Hari: 28 Oktober 2021

BANJARBARU – Tingginya perhatian Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor terhadap sektor pertanian di Banua mengantarkannya untuk dianugerahi gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa (Dr. HC).

Penganugerahan resmi diberikan setelah melalui sidang terbuka senat Universitas Lambung Mangkurat (ULM) bertempat di Auditorium ULM di Banjarbaru, Kamis (28/10).

Dengan mendapatkan gelar Dr HC maka namanya menjadi Dr HC Sahbirin Noor S. Sos., M.H.

“Seperti mimpi di siang bolong ya. Saya tidak menyangka dapat anugrah ini dari ULM kepada saya dibidang pertanian,” ujar Paman Birin (sapaan akrab Gubernur Kalsel Sahbirin Noor)

Memang ujar Paman Birin saat ini Pemprov Kalsel konsen dan fokus dalam pembangunan pertanian di Banua. Hal itu dilakukan demi mengimbangi sumber daya alam tak terbarukan seperti batubara.

Sumber daya alam tak terbarukan tersebut akan habis pada waktunya. Sehingga sebelum habis ujar Paman Birin Pemprov Kalsel harus siap dengan sedia payung sebelum hujan dengan mentransformasikan kekayaan alam tak terbarukan tersebut menjadi sumberdaya terbarukan di antaranya pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan serta pariwisata.

“Sekali lagi terimakasih kepada ULM dan saya bangga menjadi alumni ULM,” ungkapnya.

Gubernur dua periode ini, diketahui menjadi orang kedua yang mendapatkan gelar Honoris Causa dari ULM. Dan dengan mendapatkan gelar tersebut maka ia resmi menjadi alumni ULM.

Sahbirin Noor juga dipakaikan langsung jubah dan toga gelar kehormatan oleh Rektor ULM Prof Sutarto Hadi.

Sementara itu, Prof Sutarto Hadi secara gamblang menyebut layaknya seorang Paman Birin untuk menjadi seorang Menteri Pertanian. Hal ini diungkapkan Sutarto, usai mendengarkan orasi ilmiah yang dibawakannya tentang Kalsel masa depan penyangga pangan nasional dan ibukota negara baru (IKN).

“Spontan saja tadi saya sebut begitu, karena melihat orasi beliau dan siapa yang tidak ingin ada orang Banua menjadi menteri. Saya lihat juga ramai pemberitaan tentang pemberian gelar Honoris Causa ini saya pikir apa yang membuat istimewa, ternyata gubernur kita yang istimewa,” urainya.

Sutarto juga menjabarkan mengenai tidak mudahnya untuk memberikan gelar Dr. HC kepada seseorang. Yang mana perlu penguasaan dibidang tersebut dalam hal ini pertanian. Tindakan yang membawa kemajuan pertanian Kalsel juga menjadi poin lainnya. Bahkan dengan upaya Sahbirin Noor ujar Sutarto Kalsel bisa surplus beras hingga dapat memenuhi kebutuhan di provinsi tetangga.

Tindakan Sahbirin Noor yang mengkonversi lahan rawa menjadi lahan pertanian tambahnya bukanlah pilihan yang mudah. Mengingat lahan tersebut termasuk dalam kategori marginal, yang mana berdasarkan kajian pakar pertanian peluang untuk berhasil hanya sekitar 50 persen.

“Tapi hasilnya bisa kita lihat, pada saat Hari Pangan Sedunia (HPS) kita bisa panen,” terangnya.

Keberhasilan tersebut ujar Sutarto, bahkan mempunyai dampak terhadap kebijakan secara nasional hingga dinobatkannya Kalteng yang memiliki lahan rawa atau serupa dengan Kalsel menjadi food estate di Indonesia.

“Saya menduga kebijakan mikro ini juga diikuti oleh kebijakan makro pemerintah pusat, ketika membangun food estate di Kalteng karena melihat areanya mirip dengan area di Kalsel yang bisa menjadi lahan produktif,” bebernya.

Terkait gelar Dr. HC ujar Sutarto, sebelumnya Sahbirin Noor juga akan mendapatkan gelar tersebut dari kampus lain di luar negeri. Namun ULM harus lebih dulu dibandingkan kampus lain. (ASC/RDM/RH)

BANJARMASIN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Suripno Sumas melaksanakan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Rabu (27/10). Kegiatan tersebut bertempat di kediamannya Jalan Meratus dan diikuti puluhan Ketua RT di empat Kecamatan.

