Pemda di Kalsel Terus Didorong Gunakan Aplikasi “Bela” Pengadaan

BANJARMASIN – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mendorong Pemerintah Daerah (Pemda), baik tingkat kabupaten maupun kota di Kalsel agar menggunakan aplikasi Belanja Langsung (Bela) Pengadaan.

Aplikasi yang diinisiasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu untuk transaksi Belanja pemerintah paling banyak Rp50 juta.

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Siti Noortita Ayu Febria Roosani mengatakan pihaknya terus melakukan monitoring dan evaluasi aplikasi Bela Pengadaan ke Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalsel, salah satunya Pemkab Tapin pada Selasa, 1 Maret lalu.

(ki-ka) Wakil Ketua DPRD Kalsel, Mariana dan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Siti Nortita Ayu Febria Roosani

“Srikandi” Dewan dari Fraksi Partai Gerindra yang kerap disapa Tatum ini memaklumi belum maksimalnya penerapan aplikasi Bela Pengadaan bagi Pemkab Tapin, disebabkan antara lain karena sumber daya manusia (SDM) serta keterbatasan anggaran untuk penyediaan prasarana dan sarana.

“Tapi kita berharap ke depan pelaksanaan aplikasi bela pengadaan barang secara digital tersebut agar lebih maksimal sebagaimana mestinya,” katanya kepada wartawan, Jum’at (5/3).

Pasalnya, lanjut Tatum, program aplikasi Bela Pengadaan ini merupakan salah satu penekanan pemerintah pusat yang akan membantu pihak-pihak terkait agar terhindar dari praktik korupsi, menjauhkan hubungan fisik melalui transaksi elektronik.

(ki-ka) Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Hariyatie dan Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias

Dalam kunjungan Komisi I DPRD Kalsel yang diketuai Rachmah Norlias ke Pemkab Tapin tersebut didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, Mariana. (NRH/RDM/SA)

Disdikbud Kalsel Perkirakan Insentif Guru Honer Akan Cair Pekan Depan

Banjarbaru – Guru honorer SMA sederajat di Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai dapat bernafas lega, pasalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel memperkirakan insentif guru honorer bulan Januari – Februari akan cair pada pekan depan.

“Pihak kita (Disdikbud) sudah menyampaikan ke Bank Kalsel, mudah-mudahan pekan depan sudah dapat tersalurkan,” ucap Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Disdikbud Kalsel, Abdul Rahim, pada Rabu (2/3).

Keterlambatan pencairan insentif pada bulan Januari lalu, disebutkan Rahim, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya keterlambatan pengiriman data oleh pihak sekolah. Padahal Rahim mengaku, Disdikbud Kalsel sudah memberi peringatan pengumpulan data paling lambat di akhir Desember 2021 lalu.

“Ternyata masih ada (sekolah) yang kekurangan datanya,” ujar Rahim.

Menurut Rahim, keterlambatan pengiriman data oleh sekolah-sekolah bisa jadi akibat pelaksanaan penandatanganan antara guru honorer dan Kepala Sekolah.

“Semua kendala sudah beres,  jadi kita tinggal menunggu kabar baik dari Bank Kalsel,” ungkapnya.

Diketahui, hingga saat ini tidak kurang ada 6 ribu lebih guru honorer di provinsi ini. Pemprov Kalsel sendiri telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1.315.613.899.788 atau 21,07 persen dari total ABPD untuk bidang pendidikan termasuk upah guru non PNS.

“Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang, dapat lebih cepat lagi pencairannya,” harapnya. (SYA/RDM/APR)

Pemkab Banjar Masih Jadi Pemegang Saham Tertinggi di PT Air Minum Intan Banjar

BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten Banjar masih menjadi pemegang tertinggi untuk nilai saham di PT Air Minum Intan Banjar. Meski secara korporasi diakuisisi tiga instansi pemerintah, namun, nilai yang dimiliki mencapai 51,51 persen.

“Untuk bisa merubah badan hukum ini syaratnya ada beberapa pemegang saham dan minimal salah satu pemilik saham harus berada diatas 50 persen terkait dalam perubahan itu,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Mokhamad Hilman, dalam jumpa pers bersama sejumlah wartawan usai melakasanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2021, di lobi kantor PT Air Minum Intan Banjar, Rabu (2/3) siang.

Ia menyampaikan, perubahan status dari Perseroda menjadi Perseroan Terbatas (PT) telah mengacu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Kami telah menerima laporan pelaksana kinerja Dirut PT Air Minum Intan Banjar dan menerima penilaian dari dewan pengawas,” ungkap mantan Kadis PUPR Banjar ini.

