Bulan: Januari 2022

BANJARBARU – Keanggotaan press room Pemprov Kalsel harus berasal dari media yang terverifikasi Dewan Pers. Hal tersebut disampaikan Plt Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Kalsel, R Suria Fadliansyah, saat menerima kunjungan Komisi III DPRD Tabalong, Kamis (6/1) di Ruang Rapat Sekdaprov Kalsel.

“Mereka yang bergabung di press room Pemprov Kalsel harus memiliki pengalaman, memiliki kartu Uji Kompetensi Wartawan (UKW), serta media sudah terverifikasi oleh Dewan Pers,” ujarnya.

Selain itu, wartawan yang tergabung di press room Pemprov Kalsel, harus memiliki surat tugas dari media tempat mereka bekerja. Kemudian memiliki pengalaman atau sudah menjadi wartawan selama 5 tahun dan memiliki kartu UKW.

Dijelaskan Suria, pengelolaan press room di Pemprov Kalsel ini dituangkan dalam SK Gubernur Kalsel yang didalamnya menjelaskan tugas dan kewajiban dari anggota press room Pemprov Kalsel, dan pengelolaan dilakukan oleh Biro Adpim.

“Saat ini tercatat 23 wartawan pada media lokal dan nasional tergabung dalam press room Pemprov Kalsel,” sebutnya.

Ditambahkan Suria, setiap tahunnya dilakukan evaluasi keanggotaan press room berdasarkan keaktifan dalam memberitakan kegiatan maupun kebijakan pemprov Kalsel.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Tabalong Sopoyo, mengatakan, kunjungan kerja yang dilakukan Komisi III DPRD Tabalong, untuk menggali informasi dan sharing pengalaman terkait pengelolaan Press Room Pemprov Kalsel.

“Kedatangan kami ke sini, ingin mempelajari terkait pengelolaan press room yang berada di Pemprov Kalsel,” ujarnya.

Sebelumnya sebut Sopoyo, Biro Adpim bersama anggota press room Pemprov Kalsel, berkunjung ke Tabalong untuk menggali potensi pembangunan di Kabupaten Tabalong. Hal ini membuat Komisi III DPRD Kabupaten Tabalong bersama dengan Prokopim Tabalong, tertarik untuk mengetahui bagaimana cara Pemprov Kalsel mengelola keanggotaan press room.

“Kami tertarik untuk belajar pengelolaan press room Pemprov Kalsel, karena sebelumnya, mereka datang ke Tabalong dan mengeksplore potensi pembangunan di Tabalong,” pungkasnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Permasalahan penutupan akses jalan Hauling Kilometer (KM) 101 Kabupaten Tapin mulai menemukan titik terang. Meski sebelumnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (4/1) lalu yang difasilitasi dan dimediasi oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan belum menemukan titik temu, tetapi akhirnya persoalan ini mendapat perhatian dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

Dalam surat nomor : T-53/MB.05/DJB.B/2022 tentang Pembukaan Portal Ruas Jalan Angkut Dekat Underprass Km101 Tapin yang ditandatangani Direktur Jenderal Minerba dan Batubara Ridwan Djamaluddin tertanggal 5 Januari 2022 meminta kepada PT Tapin Coal Terminal (TCT) agar segera membuka portal ruas jalan angkut batubara dekat underpass Km101 Jalan A Yani Soato Tatakan Kabupaten Tapin. Surat tersebut dibacakan Ketua DPRD Kalsel Supian HK kepada wartawan, di ruang kerjanya, Kamis (6/1/2022).

“Tanggal 4 Januari 2022, kita melakukan audiensi, kemudian 5 Januari 2022 mendapat surat resmi pembukaan jalan,” katanya.

Supian HK mengutip isi surat tersebut menyampaikan bahwa permintaan pembukaan portal jalan Hauling 101 itu dalam rangka mengamankan pasokan batubara untuk ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dan surat Direktur Utama PT Antang Gunung Meratus Nomor 337/DIR.AGM/SRK/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 Perihal Laporan Permasalahan Penutupan Jalan Angkut Batubara PT AGM oleh PT TCT serta Rekomendasi pada Berita Acara Peninjauan Lapangan Ruas Jalan Angkut Batubara Dekar Underpass KM 101 Jl A Yani PT AGM dan PT TCT Kabupaten Tapin Provinsi Kalsel tanggal 28 – 29 Desember 2021 (terlampir), saudara agar segera membuka portal ruas jalan angkut batubara dekat underpass km101 Jl A Yani PT AGM dan PT TCT untuk kelancaran angkutan batubara PT AGM dalam rangka memenuhi pasokan ke PLN sampai adanya penyelesaian masalah status tanah di ruas jalan angkut batubara dekat underpass km 101 Jl A Yani PT AGM dan PT TCT.

