22 November 2021 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Gairah Investasi Meningkat, PMDN Kalsel Berhasil Berada Pada Peringkat 12 Nasional

BANJARBARU – Realisasi Investasi di Kalimantan Selatan (Kalsel) di Triwulan III (Juli – September) tahun 2021, mencapai Rp4.2 Trilyun. Dengan angka tersebut, maka terjadi kenaikan hampir mencapai 215 persen dibanding Triwulan III tahun 2020.

“Terhitung sejak Januari hingga September 2021, total investasi yang ada di Kalsel nilainya sebesar 9,34 trilyun rupiah dengan total jumlah 2.539 proyek,” ujar Kepala Dinas Permodalan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi Kalsel, Nafarin, Senin (22/11).

Tahun ini, lanjut Nafarin, dengan nilai investasi di sektor Penananaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 8,4 Trilyun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 978,8 Milyar.

PMDN Kalsel berhasil meraih peringkat 12, sedangkan PMA Kalsel masih berada di peringkat 25 secara Nasional.

“Kalau khusus Triwulan tiga saja, kita berada di peringkat 10, namun jika di hitung secara keseluruhan mulai Januari hingga September, PMDN kita berada di peringkat 12 dari 34 provinsi,” ungkap Nafarin.

Diungkapkannya, sektor tambang hingga saat ini masih berperan paling tinggi dalam meningkatkan PMDN Kalsel, dilanjutkan oleh sektor industri kimia dan farmasi di posisi kedua.

“Posisi pertama PMA juga masih di pegang oleh sektor tambang, dan peringkat kedua yaitu sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi,” ungkap Nafarin.

Tingginya minat investasi di sektor pertambangan, menurut Nafarin, tidak terlepas dari kondisi pandemi yang sudah mulai melandai.

Berdasarkan lokasi, proyek paling banyak ada di kota Banjarmasin dengan jumlah 216 Proyek (PMA 7 proyek, PMDN 209 proyek) dengan nilai investasi Rp170,738 Milyar.

“Nilai investasi terbesar ada di kabupaten Banjar dengan nilai investasi sebesar 1,1 milyar rupiah dengan jumlah 112 proyek” terang Nafarin.

Nafarin menargetkan di tahun 2021, realisasi investasi di Kalsel dapat menembus angka Rp10,8 Trilyun baik di tingkat Nasional maupun RPJMD.

“Saat ini kita sudah mencapai 86,7 persen. Harapan kita di Triwulan ke empat atau bulan Desember target ini sudah dapat terpenuhi,” pungkasnya. (TR21-01/RDM/RH)

Paman Birin Inginkan Revolusi Hijau Dapat Mendunia

BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) di dusun Pantai Kopi Desa Mandiangin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, Senin (22/11).

Hadir dalam kegiatan ini Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel, Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Hanif Faisol Nurofiq serta pejabat dilingkungan Pemprov Kalsel termasuk Plt Kepala Dinas Kehutanan Prov Kalsel Fatimatuzzahra.

Dalam sambutannya Sahbirin Noor menyampaikan tentang arti pentingnya menanam pohon sebagai upaya mengurangi dampak terhadap pemanasan global yang terjadi saat ini.

“Kita merasakan betapa saat ini terus semakin panas, bagaimana nanti tahun 2040, 2050 bahkan tahun 3000,” sebut Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini.

Hal ini lanjut Paman Birin, tidak lepas dari menipisnya lapisan ozon sehingga sinar matahari sangat cepat menyentuh permukaan bumi dan tentu saja sangat dirasakan oleh makhluk yang ada dipermukaannya.

“Lalu apa yang bisa dilakukan? Kalau hari ini kita menggelorakan yang namanya revolusi hijau yaitu menanam, menanam dan menanam untuk anak cucu, kita maka itulah jawaban untuk pemanasan global di masa yang akan datang,” serunya sembari diiringi dengan tepuk tangan meriah.

Paman Birin juga menilai, dengan kegiatan menanam yang dilakukan pada hari ini maka dipastikan akan menjadi kebanggaan dan rasa terima kasih oleh anak cucu kita di masa akan datang.

