Tingkatkan Layanan Informasi dan Digitalisasi, Diskominfo Kalsel Gelar Forum Perangkat Daerah

BANJARBARU – Dalam rangka meningkatkan layanan informasi dan digitalisasi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Forum Perangkat Daerah, bertempat di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, pada Rabu (12/2).

Suasana Forum Perangkat Daerah Diskominfo Kalsel

Forum ini dibuka langsung oleh Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, dan dihadiri Kepala Bappeda Kalsel, Ariadi Noor, perwakilan Diskominfo dari 13 kabupaten/kota serta berbagai stakeholder terkait.

Kepala Diskominfo Kalsel, M. Muslim mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis Diskominfo Kalsel untuk tahun 2025-2029.

“Forum ini bertujuan untuk merumuskan isu strategis di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian, yang nantinya akan menjadi program sesuai tugas dan tanggung jawab Diskominfo Kalsel,” katanya.

Lebih lanjut, Muslim menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjalankan program yang berorientasi pada pelayanan masyarakat di tahun 2025.

“Sesuai arahan Gubernur Kalsel, Muhidin menginginkan setiap program dapat meningkatkan sumber daya manusia dan pelayanan publik, dimana hal tersebut sangat berkaitan dengan peran Diskominfo Kalsel,” ucapnya.

Muslim juga menegaskan pentingnya kolaborasi dan inovasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi kunci utama dalam keberhasilan dalam setiap program yang dijalankan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang kami rancang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, oleh karena itu, melalui forum ini dapat menjadi acuan untuk melaksanakan program selama 5 tahun ke depan,” tutupnya. (BDR/RDM/EYN)

Peringati Bulan K3 Nasional, Lab K3 Kalsel Gelar Baksos

BANJARMASIN – Dalam rangka memperingati Bulan K3 Nasional, Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Bakti Sosial.

Kepada wartawan, Kepala Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kalsel Noorlianisyah, disela kegiatan Rabu (12/2) menyampaikan, Bulan K3 Nasional adalah peringatan yang diadakan setiap tahun pada tanggal 12 Januari – 12 Februari. Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan prinsip K3. Dengan demikian, pihaknya menggelar Bakti Sosial ini dalam bentuk pemeriksaan kesehatan kerja secara gratis bagi pekerja.

“Alhamdulillah sasaran Baksos kita sebanyak 150 orang lebih, telah tercapai,” ucapnya

Disampaikan Noorlianisyah, dalam Bakti Sosial ini dari berbagai sektor diantaranya Industri, Hospitality serta Wirausahawan yang berada di Kota Banjarmasin. Terkait

Parameternya seperti Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu, Hemoglobin Darah, Tekanan Darah, Indeks Masa Tubuh (IMT), Golongan Darah dan Kelelahan Kerja.

“Ini perdana kami laksanakan, insya Allah tahun depan akan ditambah parameternya sepertinkolesterol dan asam urat,” jelas Lily

Sekretaris Disnakertrans Kalsel, didampingi Kepala Lab K3 Kalsel, saat diwancara.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Disnakertrans Kalsel Hasnan Ash Shiddieqy menilai, gelaran pertama kalinya dilaksanakan oleh Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kalsel sangatlah diapresiasi, karena secara langsung mengenalkan Lab K3 Kalsel. Dimana, fungsi utamanya memeriksakan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan – perusahaan. Sehingga, ini tentu harus berkelanjutan ke depan, agar para pekerja mengetahui sejak dini kesehatan masing-masing.

“Kita mendorong bakti sosial ini dapat menjadi agenda rutin tahunan di Lab K3 Kalsel,” pintanya

Lebih lanjut Hasnan menambahkan, melalui Baksos ini, para pekerja yang telah mengetahui hasilnya ada gejala penyakit sejak dini, dapat segera mendatangi pusat layanan kesehatan terdekat dan juga  memperbaiki pola hidup untuk lebih sehat.

Sekretaris Disnakertrans Kalsel, saat diberikan pemeriksaan tekanan darah

“Edukasi kepada para pekerja untuk menciptakan kesehatan dan produktif dalam bekerja,” tutup Hasnan.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kalsel, menggelar Bakti Sosial dalam rangka memperingati bulan K3 Nasional tahun 2025, dibuka secara resmi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Selatan Irfan Sayuti, melalui Sekretaris Disnakertrans Kalsel Hasnan Ash Shiddieqy, didampingi Kepala Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kalsel, Kepala Tata Usaha, Kepala Seksi Kesehatan Kerja, Kepala Seksi Ergonomi dan seluruh jajaran Lab K3 Kalsel, gelaran dipusatkan di Aula Lab K3 Kalsel Jalan Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin. (NHF/RDM/EYN)

Tujuh Anggota DPRD Provinsi Kalsel Terima BK Award

BANJARMASIN – Tujuh orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan penghargaan dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalsel bertajuk “BK Award” pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel, Rabu (12/2).

