Sektor UMKM Dominasi Pertumbuhan Ekonomi di Kalsel

BANJARBARU – Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM) menjadi penyumbang positif bagi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan. Tercatat tahun ini peran pengaruhnya mencapai hingga 98 persen.

Pendandatangan MoU di Gedung KH Idham Chalid Banjarbaru bersama dengan Bank Indonesia dan Akademisi dari bidang Ekonomi dan Bisnis, saat pembukaan penyelenggaraan pameran produk UMKM se Kalsel, Jumat (18/6) siang.

“Ekonomi kita saat ini mencapai 98 persen dan tentu didominasi oleh sektor UMKM,” ujar Pj Gubernur Kalsel, Safrizal ZA saat menyampaikan sambutannya dalam penyelenggaran pameran hasil produk UMKM se Kalimantan Selatan yang digelar di Gedung KH. Idham Chalid Banjarbaru, Jumat (18/6) siang.

Untuk itu, Ia menegaskan agar Dinas Koperasi dan UMKM terus mendorong serta mendukung pelaku usaha ini. Terutama, sebagai langkah dalam upaya pemulihan ekonomi secara nasional.

“Pemprov Kalsel terus mendorong sektor UMKM ini dan tentu peran mereka sangat penting, terutama dalam pertumbuhan ekonomi secara nasional,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kalsel Gustafa Yandi mengatakan saat ini pelaku UMKM di Kalimantan Selatan mencapai lebih dari 500 ribu. Bahkan, secara teknis pengawasan dilapangan terus dilakukan pihaknya.

“Bimbingan serta dukungan terus mengalir. Terlebih, UMKM merupakan sektor yang dapat mendukung perbaikan ekonomi,” ucapnya.

Ditempat yang sama Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah Kalsel Amanlison Sembiring mengungkapkan bersama dengan Pemprov Kalsel beserta akademisi dari bidang ekonomi dan bisnis akan ikut mendorong serta membantu lajunya pertumbuhan ekonomi di provinsi ini.

“Mengingat, UMKM ini sangat mendukung terhadap pemulihan ekonomi. Dengan dibantu pula oleh Pemprov Kalsel dan akademisi yang menguasai bidangnya diharapkan mampu membantu menggerakan roda pendapatan baik dari pelakunya hingga daerah,” katanya.

Secara terpisah, pelaku UMKM pengrajin olahan produk dari Tanaman purun dan ilung asal Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Supiannur menuturkan meski usahanya tersebut sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Akan tetapi, setelah berselang 6 bulan bisnis yang ia digeluti kini kembali berjalan secara normal. Bahkan, pendapatannya pun naik drastis sekitar 95 persen.

Pelaku UMKM asal HSU, Supiannur saat menjelaskan produk olahannya.

“Sejak 2005 hingga sekarang pendapatan bisa mencapai 30 hingga 40 juta rupiah. Pas pandemi, turun dari 90 persen menjadi 30 persen. Tetapi, pada April hingga Juni 2021 kembali normal bahkan relatif naik,” jelasnya. (RHS/RDM/RH)

DPRD Kalsel Apresiasi Dukungan Pemerintah Pusat Terhadap Program Kesehatan

BANJARMASIN – Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan memberikan perhatian serius atas dukungan Pemerintah Pusat terhadap program bidang kesehatan untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Saifuddin kepada wartawan, Jumat (18/6).

“Kami mengapresiasi atas dukungan yang cukup besar dari pemerintah pusat terhadap kesehatan di provinsi kita dimana perhatian pemerintah pusat tersebut dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dengan total Rp1,093 triliun lebih,” katanya.

Anggota DPRD Kalsel dua periode asal daerah pemilihan Kota Banjarmasin tersebut menjelaskan, bantuan Pemerintah Pusat berbentuk DAU itu untuk bidang kesehatan dan prioritas lainnya (termasuk percepatan penanganan COVID-19). Karena hal itu terkait bantuan dana pemerintah pusat tersebut, lanjut Lutfi, Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan akan mengundang Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Kalsel serta Dinas Kesehatan untuk meminta penjelasan/rincian penggunaannya.