Adanya kolaborasi dengan tiga instansi pemerintah, dia menyebut, nilai saham di PT Air Minum Intan Banjar yang kini dipegang secara total keseluruhan berjumlah 100 persen.

“Ini nilai keseluruhan yang digabung dari Pemkab Banjar, Pemko Banjarbaru dan Pemprov Kalsel,” bebernya.

Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, saat melantik Dirut PT Air Minum Intan Banjar, Syaiful Anwar, di aula kantor PT Air Minum Intan Banjar, di Banjarbaru.

Sementara itu, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2021, Syaiful Anwar kembali terpilih menjadi Dirut PT Air Minum Intan Banjar yang ketiga kalinya. Bahkan, dirinya langsung dilantik oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.

“Berdasarkan kesepakatan oleh pemegang saham maka ditetapkan memperpanjang jabatan dirut periode sebelumnya dan dilantik hari ini,” jelas Sekdakab Banjar, Hilman.

Foto bersama pemegang saham PT Air Minum Intan Banjar bersama Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.

Selain Gubernur Kalsel, paman Birin, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2021 yang sekaligus acara pelantikan itu juga turut dihadiri Bupati Banjar, Saidi Mansyur, Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyie dan Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin.

Untuk diketahui, Pemkot Banjarbaru secara akuisisi juga menjadi pemegang hak atas PT Air Minum Intan Banjar dengan nilai saham 39,32 persen. Begitu pula, Pemerintah Provinsi Kalsel sebesar 9,17 persen. (RHS/RDM/APR)

Dispar Kalsel Serahkan Sejumlah Buku Kepariwisataan ke Dispersip Kalsel

Banjarmasin – Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan sejumlah buku promosi kepariwisataan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalsel.

Buku tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Muhammad Syarifuddin kepada Sekretaris Dispersip Kalsel, Muhammad Ramadhan yang mewakili Kepala Dispersip Kalsel, Selasa (1/3).

“Kadis Pariwisata Kalsel datang ke Dispersip untuk menyerahkan karya cetak karya rekam berupa buku promosi pariwisata Kalsel dan Geopark Meratus yang jumlahnya ada 10 buah dan masing-masing buku sebanyak 5 eksemplar,” kata Ramadhan.

Dari informasi yang disampaikan Kadis Pariwisata, lanjut Ramadhan, buku-buku promosi pariwisata dan Geopark Meratus tersebut juga akan diserahkan ke Perpustakaan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

“Hal ini bertujuan untuk menambah khazanah pariwisata dan lingkungan alam di Kalsel,” jelasnya.

Ramadhan menambahkan Kepala Dinas Pariwisata Kalsel juga sangat mengapresiasi koleksi buku-buku yang ada di Perpustakaan Palnam ini, terutamanya buku-buku lama karya penulis populer yang dialihmediakan.

Selain itu, Kadis Pariwisata juga memberikan terhadap perubahan yang dilakukan oleh Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie bersama jajarannya terhadap Perpustakaan Palnam dalam rangka meningkatkan minat baca di Kalsel, hingga berhasil mendapatkan penghargaan Indeks Pembangunan Literasi (IPL) tertinggi di Indonesia.

“Tidak hanya itu, saat kami aja keliling beliau juga menilai ruang perpustakaan Palnam baik umum maupun Kids Liberary juga sangat nyaman dan sejuk tenang. Beliau juga mengajak masyarakat Banua untuk mengajak anak-anaknya berwisata literasi ke Perpustakaan Palnam Dispersip Kalsel ini,” pungkasnya. (NRH/RDM/APR)

Setwan Banjarmasin SIAPKAN VAKSIN BOOSTER

BANJARMASIN – Sekretariat DPRD Banjarmasin, mempersiapkan Vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan (Booster).

Menurut Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin Iwan Ristianto, kepada Abdi Persada FM pada Selasa (1/3), pihaknya sudah menyampaikan surat permohonan ke Dinas Kesehatan kota Banjarmasin, agar nanti digelar Vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan (Booster), bagi seluruh anggota Dewan, Sekretariat DPRD serta terbuka untuk umum terutama kalangan media massa. Hal itu dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona.

“Sesuai arahan unsur Pimpinan Dewan, kami sampaikan jadwalnya Senin dan Selasa pada 7-8 Februari 2022, tapi kalau Dinkes belum bisa maka bisa diundur,” ucapnya.

