LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARBARU – Peningkatan status Geopark Meratus menjadi Geopark global yang diakui UNESCO terus diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal ini terungkap saat workshop dan webiner nasional pengembangan ecotourism berbasis konservasi alam Meratus Geopark, di Amanah Borneo Park, salah satu ekowisata di Banjarbaru, Senin (4/10).

Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar yang menjadi satu dari lima narasumber dalam kegiatan ini mengatakan, saat ini Pemprov Kalsel telah melakukan berbagai persiapan agar Geopark Meratus yang saat ini berstatus geopark nasional bisa naik tingkat menjadi UNESCO Global Geopark (UGG).

Sebelumnya disampaikan Roy, pada 2018 lalu Pemprov Kalsel telah melakukan survei terkait Geopark Meratus. Kemudian pada 2019 Geopark Meratus resmi diakui sebagai Geopark nasional.

“Geopark Meratus ini terdiri dari tiga puluh enam geosite dan saat ini ada beberapa SKPD Pemprov Kalsel seperti BAPPEDA, Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan, Dinas ESDM, Kominfo, PUPR, Dinas Pendidikan, dan Dinas Perhubungan yang difokuskan untuk mengembangkan Geopark Meratus ini,” ujarnya.

Roy juga menjelaskan, Geopark Meratus mempunyai keunikan tersendiri berbeda dengan Geopark lainnya di Indonesia. Geopark Meratus bukan hanya menjual keindahan alam, namun juga mempunyai cerita sejarah yang menarik.

“Pegunungan Meratus merupakan sebuah pegunungan ofiolit tertua di dunia, dan tentunya memiliki nilai sejarah dan kebudayaan yang panjang,” jelasnya.

Selain Roy Rizali, turut hadir sebagai narasumber, yakni Muhammad Hatta yang merupakan Menteri Lingkungan Hidup 2009-2011 dan Menristek 2011-2014. Kemudian dekan fakultas kehutanan ULM, Kissinger. Editor in chief nasional geographic Indonesia, Didi Kaspi Kasim. Serta CEO Shafwah Group Muhammad Helmi. Yang mana masing-masing narasumber memberikan paparan terkait Geopark sesuai dengan bidang keahliannya.

Usai kegiatan, Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, M Syarifuddin menuturkan, dari 36 geosite yang ada, Pemprov Kalsel akan mengusulkan beberapa diantaranya seperti Tahura, Pendulangan Intan Pumpung, Tanjung Dewa, Batu Besar Tanah Bumbu, dan Pantai Sekoyang Pulau Semisir Kabupaten Kotabaru agar bisa naik tingkat menjadi UGG.

“Ada lima yang akan usulkan, saat ini sudah masuk dalam tahap akhir dan semua persyaratan agar bisa naik UGG ini juga sudah kita siapkan dan kita sangat optimis untuk mendapatkan pangkuan dari UNESCO terhadap Geopark Meratus di Kalimantan Selatan,” terangnya. (ASC/RDM/RH)

BANJARBARU – Bandara Internasional Syamsudin Noor mengalami lonjakan penumpang sejak September 2021 lalu. Penyesuaian tarif Polymerase Chain Reaction (PCR) yang awalnya mencapai jutaan rupiah sekarang hanya sebesar Rp525.000 diduga menjadi faktor utama lonjakan penumpang.

Selain itu menurut Stakeholder Relation Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor, Ahmad Zulfian Noor, lonjakan penumpang terjadi akibat level PPKM di pulau Jawa dan Bali yang menurun hingga ke level 2.

“Event (acara) seperti PON kemarin juga menjadi salah satu penyebab lain terjadinya lonjakan penumpang ini,” jelas Zulfian kepada Abdi Persada FM, Senin (4/10).

Zulfian membeberkan lonjakan penumpang pada September bahkan mencapai 70 persen dibandingkan dengan Agustus.

“Dibulan September 2021 tercatat kita melayani penumpang mencapai 77 ribu orang, sedangkan di bulan Agustus kita hanya melayani sebanyak 44 ribu orang penumpang,” terang Zulfian.