“Rencananya kami akan mengundang GTPP COVID-19 dan Dinkes pada Senin (21/06) nanti,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

KPU Tetapkan Paslon Nomor Urut 01 Ungguli Perolehan Suara PSU Pilgub Kalsel

BANJARMASIN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Selatan menggelar rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi penghitungan suara PSU Pilgub provinsi Kalsel, pada Kamis sore (17/6) di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin. Turut hadir pada rapat pleno terbuka ini, Pj Gubernur Kalsel, Forkopimda Provinsi, Bawaslu Provinsi Kalsel, KPU Kabupaten/Kota serta perwakilan dan saksi dari masing-masing paslon.

Pj Gubernur Kalsel, Safrizal ZA yang ditemui usai pembukaan rapat  pleno menyampaikan harapannya terhadap hasil akhir dari sidang pleno nantinya.

“Mudah-mudahan di akhir pleno nanti sudah diketahui dengan resmi  siapa pemenang pemilihan umum beserta jumlah suara yang  diperoleh masing-masing calon,” harap Safrizal.

Safrizal juga mengimbau kepada masyarakat,  untuk bersyukur dengan pengumuman hasil PSU, terlepas siapapun yang akan terpilih nantinya.

“Masyarakat Kalsel agar menyambut baik dengan suka cita terhadap pengumuman pemenang PSU Gubernur Provinsi Kalsel,” ucapnya.

“Tentu saja siapapun yang terpilih, kita dukung agar melanjutkan kepemimpinan di Provinsi Kalsel dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,” ucap Safrizal.

Sementara itu, usai penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Kalsel, Ketua KPU Kalsel Sarmuji memastikan bahwa, Paslon nomor urut 01, unggul pada perolehan suara PSU 9 Juni lalu. Paslon nomor urut 01, unggul sebanyak 2,34 persen suara, dibanding Paslon nomor urut 02.

“PSU pada 827 TPS yang tersebar di 3 kabupaten kota / 7 kecamatan dan 107 desa atau kelurahan ini memperlihatkan, bahwa pasangan nomor urut 01 berhasil meraih 119 ribu 307 suara,  sedangkan paslon nomor urut 02 hanya meraih 57 ribu 100 suara. Hasil akhir pasangan nomor urut 01 sebelum PSU,  dikurangi perolehan suara di 827 TPS, yakni hanya 751 ribu 816 suara, kemudian ditambah hasil PSU berjumlah 871 ribu 123 suara. Sedangkan paslon nomor urut 02, sebelum PSU dikurangi perolehan suara di 827 TPS yakni hanya 774 ribu 078 suara, kemudian ditambah hasil PSU menjadi hanya 831 ribu 178 suara. Dengan begitu ada selisih sekitar 39.945 suara, antara kedua paslon, dimana Paslon nomor urut 01 lebih unggul,” paparnya.

Lebih lanjut Sarmuji memastikan, hasil rekapitulasi ini sah, meskipun saksi Paslon nomor urut 02, tidak mau menandatangani berkas keputusan.

“Kita tunggu 3×24 jam, jika ada sanggahan dari paslon nomor urut 02. Kita siap jika memang Paslon kembali menggugat hasil rekapitulasi penghitungan suara ini”, tegasnya. (RIW/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Segera Bangun Lapangan Tembak

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan segera akan merealisasikan pembangunan lapangan tebak untuk Pengprov Perbakin Kalsel.

Pj Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Safrizal ZA mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan segera merealisasikan pembangunan lapangan tembak di provinsi ini.

“Kami meminta Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalsel segera merealisasikan pembangunan lapangan tebak tersebut,” ucap Safrizal, kepada sejumlah wartawan, baru-baru tadi.

Mengingat selama ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak memiliki lapangan tembak untuk Pengprov Perbakin Provinsi Kalimantan Selatan.

“Lokasi lapangan tembak tersebut akan dibangun dikawasan disebelah lapangan golf, Banjarbaru, dengan luasan lahan 15 hektar,” ungkapnya.

