Webinar Literasi Digital Hulu Sungai Utara; “Manfaat Literasi Digital di Internet”

HULU SUNGAI UTARA – Webinar Literasi Digital bersama Kominfo RI dengan topik bahasan “Manfaat Literasi Digital di Internet” dilaksanakan secara virtual, Rabu, 3 November 2021. Moderator webinar ini MC & Presenter Septi Diajeng dengan Keynote Speech disampaikan oleh Bupati Hulu Sungai Utara H. Abdul Wahid. Key Opinion Leader MC, Singer & Announcer Nadya Diptya beserta narasumber Musisi/Pencipta Lagu Pongki Barata, Pj Dekan Fakultas Hukum & Bisnis yoUCB Syahrial Shaddiq, dan Guru PAI & Budi Pekerti SMAN 1 Amuntai.

Musisi/Pencipta Lagu Pongki Barata mengatakan pentingnya mengutamakan etika di internet dalam konten ataupun kegiatan promosi.

“Berinternet yang positif dan aman salah satunya ialah menyadari adanya etika. Etika ini luas. Kalau kita bicara mengenai aman, konten yang kita upload di internet bisa aman bisa tidak, dari hal copyright, ketika kita jadi content creator. Atau contoh kita berjualan produk sebagai UMKM, lalu kita posting dengan lagu yang kita suka. Ini kan sudah terjadi kegiatan komersil, ada produknya, tetapi kita tidak membayar lisensi atau izin dari lagu dan kita pakai untuk promo itu, itu adalah kategori tidak aman, sering kali muncul tanpa kita sadari. Penggunaan lagu atau gambar di dalam konten kita harusnya kita lebih berhati-hati. Yang ingin saya highlight adalah kita sadar etika dulu, etika itu menjadi pagar sehingga kita menghasilkan atau mengunduh konten yang positif” ujarnya.

Pj Dekan Fakultas Hukum & Bisnis yoUCB Syahrial Shaddiq dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan mengenai Belajar Agama di Dunia Maya. Ia memberikan tips membangun karakter diri di era 4.0 dengan mendahulukan memperbaiki perilaku/adab disertai dengan menambah ilmu. Key Opinion Leader MC, Singer & Announcer Nadya Diptya di lain sisi menjabarkan mengenai kekurangan dan kelebihan belanja offline dan online di era digitalisasi. (RILIS)

TNI AL – Lanal Banjarmasin Kebut Serbuan Vaksinasi Maritim Dosis Pertama dan Kedua

BANJARMASIN – TNI AL-Lanal Banjarmasin kembali mengadakan Vaksinasi Maritim yang diselenggarakan di Balai Pengobatan (BP) Lanal Banjarmasin pada Rabu (3/11). Serbuan Vaksinasi Maritim dosis pertama dan kedua ini menggunakan Vaksin jenis vaksin Sinovac, dengan jumlah pendaftar sebanyak 76 orang.

Untuk diketahui, Sejauh ini, Lanal Banjarmasin sudah menyelenggarakan Serbuan Vaksinasi maritim massal yang ke-55 dengan jumlah keseluruhan sudah berhasil dan sukses mencapai 18.883 dosis.

Vaksinasi ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan melibatkan 15 tenaga kesehatan segaligus sebagai Tim Vaksinator dari Balai Pengobatan (BP) Lanal Banjarmasin dan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

Saat meninjau, Danlanal Banjarmasin Kolonel Laut  Herbiyantoko Hanla mengatakan, gelar Vaksinasi ini sebagai  bentuk komitmen dalam mendukung dan mensukseskan program Pemerintah untuk memerangi penyebaran dan penanggulangan wabah COVID-19 di wilayah Kalimantan Selatan.

“Lanal Banjarmasin akan selalu siap siaga dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan Vaksinasi, seperti terlihat saat ini masih menunjukkan antusiasme warga untuk bervaksin,” ungkap Herbiyantoko.

