Juli 2022 – Laman 7 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Haedar Nashir Bakal Hadiri Tabligh Akbar di Banjarmasin

BANJARMASIN – Puncak Peringatan Tasyakur Milad Muhammadiyah ke 113 dan Masjid Al Jihad ke 53, akan digelar Tabligh Akbar yang dihadiri langsung oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir.

Ketua Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 4 Taufik Hidayat, didampingi Ketua Panitia Tasyakur Milad Muhammadiyah Syahridi, serta Kepala Kantor Lazismu M Iqbal, pada saat gelaran konferensi pers, di ruang rapat Masjid Al Jihad, Senin (18/7) mengatakan terkait hal ini.

Ketua Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 4 Taufik Hidayat (Tengah)

“Puncak Tasyakur Milad Muhammadiyah tahun ini akan digelar Tabligh Akbar,” ungkapnya.

Menurut Taufik, Tabligh Akbar tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Sabtu, 23 Juli 2022 mendatang, di Ruang Induk Masjid Al Jihad Banjarmasin.

“Peringatan Tasyakur Milad tahun ini mengangkat tema, masjid makmur, jamaah makmur,” ujarnya.

Sehingga, lanjut Taufik, diharapkan masjid makmur, jamaah pun ikut makmur.

Pada acara tabligh Akbar tersebut, akan dihadiri perwakilan seluruh Pengurus Muhammadiyah yang ada di 13 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Taufik juga menyampaikan rangkaian kegiatan pada puncak Tasyakur Milad Muhammadiyah tersebut. Salah satu, Muhammadiyah akan melaksanakan Penandatanganan MoU dengan Pemko Banjarmasin, terkait bantuan sosial bersih bersih musholla dan masjid.

“Pada puncak peringatan tasyakur milad Muhammadiyah ke 113 serta Masjid Al Jihad ke 53, akan dilaksanakan Penandatanganan MoU, salah satunya dengan Pemerintah Kota Banjarmasin,” ungkapnya.

MoU tersebut terkait kegiatan sosial yang dilakukan oleh pihaknya, yaitu program bersih bersih musholla yang ada di Kota Banjarmasin.

“Pada program tersebut pihaknya mendapatkan, dukungan dari Pemerintah Kota Banjarmasin,” ujar Taufik. (SRI/RDM/RH)

Jelang Kedatangan Jemaah Haji Kalsel, PPIH Debarkasi Banjarmasin Gelar Rakor

BANJARMASIN – Jadwal kedatangan jemaah haji Kalimantan Selatan sudah dikeluarkan Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH), yakni pada Minggu (24/7) malam sekitar jam 23.50 WITA. Diharapkan kedatangan kloter satu jemaah haji asal kabupaten Tabalong, Balangan dan kabupaten Banjar ini, dapat disambut langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor.

Harapan itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Kalsel, Matnor, saat memimpin rapat koordinasi penyambutan kedatangan jemaah haji Kalsel 1443 Hijriah, disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Senin (18/7).

“Kita sangat berharap Gubernur dapat kembali hadir saat kedatangan jemaah haji kloter satu ini, sama seperti pemberangkatan kemarin. Kehadiran Paman Birin ini (sapaan khas Gubernur Kalsel), akan membuat jemaah haji bersemangat, begitu juga para petugas,” jelas Matnor sembari meminta fasilitasi Kepala Biro Kesra Provinsi Kalsel, Ahmad Solhan, agar kehadiran orang nomor satu di Kalsel itu dapat dijadwalkan.

Menanggapi permintaan ini, Solhan yang juga hadir bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Diauddin, mengaku siap memfasilitasi keinginan PPIH Debarkasi Banjarmasin itu.

“Namun seperti saat keberangkatan kemarin, mohon dibuatkan surat permohonan resminya,” ujar Solhan.

Selain membahas soal acara penyambutan kedatangan jemaah haji kloter satu, rapat koordinasi yang dihadiri hampir seluruh anggota PPIH musim haji 2022 tersebut, juga membicarakan soal kesiapan seluruh pihak menerima kepulangan para tamu Allah tersebut.

Salah satunya soal kepastian para jemaah haji, akan melewati alat pengukur suhu tubuh dan juga termo gun saat tiba di tanah air. Saat rakor berlangsung, masih belum diputuskan, apakah pengecekan dilakukan saat jemaah haji berada di dalam bus, atau saat memasuki aula di asrama haji.