Safrizal mengatakan, pembangunan lapangan tebak ini segera direalisasikan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan.

Sementara itu, Ketua Perbakin Provinsi Kalimantan Selatan Herman Candra mengatakan, sampai saat ini Pengurus Provinsi (Pengprov) Perbakin Kalimantan Selatan belum memiliki lapangan tembak sendiri, khususnya untuk sasaran tembak 10 meter.

Ketua Perbakin Kalsel Herman Candra

“Begitu juga, untuk sasaran tembak 25 meter serta 50 meter,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Herman Candra, pihaknya sangat mengharapkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk segera merealisasikan lapangan tembak Pengprov Perbakin di provinsi ini.

“Kami tentu berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat membangun lapangan tembak tersebut,” ujarnya.

Herman Candra mengatakan, keberadaan lapangan tembak tersebut, tentunya untuk meningkatkan prestasi atlet Perbakin Kalimantan Selatan.

“Dengan adanya lapangan tembak tersebut, maka prestasi atlet menembak Provinsi Kalsel akan semakin meningkat lagi,” ucapnya. (SRI/RDM/RH)

Akhirnya, Kalsel Selesaikan 26 Segmen Batas Daerah

BANJARMASIN – Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA,  mengapresiasi upaya penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan Kotabaru.  Apalagi batas daerah antara HST dan Kotabaru menjadi segmen terakhir yang harus diselesaikan, dari 26 segmen batas daerah di Kalsel.

Momen penandatanganan kesepakatan batas daerah antara HST dan Kotabaru

Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan dokumen perjanjian, antara Bupati Hulu Sungai Tengah Aulia Oktafiandi dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru Said Akhmad, serta Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA, di Kantor Gubernur Kalsel, di  Banjarmasin, pada Kamis siang (17/6).

Momen penandatanganan kesepakatan batas daerah antara HST dan Kotabaru

Safrizal ZA bersyukur,  dan mengapresiasi kebesaran hati Bupati Kotabaru dan Hulu Sungai Tengah, yang akhirnya bersedia menandatangani kesepakatan, meski tidak semua keinginan tidak terakomodir.

“Alhamdulillah kita berhasil menyelesaikan segmen terakhir batas antar daerah, apresiasi saya selaku Penjabat Gubernur kepada Bupati Kotabaru dan Hulu Sungai Tengah yang luar biasa untuk sepakat bersama menyelesaikan batas daerah,” katanya.

Disampaikan Safrizal ZA, persoalan batas daerah merupakan tuntutan dari Undang – Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan Perizinan dimana syaratnya adalah menyusun tata ruang.

“Hambatan dalam investasi salah satunya lantaran adanya persoalan batas antar daerah,” katanya.

Menurut Safrizal, kesepakatan ini menjadi bahan pembuatan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang rencananya dikeluarkan pada bulan Juli mendatang.

Pertemuan antara pemerintah kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kotabaru terkait kesepakatan batas daerah ini, sempat berlangsung alot. Hal itu karena masing – masing pihak bertahan dengan keinginan mereka terkait batas daerah mereka. Namun kemudian Pj Gubernur yang juga Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementrian Dalam Negeri, mengajukan sejumlah opsi yang dapat mengakomodir keinginan kedua belah pihak. Dimana salah satu opsi, dinilai paling mendekati keterwakilan keinginan dari kedua daerah, yang akhirnya disepakati Bupati HST dan Sekdakab Kotabaru. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

Dispar Kalsel Berpartisipasi Dalam JIATTEX Expo 2021

D.I. YOGYAKARTA – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan turut berpartisipasi, mengikuti kegiatan Jogja Investment, Agriculture, Tourism & Trade Expo (JIATTEX) Tahun 2021.

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Faisal Rizani, memakai kemeja putih bermotif kain sasirangan

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan melalui Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Faisal Rizani, kepada wartawan melalui pers rilisnya pada Jumat (18/6) mengatakan, kegiatan Jogja Investment, Agriculture, Tourism & Trade Expo) (JIATTEX) Tahun 2021 ini, berlokasi di Sleman City Hall, Yogyakarta. Dinas Pariwisata Kalsel menggandeng Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalsel membuka stand yang menawarkan paket wisata hotel dan restoran yang ada di Banua.