Jika dihitung rata-rata penumpang selama September mencapai 2.580 perhari. Dengan jumlah penumpang keberangkatan sebanyak 38.050 dan 39.172 penumpang yang datang dari luar daerah.

“Rute perjalanan yang paling banyak di minati hingga saat ini yaitu wilayah Jakarta dan Surabaya, baik dalam keberangkatan maupun kedatangan,” paparnya.

Meskipun mengalami lonjakan, hingga saat ini tujuan penumpang melakukan penerbangan karena urusan bisnis dan pekerjaan. Hal tersebut dijelaskan Zulfian dapat dilihat dari rata rata penumpang yang berusia 40 tahun.

Zulfian menambahkan di Kalimantan Selatan baik penumpang yang mau melakukan penerbangan ataupun yang datang masih diwajibkan untuk membawa surat keterangan hasil tes PCR dalam jangka waktu 2×24 jam serta menunjukan bukti vaksin COVID-19 minimal dosis pertama.

“Untuk pulau Jawa dan Bali boleh cukup membawa surat keterangan antigen jika sudah melakukan vaksin dua kali, namun untuk Kalimantan Selatan masih mewajibkan surat keterangan PCR karena masih berada di PPKM level 4,” tutupnya. (TR21-01/RDM/RH)

BANJARBARU – Perbaikan pipa di Desa Mandi Kapau, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, milik Balai Pengelolaan Air Minum (BPAM) Banjarbakula masih tahap pengerjaan. Kondisi tersebut diprediksi akan berlangsung hingga dua pekan.

Kepala BPAM Banjarbakula, Nazrudin Alhaidar mengatakan, terjadinya kebocoran ini membuat pihaknya harus ekstra bekerja, salah satunya harus memanggil teknisi ahli dari luar Kalsel. Mengingat, selain pengalaman yang dimiliki, pipa merupakan hibah dari kementerian itu ternyata dibuat spesial dari negeri gingseng, Korea Selatan.

“Sudah dilakukan perbaikan dan kami memanggil teknisi dari Surabaya, yang mana, ia sudah pernah belajar di sana. Kalau pipanya memang khusus dan Kalsel bahkan di kabupaten mana pun belum memiliki barang ini,” ujarnya, kepada Abdi Persada FM di ruang kerjanya, Senin (4/10) siang.

Bahkan, ia mengakui perbaikan yang masih dalam tahap pengerjaan itu diketahui membutuhkan waktu hingga dua pekan, agar air baku yang akan diolah menjadi air bersih dapat mengalir seluruhnya menuju saluran utama BPAM Banjarbakula.

“Dari pelaksana lapangannya perkiraan estimasi waktunya seperti itu. Progres sekarang, mereka masih melakukan proses penggalian,” bebernya.

Nazrudin menuturkan, total panjang keseluruhan pipa yang masih dalam tahap perbaikan itu sekitar 24 meter dan berada di Desa Mandi Kapau, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar.

“Setelah digali, selanjutnya dilakukan pengecekkan baru dilaksanakan proses penggantian. Panjangnya masing-masing dari kiri dan kanan seluruhnya ada sekitar 12 meter,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengharapkan proyek peningkatan jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) berjalan lancar. Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kalsel Bidang Pembangunan dan Infrastruktur, Sahrujani kepada wartawan, Senin (4/10).

Untuk itu, Komisi III DPRD Kalsel bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel melakukan peninjauan ke lokasi peningkatan jalan lingkar HSU pada Jum’at 1 Oktober lalu.

“Peninjauan itu dilakukan untuk memastikan apakah pekerjaan tersebut sudah memenuhi kriteria yang ditentukan,” katanya.

Diungkapkan Wakil Rakyat Dapil 5 ini, bahwa saat ini proyek peningkatan jalan Lingkar Utara Amuntai baru terbangun sepanjang 1,2 kilometer dari panjang 2,5 kilometer jadi masih tersisa 1,3 kilometer lagi guna penyempurnaan jalan yang merupakan jalan perlintasan/penghubung dari Banjarmasin menuju ke Provinsi Kalimantan Tengah dan sebaliknya dari Kalteng ke Banjarmasin.