“Revolusi hijau akan terus kita gelorakan. Insyaallah dengan begitu akan dapat meminimalisir pemanasan global yang dipengaruhi oleh lapisan ozon yang menipis. Apalagi jika revolusi hijau dilakukan di seluruh dunia,” ucapnya.

Tidak lupa dalam kesempatan ini juga Paman Birin mengucapkan terima kasih kepada kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sudah bersinergi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta kepada Bupati dan Walikota se Kalimantan Selatan dan berharap semakin solid dalam melaksanakan gerakan revolusi hijau.

Sementara itu Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Fatimatuzzahra menyampaikan, dalam kegiatan ini dilakukan penanaman sebanyak 2.500 batang pohon dengan jenis Bamboo Betung.

“Di lokasi ini ditanam sebanyak 2.250 batang, serta di lokasi lainnya sebanyak 250 batang,” papar Aya (sapaan akrabnya).

Aya juga menyebut, pada tahun 2022, akan ditanam seluas 50 hektar atau setara dengan 2.500 batang Bamboo Betung sebagai bahan baku untuk industri bambu terpadu di Banua. Selain itu melalui persemaian permanen Pemprov Kalsel dan BPDAS HL Barito juga akan diperbanyak jenis bambu guna mendukung penanaman di sepanjang Sungai lainnya.

“Pada hari ini, data dari koordinator dan KPH di 13 kabupaten kota, acara penanaman hari ini ditanam sebanyak 6.500 batang atau setara dengan 65 hektar,” terangnya.

Adapun jenis yang ditanam lanjutnya, seperti kayu-kayuan, trembesi, mahoni, sengon, petai, jambu mete, dan jenis buah-buahan.

“Penanaman dilaksanakan di 65 lokasi oleh 7.000 orang, yang terdiri dari SKPD Prov Kalsel dan SKPD di kabupaten kota, pegiat lingkungan, majelis ta’lim, ponpes, KTH unsur desa/kelurahan, SMA, SMP dan masyarakat lainnya,” rinci Aya. (ASC/RDM/RH)

PPI Kalsel Diharapkan Dapat Selalu Bermitra Dengan Pemprov Kalsel

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel menggelar Pembukaan Musyawarah Provinsi Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kalsel yang ke 3. Musyawarah ini dihadiri oleh Staff Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kalsel Farid Fakhmansyah, Ketua PPI Pusat, serta PPI Kalsel di salah satu hotel berbintang Kota Banjarbaru, Senin (22/11).

Saat membacakan Sambutan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Farid Fakhmansyah menyampaikan bahwa kegiatan musyawarah ini mencerminkan komitmem dan konsistensi pengurus PPI Kalsel dalam menjalankan roda organisasi untuk terus melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa dengan nilai-nilai pancasila dan semangat Nasionalisme yang tinggi.

Staff Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kalsel Farid Fakhmansyah

“Pancasila merupakan hasil dari sebuah rangkaian proses yang begitu panjang, sehingga kita bisa membangun kesepakatan bersama dan mempersatukan kita semua dengan sebuah ideologi bernama Pancasila,” baca Farid.

Masih melanjutkan sambutan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Farid Fakhmansyah menyampaikan, peran PPI Kalsel sebagai rumah bagi para mereka yang pernah bertugas sebagai anggota Paskibraka bisa diharapkan dan diandalkan dalam membantu Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan berbagai masyalah ditengah kehidupan Masyarakat baik dalam Konteks Sosial, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kami berharap PPI Kalsel selalu menjadi Mitra Pemerintah Provinsi Kalsel dalam mengatasi berbagai masalah yang ada di Banua, Keberadaan PPI Kalsel harus diperkuat dan dijaga agar bisa berperan untuk kemajuan masyarakat di Banua,” tutup Farid. (MRF/RDM/RH)

Perkuat Ideologi Pancasila, DPRD Kalsel Kembali Sosialisasikan Wawasan Kebangsaan

BANJARMASIN – Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali melaksanakan kegiatan sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dijadwalkan pada 22 – 24 November 2021.