Kegiatan ini ke 5 kalinya mengambil tema “Peluang Investasi, Pariwisata dan Perdagangan INdonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)” yang bertujuan mengenalkan, mempromosikan produk unggulan dan pariwisata di daerah masing-masing.

“Kami turut berpartisipasi dengan membuka stand bersama ASITA & PHRI untuk menjual paket wisata, hotel dan restoran. Dengan  partisipasi di JIATTEX ini diharapkan dapat terciptanya suatu hubungan kerjasama bussiness to bussiness,” ucapnya.

Faisal menyampaikan, kegiatan dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 17-20 Juni, dibuka oleh Kepala Dinas Koperasi & UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kemudian diikuti juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah, ASITA, PHRI.

“Kita berharap, hasilnya nanti dapat mendorong stimulus ekonomi yang baik, akibat Pandemi COVID-19 dan kembali mendatangkan wisatawan ke Kalimantan Selatan,” katanya.

Untuk diketahui, kegiatan Jogja Investment, Agriculture, Tourism & Trade Expo (JIATTEX) Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, hadir dalam pembukaan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan diwakili oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Faisal Rizani,   bersama dengan Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel dan jajarannya pada jam 14.00 WIB. (DISPAR.KALSEL-NHF/RDM/RH)

Dinas PMD Kalsel Dorong BUMDes Kelola Bisnis Pertashop

BANJARBARU – Untuk membangkitkan penghasilan dan pelayanan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap Kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel mendorong BUMDes untuk ikut berbisnis dalam mengelola Pertamina mini (Pertashop).

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel Zulkifli, Kepada Abdi Persada FM belum lama tadi.

Kepala Dinas PMD Prov Kalsel Zulkifli

Disampaikan Zulkifli, agar setiap BUMDes di Kecamatan dapat meningkatkan penghasilan mereka, selain usaha-usaha yang dilakukan seperti Penyewaan Traktor, Perkakas pernikahan, dan lainnya. Pihaknya mendorong BUMDes untuk mengikuti ataupun mengelola bisnis Pertashop. Dengan adanya Pertashop maka penghasilan setiap BUMDes akan meningkat.

“Kami juga mendorong BUMDes yang ada di desa-desa untuk mengikuti ataupun mengelola bisnis Pertashop, karena sebagai usaha yang memberikan penghasilan dan pelayanan kepada masyarakat yang susah mendapatkan BBM bisa terlayani dengan baik,” ungkap Zulkifli.

Zulkifli menambahkan, untuk mendirikan Pertashop, setiap BUMDes harus menyisihkan penghasilan mereka yang didapat dari anggaran-anggaran desa untuk penyertaan sebagai modal membangun Pertashop.

“Pemerintah Provinsi Kalsel sudah berkomunikasi dengan pihak Pertamina untuk memungkinkan Pertamina memberi kemudahan didalam usulan-usulan pembentukan pertashop,” lanjut Zulkifli.

Pertashop merupakan sebuah bisnis yang menjanjikan, sehingga diharapkan BUMDes disetiap Kecamatan juga ikut mengambil peran didalam pendistribusian BBM di Kalsel.

“Saya perkirakan 10 tahun kedepan kita masih bergantung kepada BBM, bbm dibutuhkan sebagai kebutuhan sehari hari terutama dalam hal transportasi, Jadi bumdes diharapkan juga memasuki bisnis-bisnis seperti ini,” lanjut Zulkifli.

Zulkifli mengungkapkan, saat pihaknya memberikan bantuan kepada sejumlah BUMDes di beberapa Kecamatan, pihaknya selalu mengundang Pihak Pertamina sebagai salah satu Narasumber sehingga dapat membuka wawasan pengelola BUMDes untuk ikut dalam bisnis pembuatan Pertashop.