Disampaikan Iwan, rencananya Vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan (Booster) akan digelar di ruang rapat paripurna Dewan Banjarmasin, untuk data jumlah sementara akan diikuti anggota dewan 45 orang dan pihak Sekretariat DPRD ada 35 orang.

“Dengan vaksin booster, ini sebagai upaya pencegahan untuk melindungi diri,” katanya.

Lebih lanjut Iwan menambahkan, untuk agenda DPRD Kota Banjarmasin di bulan Maret ini, dari hasil Badan Musyawarah pada akhir Februari 2022, rencananya akan digelar rapat paripurna rolling alat kelengkapan dewan (AKD) dan reses secara berkelompok.

“Rolling ini sesuai tata tertib (Tatib) anggota dewan minimal 2,5 tahun dari jabatan sebagai anggota DPRD,” tutup Iwan. (NHF/RDM/APR)

Nakes DI RSUD ULIN BANJARMASIN SUDAH DIVAKSIN Seluruhnya

BANJARMASIN – Saat ini untuk capaian angka vaksinasi tenaga kesehatan di RSUD Ulin Banjarmasin, telah dilaksanakan secara maksimal. Bahkan, sudah mencapai 100 persen. Hal ini disampaikan Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Izzak Zoelkarnain Akbar kepada sejumlah wartawan.

“Tinggi capaian angka vaksinasi tenaga kesehatan tersebut berkat kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, yang telah mendroping kebutuhan vaksinasi untuk tenaga kesehatan di RSUD Ulin Banjarmasin ini,” ungkapnya, Rabu (2/3).

Izzak mengatakan, oleh karena itu RSUD Ulin Banjarmasin berterimakasih kepada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yang telah membantu pihaknya dalam hal memberikan vaksinasi, untuk tenaga kesehatan mereka tersebut.

Izzak menjelaskan, untuk pegawai di RSUD Ulin Banjarmasin telah diberikan suntik vaksin, pada tahap pertama vaksin Sinovac kepada 2.500 orang karyawan, sedangkan pada tahap ke dua vaksin Sinovac sebanyak 2.300 orang karyawan.

Sehingga, lanjutnya, untuk keseluruhan karyawan dipastikan sudah dilaksanakan 100 persen. Berdasarkan jumlah karyawan di RSUD Ulin Banjarmasin.

“Sedangkan, untuk vaksin booster sudah diberikan kepada 1.650 orang karyawan,” ucapnya.

Menurut Izzak, belum mencapainya diangka 2.000 tersebut, karena terdapat karyawan yang baru selesai isoman. Sehingga masih menunggu untuk dapat diberikan vaksin booster tersebut.

“Selain itu, saat ini tersebar tempat pelaksanaan vaksinasi booster, sehingga ada nakes yang melakukan suntik Booster diluar RSUD Ulin Banjarmasin,” ucap Izzak. (SRI/RDM/APR)

Samkel Milik UPPD Samsat Martapura Mulai Beroperasi

BANJAR – Salah satu layanan unggulan dari Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Martapura yakni, layanan Mobil Samsat Keliling (Samkel), sudah mulai kembali beroperasi, Samkel yang awalnya ditutup akibat adanya pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 lalu, telah beroperasi pada awal Maret 2022. Hal ini disampaikan Kepala UPPD Samsat Martapura Zulkifli, kepada Abdi Persada FM, Selasa (1/3) tadi.

Zulkifli menyampaikan, Samkel milik UPPD Samsat Martapura sudah mulai beroperasi sejak 1 Maret 2022, pihaknya sebenarnya sudah merencanakan pembukaan Samkel pada bulam Februari 2022, namun akibat lonjakan pandemi COVID-19 di Daerah Kabupaten Banjar, sehingga pihaknya menunda pengoperasian kembali Samkel hingga Maret 2022.

“Kalau tidak ada halangan, layanan Mobil Samkel akan kembali beroperasi awal Maret ini,” ucap Zulkifli.

Zulkifli menambahkan, waktu pelayanan kepada masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor khususnya pajak tahunan, beroperasi Senin hingga Jumat.

“Mulai pukul 9.00 sampai 12.00 WITA, kecuali Jumat yang beroperasi hingga pukul 11.00 Wita saja. Untuk lokasi pelayanan Mobil Samkel, sama seperti biasanya,” lanjut Zulkifli.

Dilanjutkan Zulkifli, Persyaratan pembayaran pajak tahunan di Mobil Samkel ini sangat mudah, Masyarakat hanya perlu membawa STNK dan notes Pajak asli serta fotocopy KTP.