“Mudah-mudahan tahun 2022 nanti, proyek ini bisa dilanjutkan sesuai dengan pagu yang direncanakan oleh Dinas PUPR”, harapnya.

Diketahui, peningkatan jalan di wilayah HSU menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Kalsel Tahun 2021 dengan total anggaran sebesar Rp9 miliar yang terbagi dalam dua proyek yaitu rehabilitasi Jalan Lingkar Utara Amuntai dan rehabilitasi Jalan Bayur – Pekapuran. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendukung pemanfaatan lahan bekas tambang sebagai lahan pengembalaan. Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo kepada wartawan, Senin (4/10).

Menurutnya, sektor peternakan merupakan salah satu sektor unggulan di provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), khususnya di Kabupaten Tanah Laut yang terus didorong untuk dikembangkan sehingga Kalsel mampu menjadi daerah penyedia ternak.

“Selain itu, Kalsel juga merupakan daerah penyangga yang terdekat dengan ibukota baru nantinya sehingga berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak, ketersediaan pakan hingga memberdayakan sumber daya manusia di bidang peternakan menjadi mandiri untuk menghadirkan produk unggulan yang berdaya saing di pasar domestik dan global,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Imam, pihaknya bersama Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Kalsel melakukan kunjungan kerja ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Tanah Laut terkait pemanfaatan lahan bekas tambang PT. Arutmin Indonesia, Jum’at (1/10) lalu. Mereka diterima oleh Kepala DPKH Tala, Suharyo beserta jajarannya.

Pemanfaatan lahan bekas tambang tersebut dilakukan untuk mendapatkan biaya produksi rendah dalam penyediaan pangan hewan yang berupa daging merah baik dari sapi maupun unggas. Salah satunya dengan pinjam pakai lahan bekas tambang PT. Arutmin Indonesia sebagai padang pengembalaan.

“Lahan bekas tambang yang sudah direklamasi merupakan lahan yang sangat potensial untuk pengembangan sapi baik dari sisi luas maupun sumber pakan ternak,” katanya.

Ditambahkan Imam, pihaknya akan menindaklanjuti kunjungan kerja ini dengan mengundang instansi-instansi terkait sehingga pinjam pakai lahan bekas tambang itu bisa segera terealisir.

“Dijadwalkan pada 13 Oktober 2021 nanti, kami akan mengundang Disbunak Kalsel, DPKH Tala, Dinas Kehutanan, Planologi dan Arutmin Indonesia untuk membahas rencana pinjam pakai lahan bekas tambang tersebut,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Selain kegiatan bakti sosial dan juga anjangsana dalam rangka peringati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 TNI tahun 2021, juga dilaksanakan ziarah nasional yang dipimpin oleh Danrem 101/Antasari, Brigjen TNI Firmansyah, bertempat di TMP Bumi Kencana Landasan Ulin Banjarbaru, Senin (4/10).

Peringatan hari ulang tahun ke-76 TNI tahun 2021 ini, mengambil tema bersatu, berjuang, kita pasti menang.

Tampak hadir para pejabat Korem 101/Antasari, Danrindam VI/Mulawarman, Danlanud Syamsudin Noor, Danlanal Banjarmasin, Dandim 1007/Banjarmasin, Dandim 1006/Martapura, Jajaran Dan/Ka Balak Aju Kodam VI/Mulawarman, Danyonif 623/BWU, Dandenzipur 8/GM, Persit KCK Koorcabrem 101 PD VI/Mlw, Jala Senastri, dan Pia Ardya Garini.

Ziarah rombongan dimulai pukul 07.00 WITA diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, yang dipimpin oleh Danrem 101/Antasari dilanjutkan mengheningkan cipta dan diakhiri dengan peletakan karangan bunga di Tugu Taman Makam Pahlawan (TMP) Bumi Kencana.  Acara kemudian dilanjutkan dengan tabur bunga di pusara para pahlawan yang diawali oleh Danrem 101/Antasari dan diikuti para peserta rombongan ziarah.

