabaru 2 orang, HSS 3 orang dan HST 1 orang. Untuk totalnya keseluruhan berjumlah 80 orang,” paparnya.

Di lokasi yang sama, Kepala BLK Kalsel, Muhammad Yusfiansyah, menyebutkan, setidaknya ada sekitar lima paket jurusan yang digelar pihaknya diantaranya Tata Rias Kecantikan, Operator Mesin Bubut, Instalasi Tenaga, Menjahit Pakaian Dasar dan Servis Ringan Sepeda Motor.

“Ini adalah pelatihan ditahap keempat dari APBD. Kegiatannya akan diselenggarakan sampai September mendatang,” ucapnya.

Ia merincikan, setelah mengikuti kegiatan pelatihan selama satu bulan setengah. Selanjutnya, dalam waktu dua bulan mereka akan melakukan kegiatan praktek magang sesuai jurusannya.

“Akan Tetapi, apabila dalam masa pelatihan ada peserta yang sudah bekerja. Maka, mereka tidak melaksanakan magang,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menginginkan para pengusaha perempuan bisa bangkit kembali dari pandemi COVID-19. Mengingat saat ini kondisi perekonomian mulai berangsur membaik seiring dengan pelonggaran kebijakan dari pemerintah terkait protokol kesehatan.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kalsel, Dewi Damayanti Said kepada wartawan, usai melakukan sosialisasi Perda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada para pengurus dan anggota Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo) Kota Banjarmasin, Minggu (21/8).

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong para pengusaha wanita tersebut untuk berkembang secara kreatif, inovatif dan berkelanjutan, menurut Dewi, dengan memberikan sosialisasi Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia berharap melalui kegiatan sosialisasi Perda ini, para pengusaha perempuan tersebut semakin bertambah wawasannya, terutama mengenai hak dan kewajiban perempuan yang diatur dalam payung hukum tersebut.

“Jadi kita tidak hanya melakukan sosialisasi Perda, tetapi kita juga mendengarkan keluhan-keluhan mereka. Mudah-mudahan sebagai Anggota DPRD ini, kita bisa mencarikan solusi atau memberikan motivasi agar mereka tetap semangat bangkit dalam keadaan ekonomi seperti sekarang ini,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Hipmikindo Kota Banjarmasin, Sri Sulastri menilai sosialisasi Perda ini sangat bermanfaat bagi mereka sehingga mereka mengetahui dan memahami isi Perda tersebut, termasuk peran perempuan dalam turut menggerakkan roda perekonomian.

“Harapan kami, melalui sosialisasi ini, terutama bagi ibu-ibu dan sebagai pelaku UMKM, bisa lebih maju ke depannya,” tuturnya.

Untuk diketahui, sosialisasi Perda ini menghadirkan narasumber yaitu Erini Junita Sari yang memaparkan isi Perda yang dimaksud. (NRH/RDM/RH)