Herbiyantoko melanjutkan, Demi percepatan memutus mata rantai COVID-19, pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang belum bervaksin, untuk mendatangi tempat – tempat yang telah menyediakan vaksinasi dengan tetap mempedomani protokol kesehatan. (HUMASTNIAL-MRF/RDM/RH)

Petugas TKSK dan Pendamping PKH Diajak Perdalam Perda 5/2016

BARITO KUALA – Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme kerja pemerintah terkait pemberian pelayanan, perlindungan, dan penjaminan sosial kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial, khususnya yang terjadi di wilayah Kabupaten Barito Kuala (Batola), menjadi salah satu perhatian Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Hasanuddin Murad.

Dengan menggandeng Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala, mantan Bupati Batola 2 periode ini melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, di Aula Serbaguna Bahalap Marabahan, Selasa (2/11).

Suasana Sosper 5/2016 oleh Anggota DPRD Kalsel, Hasanuddin Murad

Wakil Rakyat dari Dapil III ini menerangkan, penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Untuk itu, Hasan berharap kepada puluhan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) se Kabupaten Barito Kuala agar mempelajari perda ini secara mendalam sehingga dapat dijadikan pedoman saat berinteraksi dengan masyarakat dalam upaya penanganan permasalahan sosial di wilayah kerjanya masing-masing.

“Harapan saya, saudara-saudara sekalian dapat memberikan pemahaman yang baik kepada mereka (para penerima Bansos). Terlebih lagi bila kita mengetahui penerima bansos tersebut ternyata kehidupannya lebih baik dari warga lainnya, sehingga mereka bisa menyadari bahwa tangan di atas (memberi) lebih baik daripada tangan yang di bawah (menerima),” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala, Fuad Syech, selain mengungkapkan rasa terimakasihnya atas terlaksananya kegiatan sosper terkait kesejahteraan sosial, juga berjanji akan memperbanyak materi Perda tersebut untuk dibagikan kepada petugas TKSK dan Pendamping PKH se Kabupaten Barito Kuala.

“Masyarakat harus benar-benar tahu hak-hak mereka. Perda ini sangat menyentuh terhadap kebutuhan dasar masyarakat dan perlu kita pelajari bersama, khususnya terkait 5 (lima) standar pelayanan sosial yakni pertama rehab sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, kedua rehab sosial dasar anak terlantar, ketiga rehab sosial lanjut usia terlantar, keempat rehab sosial dasar gelandangan dan pengemis, dan kelima perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial. Ini yang harus kita tangani bersama,” ucap Fuad. (HUMASDPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

Sosialisasikan Perda Kepemudaan, Bang Dhin: Pemerintah Harus Beri Ruang Untuk Pemuda

BANJARMASIN – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Syaripuddin mendorong pemerintah agar dapat mengakomodir dan memberikan ruang kepada para pemuda dan pemudi berprestasi di Banua.

Suasana Sosper Tentang Kepemudaan oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, Supian HK

Hal tersebut diungkapkannya di sela kegiatan sosialisasi penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepemudaan yang bertempat di salah satu kafe Selasa, (2/11) dengan melibatkan putra-putri dan duta-duta kepemudaan.

Menurut Wakil Rakyat yang akrab disapa Bang Dhin tersebut, penting untuk menjaring dan menghimpun segala aspirasi pemuda untuk kemajuan Banua ke depan.

“Saya meyakini ada hal-hal konkret yang bisa kita dapatkan dari mereka terkait penyusunan program dan lain sebagainya, juga terkait bagaimana perda tentang kepemudaan ini bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.

Ditambahkan Bang Dhin, tidak dapat dipungkiri, bahwa para peserta yang tergabung dari berbagai ragam kedutaan tersebut memiliki talenta, ide dan gagasan, yang kemudian dapat dikawinkan dengan program-program pemerintah ke depan. Diharapkan pemerintah maupun pemuda sama-sama mendapatkan manfaat dari Perda tersebut.

“Kita harus memberikan ruang kepada para anak muda untuk terlibat secara aktif, untuk kesiapan bonus demografi ke depan, guna meningkatkan potensi menuju ke arah yang lebih baik,” tambahnya.