Ketujuh orang anggota DPRD Provinsi Kalsel tersebut yakni Athaillah Hasbi dan Rahimullah dari Fraksi Golkar, Ilham Nor dari Fraksi Gerindra, Rais Ruhayat dan Adrizal dari Fraksi PAN, Taufik Rahman dari Fraksi PKS dan Suripno Sumas dari Fraksi PKB.

Dalam sambutannya, Ketua BK DPRD Provinsi Kalsel, M. Rosehan Noor Bahri mengatakan bahwa BK Award ini merupakan upaya bersama untuk menghadirkan akuntabilitas politik dalam kerangka pencapaian demokrasi substantif di DPRD Provinsi Kalsel.

“BK Award boleh jadi hanya sesuatu yang sederhana, tapi kami berharap dari hal kecil ini kita bisa menumbuhkan semangat yang berkali-kali lipat dalam menjalankan tugas konstitusional kita sebagai anggota DPRD Provinsi Kalsel,” ujar Rosehan.

Atas nama pimpinan dan seluruh Anggota BK, Rosehan mengucapkan selamat kepada seluruh penerima anugerah BK Award. Ia berharal penghargaan ini menjadi manfaat untuk seluruh anggota wakil rakyat “Rumah Banjar” untuk terus meningkatkan kedisiplinan. (NRH/RDM/EYN)

DPRD Kalsel Sepakati Raperda tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Jadi Inisiatif Dewan

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyepakati usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah yang merupakan inisiatif dari Komisi I DPRD Kalsel menjadi raperda inisiatif DPRD Provinsi Kalsel.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna Internal pada Rabu (12/2) yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo.

Sebelumnya, Komisi I DPRD Provinsi Kalsel melalui perwakilannya, Rahimullah, memberikan penjelasan atas usulan raperda tersebut di hadapan para peserta rapat. Ia menyatakan bahwa raperda ini penting untuk dihadirkan dalam pemerintahan di Banua.

“Raperda ini mampu memberikan pedoman yang baku dan standar untuk mengikat semua pihak, baik DPRD, pemerintah daerah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya agar tertib administrasi, terpadu, dan terkoordinasi,” ujarnya.

Selanjutnya, masing-masing fraksi di DPRD Provinsi Kalsel menyampaikan pandangan umum terhadap usulan raperda tersebut. Secara keseluruhan, fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Kalsel menyepakati pentingnya raperda ini sebagai pedoman untuk menciptakan keselarasan administrasi di lingkungan pemerintahan daerah.

Tahapan berikutnya, Panitia Khusus (Pansus) yang akan segera dibentuk diharapkan mulai bekerja dengan merumuskan draf raperda secara lebih rinci. Pansus juga diharapkan melakukan konsultasi publik dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait guna memastikan bahwa raperda ini sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. (ADV-NRH/RDM/EYN)

Pengelolaan Sampah di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Masuk Musrenbang 2026

BANJARMASIN – Pengelolaan sampah di Kecamatan Banjarmasin Tengah masuk dalam Perencanaan Pembangunan di Tahun 2026, hal tersebut dibahas pada Musrenbang Tingkat Kecamatan Banjarmasin Tengah dilaksanakan, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Rabu (12/2). Dibuka Wakil Walikota Banjarmasin Ariffin Noor, didampingi Camat Banjarmasin Tengah, Maslun.

Wakil Walikota Banjarmasin, Ariffin Noor, didampingi Camat Banjarmasin Tengah, Maslun.

“Pada saat membuat rencana pembangunan tingkat Kecamatan Banjarmasin Timur, diharapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat,” ungkap Ariffin, kepada sejumlah wartawan.

Selain itu, lanjutnya, rencana pengelolaan sampah di Kecamatan Banjarmasin Tengah, dimasukkan ke dalam rencana pembangunan tahun 2026 mendatang.

“Pemerintah Kota Banjarmasin berharap, pada musrenbang tingkat kecamatan Banjarmasin Tengah ini, dapat menghasilkan rencana pembangunan yang bermanfaat untuk masyarakat setempat,” ucap Ariffin.

Sementara itu, Camat Banjarmasin Tengah Maslun menyampaikan, bahwa di Kecamatan Banjarmasin Tengah sudah menerapkan sistem pengolahan pemilihan sampah.