Suasana Sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan oleh Anggota DPRD Kalsel, Suripno Sumas

Salah satunya adalah Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas yang menggelar kegiatan tersebut di kawasan Jalan Meratus Kecamatan Banjarmasin Tengah, Senin (22/11) dengan menghadirkan sejumlah nara sumber yang berkompeten.

Suripno mengatakan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan ini sangat penting dan harus terus digaungkan kepada masyarakat banua saat ini.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dan menangkal informasi-informasi negatif yang beredar di masyarakat khususnya melalui media sosial.

“Kita ingin mengkanter segala informasi negatif yang ada di masyarakat, dan meluruskan di sosialisasi wawasan kebangsaan ini,” katanya.

Oleh karena itu, tambah Suripno, pihaknya kembali melaksanakan sosialisasi ideologi Pancasila ini kepada para Ketua RT dan RW di Kota Banjarmasin.

” Harapan kita mereka bisa menyebarluaskan hasil sosialisasi ini kepada masyarakat di sekitarnya,” jelasnya.

Sementara Ketua Asosiasi Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Kota Banjarmasin, Mukhlis Takwin yang hadir sebagai Nara Sumber dalam kegiatan tersebut meminta kepada ketua RT dan tokoh masyarakat agar mewaspadai masuknya paham luar negeri ke wilayahnya. Pasalnya, menurutnya tidam semua paham luar negeri tersebut cocok dengan budaya Banjar atau Indonesia pada umumnya.

“Kita ambil contoh paham individualistis yang sudah masuk dan harus ditangani dengan baik, dan paham mementingkan teori tanpa kebijakan yang berakar pada budaya kita, contohnya paham demokratis yang segala sesuatu diukur dar suara terbanyak padahal dalam Pancasila disebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijakan,” jelasnya.

Budaya individualistis, lanjut Mukhlis, dapat melunturkan semangat gotong-royong dan saling membantu yang dianut masyarakat Indonesia. Padahal sebagai ketua RT dan tokoh masyarakat, menurutnya perlu meningkatkan semangat bergotong-royong, bekerja bersama dan saling membantu.

“Maka dari itu kita minta ketua RT dan tokoh masyarakat yang diambil sebagai peserta agar pesan ideologi Pancasila ini bisa tersampaikan ke masyarakat dan dapat diterapkan di wilayah masing-masing,” ucapnya. (NRH/RDM/RH)

Gubernur Kalsel Harapkan Ruang Pojok Kajati Dapat Berikan Layanan Hukum Secara Optimal

BANJARBARU – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, mengharapkan, keberadaan ruang pojok Kejaksaan Tinggi Kalsel yang ditempatkan dilingkungan Setdaprov dapat memberikan pelayanan hukum secara maksimal untuk rakyat.

“Pemerintahan yang akuntabel dan memberikan pelayanan. Hari ini kita saksikan serta berharap keberadaan unit layanan dapat membantu masyarakat dibidang hukum, tak hanya pemda yang mendapatkan ini,” ujarnya dalam sambutan resmi pada pelaksanaan kegiatan launching ruang pojok dan pelayanan hukum Kajati Kalsel, diruang lobi tengah Setdaprov Kalsel, Senin (22/11) siang.

Dengan adanya ruang pojok yang dikelola langsung oleh Kajati Kalsel setidaknya mampu memberikan manfaat lebih kepada masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum dari lembaga tersebut.

“Karena negara hadir untuk memberikan layanan hukum dan tentu hukum pun harus jadi panglima sebagai bentuk mewujudkan keadilan dan kebenaran,” paparnya.

Sementara itu, Kajati Kalsel, Rudy Prabowo Aji, mengucapkan terima kasih atas izin yang diberikan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor untuk menempati Setdaprov sebagai lokasi pelayanan hukum dilingkup pemda.

Kepala Kajati Kalsel, Rudy Prabowo Aji saat memberikan sambutan dan terima kasih atas launching yang dilaksanakan.

“Saya berterima kasih kepada kepala daerah dalam hal ini Gubernur telah memberikan izin berdampingan dengan Pemprov Kalsel. Bahkan, mendapat apresiasi dari Kemenpan RB atas inisiatif yang direalisasikan oleh Kajati Kalsel,” ungkapnya.