Selain Bang Dhin sendiri, dalam kegiatan ini juga menghadirkan tokoh pemuda berpengaruh lainnya, di antaranya yakni Ketua DPD KNPI Provinsi Kalsel, Fazlur Rahman dan seorang tokoh wanita inspiratif Kalsel dengan segudang prestasi dan jam terbang, Hj Ananda.

Harapan yang senada dengan Bang Dhin untuk memberi ruang gerak bagi pemuda juga diungkapkan oleh Fazlur. Ia menganggap perda kepemudaan ini merupakan anugerah dan hadiah dari Provinsi Kalsel untuk para pemuda.

“Sekarang bagaimana caranya perda ini ter-deliver ke kawan-kawan pemuda. Untuk itu kami berharap pemerintah provinsi segera menelurkan tindaklanjutnya berupa peraturan gubernur agar aspirasi kawan-kawan yang ada di sini dapat terakomodir dan perda ini semakin terasa hadirnya di tengah-tengah masyarakat, khususnya para pemuda,” pungkas Fazlur.

Menanggapi kegiatan sosialisasi penyebarluasan perda menyangkut kepemudaan ini, salah satu peserta Oktaviana Citra Arrisa, seorang Putri Kampus Indonesia Kalsel 2021 menyambut positif upaya Bang Dhin dalam menghimpun aspirasi para pemuda-pemudi di Banua.

“Luar biasa sekali, kita diberi ruang untuk benar-benar bisa menyampaikan pendapat kita, para pemuda-pemudi banua dari ragam sudut pandang gelar kedutaan mau pun putra-putri yang disematkan ke kita,” ucap Citra.

Mahasiswi aktif semester tujuh UNISKA MAB tersebut juga berharap, upaya mulia dalam rangka perangkulan berbagai duta maupun putra-putri oleh Bang Dhin ini dapat menjadi bahan bakar agar ke depan para pemuda-pemudi di Banua dapat berperan lebih aktif sesuai kapasitas yang ia miliki untuk kemajuan Kalsel. (DPRD KALSEL-NRH/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Ikuti Arahan Pemerintah Pusat Terkait Syarat Wisatawan Masuk ke Kalsel

BANJARMASIN – Dibukanya tempat tempat wisata di Tanah Air oleh Pemerintah Pusat, dan menerapkan peraturan masuk bagi pelancong. Untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti arahan Pemerintah Pusat tersebut, terkait persyaratan masuknya wisatawan ke Banua ini.

Kasi Promosi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Gusti Muhammad Yosalvina Yovani mengatakan, saat ini Pemerintah telah membuka Pariwisata, dan telah menetapkan persyaratan masuk ke daerah masing-masing.

Kasi Promosi Pariwisata Dinas Pariwisata Kalsel Gusti Muhammad Yosalvina Yovani

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat tersebut,” ucap Gusti Muhammad, pada saat menjadi narasumber di Program Topik Kita Hari Ini (TKHI) di Radio Abdi Persada, Selasa (2/11).

Gusti Muhammad mengatakan, persyaratan masuk seperti menggunakan pesawat terbang tidak lagi wajib PCR tetap cukup dengan swab antigen saja.

“Dengan bangkitnya pariwisata ini diharapkan, roda perekonomian kembali berjalan di Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Sedangkan, di tempat-tempat wisata yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat.

Seperti yang diutarakan Kepala UPTD Kebun Raya Banua Agung Sriyono.

Kepada UPTD Kebun Raya Banua Agung Sriyono

“Untuk Kebun Raya Banua saat ini memang telah dibuka untuk umum,” ucap Agung.

Namun, lanjutnya, untuk jam kunjungan masih dibatasi dari Senin – Minggu dibuka dari jam 08.00 – 16.00 WITA, atau sama dengan jam kerja.

Menurut Agung, pada saat sebelum dibukanya Kebun Raya Banua ini untuk umum, pihaknya telah mempersiapkan protokol kesehatan COVID-19. Seperti, menyediakan tempat cuci tangan yang banyak, spanduk spanduk berisi himbauan penerapan protokol kesehatan tersebut, serta lainnya.

