Kategori: Pendidikan, Sarana Prasarana dan Infrastruktur

BANJARBARU  – Terkait Pemanfaatan Dana Desa untuk program makan bergizi gratsi (MBG), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalselz masih menunggu petunjuk teknisnya.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah, usai mengikuti kegiatan Coffee Morning di ruang rapat Aberani Sulaiman Banjarbaru, Rabu (22/1).

Faried menyampaikan, terkait pemanfaatan dana desa untuk mendukung program makan bergizi yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto ini, adalah informasi yang baru. Secara umum, dana desa 20 persennya dialokasikan untuk ketahanan pangan.

“Kalau itu dialokasikan untuk makan bergizi gratis bisa dilaksanakan. Namun sampai saat ini masih belum ada regulasi dan petunjuk teknis operasional kegiatan,” ucap Faried.

Apabila tidak ada petunjuk teknis operasionalnya, maka pemerintah desa maupun aparat desa tidak dapat melaksanakan kegiatan tersebut. Karena masih belum ada payung hukumnya.

“Jadi kami masih menunggu arahan dan regulasi tersebut. Kalau sudah ada regulasi dan juknisnya, Kalsel siap menjalankan program makan bergizi gratis menggunakan dana desa,” tutup Faried. (MRF/RIW/EYN)

BANJARBARU – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebun Raya Banua Kalimantan Selatan, menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,2 miliar rupiah pada tahun 2025. Target ini ditetapkan setelah Kebun Raya Banua sukses melampaui target pendapatan tahun 2024.

Plt Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Firmansyah, mengungkapkan, bahwa tahun lalu pihaknya berhasil memperoleh pendapatan sebesar Rp1.641.006.000,00. Angka ini melebihi target awal sebesar 1,3 miliar rupiah.

“PAD yang dihasilkan Kebun Raya Banua terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini seiring dengan bertambahnya minat pengunjung dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa,” ucap Firmansyah belum lama tadi.

Hingga 31 Desember 2024, Kebun Raya Banua mencatat total kunjungan sebanyak 206.372 orang. Bulan Mei menjadi puncak kunjungan tertinggi dengan jumlah 25.701 orang.

Firmansyah menjelaskan, sumber pendapatan Kebun Raya Banua tahun lalu berasal dari beberapa retribusi, di antaranya penyewaan tanah dan bangunan, pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha, serta retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Keberhasilan ini, lanjutnya, tidak lepas dari dukungan penuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta kerja keras pegawai dan staf UPTD Kebun Raya Banua dalam meningkatkan pelayanan dan daya tarik wisata.

“Untuk tahun ini, kami akan melakukan beberapa peremajaan infrastruktur dan penambahan objek wisata baru. Harapannya, langkah ini dapat menunjang peningkatan jumlah pengunjung dan capaian PAD di tahun-tahun mendatang,” tutupnya. (BDR/RIW/EYN)

BANJARMASIN – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan mendukung pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) yang akan digelar pada 7 hingga 12 Februari 2025.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Rina Virawati, saat menerima audensi pengurus PWI Kalsel, pada Selasa (21/1).

“Kita Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan mendukung sepenuhnya pelaksanaan HPN yang akan digelar,” ucap orang nomor satu di lingkungan Kejati Kalsel tersebut.

Apalagi lanjutnya, kegiatan HPN yang digelar mengambil tema terkait ketahanan pangan, yang kebetulan Kejaksaan Tinggi dipercaya mengawal program ketahanan pangan, berupa penyediaan lahan pertanian 500 hektare di Kabupaten Tanah Laut dan Batola.

Kajati Kalsel juga menyarankan agar dalam kegiatan HPN nantinya, menggandeng sektor UMKM, karena menurutnya UMKM di Kalsel sangat bagus.

Ia juga menyarankan untuk memperkenalkan wisata yang ada di Kalsel, khususnya wisata religius yang cukup terkenal.