Hal lainnya yang dikoordinasikan, adalah soal pelaksanaan tes antigen, khusus bagi jemaah haji dengan suhu tubuh di atas normal. Pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin meminta pihak asrama haji, menyiapkan ruangan khusus untuk pengambilan swab antigen ini. Dan langsung ditanggapi Kepala UPT Asrama Haji Banjarmasin, Haris Fadhillah.

“Kita sudah siapkan ruangan khusus, sesuai permintaan KKP. Secara umum, persiapan kedatangan jemaah di asrama haji sudah mencapai 99 persen,” ujar Haris Fadhillah saat ditemui Abdi Persada FM usai rakor.

Selanjutnya, rakor ini juga memastikan, bahwa pemulangan jemaah haji ke daerahnya masing – masing akan dikoordinir Kantor Kementrian Agama kabupaten kota. Namun apabila ada keluarga jemaah haji yang menjemput langsung ke asrama haji, tetap diperbolehkan. Hanya saja, aturan yang berlaku tetap sama seperti saat keberangkatan, yakni penjemput tidak boleh masuk ke asrama haji, dan hanya boleh menunggu di areal parkir.

Sesuai jadwal dari PPIH Debarkasi Banjarmasin, kepulangan jemaah haji asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, dimulai pada Minggu (24/7) hingga Selasa (2/8). Total ada 2.510 jemaah haji yang tiba di asrama haji, dan terbagi dalam 7 kelompok terbang (kloter). (RIW/RDM/RH)

Tingkatkan Efisiensi Anggaran, BPKP Minta Pemda Integrasikan Aplikasi dan Infrastruktur

BANJARBARU – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M Harahap, meminta atensi Gubernur, Walikota, dan Bupati di Kalsel, dalam integrasi beragam aplikasi dan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kalimantan Selatan.

Atensi yang diberikan tersebut menindaklanjuti Super Apps yang sedang disiapkan Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkominfo, dan Bappenas, yang menjawab tumpang – tindih aplikasi pemerintahan yang tidak terkoordinasi.

Dalam surat atensinya, Rudy menguraikan risiko-risiko yang mungkin terjadi karena begitu banyaknya aplikasi yang dikembangkan dan digunakan oleh Pemerintah Daerah tanpa diiringi dengan supervisi yang matang.

“Membangun aplikasi itu tidak sederhana, pasti ada penelitiannya dulu, setelah itu ada proses pengembangan yang tidak sebentar. Selesai dikembangkan pun, aplikasi juga masih perlu dipelihara dan menggunakan sumber daya waktu dan biaya yang tidak sedikit,” katanya di Banjarbaru, pada Senin (18/7).

Rudy menjelaskan, salah satu penyebab banyaknya aplikasi di Pemerintah Daerah adalah masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) mengembangkan aplikasinya sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan sesaat.

“Pengembangan aplikasi mandiri oleh OPD ini biasa dikenal dengan istilah end-user development, yang memang dikenal lebih cepat proses pengembangannya dan memenuhi kebutuhan sesaat pengguna itu sendiri,” sebutnya.

Akan tetapi, model pengembangan mandiri tersebut memiliki kelemahan pada pengendalian, keamanan, dan keselarasan dengan sistem lainnya.

“Tidak dapat dipungkiri, pengembangan mandiri akan menghasilkan banyak aplikasi yang mirip dan tumpang tindih fungsinya karena para pengembang tidak berkoordinasi,” ungkapnya.

Menurut Rudy, yang juga lulusan Master of Commerce in Information System dari Curtin University of Technology, Western Australia, hal ini berdampak pada pemborosan uang rakyat. Sebab, Pemerintah Daerah harus mengeluarkan biaya penelitian, pengembangan, dan pemeliharaan berkali-kali untuk aplikasi yang fungsinya kurang lebih sama.

Aplikasi yang tumpang tindih itu juga berisiko memunculkan informasi berbeda karena menggunakan database masing-masing yang tidak saling terkoneksi.

“Jumlah dana pengembangan IT pada Diskominfo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 sendiri sebesar Rp28,9 miliar. Ini mestinya bisa dioptimalkan mendukung semua OPD,” tegasnya.

Rudy juga meminta para Kepala Daerah menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah diberlakukan secara nasional. Aplikasi-aplikasi ini juga akan terintegrasi dalam satu Super Apps.
Karenanya, Kepala Daerah harus menetapkan aplikasi-aplikasi yang akan digunakan serentak oleh semua OPD dan mengintegrasikannya satu sama lain.