“Meski pandemi COVID-19 melandai, tapi pengunjung tempat wisata tetap diminta untuk terus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat,” ucap Agung. (SRI/RDM/RH)

Siaga Bencana, BPBD Banjarbaru Siap Penuhi Keperluan Dapur Umum

BANJARBARU – Menghadapi cuaca hujan yang sering terjadi belakangan ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Banjarbaru telah menetapkan siaga kebencanaan.

Berdasarkan pengamatan data terbaru suhu permukaan laut di Samudera Pasifik. Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan, di bulan bulan terakhir tahun 2021 sejumlah daerah termasuk kota Banjarbaru, akan merasakan dampak dari badai La Nina seperti intensitas hujan yang cukup tinggi disertai angin kencang.

Merespon peringatan tersebut, Kepala Pelaksana BPBD kota Banjarbaru, Zaini Syahranie mengatakan telah melakukan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang kemungkinan terjadi, dengan berkoordinasi bersama relawan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang tersebar di beberapa kelurahan di kota ini, Selasa (2/11).

“Kami (BPBD) juga melakukan pembinaan serta memberikan sarana dan prasarana kepada gerakan Masyarakat Peduli Bencana di 10 (sepuluh) kelurahan di kota ini. Agar masyarakat dapat melakukan pertolongan dini saat terjadi bencana,” ungkap Zaini.

Zaini melanjutkan, BPBD kota Banjarbaru juga telah berkoordinasi dengan SKPD terkait dalam upaya mengurangi resiko terjadinya bencana banjir seperti beberapa tahun terakhir.

“Untuk mencegah terjadinya banjir, di waktu yang singkat ini, kami berkoordinasi dengan Dinas PUPR kota Banjarbaru untuk melakukan pembersihan sungai serta drainase agar dapat mengalir ke embung yang ada di Kecamatan Cempaka,” lanjut Zaini.

Selain melakukan pencegahan, dikatakan Zaini, BPBD kota Banjarbaru juga telah menyiapkan logisitik yang cukup jika terjadi suatu bencana di kota berjuluk kota Idaman ini. Bahkan Zaini menjamin BPBD kota Banjarbaru akan selalu siap membantu Dinas Sosial dalam hal keperluan dapur umum.

“Jika warga di Kelurahan perlu, lapor ke BPBD, kami jamin peralatan dapur umum. Kami siap memenuhi keperluan dapur umum untuk 20 kelurahan di kota ini,” tegas Zaini.

Zaini menghimbau kepada masyarakat, agar turut melakukan kewaspadaan terhadap hujan deras disertai angin kencang. Dengan salah satunya memangkas ranting pohon dan memastikan kebersihan resapan air di sekitar rumah guna mengurangi dampak yang disebabkan.

“Pohon besar dan tinggi kami imbau untuk dipangkas sedini mungkin supaya tidak roboh atau tumbang, resapan-resapan air agar diperhatikan dan dibersihkan untuk menghindari penyumbatan dan terhindar dari bencana banjir,” tutup Zaini. (TR21-01/RDM/RH)

Hasil Disertasi Diharapkan Bisa Dimanfaatkan Untuk Kesejahteraan Masyarakat

BANJARMASIN – Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menggelar Ujian Akhir Disertasi Program Studi Doktor Strata 3 Ilmu Pertanian Program Pascasarjana ULM atas nama Normalina, pada Selasa (2/11).

Rektor ULM Profesor Sutarto menyatakan bersyukur terlaksananya acara tersebut dan berharap ke depan akan semakin banyak doktor-doktor baru yang dilahirkan. Mengingat hingga kini, disamping bidang ilmu pertanian, ULM juga memiliki program doktor studi ilmu pembangunan, ilmu hukum dan ilmu lingkungan.

“Saya kira hal ini menjadikan ULM sebagai wadah yang sangat tepat bagi pembangunan Sumber Daya Manusia di Kalsel pada khususnya dan Kalimantan pada umumnya,” katanya.

Sutarto juga berharap hasil-hasil penelitian/disertasi Doktor ULM ini bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Termasuk, lanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Doktor Normalina yang berkaitan dengan kepemimpinan hijau yang dinilai merupakan topik yang sangat trendi pada saat ini.