Atas dukungan yang diberikan pihak Kejati Kalsel, Zaenal Helmie, Ketua PWI Kalsel mengucapkan terima kasih.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan Kejati Kalsel dan berharap peran serta Kejati Kalsel nantinya pada acara puncak HPN,” ungkap Zaenal Helmie. (PWIKalsel-RIW/EYN)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel merencanakan sejumlah inovasi untuk meningkatkan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) masyarakat Banua. Peningkatan TGM ini dinilai penting karena ini menjadi salah satu kinerja kunci Kepala Daerah.

Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani diwakili Plt. Sekretaris Dispersip Kalsel, Adethia Hailina mengatakan, untuk meningkatkan TGM Kalsel pada 2025 ini, pihaknya akan lebih menggalakan survei ke masyarakat terkait buku apa saja yang diperlukan dan diminati.

“Jadi, tidak ada cerita saat masyarakat memerlukan buku tertentu kami tidak bisa memenuhinya. Walaupun tidak 100 persen, kami akan berusaha bisa memenuhi 60 persen keinginan masyarakat terhadap koleksi bahan bacaan” katanya, Selasa (21/01).

Selain itu, Dispersip Kalsel juga akan mengusahakan untuk menambahkan bahan buku koleksi digital (e-Book), dalam rangka memudahkan masyarakat mengakses bahan bacaan.

“Kita juga ingin punya spot-spot baca di fasilitas umum seperti di halte, di taman terbuka, atau fasum lainnya. Spot baca ini bentuknya digital, jadi harapannya masyarakat bisa menggunakan gawai pintarnya untuk scan barcode untuk membaca e-booknya, tetapi hanya local di lokasi itu saja tidak bisa dibawa pulang karena ini juga berkaitan dengan hak cipta,” tuturnya.

Lebih lanjut, Adethia menjelaskan bahwa pihaknya juga mengimbau kepada SKPD lingkup Pemprov Kalsel untuk mengadakan pojok baca di lingkup kantornya masing-masing.

“Kalo di kantornya sudah ada diharapkan bisa dimeriahkan lagi, sehingga pojok-pojok baca ini bermanfaat bagi kantor tersebut. Syukur-syukur jika nanti kedepan ada SKPD yang bisa menyediakan ruang yang lebih luas, sehingga bisa dijadikan perpustakaan” imbuhnya.

Sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan inovasi tersebut, Adethia mengungkapkan bahwa pihaknya akan lebih meningkatkan sinergi dengan para pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan SKPD terkait.

“Kita juga tidak menutup kepentingan untuk menjalin kerjasama dengan pihak perbankan, khususnya Bank Kalsel sebagai bank daerah kita, yang saya yakin mereka punya program untuk meningkatkan minat baca masyarakat kita yang bisa kita lakukan kerjasama,” tutupnya. (NRH/RIW/EYN)

BANJAR – Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) melaksanakan kegiatan penanaman jagung serentak 1 juta hektar. Kegiatan ini dilaksanakan dalam mensukseskan program Presiden RI Prabowo Subianto, yakni astacita pangan.

Penanaman di Kalsel  secara simbolis, dipimpin Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, dan dihadiri jajaran Forkopimda Kalsel. Kegiatan berlangsung di kawasan Jalan Gubernur Syarkawi Km 5, Kabupaten Banjar, pada Selasa (21/1).

Usai penanaman, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menyampaikan, untuk menyukseskan program ini, tahap awal akan digarap lahan seluas 120 hektare milik warga yang sebelumnya menjadi lahan tidur atau tidak produktif.

“Kita akan tanam jagung disini 110 hektare dan 10 sisanya kita akan kembangkan bioflog budidaya ikan haruan,” ucap Rosyanto.

Tak lupa dirinya pun berharap, dengan dimulainya tanam jagung ini, proram swasembada pangan bisa terlaksana dengan baik, terpenuhinya kebutuhan jagung di Kalsel hingga memotivasi kaum milenial untuk menjadi petani modern.