“Sebelum adanya edaran dari Walikota Banjarmasin mengenai permintaan pengelolaan pemilihan sampah di kelurahan, di Kecamatan Banjarmasin Tengah telah melakukan hal tersebut,” ungkapnya.

Bahkan, lanjut Maslun, di Kecamatan Banjarmasin Tengah memiliki program pemilihan sampah Silangsing atau sistem pemilihan sampah yang dilakukan di kelurahan yang melibatkan masyarakat setempat.

“Untuk program pemilihan sampah di Kecamatan Banjarmasin Tengah sudah berjalan,” ucapnya.

Namun, tambah Maslun, Kecamatan Banjarmasin Tengah saat ini terus melakukan peningkatan terhadap peran serta kelurahan dan masyarakat dalam pengolahan pemilihan sampah tersebut. (SRI/RDM/EYN)

Plh Sekda Pimpin Rakor Bersama Pemprov Kalsel

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat koordinasi di ruang Aberani Sulaiman Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, pada Rabu (22/1).

Rapat dipimpin Plh Sekretaris Daerah Kalsel, Syarifuddin, dan dihadiri seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel.

Ada beberapa hal yang dibahas dalam rapat tersebut. Salah satunya mengenai jadwal pelantikan Bupati dan Wali Kota yang akan dilaksanakan di Banjarbaru.

“Sementara jadwal yang telah ditentukan untuk Gubernur tanggal 7 Februari, sedangkan Bupati dan Wali Kota tanggal 10 Februari,” kata Plh Sekda.

Suasana rakor di lingkungan Pemprov Kalsel

Pembahasan lain yang tak kalah penting yakni mengenai respon Pemprov Kalsel terhadap musibah banjir yang terjadi di sebagian besar wilayah Kalsel.

“Rencananya akan kita bangun 5 posko di wilayah terdampak,” ungkapnya.

Posko akan melibatkan seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel. Yang mana setiap posko akan disiapkan berbagai bantuan seperti sembako dan obat-obatan.

“Sementara ini memang bantuan sudah kita salurkan melalui BPBD dan Dinas Sosial,” ungkapnya. (SYA/RIW/EYN)

Pemprov Kalsel Tunggu Juknis Pemanfaatan Dana Desa Untuk  Program MBG

BANJARBARU  – Terkait Pemanfaatan Dana Desa untuk program makan bergizi gratsi (MBG), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalselz masih menunggu petunjuk teknisnya.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah, usai mengikuti kegiatan Coffee Morning di ruang rapat Aberani Sulaiman Banjarbaru, Rabu (22/1).

Faried menyampaikan, terkait pemanfaatan dana desa untuk mendukung program makan bergizi yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto ini, adalah informasi yang baru. Secara umum, dana desa 20 persennya dialokasikan untuk ketahanan pangan.

“Kalau itu dialokasikan untuk makan bergizi gratis bisa dilaksanakan. Namun sampai saat ini masih belum ada regulasi dan petunjuk teknis operasional kegiatan,” ucap Faried.

Apabila tidak ada petunjuk teknis operasionalnya, maka pemerintah desa maupun aparat desa tidak dapat melaksanakan kegiatan tersebut. Karena masih belum ada payung hukumnya.

“Jadi kami masih menunggu arahan dan regulasi tersebut. Kalau sudah ada regulasi dan juknisnya, Kalsel siap menjalankan program makan bergizi gratis menggunakan dana desa,” tutup Faried. (MRF/RIW/EYN)

2025, Kebun Raya Banua Targetkan PAD 1,2 Miliar Rupiah

BANJARBARU – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebun Raya Banua Kalimantan Selatan, menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,2 miliar rupiah pada tahun 2025. Target ini ditetapkan setelah Kebun Raya Banua sukses melampaui target pendapatan tahun 2024.

Plt Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Firmansyah, mengungkapkan, bahwa tahun lalu pihaknya berhasil memperoleh pendapatan sebesar Rp1.641.006.000,00. Angka ini melebihi target awal sebesar 1,3 miliar rupiah.

Plt. Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Firmansyah.

“PAD yang dihasilkan Kebun Raya Banua terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini seiring dengan bertambahnya minat pengunjung dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa,” ucap Firmansyah belum lama tadi.

Hingga 31 Desember 2024, Kebun Raya Banua mencatat total kunjungan sebanyak 206.372 orang. Bulan Mei menjadi puncak kunjungan tertinggi dengan jumlah 25.701 orang.