“Sosialisasi ini adalah program pemerintah pusat yang dijalankan oleh DPRD Kalsel, dan ini sosialisasi pertama yang dilaksanakan anggota dewan,” katanya.

Suripno menjelaskan, inti dari wawasan kebangsaan ini adalah menghidupkan kembali 4 pilar kebangsaan agar tetap utuh, di tengah kondisi bebas masuknya budaya-budaya asing melalui media sosial.

“Empat pilar tersebut adalah Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, NKRI Harga Mati, dan kebangsaan,” jelas Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel tersebut.

Suripno menegaskan, empat pilar ini diharapkan menjadi pedoman hidup bagi rakyat Indonesia.

Sementara, Ketua Asosiasi Guru PKn Kota Banjarmasin Mukhlis Takwin memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini.

“Pancasila ini adalah merupakan falsafah, kompas kehidupan bangsa Indonesia dan dasar negara kita,” ucapnya.

Mukhlis juga mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam sosialisasi wawasan kebangsaan ini, karena dinilai sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke 93, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan upacara peringatan dengan diikuti oleh peserta yang tergabung dari organisasi kepemudaan se-Kalimantan Selatan, Kamis (28/10).

Upacara yang juga merupakan salah satu rangkaian kegiatan Latihan Kepemimpinan Pemuda (LKP) tahun 2021 ini dilaksanakan di Kiram Park, kecamatan Karang Intan, kabupaten Banjar.

Usai memimpin upacara, Kepala Dispora provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah mengharap dalam momen sumpah pemuda ke 93 ini, para pemuda di Kalimantan Selatan dapat terus menteladani sikap para pejuang.

“Semangat Nasionalisme harus tetap dijaga,” ucap Hermansyah.

Di masa milenial saat ini, para pemuda di Kalimantan Selatan di tuntut agar dapat lebih mandiri, inspiratif, serta dapat terus mengembangkan semangat wirausaha. Oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan kepemimpinan pemuda.

“Ini adalah upaya kita agar pemuda disini dapat bersaing, tantangan Global saat ini sangat berat apalagi di era revolusi industri empat titik nol saat ini,” jelas Hermansyah.

Selain itu, Hermansyah menjelaskan LKP juga bertujuan untuk membentuk semangat kepemimpinan agar bisa menjadi kader pemimpin di masa yang akan datang.
“Kita berharap para pemuda di jaman sekarang bisa menguasai dimensi intelektual, dimensi spiritual, serta dimensi sosial,” pungkas Hermansyah.

Dalam upacara yang dilaksanakan secara khidmat tersebut juga dirangkai dengan pemberian penghargaan dan bantuan dana oleh Dispora provinsi Kalimantan Selatan kepada pemuda pemudi yang berhasil meraih prestasi kepemudaan diantaranya kategori Pemuda Pelopor, Pasangan Muda Inspiratif dan Berprestasi, serta kepada Kelompok Usaha Pemuda Produktif. (TR21-01/RDM/RH)

BANJARBARU – Tingginya harga jual batu bara, kini berimbas pada nilai alokasi pembagian dana perimbangan pemerintah pusat ke daerah. Tak tanggung-tanggung, angka nominal yang dihasilkan pun juga merangkak naik hingga 10 persen.

Kepala Bidang Pengelola Pendapatan Daerah Bakeuda Kalsel, Rustamaji mengakui adanya kenaikan persentase dari dana transfer ini. Namun, pihaknya masih belum mengetahui secara pasti berapa nominal angka yang akan diberikan pemerintah pusat kepada provinsi, kabupaten dan kota.

“Yang jelas, ada pertimbangan kembali dari pemerintah pusat terkait pembagian ke daerah, tentu juga harus melalui rekonsiliasi dana penerimaan lainnya dan nanti terbitlah Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) berapa nomila yang akan diterima,” jelasnya kepada Abdi Persada FM di ruang kerjanya, belum lama tadi.

Bahkan, ia tak menampik kalau tren penerimaan Minerba melalui batu bara mendapatkan royalti yang cukup besar. Sehingga, menurutnya sah-sah saja dana perimbangan ke daerah mengalami kenaikan.