“Kalsel memiliki target 99.000 hektare. Untuk mencapai itu, Polda Kalsel akan melibatkan seluruh Kabupaten/kota di provinsi ini,” tutup Rosyanto.

Sementara itu, Plh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Imam Subarkah menyampaikan, bahwa penanaman serentak ini merupakan langkah sinergi yang baik, antara Pemerintah Provinsi Kalsel bersama Polda Kalsel, dalam peningkatan komoditas swasembada jagung.

“Kerjasama antara Kementerian Pertanian bersama Polri dalam swasembada jagung ditarget seluas 1 juta hektar,” ungkap Imam.

Imam mengharapkan, Provinsi Kalimantan Selatan mendapat target 99.543 hektare swasembada jagung ersebut diseluruh Kabupaten Kota.

Ditempat yang sama, pemilik lahan, Waluyo, mengatakan, lahan tidur tersebut awalnya bekas lahan pertanian yang pernah digarap para petani. Namun sempat terhenti karena kondisi air yang terlalu dalam jika musim hujan.

“Pernah jadi pertanian, tapi air telalu dalam. Keuntungan lain ini juga mencegah karhutla jika kemarau,” ucap Waluyo.

Untuk diketahui, kegiatan penanaman jagung serentak 1 juta hektare ini juga dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Desa Karang Mukti, Kecamatan Cipeundeuy, Subang, Jawa Barat. Agenda ini juga diikuti serentak Polda di wilayah lain secara virtual. (MRF/RIW/EYN)

BANJARBARU – Sebanyak 541 tenaga kesehatan di Kalimantan Selatan, menerima SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari pemerintah provinsi Kalsel, pada Senin (8/5) di gedung Idham Khalid Setdaprov di Banjarbaru. Penyerahan dilakukan Gubernur, Sahbirin Noor, diwakili Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar.

Dalam sambutannya yang dibacakan Sekdaprov, Roy Rizali Anwar, Gubernur yang biasa disapa Paman Birin itu, memberikan ucapan selamat kepada para penerima SK PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Keberhasilan saudara melalui seleksi P3K, merupakan buah dari kerja keras dan doa dari sanak keluarga. Maka, sebagai wujud syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, bekerjalah dengan hati yang tulus, ikhlas dan diniatkan untuk ibadah,” pesannya.

Lebih lanjut Gubernur juga membeberkan data,  bahwa dari 240 Puskesmas yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Kalsel, sebanyak 25,83 persen diantaranya masih kekurangan tenaga kesehatan strategis. Sementara hampir 3 persen lainnya, belum memiliki dokter.

“Oleh karena itu, kehadiran 541 P3K yang menerima SK pada hari ini memberikan angin segar bagi peningkatan kuantitas dan juga kualitas nakes strategis di Kalsel, sekaligus penyebaran yang lebih merata diberbagai wilayah,” tutupnya.

Sementara itu, usai acara,  kepada wartawan, Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar menyampaikan,  harapannya agar para nakes ini bekerja semaksimal mungkin, dan selalu belajar, agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

”Kekurangan SDM yang selama ini menjadi salah satu masalah di Kalsel bisa terpenuhi dengan kebijakan dari pemerintah pusat ini. Mudah-mudahan mereka bisa bekerja semaksimal mungkin, mau belajar dan selalu memperbaiki kinerjanya serta memastikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya. (RIW/RDM/EYN)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar, seleksi calon peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Tingkat Kalsel, di Kota Banjarmasin, sejak 6 –  8 Mei 2023.

Seleksi dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Banjarmasin. Dibuka oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalsel, Hermansyah.

Hermansyah mengatakan, Dispora Kalsel sudah melaksanakan 4 kali seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara ini.

“Seleksi PPAN ini merupakan kegiatan rutin yang digelar oleh Dispora Kalsel,” ungkap Hermansyah.

Pada seleksi tahun ini diharapkan, terpilih pemuda yang terbaik untuk mewakili Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami berharap pada seleksi ini ditemukan pemuda yang berpotensi dan bertalenta, untuk mewakili Kalsel, untuk pertukaran pemuda tersebut,” ucap Hermansyah.

Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Pemuda Dispora Kalsel Rokhyatin Effendi menjelaskan, pada seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara tahun ini, terdapat dua program.Yakni, Program Pertukaran Pemuda Indonesia Australia, serta Program Pertukaran Pemuda Indonesia Korea.

“Pada deleksi ini, diikuti dari 47 pemuda dari perwakilan 13 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Seleksi para peserta ini melalui tahapan 7 kategori diantara menguasai pengetahuan Seni budaya, kepemudaan, kesehatan, psikolog, agama, serta lainnya.

Nantinya, lanjut Rokhyatin, akan tersaring 2 pemuda mewakili masing masing negara pertukaran. Untuk perwakilan ke Australia dan Korea.

“Satu pemuda yang terpilih akan mewakili ke Australia, serta satu pemuda lagi ke Korea,” ujar Rokhyatin. (ADV/SRI/RDM/EYN)

BANJARMASIN – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan harus segera melaksanakan pengendalian proyek dan mengevaluasi kontraktor pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Kalimantan Selatan.
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) juga harus meningkatkan performanya dalam melaksanakan pemilihan penyedia.

Hal itu diungkapkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M. Harahap bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Mukri, ketika memberikan pembekalan bagi kontraktor, konsultan, dan pegawai BPJN di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Rabu (6/7).

Diungkapkannya, penyimpangan dalam konstruksi berupa pemilihan penyedia (tender) sekadar formalitas, penyedia/kontraktor yang terpilih tidak kompeten, konsultan pengawas/manajemen konstruksi hanya sekadar formalitas/tidak bekerja, dan tidak dilakukan pengendalian proyek.

“Pemilihan penyedia harus dilakukan dengan penuh integritas dan tidak sekadar formalitas, hindari intervensi dari para pihak, dan yang lebih penting jangan sampai terjadi kecurangan,” tegas Rudy, yang telah menyelesaikan Certified Risk Governance Professional (CRGP).

Proses pemilihan penyedia konstruksi dilakukan BP2JK Provinsi Kalimantan Selatan, dengan harapan proses dan hasil pengadaan barang dan jasa dapat lebih efektif, efisien, transparan, berkualitas dan akuntabel.

Namun, pada kenyataannya, BP2JK belum bekerja maksimal, yang pada akhirnya berdampak pada tender/seleksi gagal, kuantitas pekerjaan kurang, kualitas pekerjaan rendah, nilai kontrak tidak wajar, progres pekerjaan lambat, kebermanfaatan proyek kurang, serta ada yang putus kontrak.

Dari sisi lain, diungkapkan oleh Rudy, kegagalan proyek konstruksi juga disebabkan KPA/PPK yang tidak melakukan evaluasi hasil pemilihan, dan penyedia yang terpilih tidak kompeten.
Selain itu, nilai penawaran sangat rendah, kompetensi usaha kecil tidak memadai, konsultan pengawas hanya sekadar formalitas atau tidak bekerja, dan terjadi konflik kepentingan antara konsultan pengawas dengan kontraktor.

“KPA/PPK tidak melakukan pengendalian proyek karena tidak memahami manajemennya,” katanya.

Ditambahkannya, BP2JK harus melakukan mitigasi atas kelemahan pengendalian proyek, seperti melakukan revisi prosedur tender, dan melakukan probity audit atas proses penetapan pemenang tender.
Selain itu, harus dilakukan optimalisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atas penyusunan dokumen, evaluasi dan pelaksanaan prosedur. Sedangkan BPJN harus meningkatkan kinerja penyedia dan kontrak

Dalam pertemuan itu juga terungkap, pada tahun 2022, dari 21 paket pekerjaan fisik di BPJN, 19 paket dilaksanakan oleh penyedia non BUMN dan 2 oleh BUMN, tetapi 6 paket terlambat. (BPKPKALSEL-RIW/RDM/SYA)