Karena itu Supian HK berharap agar PT TCT mematuhi surat resmi tersebut dan di dalam surat itu sifatnya ‘segera’ untuk dilaksanakan dan dipatuhi.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Menteri ESDM, Kapolri, Sekjen Kementerian ESDM, Inspektur Jenderal Kementerian ESDM, Kapolda Kalsel, Direktur Pengamanan Objek Vital Badan Pemeliharaan Keamanan Polri serta Direktur Utama PT AGM.

Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum Sopir Angkutan Batubara, Supiansyah Darham, menegaskan setelah adanya surat dari Kementerian ESDM itu, jika jalan hauling tetap ditutup, maka tidak ada pilihan bagi para sopir angkutan batubara untuk bisa bertahan hidup memenuhi kebutuhan keluarga, para sopir akan melintasi jalan negara.

“Hasil diskusi dengan para sopir angkutan, mereka bersepakat akan melintasi jalan negara sejauh sekitar 8 meter, hanya menyeberang jalan. Karena mereka semua butuh pekerjaan, butuh makan, butuh menghidupi keluarga,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kebutuhan akan hunian tetap menjadi kebutuhan utama suatu masyarakat, tidak terkecuali Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemerintah telah memiliki beragam program dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR, antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang merupakan badan hukum yang mengelola tabungan perumahan rakyat kini memegang estafet penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan FLPP dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP).

Peralihan pengelolaan dana FLPP tersebut secara resmi ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara PPDPP dengan BP Tapera dan Perjanjian Tripartit bersama bank-bank Pelaksana di Kampus Kementerian PUPR beberapa waktu yang lalu.

Atas hal tersebut, Bank Kalsel selaku bank penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan BP Tapera tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi MBR, pada Kamis (6/1).

Penandatanganan dilakukan Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya dengan Adi Setianto selaku Komisioner BP Tapera secara daring. Penandatanganan juga dilaksanakan secara serentak dengan 38 Bank Penyalur lainnya. Turut berpartisipasi Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry TZ dan Direktur Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan Syafriadi yang masing – masing memberikan sambutan, harapan serta ucapan selamat atas penandatanganan PKS bersama ini.

Selepas acara, Hanawijaya menyampaikan kesiapan Bank Kalsel untuk terus menyalurkan KPR Sejahtera FLPP kepada masyarakat khususnya MBR, guna mendukung Pemerintah Pusat melalui Program Sejuta Rumah (PSR).

“Bank Kalsel dan Bank Kalsel Syariah sebagai bank yang ditunjuk oleh Kementerian PUPR tentunya siap mendukung pemerintah dalam menyukseskan Program Sejuta Rumah (PSR) melalui Produk KPR Sejahtera FLPP. Bank Kalsel telah bekerjasama dengan developer terdepan dan terpercaya yang tersebar di Provinsi Kalimantan Selatan sehingga masyarakat di berbagai kabupaten dan kota juga dapat menikmati KPR FLPP melalui Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Kalsel di daerah,” papar Hana.

Lebih lanjut, Adi Setianto menyampaikan komitmen BP Tapera dalam menyalurkan pembiayaan perumahan dengan aspek penyaluran yang tepat sasaran, kualitas hunian yang baik serta pengelolaan dana yang produktif dan efisien.

“Kami akan terus bersinergi dengan bank penyalur, pengembang dan pemerintah daerah guna meningkatkan layanan untuk menyalurkan FLPP sehingga semakin banyak masyarakat yang menerima manfaat dari FLPP,” tutup Adi. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemanfaatan dan pengelolaan irigasi di Kalimantan Selatan (Kalsel), menjadi salah satu upaya Pemerintah di provinsi ini, untuk meningkatkan hasil produksi petani.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalsel, Nurul Fajar Desira, mengatakan dalam empat tahun terakhir, pihaknya telah melaksanakan program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP), yang berfokus pada sektor pertanian dalam hal pengelolaan irigasi.

“Dananya berasal dari APBN, sedangkan sumber dananya melalui Loan (pinjaman) Bank,” ucap Fajar, Kamis (6/1).

Program IPDMIP, lanjutnya, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani serta memperbaiki sistem irigasi dari sisi pengelolaan dan pengembangannya yang lebih baik dan efisien.

“Program ini membantu petani dalam memperbaiki sistem irigasi di persawahan sehingga mampu menghasilkan produksi tani lebih meningkat dan sejahtera,” terangnya.

Saat ini 4 Kabupaten di Kalsel sudah melaksanakan program ini. Diantaranya Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Bumbu.

“Jadi program ini dilaksanakan di 4 Kabupaten dengan menggerakan Komunitas Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) agar mereka terlibat aktif dalam pemeliharaan saluran irigasi kemudian memelihara fisik bangunan saluran air irigasi dan infrastruktur lainnya,” ungkapnya.