“Ini jelas berpengaruh besar terhadap alokasi penerimaan dari bagi hasil pendapatan batu bara,” bebernya.

Sementara itu, Kasubbid Dana Transfer Pusat Bakeuda Kalsel, Alfian menjelaskan, meski belum dikeluarkannya regulasi aturan pasti terkait penegasan berapa jumlah nominal angka yang dikucurkan kepada pemerintah daerah. Namun, dari situs resmi Kementerian Keuangan menyebutkan kenaikan ini berada dikisaran 7 – 10 persen.

“Untuk Tahun Anggaran 2022 dari dana bagi hasil ada sedikit peningkatan dibandingkan 2021 dan itu diluar dari Dana Alokasi Khusus (DAK),” ucapnya.

Dia menuturkan, sumber dari dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak (BHP), Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (BHBP) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

“Kenaikan tersebut diakui karena nilai jual harga batu bara mulai tinggi, baik pembelinya dari dunia ataupun Asia Tenggara. Dimana, komoditi inilah yang banyak memberikan kontribusi terhadap dana bagi hasil atau transfer ke daerah nantinya,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Festival E-sport Piala Paman Birin resmi ditutup, dan menghasilkan atlet atlet berbakat di provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah mengatakan, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan tidak menyangka dalam gelaran Festival E-sport Piala Paman Birin ini, mendapatkan respon antusias dari perserta.

“Dan, ternyata setelah dilaksanakan Festival E-sport Bergerak Piala Paman Birin ini, banyak sekali pesertanya,” ungkap Hermansyah, kepada sejumlah wartawan, Rabu malam (27/10).

Melihat antusiasme peserta, lanjutnya, memacu pihaknya untuk kembali melanjutkan kegiatan ini.

“Festival E-sport yang akan dilaksanakan mendatang, akan lebih besar lagi,” ucapnya.

Sehingga, tambah Hermansyah, talenta talenta muda di Provinsi Kalimantan Selatan bisa terus berkompetisi dan nantinya dapat mengharumkan nama Banua ini.

“Pada Festival E-sport Piala Paman Birin Tahun 2021 ini, banyak ditemukan atlet atlet berbangkat sehingga diperlukan pembinaan lebih lanjut,” ujar Hermansyah.

Sementara itu, Ketua IESPA Kalsel Syaripuddin mengatakan, pada Festival E-sport Piala Paman Birin ini, banyak tim tim E-sport terbentuk. Sehingga diperlukan pembinaan lebih lanjut dari IESPA dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Tentunya kami terus memberikan pembinaan dan dukungan terhadap peningkatan olahraga E-sport di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Menurut Syaripuddin, IESPA juga mencarikan jalur jalur nasional untuk atlet atlet muda E-sport Kalsel. Sehingga, diharapkan akan lahir atlet E-sport yang akan membawa nama harum Provinsi Kalimantan Selatan. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan bersama Ombudsman Republik Indonesia, menandatangani nota kesepahaman tentang peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemprov Kalsel.

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dalam sambutannya, pada Kamis (28/10) menyampaikan, dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik tidaklah mudah, namun Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terus berupaya keras untuk meningkatkan baik fasilitas sarana dan prasarana, serta kebijakan yang mendukung kualitas pelayanan publik.

“Kami melakukan inovasi dan transformasi dalam sistem pelayanan publik,” ucapnya

Sahbirin Noor menjelaskan, dengan adanya kebijakan yang diterapkan diseluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tentunya membuat setiap unit kerja dan ASN, terus berinovasi dalam pelayanan publik. Apalagi diera keterbukaan publik, masyarakat tentu akan sangat aktif dalam memberi nilai, melalui pengawasan dilapangan.

“Alhamdulillah upaya ini, kami mendapatkan penghargaan Inovation Government Award tahun 2020 dari Kementerian Dalam Negeri, atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam menciptakan berbagai inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.

Lebih lanjut Paman Birin (sapaan akrabnya) mengharapkan, dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama Ombudsman RI ini, ke depan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, bisa mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Dengan sinergitas nota kesepahaman ini, pelayanan publik di Kalsel, akan menjadi lebih baik lagi,” harapnya.

Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengatakan, melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, melalui tema tentang peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya siap membantu Pemprov Kalsel, dalam meningkatkan kualitas pelayanan publiknya.

“Kami siap bantu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam percepatan penyelesaian laporan masyarakat,” tutupnya.

Untuk diketahui, dalam Penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan antara Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dengan Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, dihadiri Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian HK, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar, beberapa kepala SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalsel diantaranya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan Gusti Yanuar Noor Rifai, serta perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pada Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 93 Tahun 2021 ini, pemuda diminta turut serta memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Permintaan tersebut disampaikan Pemerintah Pusat, kepada Pemerintah Daerah, saat pelaksanaan Puncak Peringatan Hari Sumpah Pemuda, secara virtual.

Untuk peringatan di Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan di Gedung Mahligai Pancasila, Kamis (28/10).

Dihadiri langsung oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Ketua DPRD Kalsel Sopian HK, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Syaiful Ansyari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah, serta lainnya.

Pada Puncak Peringatan Hari Sumpah Pemuda ini Pemerintah Daerah menyaksikan langsung arahan dari Presiden Joko Widodo terkait Peringatan Sumpah Pemuda tersebut.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merayakan Puncak Peringatan Hari Sumpah Pemuda bersama Presiden Joko Widodo secara virtual.

“Presiden memberikan arahan yang luar biasa, Pemerintah Daerah diminta untuk siap menghadapi era globalisasi, pemuda pemuda yang tangguh, pemuda yang penuh inovasi, pemuda yang siap berwirausaha. Maka, dengan begitu para pemuda bisa meningkatkan nilai tambah serta dapat menghadapi era globalisasi tersebut,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Hermansyah, arahan lainnya para pemuda dapat berperan bersama sama menangkal pandemi COVID-19.

“Tentu hal tersebut menjadi harapan semua pihak, untuk menghasilkan pemuda pemuda yang berkualitas, pemuda pemuda yang berdaya saing, sehingga siap membangun Indonesia dan Provinsi Kalimantan Selatan kedepannya,” ucap Hermansyah.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian HK mengatakan, pada Peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, pihaknya meminta kepada pemuda yang ada di Provinsi ini, agar dapat meningkatkan prestasi mereka.

“Pemuda di Provinsi Kalimantan Selatan untuk dapat bersatu, mengingat pemuda merupakan ujuk tombak pembangunan,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Supian HK, pemuda dapat terus meningkatkan prestasi mereka. Jangan sampai terlibat narkoba serta lainnya.

“Generasi muda jangan terpengaruh pada hal hal negatif,” ucapnya.

Menurut Supian HK, pihaknya percaya generasi muda di Provinsi Kalimantan Selatan dapat memberikan prestasi terbaiknya, untuk turutserta membangun Banua ini.

“Kami memberikan apresiasi kepada pemuda di Provinsi Kalimantan Selatan yang telah turut serta dalam mendukung memutus mata rantai penyebaran COVID-19,” ucap Supian HK. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor menyampaikan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022. Penyampaian rancangan APBD 2022 tersebut dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel yang dipimpin Ketua Dewan Provinsi, Supian HK, Kamis (28/10).

Sahbirin menjelaskan penyusunan rancangan APBD Tahun 2022 didasarkan prinsip, diantaranya mempertimbangkan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, serta dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Selain itu, APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Lebih lanjut, Sahbirin mengungkapkan untuk pendapatan daerah pada rancangan APBD 2022 sebesar Rp5.564.601.747.410,- dan belanja daerah sebesar Rp5.529.601.747.410,-.
Berdasarkan jumlah pendapatan daerah dan jumlah belanja daerah dimaksud, terdapat selisih lebih (surplus) sebesar Rp35.000.000.000,-.

“Jumlah pendapatan daerah dan belanja daerah tersebut, diluar pendapatan/belanja yang bersumber dari dana DAK fisik dan DAK non fisik, ” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Sahbirin mengajak pihak-pihak terkait untuk menggali dan mengoptimalkan potensi daerah, bekerja dengan sepenuh hati, untuk membangun Banua Kalsel, sehingga menjadikan Kalsel Maju (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) sebagai gerbang ibukota negara. (NRH/RDM/RH)