Sementara itu, aplikasi-aplikasi yang tidak produktif hasil dari proyek perubahan Diklat Kepemimpinan harus dinonaktifkan. Ini akan mengurangi biaya pemeliharaan dan tidak membingungkan pengguna, baik OPD maupun masyarakat umum, jelasnya.

Untuk kedepannya, Rudy juga meminta Kepala Daerah membuat kebijakan pengembangan aplikasi secara terpusat melalui Dinas Komunikasi dan Informasi, termasuk menyiapkan Data Center. Dengan demikian, pemeliharaan dan keamanan informasi lebih terjamin.
Integrasi beragam aplikasi tersebut akan menghemat kurang lebih 25 persen anggaran pengembangan, sewa jaringan, pengadaan peralatan, dan pemeliharaan. Sebagai contoh, di BPKP sendiri, integrasi aplikasi memungkinkan digunakannya dengan hemat secara bersama aplikasi Siswas P3DN oleh seluruh Inspektorat di Pemerintah Daerah. Aplikasi ini untuk mengawal percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). (BPKP.KALSEL-RIW/RDM/RH)

Hari Pertama Sekolah, 360 Peserta Didik Baru SMAN 3 Banjarbaru Ikuti PLS

BANJARBARU – Memasuki tahun ajaran baru periode 2022-2023, sebanyak 360 peserta didik baru di SMA Negeri 3 Banjarbaru mulai mengikuti Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) di hari pertama sekolah.

Suasana pengenalan lingkungan sekolah di SMAN 3 Banjarbaru

Pengenalan lingkungan sekolah atau yang biasa dikenal dengan Masa Orientasi Siswa ini dilaksanakan selama tiga hari, terhitung mulai 18-20 Juli 2022.

Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Negeri 3 Banjarbaru, Rahmah, melalui Wakasek Kurikulum, Elvi Soufiawati mengatakan, seluruh peserta didik sangat berantusias dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah, terlebih sekolah sudah diperkenankan melaksanakan PTM seratus persen dengan melandainya kasus pandemi saat ini.

“Siswa malah merasa senang ketika kembali ke sekolah, karena kan sudah satu tahun ini mereka banyak belajar melalui daring,” ucapnya di sela kegiatan, Senin (18/7).

Untuk mencegah penumpukan dalam satu ruang kelas, Elvi mengungkapkan pihaknya membatasi maksimal 35 siswa dalam satu kelas.

“Kalau ruang kelasnya kecil, kita akan membatasi jumlah siswa hanya sebanyak 30 orang saja,” ucapnya.

Selain itu, untuk mendukung upaya pemerintah dalam membentuk kekebalan kelompok di sekolah, Elvi mengaku SMA Negeri 3 Banjarbaru terus memotivasi peserta didiknya untuk mendapatkan dosis vaksinasi, baik dosis pertama, kedua, maupun dosis ketiga atau booster.
Bahkan dilanjutkannya, pihaknya juga telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Cempaka, Banjarbaru, untuk membantu pelaksanaan vaksinasi di sekolah ini.

“Kita siap menyediakan tempat untuk pelaksanaan vaksinasi bagi siswa,” lanjutnya.

Elvi membeberkan, pihaknya juga berencana menggelar berbagai macam kegiatan yang sempat tertunda akibat pandemi dalam tahun-tahun terakhir.

“Banyak sekali kegiatan yang biasa kita laksanakan, terutama pengembangan diri untuk siswa,” tutupnya.(SYA/RDM/RH)

Tingkatkan PAD Banjarmasin, Parkir Liar Akan Ditertibkan

BANJARMASIN – Pemko Banjarmasin menggelar Sosialisasi Pajak dan Retribusi Parkir, di salah satu hotel berbintang, Senin (18/7). Acara yang dibuka Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor ini dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir.

Arifin mengatakan, Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan apresiasi terhadap kegiatan sosialisasi pajak dan retribusi parkir yang dilaksanakan saat ini.

Mengingat, lanjutnya, sosialisasi ini merupakan kelanjutan dari sosialisasi sebelumnya. Sehingga, diharapkan dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, kedepannya pajak dan retribusi parkir di Kota Banjarmasin dapat mengalami peningkatan, untuk PAD Kota Banjarmasin.