Agar komunitas P3A lebih aktif, Fajar menyebut pihaknya juga mengirimkan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) sebanyak 32 orang yang tersebar di 4 Kabupaten tersebut.

“TPM berkontribusi dalam mengamalkan informasi data terkait kondisi jaringan irigasi yang di mana nantinya menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan pengelolaan irigasi,” jelasnya lagi.

Program IPDMIP sendiri merupakan program yang melibatkan 3 instansi pemerintah yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pertanian. Dimana pelaksanaan program IPDMIP berada di 16 Provinsi dan 74 Kabupaten termasuk Provinsi Kalimantan Selatan. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Tahun 2021 ditutup dengan manis, seiring dengan terpenuhinya target vaksinasi COVID-19 70 persen, di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Namun program vaksinasi tidak berhenti begitu saja, mengingat Kalsel masih harus mengejar target vaksinasi 60 persen dikalangan lansia. Mengapa? Karena pencapaian ini, menjadi salah satu syarat, dapat dimulainya vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 – 11 tahun.

“Saat ini setidaknya masih ada 3 kabupaten kota yang belum mencapai target 60 persen itu. Salah satunya kota Banjarmasin, yang capaian vaksinasinya masih di bawah 50 persen,” jelas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel Muhamad Muslim, kepada Abdi Persada FM baru – baru ini.

Muslim menyebut, persiapan untuk program vaksinasi COVID-19 dikalangan anak – anak ini, sudah dilakukan pemerintah provinsi. Mulai dari koordinasi dengan seluruh instansi yang terlibat hingga ke kabupaten/kota, hingga kesiapan vaksin yang akan digunakan.

“Total ada 400 ribu lebih dosis yang kita miliki, baik jenis Sinovac, Astra Zeneca dan Pfizer. Khusus untuk Sinovac yang dipakai untuk program ini, masih kita hitung persediannya. Tapi kita akan mintakan tambahan ke pemerintah pusat, jika dosis yang ada tidak cukup. Jumlah anak yang menjadi sasaran program ini, sebanyak 440.853 dosis,” papar Muslim.

Lebih jauh Muslim optimis, pada Januari ini, seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dapat menjalankan program vaksinasi anak. Asalkan seluruh jajaran yang terlibat, dapat mempercepat pelaksanaan vaksinasi dikalangan lansia. Seperti akhir tahun lalu, saat seluruh pihak di Kalsel, bekerjasama mempercepat capaian vaksinasi COVID-19 kalangan umum, sehingga target 70 persen untuk suntikan pertama dapat tercapai pada akhir tahun 2021. (RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Capaian realisasi pendapatan daerah (PAD) Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Disdag Provinsi Kalsel telah menyentuh 112,13 persen dengan besaran Rp728 juta lebih.

Kepala BPSMB Disdag Kalsel, Tanwiriah, menuturkan, besaran untuk pencapaian tersebut berasal dari hasil jasa usaha pelayanan khusus Pengujian dan Kalibrasi.

“Alhamdulillah, hasil ini merupakan capaian terbaik. Meski, sempat mengalami penurunan jumlah karena kondisi COVID-19 kala itu sedang tinggi-tingginya. Namun, pada Desember 2021 angkanya tercapai 100 persen lebih,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, belum lama tadi.

Sebelumnya, ia menyampaikan, dalam target perubahan khusus realisasi yang harus dicapai diketahui naik dengan besaran 48 persen hingga 31 Desember 2021 lalu.

“Memang kami ditargetkan dalam perubahan dengan nilai presentase ini. Tetapi, akhirnya sesuai rekapitulasi yang diterima ternyata berhasil terkumpul melebihi angka yang ditetapkan,” ungkapnya.

Keberhasilan dalam merealisasikan pendapatan ini, dia merincikan, untuk layanan pengujian terealisasi sekitar Rp100 juta lebih. Sedangkan kalibrasi tercapai Rp627 juta lebih.

“Secara rinci untuk keseluruhan pada Januari 2021 sebesar Rp43 juta, Februari Rp19 juta lebih, Maret sekitar Rp48 juta lebih, April sebanyak Rp54 juta lebih, Mei Rp56 juta lebih, Juni Rp50 juta lebih, Juli Rp32 juta lebih, Agustus sebesar Rp47 juta lebih, September Rp54 juta lebih, Oktober berhasil menyentuh Rp90 juta lebih, November Rp112 juta lebih dan 15 Desember 2021 terealisasi hingga Rp188 juta lebih,” paparnya.

Terlebih, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang sempat ditargetkan sekitar Rp650 juta. Akan tetapi, tercatat pada 15 Desember 2021 lalu berhasil mengumpulkan pendapatan daerah sebanyak Rp728 juta lebih.

“Kalau dihitung rata-rata menjadi 112,13 persen. Artinya, capaian realisasi PAD BPSMB Kalsel melebihi target,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)