Dalam keterangannya Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Firmansyah mengatakan, kegiatan ziarah merupakan rangkaian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 TNI tahun 2021, yang sebelumnya telah dilaksanakan beberapa rangkaian. Yaitu lomba fotografi, lomba voli pantai dan futsal, kegiatan bakti sosial donor darah, juga anjangsana dan puncaknya pada Selasa (5/10) dilaksanakan upacara secara virtual terpusat di Lanal Banjarmasin.

“Kegiatan ziarah ini sebagai wujud penghargaan dan penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan negara Indonesia tercinta, dan melalui kegiatan ziarah rombongan dalam memperingati HUT ke-76 TNI, diharapkan kita mampu meneladani nilai-nilai juang yang telah dicontohkan oleh para pahlawan yang telah gugur mendahului kita,” pungkasnya. (PENREM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Berdasarkan arahan dari Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor yang memberikan informasi tentang adanya aktivitas tambang emas ilegal di Desa Matang Kanas, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Dinas Kehutanan Kalsel bergerak cepat untuk melakukan penelusuran.

Kepala Seksi Pengamanan Hutan Dishut Kalsel, Haris Setiawan mengatakan, tambang emas tradisional yang dilakukan masyarakat tersebut mereka temukan Senin (27/9) tadi.

“Ada enam orang yang kami temukan sedang beraktivitas di sana,” katanya, Jumat (1/10).

Penemuan tambang emas ujarnya, berawal dari informasi Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang melihat sungai di sekitaran Kiram, Kabupaten Banjar keruh.

“Dari informasi beliau (Gubernur), kami lalu diminta ibu (Plt Kepala Dinas Kehutanan Kalsel) untuk mencaritahu apa penyebab air sungai keruh,” ungkapnya.

Haris menyebut, setelah menerima arahan dari atasan, pihaknya kemudian mengumpulkan bahan keterangan (pulbaket) guna memastikan apa yang menyebabkan air di Sungai Kiram keruh.

“Dari hasil pulbaket, ternyata ada tambang emas ilegal di sana. Ini lalu kami laporkan ke pimpinan,” sebutnya.

Instruksi untuk mendatangi lokasi yang disinyalir menjadi tambang emas ilegal inipun langsung diberikan Plt Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Fatimatuzzahra.

“Saat kami tiba, ada seorang wanita yang kami temukan beserta mesin pompa yang mereka gunakan menambang. Kemungkinan suaminya lari, saat melihat kedatangan kami,” papar Haris.

Lebih lanjut, tim kemudian mendatangi titik lain yang jaraknya sekitar 100 meter. Di sana petugas menemukan lima orang, beserta mesin dan alat tambang emas tradisional.

“Kami datang bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas ESDM,” ujarnya.

Atas hasil penelusuran ini, petugas lalu mengumpulkan warga yang melakukan penambangan emas secara ilegal itu untuk diberi penjelasan bahwa aktivitas tersebut dilarang.

“Mereka lalu paham dan membuat pernyataan tidak mengulangi kegiatan itu lagi,” ucapnya.

Haris menuturkan, mereka memilih tidak memberikan sanksi kepada warga yang melakukan penambang liar tersebut, karena belum tahu bahwa aktivitas itu dilarang dan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

“Tapi, kalau mengulangi lagi maka akan kami tindak,” tuturnya.

Namun sebagai bentuk efek jera kepada pelaku penambangan emas secara liar ini ujarnya, semua alat dan mesin yang ada di lokasi itu telah mereka sita.

“Sudah kami bawa ke kantor semua alatnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (PKSDAE) Dishut Kalsel, Pantja Satata menyampaikan, pihaknya akan terus mengawasi lokasi bekas aktivitas tambang emas ilegal di Desa Matang Kanas.

“Tahun lalu sudah kami stop juga kegiatan di sana. Tapi, tahun ini ada lagi,” ucapnya.

Dia mengatakan, para warga yang tertangkap mengaku baru beraktivitas di sana selama satu bulan setengah.

“Tapi kalau hujan mereka tidak beroperasi,” pungkasnya. (ASC/RDM/RH)