“Karena kepemimpinan hijau ini diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kalsel untuk kemaslahatan bersama,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalsel, Faried Fakhmansyah mengucapkan selamat kepada Normalina atas keberhasilannya meraih gelar Doktor dengan predikat Cumlaude. Hal ini tentu menjadi suatu kebanggaan. Kemudian disertasi yang ditulisnya tentang kepemimpinan hijau ini memiliki arti berpihak kepada lingkungan dan masyarakat.

Suasana Penyerahan Buku Model Kepemimpinan Hijau (Green Leadhership) sebagai Role Model Normalina dalam Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan di Kalsel Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Program Pascasarjana ULM

“Tentu hal ini menjadi perhatian penuh Pemprov Kalsel, dimana salah satu visi dan misinya yaitu meningkatkan ketahanan lingkungan dan bencana. Jadi ke depan, isu lingkungan menjadi hal yang prioritas dan strategis,” ucapnya.

Karenanya, tambah Farid, Pemprov Kalsel bersyukur mendapatkan tambahan SDM yang berkompeten untuk nanti ikut berkiprah di bidang lingkungan hidup berkelanjutan. (NRH/RDM/RH)

Dispar Kalsel : MoU Hutan Lindung Dapat Menggali Potensi Wisata

BANJARMASIN – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan menilai, MoU hutan lindung tidak hanya melindungi hutan. Namun dapat semakin menggali potensi wisata.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, kepada wartawan baru-baru tadi, dengan adanya MoU antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, bersama Kelompok Usaha Perhutanan di Kabupaten, dalam pengelolaan hutan lindung, tentu akan dapat memudahkan dalam menggali potensi destinasi wisata di seluruh Kabupaten dan Kota.

“MoU ini membuat Dispar Kalsel akan semakin nyaman, dalam berkoordinasi dengan pihak Kabupaten dan Kota, dalam menggali potensi wisata yang ada di hutan lindung,” ucapnya.

Disampaikan Syarifuddin, saat ini hutan lindung yang dikelola oleh Kelompok Usaha Perhutanan, ada memiliki tempat untuk bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata baru. Namun terkendala aturan sebelumnya dalam mengelola regulasi kehutanan.

“Kami lebih mudah membenahi destinasi wisata, yang ada kawasan hutan lindung, misalnya saja didekat air terjun,” katanya.

Lebih lanjut Syarifuddin mengharapkan, melalui MoU ini, hendaklah bersama-sama dalam membenahi dan mengembangkan destinasi wisata, tanpa menggangu fungsi hutan lindung tersebut.

“Kita tidak ingin terjadi benturan antara pengembangan destinasi wisata dengan pengelolaan hutan lindung,” tandasnya.

Seperti diketahui, hutan lindung adalah daerah hutan yang mempunyai fungsi isi untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur kelola cairan, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi cairan laut, dan memelihara kesuburan tanah. (NHF/RDM/RH)

Lantik Pengurus Masa Bakti 2021- 2024, Gubernur Puji Kinerja TP PKK Kalsel

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan Dr (HC) H Sahbirin Noor, secara resmi mengukuhkan dan melantik  pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Kalsel  Masa Bakti 2021-2024,  di Mahligai Pancasila, Selasa (2/11).

Gubernur Kalsel berfoto bersama dengan pengurus TP PKK Kalsel usai dilantik

Gubernur Sahbirin Noor mengucapkan selamat atas pengukuhan dan pelantikan Pengurus TP PKK Kalsel Masa Bakti 2021–2024.

Dengan dikukuhkan dan dilantinya  para pengurus TP PKK , diharapkan bisa semakin mendorong peran dan kinerja TP-PKK Kalsel sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah, dalam mendukung upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, demi mewujudkan Kalsel  Maju (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan).

“Pengurus bisa segera menyusun program kerja dalam Visi dan Misi PKK Provinsi Kalsel  Masa Bakti 2021 – 2024 yang selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalsel,”  pinta Paman Birin, sapaan akrabnya.