“Untuk memulai usaha Pertashop BUMDes perlu memiliki modal kira-kira sebesar Rp.200 juta. Ini jumlah yang sedikit mengingat keuntungan yang didapatkan setelahnya,” tutup Zulkifli. (MRF/RDM/RH)

Rayakan Ultah ke-35, PT Bangun Banua Berkomitmen Tingkatkan Perekonomian Daerah

BANJARMASIN – Perusahaan milik daerah Provinsi Kalimantan Selatan, PT Bangun Banua merayakan hari jadinya yang ke 35, Kamis (17/6). Prosesi syukuran digelar di kantor pihaknya, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat.

Direktur Utama PT Bangun Banua Kalimantan Selatan, Bayu Budjang mengatakan, diusia yang ke-35 ini pihaknya terus berkomitmen untuk selalu melakukan ekspansi dalam berbagai bidang usaha.

“Saat ini telah banyak terobosan yang dilakukan, meski di tengah pandemi COVID-19 harus tetap kreatif dan inovatif. Kita juga telah melakukan MoU dengan Dirut Pertamina di Jakarta untuk keagenan LPG 3 kg di Kalsel. Dan ini juga untuk kepentingan masyarakat,” katanya kepada wartawan, usai prosesi syukuran.

Kedepannya, lanjut Bayu, untuk agen-agen LPG 3 kg juga akan melibatkan masyarakat dalam penyalurannya dan juga membentuk pangkalan-pangakalan LPG di daerah-daerah.

“Ini merupakan komitmen kami dengan BUMN Pertamina retail untuk meningkatkan perekonomian di daerah, khususnya di Kalsel. Di Indonesia hanya ada 4 Provinsi sebagai pilot project Pertamina Retail, yakni di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Bayu mengakui, pihaknya tak bisa lagi mengandalkan sektor perhotelan dan batu bara saja, harus ada inovasi lainnya, seperti menjajaki kerjasama dengan BUMD dari provinsi daerah lain

“Saat ini, ada enam perusahaan di bawah PT Bangun Banua yang bergerak mengembangkan bisnis. Setiap tahun, PT Bangun Banua selalu berkontribusi dengan memberikan PAD setiap tahunnya hampir 1 miliar rupiah. Kalau PT Ambapers hampir 50 miliar rupiah per tahun,” tambahnya.

Sementara itu, mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Selatan, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalimantan Selatan, Syaiful Azhari berharap di momentum ulang tahun ke-35 ini, PT Bangun Banua bisa lebih berkembang dan lebih berinovasi lagi terhadap usaha-usaha yang dijalankannya.

“Kontribusi PT Bangun Banua saat ini sangat signifikan sekali, karena dengan berbagai anak perusahaan yang dimiliki, seperti Ambapers dan Jamkrida selalu memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD),” ucapnya.

Selain itu, Syaiful juga mendoakan agar PT Bangun Banua bisa semakin sukses dan semakin melebarkan sayap bisnisnya, sehingga mampu menyumbangkan PAD yang besar bagi provinsi Kalsel.

“Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya peluang usaha yang dimiliki, tentunya akan meningkatkan kontribusi PAD kepada Provinsi Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Apresiasi Pihak Kepolisian Ungkap Peredaran Narkoba

BANJARMASIN – Kalangan legislatif sangat mengapresiasi jajaran Polresta Banjarmasin, yang berhasil mengungkap kasus peredaran gelap narkoba golongan I.

Menurut Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Tugiatno kepada wartawan pada Kamis (17/6) peredaran narkoba sangatlah  merugikan negara, terutama generasi muda, berkat kerja keras aparat penegak hukum apalagi dimasa masih pandemi COVID-19, tentulah patut diapresiasi, dengan jumlah barang bukti jenis sabu seberat 135,02 kilogram dan dan ganja seberat 528,67 gram.

“Kami sangat apresiasi kinerja kepolisian, dengan cara bekerja maksimal mengungkap peredaran narkotika yang dapat merusak generasi penerus bangsa,” ucapnya.