Terlebih, dirinya mengutarakan rencana untuk membuka ruang pojok ditingkat pemerintah kabupaten/kota yang bertempat di kantor bupati dan wali kota di Kalimantan Selatan.

“Agar pelayanan untuk bantuan hukum di daerah masing-masing bisa lebih maksimal dan nanti akan di instruksikan dengan Kejari di kabupaten/kota,” tururnya.

Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, saat berkunjung di ruang pojok dan pelayanan hukum Kajati Kalsel, dilingkungan Setdaprov Kalsel.

Untuk diketahui, kegiatan launching Ruang Pojok dan Pelayanan Hukum yang berhasil diresmikan oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor ini juga dihadiri Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, didampingi para asissisten dan staff ahli Gubernur serta Kepala Inspektorat Kalsel, Akhmad Fydayen beserta jajaran dari Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimatan Selatan. (RHS/RDM/RH)

Dispar Kalsel Luncurkan 64 Event Pariwisata dan Table Top di NTB

BANJARMASIN – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, meluncurkan sebanyak 64 event pariwisata yang tersebar di 13 Kabupaten dan Kota, dalam Calender of event (CoE) dan Table Top tahun 2022, di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin kepada wartawan baru baru tadi menjelaskan, dipilihnya Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam peluncuran Calender of event (CoE) dan Table Top ini, karena Lombok merupakan salah satu pintu masuk wisatawan mancanegara ke Indonesia. Selain itu juga sedang ramainya wisatawan berkunjung, dengan adanya event World Super Bike (WSBK) 2021 di sirkuit Mandalika.

“Moment ini dinilai sangatlah tepat dalam mengenalkan seluruh destinasi wisata. Rencananya akan diluncurkan Calender of event (CoE) dan Table Top, pada Rabu 24 November 2021,” katanya

Salah satu event pariwisata, dalam Calender of Event (CoE) tahun 2022

Syarifuddin menjelaskan, adapun 64 event pariwisata yang termasuk dalam Calender of event (CoE) tahun 2022 ini, di antaranya Pesona Mappanre Ri Tasi, Hayau Tarus Trail Monster, Haul Guru Sekumpul, Aruh Adat Rungkuk Meratus, Pergelaran Seni Rantau Baru, Melasti, Angsana Fishing Tournament, dan masih banyak lagi yang lain, tersebar di semua Kabupaten dan Kota.

“Kami mengajak Kepala Daerah Kabupaten dan Kota, dapat hadir dalam peluncuran Calender of event dan Table Top, apalagi sebelumnya sudah pernah diluncurkan (CoE) di DKI Jakarta, dengan harapan dapat membuat pariwisata semakin bangkit di Banua,” jelasnya

Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, untuk Table Top yaitu forum bisnis, pihaknya bersama pelaku pariwisata di 13 Kabupaten dan Kota selaku seller, menawarkan kepada para pelaku pariwisata di Lombok, berupa paket-paket wisata di Kalimantan Selatan.

Selain itu juga mengundang beberapa maskapai penerbangan, dengan harapan penerbangan Banjarmasin-Lombok dibuka kembali, agar wisatawan yang ingin menuju ke Kalsel, bisa langsung diterbangkan dari Lombok, tanpa harus melakukan transit terlebih dahulu.

“Semoga dengan diluncurkannya Calender of event (CoE) dan Table Top 2022 ini, pariwisata Kalsel lebih dikenal luas, baik wisatawan domestik maupun mancanegara,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

Problematika Magang Mendapat Perhatian dari KNPI Banjarbaru

BANJARBARU – Problematika waktu magang yang seringkali overtime atau lewat dari batas waktu yang telah disepakati. Mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kota Banjarbaru.

Meski belum ditemukan laporan, pekerja magang terkadang seakan dimanfaatkan dengan status yang tidak jelas.

“Isunya memang tidak terlalu hangat, tetapi hal ini seringkali terjadi. Dan ini sifatnya aktual karena setiap tahun mahasiswa dan yang lainnya selalu melaksanakan kegiatan magang,” ujar Ketua DPD KNPI kota Banjarbaru, Gusti M Adam Maulana, usai memberikan sambutan dalam kegiatan seminar problematika magang di Amanah Borneo Park pada Sabtu (20/11) sore.