“Jika berkas lengkap, maka petugas kita akan memanggil dan menyerahkan lembar pajak yang harus dibayar, pengambilan STNK yang sudah disahkan oleh pihak kepolisian, sebagai tanda selesainya bayar pajak kendaraan bermotor dan STNK diterima,“ lanjut Zulkifli.

Diungkapkan Zulkifli, dengan adanya pelayanan yang baik serta sistem administrasi prosedur pelayanan yang tidak rumit, Ia mengharapkan program Samkel ini akan terus berkembang dan menjadi lebih baik di masa mendatang.

“Adanya layanan Samkel, agar mendekatkan diri kepada pemilik kendaraan atau Wajib Pajak yang jauh dari pusat pelayanan Samsat. Guna mempermudah masyarakat agar taat hukum dan membayar kewajibannya membayar pajak kendaraan,” tutup Mahyuni. (MRF/RDM/APR)

Bank Kalsel Buka Layanan Lebih Awal Untuk Nasabah Pensiunan

Banjarmasin – Sebagai bentuk komitmen untuk memberikan layanan terbaik
kepada nasabah, Bank Kalsel menerapkan kebijakan baru terhadap nasabah pensiunannya. Terhitung sejak Maret 2022, jam layanan pensiunan dimulai lebih awal dari sebelumnya.

“Setiap 5 (lima) hari kerja di setiap awal bulan, jam layanan pensiunan dimulai sejak pukul
07.00 sampai dengan 15.30 WITA. Kebijakan ini berlaku mulai bulan Maret 2022,” jelas Hanawijaya, Direktur Utama Bank Kalsel.

Jairin, salah satu nasabah pensiunan Bank Kalsel menuturkan perubahan jam layanan ini
memudahkan bagi dirinya dan nasabah lainnya untuk memperoleh layanan.

“Saya sangat setuju dengan perubahan jam layanan yang lebih awal, sehingga proses layanan
dapat lebih cepat selesai,” jelasnya.

Perubahan kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan Bank Kalsel kepada
para nasabah pensiunan yang selama ini telah memberikan kontribusi yang besar dalam
mendukung perekonomian di Kalimantan Selatan.

“Kami menyadari para nasabah pensiunan memiliki kontribusi dan peran yang besar semasa
aktifnya melakukan pekerjaan. Hal ini tentunya menjadi perhatian kami dengan memberikan
layanan prima kepada nasabah pensiunan. Semoga dengan kebijakan ini, para nasabah
pensiunan dapat memperoleh layanan yang lebih baik lagi,” pungkas Hanawijaya. (ADV-RIW/RDM/APR)

Akhir Juli 2022, PWI Kalsel Akan Miliki Ketua dan Pengurusan Baru

Banjarmasin – Rapat Pleno Pengurus PWI Provinsi Kalimantan Selatan memutuskan, Konferensi Kerja dan Konferensi Provinsi Kalsel Tahun 2022, digelar pada akhir Juli atau 30 – 31 Juli 2022. Hal itu disampaikan Ketua PWI Provinsi Kalsel, Zainal Helmie usai rapat pleno di Sekretariat PWI Provinsi Kalsel, pada Rabu (2/3).

Konferensi Kerja dan Konferensi Provinsi, memiliki agenda penyusunan program kerja dan pemilihan ketua serta kepengurusan untuk periode mendatang. Mengingat
kepengurusan periode berakhir pada 8 Agustus 2022 nanti. Sehingga pelaksanaan konferensi digelar lebih awal, sebelum berakhirnya masa kepengurusan tersebut.

“Tadi rapat pleno memutuskan bahwa Konferensi Kerja dan Konferensi Provinsi PWI Kalsel digelar pada tanggal 30 dan 31 Juli 2022 mendatang,” ujar Helmie.

Untuk mensukseskan kegiatan tersebut, akan dibentuk kepanitiaan yang dikomandoi Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kiky Arianzah.

“Nanti kepanitiaan dibentuk oleh Bidang Organisasi sesuai dengan tugas serta fungsinya,” lanjut Helmie.

Sementara itu Ketua Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Provinsi Kalsel, Fathurrahman menyebutkan, bahwa digelarnya konferensi sebelum berakhirnya masa kepengurusan, adalah bentuk kepatuhan terhadap aturan.

“Ini bentuk kepatuhan terhadap peraturan. Sehingga tidak perlu ada perpanjangan,” ucapnya.