Tugiatno menilai, kota Banjarmasin memang dikenal sebagai kota jasa dan perdagangan, sehingga kemungkinan menjadi daya tarik tersendiri bagi para bandar narkoba, sebagai pasar potensial untuk mengedarkan barang haram tersebut. Dirinya mengimbau seluruh elemen baik tokoh agama dan orangtua, agar bersatu dengan cara tidak membiarkan narkoba bebas beredar di masyarakat.

“Peran tokoh agama sangat besar melalui tausiahnya terkait bahaya akan barang haram, dan orangtua dari sekarang terus sampaikan akibat penyalahgunaan narkoba, sebagai benteng sejak dini regenerasi di kota seribu sungai,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap, sanksi berat terhadap tersangka dan para bandar narkoba sangat penting, sebagai efek jera serta memutus mata rantai peredaran gelap narkotika tersebut.

Seperti diketahui, sebelumnya Polresta Banjarmasin, berhasil mengungkap kasus narkotika jenis sabu-sabu seberat 135,02 kilogram, dan ganja seberat 528,67 gram. (NHF/RDM/RH)

COVID-19 Penjualan Sepeda di Kalsel Sempat Raup Keuntungan Hingga Dua Kali Lipat

BANJAR – Terhitung sejak Maret – Desember 2020 lalu tingkat penjualan sepeda di Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan berhasil meraup keuntungan hingga dua kali lipat. 

Meski pandemi COVID-19, Penjualan sepeda khusus bagi anak-anak masih diminati dan tinggi.

Setelah setahun berlalu, masa berlaku penjual ‘bike boom’ di dua wilayah itu diketahui hanya mampu bertahan sampai April 2021 meskipun pandemi COVID-19 mempunyai dampak besar terhadap lonjakan pembelian.

“Saat awal-awal COVID-19, sepeda yang terjual di toko kami ini naik hampir dua kali lipat. Yang biasanya 5 buah, menjadi 10 buah” ungkap Ilham, salah satu pemilik toko sepeda di kawasan Pasar Martapura, Kabupaten Banjar, Kamis (17/6) siang.

Diketahui, penjualan sepeda diprakirakan menurut Ilham sempat melebihi permintaan pasar dari jumlah yang disediakan.

“Lonjakan melebihi hampir 100 persen. Bahkan, produsen pabrik sempat menaikan harganya, tetapi minat masyarakat pada waktu itu cukup tinggi hingga membuat kami kewalahan,” paparnya.

Dia menuturkan, tingginya permintaan masyarakat terhadap industri sepeda beberapa waktu lalu ternyata membuat sejumlah merk yang dijual sempat mengalami kenaikan harga.

“Sempat ada harga jual dari pabrik sepeda itu mengalami naik, dan kami harus menjual perbuahnya sekitar 3 hingga 4 juta rupiah itu khusus sepeda lipat dan jenis sepeda gunung. Tetapi, sekarang sudah mulai normal dari kisaran 2 hingga 2,5 juta rupiah atau turun hampir 50 persen,” ucapnya.

Hal senada disampaikan penjual sepeda di kawasan Kota Banjarbaru, Nur Aidin. Menurutnya, awal masuknya pandemi COVID-19, intensitas pembeli moda transportasi ramah lingkungan ini mencapai hampir 100 persen lebih. Hal itu terlihat, banyaknya program gowes yang diselenggarakan.

“Sepeda lipat saja pernah mencapai 3 jutaan, tetapi karena penggunanya mulai berkurang kira-kira sekitar 40 persen turun. Jadi sekarang harganya yang dijual disini bisa mencapai 1 hingga 1,5 juta rupiah saja,” jelasnya.

Aidin mengungkapkan, dari sekian pendapatan yang diterima melalui hasil penjualan sepeda kini hanya mampu tercapai sekitar 50 persen.

“Ya mau gimana lagi, masalahnya ini musiman,” tutupnya.

Kendati sejumlah sepeda dewasa kini mulai terdampak. Namun, sepeda khusus bagi anak-anak masih tetap menjadi langganan setia oleh sejumlah orang tua. Terlebih, rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas bakal diselenggarakan menjadi alasan bertahannya barang ramah lingkungan tersebut. (RHS/RDM/RH)

Exit mobile version