Secara spesifik, menurut Adam, hingga saat ini pihaknya belum menemukan atau menerima laporan dari rekan-rekan di Banjarbaru yang mengikuti program magang.

Kendati demikian, KNPI Banjarbaru ingin memberikan pemahaman kepada peserta magang, berupa solusi dan motivasi terkait program magang itu sendiri. Dalam hal ini melalui seminar yang di ikuti oleh sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas di kota ini.

“KNPI kota Banjarbaru, ingin menitik beratkan kepada peserta magang agar dapat memahami apa yang mereka dapatkan dan siapa yang nantinya akan dirugikan ketika melaksanakan kegiatan magang,” tegasnya.

Senada dengan Adam, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Pemko Banjarbaru, Lesa Fahriana, turut menyatakan belum menerima laporan terkait penyalahgunaan ataupun pemanfaatan pekerja magang.

“Kendala dalam kegiatan magang itu pasti ada, tetapi kita harapkan kita dapat menemukan suatu kesepakatan dan solusi terbaik untuk pekerja magang sebelum terjun ke dunia kerja,” harap Lesa.

Pemko Banjarbaru sendiri, lanjut Lesa, saat ini sudah memiliki Perda tentang kepemudaan, dan sedang ditindaklanjuti untuk dituangkan dalam Perwali sebagai langkah konkrit.

“Jika memang terjadi penyalahgunaan, kita akan bersama sama mensosialisasikan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (TR21-01/RDM/RH)

Untuk Prolegda 2022, Legislatif dan Eksekutif Banjarmasin Sepakati 21 Raperda

BANJARMASIN – DPRD dan Pemerintah Kota, menyepakati sebanyak 21 buah rancangan peraturan daerah (Raperda) program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2022.

Kepada sejumlah wartawan, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Banjarmasin Arufah Arif, Senin (22/11) mengatakan, dari hasil rapat finalisasi antara pihaknya dengan pemerintah kota, ada sebanyak 21 buah raperda yang disepakati dalam Prolegda 2022. Ke 21 buah itu terbagi, 12 raperda inisiatif Dewan dan 9 buah usulan Pemko Banjarmasin.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Banjarmasin, Arufah Arif

“Dari 12 buah inisiatif DPRD Banjarmasin, telah dimasukkan lima buah raperda yang baru saja dilakukan uji publik, yaitu raperda tentang pengembangan budaya literasi, ekonomi kreatif, fasilitasi penyelenggaraan pesantren, pemberdayaan perlindungan lanjut usia dan penanggulangan wabah penyakit menular,” ucapnya

Disampaikan Arufah, untuk tujuh raperda inisiatif dewan Banjarmasin diantaranya tentang kerjasama daerah, pengelolaan kekayaan intelektual, pengembangan UMKM dan ketenaga kerjaan, pengelolaan kearsipan serta penyelenggaraan toleransi bermasyarakat. Selanjutnya sembilan usulan Pemko yaitu tentang revisi perda cagar budaya, rencana induk pengembangan pariwisata daerah, pengelolaan kepemudaan, penyelenggaraan pemukiman, serta perlindungan lingkungan hidup.

“Kami juga pasti, akan bahas raperda APBD perubahan 2022 dan APBD murni 2023,” katanya.

Lebih lanjut Politisi PPP ini menambahkan, kesepakatan raperda dalam Prolegda tahun 2022 ini, sama dengan tahun 2021,ada sebanyak 21 buah. Namun diakuinya pada 2021 tadi, tidak bisa maksimal diselesaikan, dan telah dimasukkan kembali usulannya, sebanyak lima buah pada 2022, dikarenakan masih suasana pandemi COVID-19, terlebih dengan ditetapkannya pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4, sejak Juli dari Pemerintah Pusat, otomatis berdampak kesulitan dalam melakukan pembahasan, yaitu menggelar rapat panitia khusus (Pansus).