Firmansyah menjelaskan, sumber pendapatan Kebun Raya Banua tahun lalu berasal dari beberapa retribusi, di antaranya penyewaan tanah dan bangunan, pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha, serta retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Keberhasilan ini, lanjutnya, tidak lepas dari dukungan penuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta kerja keras pegawai dan staf UPTD Kebun Raya Banua dalam meningkatkan pelayanan dan daya tarik wisata.

“Untuk tahun ini, kami akan melakukan beberapa peremajaan infrastruktur dan penambahan objek wisata baru. Harapannya, langkah ini dapat menunjang peningkatan jumlah pengunjung dan capaian PAD di tahun-tahun mendatang,” tutupnya. (BDR/RIW/EYN)

Kejati Kalsel Dukung Penuh Pelaksanaan HPN

BANJARMASIN – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan mendukung pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) yang akan digelar pada 7 hingga 12 Februari 2025.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Rina Virawati, saat menerima audensi pengurus PWI Kalsel, pada Selasa (21/1).

“Kita Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan mendukung sepenuhnya pelaksanaan HPN yang akan digelar,” ucap orang nomor satu di lingkungan Kejati Kalsel tersebut.

Apalagi lanjutnya, kegiatan HPN yang digelar mengambil tema terkait ketahanan pangan, yang kebetulan Kejaksaan Tinggi dipercaya mengawal program ketahanan pangan, berupa penyediaan lahan pertanian 500 hektare di Kabupaten Tanah Laut dan Batola.

Kajati Kalsel juga menyarankan agar dalam kegiatan HPN nantinya, menggandeng sektor UMKM, karena menurutnya UMKM di Kalsel sangat bagus.

Ia juga menyarankan untuk memperkenalkan wisata yang ada di Kalsel, khususnya wisata religius yang cukup terkenal.

Atas dukungan yang diberikan pihak Kejati Kalsel, Zaenal Helmie, Ketua PWI Kalsel mengucapkan terima kasih.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan Kejati Kalsel dan berharap peran serta Kejati Kalsel nantinya pada acara puncak HPN,” ungkap Zaenal Helmie. (PWIKalsel-RIW/EYN)

Tambah Dua Guru Besar, Ini Harapan Gubernur Kalsel, Muhidin Terhadap UNISKA

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setdaprov Kalsel, Adi Santoso, memberikan apresiasi atas dikukuhkannya Guru Besar Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang dilaksanakan di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin, pada Selasa (21/1).

Pada kesempatan ini dua guru besar dikukuhkan pada sidang terbuka senat UNISKA Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yakni Ahmad Jaelani sebagai guru besar pada bidang Teknologi Pakan Ternak, dan Silvia Ratna sebagai guru besar pada bidang Ilmu Sistem Informasi Manajemen.

Staf Ahli Gubernur Kalsel, Adi Santoso saat membacakan sambutan Gubernur

Dalam sambutannya, yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso, Gubernur menyampaikan rasa bangga dan ucapan selamat atas pengukuhan guru besar baru di UNISKA Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kami menyampaikan ucapan selamat kepada kedua guru besar yang baru saja dikukuhkan,” ucapnya.

Gubernur mengatakan, bahwa pengukuhan ini merupakan momentum penting yang diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh sivitas akademika UNISKA Banjarmasin untuk terus berprestasi dan memberikan sumbangsih nyata bagi kemajuan pendidikan di Kalimantan Selatan.

“Semoga dengan semakin banyaknya guru besar di perguruan tinggi di Banua kita, kualitas pendidikan tinggi semakin bermutu dan berdaya saing,” katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa Achmad Jaelani dan Silvia Ratna, dalam bidang keahlian masing-masing, telah memberikan kontribusi besar baik di dunia intelektual maupun dalam pembangunan daerah.

Sehingga diharapkan pemikiran dan gagasan mereka dapat terus menginspirasi banyak orang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Selatan.

“Semoga pengukuhan ini dapat memacu semangat untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai jawaban atas tantangan zaman,” harapnya.

Sementara itu, Rektor UNISKA Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Abd. Malik mengatakan pihaknya terus mendukung dan memotivasi para dosen untuk terus meningkatkan pendidikan hingga guru besar.

“Alhamdulillah, setiap tahun guru besar di UNISKA terus bertambah dan ini menjadi nilai tambah untuk UNISKA,” ungkapnya.

Ia pun berharap dengan bertambahnya guru besar ini, akan membuat akreditasi UNISKA semakin lebih baik kedepannya.

“Sekarang ini total guru besar UNISKA mencapai 16 orang dan diharapkan bisa terus menerbitkan jurnal-jurnal internasional dan menjadi acuan untuk penelitian internasional,” tutupnya. (BDR/RIW/EYN)

Exit mobile version