Ia pun menyebut konferensi sebagai wadah untuk memberikan kesempatan yang sama terhadap seluruh seluruh potensi yang dimiliki oleh PWI untuk mengemban amanah.

Mantan Ketua PWI Kalsel dua periode tersebut pun mengatakan, konferensi digelar dengan mengedepankan asas musyawarah dan demokrasi. Namun tetap memerhatikan etika dan akhlak dalam pelaksanaannya.

“PWI Kalsel merupakan bagian dari PWI seutuhnya. Sejauh ini kita mendapatkan apresiasi dari PWI Pusat. Sehingga harus kita jaga bersama hal itu,” ingatnya.

Selain mengagendakan konferensi, Rapat Pleno hari ini juga membahas terkait pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan, Tali Asih Ramadhan dan pelaksanaan Porwanas 2022 yang akan digelar di Malang pada Oktober nanti. (PWIKalsel-RIW/RDM/APR)

Berhasil Maksimalkan Vaksin Astra Zeneca Hingga Akhir Februari, Kalsel Hanya Sisakan 51.630 Dosis Vaksin Kadaluarsa

Banjarbaru – Hasil pengawasan BPKP Kalsel atas pelaksanaan vaksinasi di Provinsi Kasel dan kerjasamanya dengan Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kalsel, cukup berhasil mendorong penggunaan vaksin Astra Zeneca yang akan kadaluarsa per 28 Februari 2022. Yakni dari keadaan stok per 23 Februari sebanyak 148.540 dosis, hingga 28 Februari hanya tersisa 51.630 dosis.

“Kami aktif mendorong kepala daerah untuk memberi perhatian khusus pada stok vaksin yang berisiko kadaluarsa yaitu Astra Zeneca,” ujar Kepala BPKP Provinsi Kalsel, Rudy Mahani Harahap.

Pada 23 Februari 2022, terdapat stok vaksin Astra Zeneca sebanyak 148.540 dosis. Kemudian secara berurutan pads 24 Februari 119.560 dosis, 25 Februari 101.710, 26 Februari 76.280, 27 Februari 66.300, dan akhirnya pada 28 Februari 2022 stok vaksin Astra Zeneca tersisa 51.630 dosis.

Ditengarai, vaksin Astra Zeneca yang paling berisiko tinggi mengalami kadaluarsa, karena vaksin ini merupakan hibah dari sejumlah negara, dimana masa kadaluarsanya sangat singkat. Selain itu, banyak masyarakat yang anti pada vaksin ini, karena alasan tidak halal.

Lebih jauh Rudy menyarankan, agar vaksin kadaluarsa tetap disimpan sesuai prosedur baku, sambil menunggu arahan lebih lanjut dari Menteri Kesehatan/BPOM, sebagaimana hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan COVID-19 oleh Kemenkes, pada 23 Februari 2022.

Rudy mengingatkan, agar para kepala daerah masih tetap harus melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi dosis 2 dan booster, disamping juga dosis 1.

“BPKP Kalsel akan terus melakukan pengawasan kegiatan vaksinasi di Provinsi Kalimantan Selatan agar dilaksanakan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat manfaat dan tepat administrasi,” imbuh Rudy.

Sementara itu, menurut Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel Sukamto, pemerintah daerah diseluruh Kalimantan Selatan sudah sangat maksimal memanfaatkan vaksin Astra Zeneca, hingga akhir Februari lalu. Termasuk pemerintah provinsi melakui kegiatan Vaksinasi Bergerak, yang dimotori langsung Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

“Harusnya dapat kita maksimalkan semua vaksin yang akan kadaluarsa itu. Namun ada sejumlah kendala yang tidak dapat dihindarkan. Salah satunya adalah jadwal pemberian vaksin kedua, yang belum dapat dilakukan kepada penerima. Mengingat banyak penerima vaksin pertama pada Desember 2021, mendapatkan suntikan Astra Zeneca. Sementara jeda waktu antara vaksin 1 dan 2 untuk jenis Astra Zeneca, adalah 8 hingga 12 pekan,” urainya.

Meski begitu, menurut Sukamto, hingga akhir Februari 2022, pihaknya berhasil meningkatkan capaian vaksinasi, baik dosis 1, 2 dan 3 atau booster. Dengan rincian dosis 1 sebanyak 87,62 persen (2.769.7866 jiwa), dosis 2 53,25 persen (1.683.300 jiwa), dan booster 3,99 persen (126.159 jiwa). (BPKPKalsel-RIW/RDM/APR)

Exit mobile version