“Kami berharap pendapatan dari sektor pajak dan retribusi parkir ini, dapat ditarik secara maksimal di Kota Banjarmasin,” ucapnya.

Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah tersebut, maka Pemko Banjarmasin melalui Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin akan melakukan penertiban parkir parkir liar yang ada di kota ini. Seperti yang disampaikan Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Hendra.

Kepala UPT Parkir Dishub Kota Banjarmasin Hendra

“Untuk peningkatan pendapatan daerah dari sektor parkir, maka Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin akan melakukan penertiban parkir liar yang ada di Kota Banjarmasin ini,” ungkapnya.

Hendra mengatakan, untuk Parkir liar yang terjaring razia, akan langsung diberikan tindakan pidana ringan atau tipiring.

“Nantinya untuk petugas parkir yang resmi dari Pemerintah Kota Banjarmasin, akan menggunakan baju seragam parkir yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin,” ucap Hendra. (SRI/RDM/RH)

Pemko dan TACB Banjarmasin Teliti Objek Yang Diduga Cagar Budaya

BANJARMASIN – Dinas Kebudayaan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin, melalui Bidang Kebudayaan, bersama Tim Ahli Cagar Budaya bersertifikasi, melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk objek yang diduga Cagar Budaya.

Foto bersama Tim Ahli Cagar Budaya Kota Banjarmasin

Menurut Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Iwan Fitriady, yang disampaikan, Kepala Bidang Kebudayaan, Zul Faisal, kepada wartawan pada Sabtu (16/7) sore, pihaknya melaksanakan penelitian bersama Tim Ahli Cagar Budaya Banjarmasin Bersertifikasi, yang diduga objek Cagar Budaya, pertama ke kediaman ketua harian Makam Sultan Suriansyah, Syarifudin. Pihaknya melihat langsung beberapa peninggalan benda pusaka Sultan Suriansyah seperti tongkat, keris, pedang, dan sarung tenun, kemudian dilanjutkan ke Makam Datu Muhammad Amin Jalan Banua Anyar.

Kabid Kebudayaan Disbudparpora Banjarmasin, Zul Faisal

“Objek yang diduga Cagar Budaya itu harus kita rawat, agar regenerasi dapat mengetahui asal usul sejarah,” ucapnya

Disampaikan Faisal, setelah melakukan penelitian ini, Tim Ahli Cagar Budaya Banjarmasin akan melakukan verifikasi, dengan data yang telah diperoleh. Dari puluhan benda peninggalan Sultan Suriansyah ada yang sudah berumur hingga 400 tahun lamanya. Dengan demikian untuk tetap melestarikan benda itu, maka perlu dilakukan register terlebih dulu, sebelum dijadikan Cagar Budaya di Banjarmasin.

“Kami tidak ingin ada oknum yang tidak bertanggungjawab akan menyalahgunakan benda cagar budaya,” kata Zul (sapaan akrabnya)

Sementara itu, Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kota Banjarmasin Hairiyadi, menjelaskan, dalam menetapan Cagar Budaya tidak secepatnya langsung ditetapkan Cagar Budaya, ada beberapa langkah yang harus dilakukan bersama TACB, yaitu memverifikasi keabsahan tahun dan riwayat sejarah objek yang diduga Cagar Budaya.

“Sebelumnya di tahun 2022 ini, kita meneliti ke langgar Al Hinduan yang berlokasi di Jalan Piere Tendean, dan Turbah Sungai Jingah Makam Habib,” tutupnya

Untuk diketahui, Tim Ahli Cagar Budaya Kota Banjarmasin bersertifikasi, terdiri Hairiyadi Ketua TACB yang membidangi Budayawan, Mansyur ahli Sejarawan, Bani Noor Muchamad bidang Arsitek, Wasita ahli Arkeolog dan Mursalin sebagai pembantu peneliti dari bidang sejarah dan budaya. Adanya TACB ini sebagai legalitas dalam memberikan rekomendasi Cagar Budaya kepada Wali Kota Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

Banjarmasin Salah Satu Penyumbang Terendah Nilai Matematika di Indonesia

BANJARMASIN – Menjadi salah satu kota penyumbang nilai matematika terendah, maka di Kota Banjarmasin digelar Traning of trainer (TOT) Gerakan Nasional Brantas Buta Matematika (Gernas Tastaka), di Aula Kayuh Baimbai, Jumat (15/7) dan dibuka langsung oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina.