Paman Birin juga mengharapkan agar berbagai program pemberdayaan keluarga dan masyarakatnya dapat berjalan dengan baik, TP PKK Kalsel  tentu perlu memperkuat sinergisitas dengan seluruh stakeholders. Terlebih lagi, hingga saat ini  struktur organisasi dan  kader hingga ke tingkat desa, kelurahan hingga RT/RW.

“Tentu hal tersebut sangat potensial untuk mendukung keberhasilan program TP PKK,” ucapnya.

Paman Birin  meminta Tim Penggerak  PKK  lebih bersinergi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Saya minta SKPD yang terkait dengan PKK untuk lebih meningkatkan sinergi kolaborasi, untuk lebih memberdayakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat,” katanya.

Menurut Paman Birin, dirinya mendapat pesan langsung dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk lebih mensinergikan PKK dengan SKPD.

“Saya mendapat pesan langsung dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk lebih mensinergikan PKK dan SKPD dengan baik, pesan ini saat pelantikan Ketua PKK di Jakarta beberapa waktu lalu,” ucapnya.

Menurut Paman Birin, PKK memiliki peran strategis bersama pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Ketua PKK Provinsi Kalimantan Selatan Raudatul Jannah mengatakan, pihaknya akan meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk membantu program-program pembangunan.

Raudatul Jannah  menyebut dirinya beserta pengurus segera melakukan konsolidasi dengan pihak terkait.

Menurutnya, banyak peran untuk mendukung program pemerintah seperti ikut menekan pernikahan usia anak, menurunkan angka stunting, mendorong tumbuhnya ekonomi keluarga, kemandirian pangan serta meningkatkan SDM terutama perempuan agar lebih berdaya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

Capaian Realisasi UPPD Samsat Banjarbaru Hingga Oktober 2021 Lampaui Target

BANJARBARU – Hasil realisasi penerimaan yang dilaksanakan oleh UPPD Samsat Banjarbaru, pada Oktober 2021 lalu berhasil melampaui target pendapatan dengan total pencapaian hingga Rp8.705.839.097,41.

Kepala UPPD Samsat Banjarbaru, Tommy Hariadi mengatakan, capaian tersebut diakui merupakan hasil kerja keras selama masa diberlakukannya kebijakan relaksasi potongan 50 persen yang berjalan dari 9 Agustus – 9 September 2021.

“Alhamdulillah, selama berjalannya masa kebijakan tersebut realisasi dari pendapatan 9.9 Bauntung di Kota Banjarbaru berhasil tercapai bahkan melampaui target yang ditetapkan oleh Bakeuda Kalsel sekitar Rp8,7 miliar lebih,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Selasa (2/11) siang.

Ia menjelaskan, Pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terdaftar yang ditetapkan oleh Pemprov Kalsel untuk UPPD Samsat Banjarbaru diketahui sebesar Rp7.909.903.747,41.

“Ini target yang ditetapkan selama masa relaksasi, tentunya sangat jauh sekali realisasi yang ada,” terang mantan pejabat Bakeuda Kota Banjarmasin itu.

Dia memaparkan, khusus penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) mengalami pergerakan positif sebesar 66,21 persen pada Triwulan ke III dengan nilai pendapatan sebanyak Rp 43.298.996.800.00 yang terhitung dari Juli, Agustus dan September tahun 2021.

“Kalau Triwulan ke II UPPD Samsat Banjarbaru hanya menerima realisasi sekitar Rp16.028.288.800,00. Tren positif ini dipengaruhi melandainya COVID-19 dan PPKM sudah mulai dilonggarkan,” ungkapnya.

Jika dilihat dari hasil penerimaan tertinggi di tingkat Kalimantan Selatan, UPPD Samsat Banjarbaru berada di posisi kedua setelah UPPD Samsat Banjarmasin II yang juga berhasil meraih realiasasi pendapatan di posisi pertama sebesar Rp12.239.835.977,00 dari Pokok PKB terdaftar Rp10.697.777.927,00. (RHS/RDM/RH)

Exit mobile version