“Kita upayakan dan berkomitmen dengan Pemerintah Kota, akan bekerja lebih maksimal lagi, supaya tercapai target pembahasan Prolegda tahun 2022,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

Status Jalan A Yani di Banjarmasin Akan Menjadi Jalan Kota

BANJARMASIN – Rencana penurunan status Jalan A Yani di Kota Banjarmasin ini, terungkap pada Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin, di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin, Senin (22/11).

Sosialisasi ini dibuka Walikota Banjarmasin Ibnu Sina diwakili Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Banjarmasin Doyo Pudjadi.

Dalam sambutannya Walikota Banjarmasin Ibnu Sina diwakili Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Doyo Pudjadi mengatakan, dengan adanya payung hukum yaitu Perda No 6 Tahun 2021, maka akan memudahkan Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan di kota ini.

“Dengan adanya payung hukum ini, maka pembangunan di kota ini dapat berjalan lancar,” ucapnya.

Menurut Ibnu, dengan adanya perda tata ruang ini, maka rencana pembangunan di Kota Banjarmasin tidak akan mengalami kendala, seperti terbentur dengan tata ruang.

“Karena saat ini sudah ada Perda Nomor 6 Tahun 2021 maka pembangunan tidak akan mengalami kendala seperti berbenturan dengan tata ruang,” ujarnya.

Dalam sosialisasi ini juga terungkap, adanya perubahan status Jalan A Yani di Kota Banjarmasin yang sebelumnya berstatus Jalan Nasional akan berubah menjadi Jalan Kota.

Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Rini Subantari mengatakan, maksud Pemerintah tersebut baik, memang untuk melimpahkan kewenangan tersebut kepada Pemerintah Kota Banjarmasin. Namun, beban Pemerintah Kota Banjarmasin saat ini cukup banyak, untuk jalan kota itu sendiri.

Plt Kadis PUPR Kota Banjarmasin Rini Subantari

“Maksud dari Pemerintah Pusat tersebut baik, untuk melimpahkan kewenangan Jalan A Yani menjadi Jalan Kota,” ucapnya.

Menurut Rini, pihaknya berkeinginan atau berharap hal tersebut bisa ditindaklanjuti, status Jalan A Yani bisa menjadi jalan provinsi.

“Keinginan tersebut akan kami sampai kepada Pemerintah Pusat melalu Balai Jalan Nasional, agar status Jalan A Yani menjadi Jalan Provinsi,” ucapnya.

Hadir pada acara tersebut Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor, Plh Sekda Kota Banjarmasin Sugito Said, serta lainnya. (SRI/RDM/RH)

Paman Birin Dorong Prestasi Panahan Banua

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor terus dorong kemajuan olahraga memanah di Banua.

Paman Birin ingin, cabor panahan Banua dapat berbicara lebih banyak di kancah nasional maupun dunia.

Gubernur Kalsel berfoto bersama peserta Turnamen Panahan Tradisional

Untuk itu, Paman Birin meminta kepada pengurus Perdana Kalsel untuk menjaring atlet-atlet panahan yang berbakat.

“Saya minta kepada pengurus Perdana Kalsel untuk menjaring atlet-atlet panahan yang berbakat, lakukan pembinaan yang sebaik-baiknya, sehingga dapat bersaing di berbagai kejuaraan,” sebut Paman Birin saat menghadiri Turnamen Panahan Tradisional, di Halaman Kantor Setda Provinsi Kalsel, pada Minggu (21/11) pagi.

Menurut Paman Birin, untuk menuai prestasi bukanlah sesuatu yang mustahil, jika kerja keras, kesungguhan dan perjuangan pantang menyerah tertanam dalam diri.

Menurutnya, sebuah hasil atau prestasi yang besar, selalu dimulai dari pembinaan dan kompetisi yang berjenjang serta kerja keras dan disiplin dari para atlet itu sendiri.

“Saya yakin, pengurus Perdana Kalsel sudah sangat memahami pentingnya pembinaan untuk meraih dan meningkatkan prestasi,” katanya.

Disampaikan Paman Birin, saat ini olahraga memanah mulai banyak diminati masyarakat.

“Saya melihat banyak klub atau perkumpulan masyarakat yang menggelar latihan olahraga memanah, sekarang dan ke depan olahraga memanah memiliki progres yang sangat baik,” katanya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)