“Dengan adanya Traning Of Trainer Gernas Tastaka ini, diharapkan guru guru di Kota Banjarmasin dapat meningkatkan kemampuannya lagi, dalam memberikan pengajaran matematika yang mudah diterima oleh murid,” ungkap Ibnu.

Oleh karena itu, lanjutnya, atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan apresiasi atas terlaksananya pelatihan ini, dalam rangka meningkatkan mutu guru dalam memberikan pengajaran matematika.

Ibnu mengatakan, pelatihan ini akan dilaksanakan selama 6 hari di Kota Banjarmasin.

Dengan peserta guru guru sekolah dasar yang ada di Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, serta Banjarbaru.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelatihan Gerakan Nasional Brantas Buta Matematika di Kota Banjarmasin Eka Yuliwati mengatakan, dilaksanakan kegiatan pelatihan di Kota Banjarmasin ini, karena kota ini penyumbang nilai rendah untuk matematika.

“Karena mendapat nilai rendah, maka dilaksanakan pelatihan ini,” ucapnya.

Sehingga, lanjut Eka, dengan adanya pelatihan untuk guru guru ini kedepannya, dapat meningkatkan nilai matematika di Kota Banjarmasin.

Eka berharap, buta matematika dapat berkurang secara bertahap dengan adanya gerakan nasional Brantas Buta Matematika di Kota Banjarmasin.

“Kami berharap buta matematika akan berkurang di Kota Banjarmasin,” ujar Eka. (SRI/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin : Sebelum Menaikkan Tarif Air Minum, Harus Sosialisasi Dulu

BANJARMASIN – Kalangan legislatif menyarankan, PT Air Minum Bandarmasih, sebelum melaksanakan kenaikan tarif kepada para pelanggan, terlebih dahulu menggelar sosialisasi.

Menurut Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin Awan Subarkah, kepada wartawan pada Kamis (14/7), adanya wacana kenaikan tarif kepada pelanggan sebesar 10 persen, dari PT Air Minum Bandarmasih, sebaiknya digelar sosialiasi, kepada seluruh lapisan masyarakat, langkah itu dimaksudkan agar warga dapat memahami dan tentu akan siap, kalaupun tetap terjadi kebijakan kenaikan tarif air tersebut

“Manajemen perusahaan segera sosialisasikan mulai tingkat Kelurahan dan RT,” pintanya

Disampaikan Awan, saat ini Komisi II DPRD Banjarmasin tetap sepakat menolak wacana kenaikan tarif, sebelum digelar sosialisasi. Terkait penjelasan dari PT Air Minum Bandarmasih, alasan rencana naik tarif disebabkan kenaikan pajak air permukaan, dan bahan pengolahan air bersih.

“Kita memahami alasan perusahaan milik Pemko, tapi ekonomi masyarakat baru mulai membaik akibat pandemi COVID-19,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Utama PTAM Bandarmasih Yudha Achmadi menjelaskan, rencana kenaikan tarif sebesar 10 persen, karena sudah tujuh tahun tidak naik. Alasan naik tarif air, dikarenakan perbaikan jaringan perpipaan di daerah yang sering mengalami gangguan pelayanan air. Selain itu menyesuaikan dengan SK Gubernur Nomor 188.44/060/KUM/2021 tentang Penetapan Besaran Tarif Batas Atas dan Bawah Air Minum. Kenaikan diberlakukan untuk semua kategori pelanggan, termasuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah).

“Kami akan gelar konsultasi publik terkait kenaikan tarif rencananya pada (2/8), sebelum diberlakukan paling lambat bulan September mendatang,” tutup Yudha.

Untuk diketahui, sebelumnya rencana kenaikan tarif air minum setelah digelar Rapat Umum Pemegang Saham PT Air Minum Bandarmasih, pada akhir bulan Juni lalu. (NHF/RDM/RH)

Kakanwil Kemenag Kalsel, Imbau Jemaah Haji Patuhi Prokes Kepulangan

ARAB SAUDI – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel Muhammad Tambrin mengimbau kepada seluruh jemaah haji agar mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes) pada masa pemulangan jemaah haji dari Arab Saudi ke Tanah Air.

Imbauan tersebut disampaikannya, mengingat fase pemulangan jemaah haji segera dimulai. Enam kloter pertama akan terbang ke Tanah Air pada 15 Juli 2022.

Khusus untuk pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, terjadwal kedatangan kloter 1 akan dimulai pada 24 Juli mendatang.

“Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan akan melakukan Pemantauan Kesehatan kepada setiap jemaah yang tiba di tanah air dengan melakukan pengecekan suhu melalui thermal scanner dan thermal gun di bandara internasional debarkasi,” jelas Tambrin yang sekarang ini masih berada di Mekah, dalam pelaksanaan tugas sebagai Pengendali Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi.

Selanjutnya Tambrin menerangkan, setibanya jemaah haji di bandara kedatangan, akan dilakukan pengawasan kesehatan terhadap jemaah haji dan tetap menerapkan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan luar negeri.

Pengawasan kesehatan di bandara dilakukan melalui pengecekan suhu dengan menggunakan thermal scanner dan thermal gun, serta pengecekan tanda dan gejala penyakit menular, potensi wabah, termasuk COVID-19.

“Selanjutnya apabila didapati jemaah dengan gejala demam atau menunjukkan potensi penyakit menular, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan test antigen,” tambahnya.

Tambrin menegaskan bahwa tidak ada masa karantina saat pemulangan jemaah haji, yang ada adalah pengawasan secara mandiri di daerah masing-masing. Sehingga jemaah bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasa.

Tambrin selanjutnya mengimbau kepada seluruh jemaah haji untuk tetap menjaga protokol kesehatan, agar jemaah tetap sehat selama di Arab Saudi maupun nanti sekembalinya ke tanah air

Tambrin juga mengajak kepada jemaah haji agar melakukan pengawasan kesehatan secara mandiri selama 21 hari kedepan.

Sebab, pengawasan kesehatan secara mandiri ini dilakukan untuk mengantisipasi infeksi penyakit menular, di antaranya COVID-19, Meningitis, Mers CoV, Polio, dan penyakit lainnya.

“Oleh karenanya penting bagi jemaah haji untuk mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jemaah Haji,” katanya.

Sebagaimana anjuran Kepala Pusat Kesehatan Haji jika ada jemaah yang sakit setelah beberapa hari pulang ke Tanah Air, mereka diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Tujuannya, agar bisa dilakukan pengontrolan kesehatan. (KANWIL.KEMENAG.KALSEL-RIW/RDM/MRF)

Kapuskes: Tidak Ada Karantina Terpusat Selama 21 Hari Bagi Jemaah Haji

Arab Saudi – Fase pemulangan jemaah haji segera dimulai. Enam kloter pertama akan terbang ke Tanah Air pada 15 Juli 2022, bertolak dari Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah.

Setibanya di bandara kedatangan, akan dilakukan pengawasan kesehatan terhadap jemaah haji dan tetap menerapkan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan luar negeri. Pengawasan kesehatan di bandara dilakukan melalui pengecekan suhu dengan menggunakan thermal scanner dan thermal gun, serta pengecekan tanda dan gejala penyakit menular, potensi wabah, termasuk COVID-19.

Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) Haji Budi Sylvana menegaskan, bahwa bagi jemaah yang dalam kondisi sehat dapat langsung kembali ke daerahnya masing-masing.

“Tidak ada karantina terpusat selama 21 hari kepada jemaah haji. Kami ulangi, tidak ada karantina kepada jemaah haji kita,” tegasnya di Jeddah, Kamis (14/7).

Jemaah, kata Budi, akan diminta mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jemaah Haji (K3JH). Tujuannya, untuk melakukan pengawasan kesehatan secara mandiri selama 21 hari kedepan.

“Jadi tidak ada karantina. Yang ada adalah pengawasan secara mandiri di daerah masing-masing. Jadi jemaah bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasa,” ujarnya.

Namun, jika saat pemeriksaan di bandara ditemukan gejala COVID-19 atau suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celsius, maka akan dilakukan pemeriksaan konfirmasi dengan pemeriksaan PCR. Demikian juga jika ada jemaah yang sakit setelah beberapa hari pulang ke Tanah Air, mereka diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Tujuannya, agar bisa dilakukan pengontrolan kesehatan.

“Ini sebagai upaya kita melakukan deteksi dini agar tidak terjadi penularan penyakit di Tanah Air,” tegasnya.

Pengawasan kesehatan secara mandiri ini dilakukan untuk mengantisipasi infeksi penyakit menular, di antaranya COVID-19, Meningitis, Mers CoV, Polio, dan penyakit lainnya. (KANWIL.KEMENAG.KALSEL-RIW/RDM/SYA)