Pendidikan, Sarana Prasarana dan Infrastruktur – Laman 4

Tiga Pejabat Pemkab Banjar Jadi Kandidat Untuk Isi Plt Kadispersip Banjar

BANJAR – Sekdakab Banjar Mokhmad Hilman, menyebut, sedikitnya ada tiga calon yang menjadi kandidat Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip).

“Yang jelas kami menunggu keputusan dari pak Bupati Banjar untuk penetapan plt Kadispersip Kabupaten Banjar,” ujarnya kepada awak media, Rabu (20/7) kemarin.

Ditanya soal nama tiga kandidat yang bakal dipilih menjadi Pelaksana tugas (Plt) Kadispersip Kabupaten Banjar, Hilman pun enggan menjawab lebih detail terkait penunjukkan tersebut.

Sekdakab Banjar Mokhamad Hilman saat dikonfirmasi terkait mengisi kekosongan Kepala Dispersip

“Ya kita tunggu saja siapa yang dipilih Bupati Banjar, karena hal ini belum diputuskan. Apabila nanti disebutkan tiga orang ini namun kan dipilih hanya satu tidak enak dengan dua orang kandidat itu. Jadi, tidak berani berkomentar lebih jauh lagi,” ungkap mantan Kadis PUPR Banjar itu.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Muhammad Rofiki, menyoroti, adanya pejabat yang saat ini masih menduduki lebih dari satu. Bahkan dirinya menghendaki agar kepala daerah bisa segera mengambil kebijakan dalam penunjukkan jabatan definitif ditubuh Pemkab Banjar.

Ketua DPRD Kabupaten Banjar Muhammad Rofiki menanggapi penunjukkan Plt Kadispersip yang kini telah kosong

“Selain tidak sehat untuk ketatanegaraan, hal serupa juga ditakutkan seperti yang terjadi di HSU terlalu banyak Plt yang akhirnya menjadi sorotan. Saya harap ini segera diisi pejabat definitif,” harap politisi Gerindra Kabupaten Banjar ini.

Rofiki menegaskan, apabila masih menerapkan penunjukkan Pelaksana tugas (Plt) salah satu dampaknya adalah menghambat proses pembangunan bagi pemerintah daerah.

“Mengingat fungsi dari jabatan Plt tidak dapat mengambil atau menentukan kebijakan alias terbatas sehingga menghambat pembangunan Pemkab Banjar,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BPKP Kalsel : Pekerjaan Konstruksi Harus Dikendalikan

BANJARMASIN – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan harus segera melaksanakan pengendalian proyek dan mengevaluasi kontraktor pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Kalimantan Selatan.
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) juga harus meningkatkan performanya dalam melaksanakan pemilihan penyedia.

Hal itu diungkapkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M. Harahap bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Mukri, ketika memberikan pembekalan bagi kontraktor, konsultan, dan pegawai BPJN di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Rabu (6/7).

Diungkapkannya, penyimpangan dalam konstruksi berupa pemilihan penyedia (tender) sekadar formalitas, penyedia/kontraktor yang terpilih tidak kompeten, konsultan pengawas/manajemen konstruksi hanya sekadar formalitas/tidak bekerja, dan tidak dilakukan pengendalian proyek.

“Pemilihan penyedia harus dilakukan dengan penuh integritas dan tidak sekadar formalitas, hindari intervensi dari para pihak, dan yang lebih penting jangan sampai terjadi kecurangan,” tegas Rudy, yang telah menyelesaikan Certified Risk Governance Professional (CRGP).

Proses pemilihan penyedia konstruksi dilakukan BP2JK Provinsi Kalimantan Selatan, dengan harapan proses dan hasil pengadaan barang dan jasa dapat lebih efektif, efisien, transparan, berkualitas dan akuntabel.

Namun, pada kenyataannya, BP2JK belum bekerja maksimal, yang pada akhirnya berdampak pada tender/seleksi gagal, kuantitas pekerjaan kurang, kualitas pekerjaan rendah, nilai kontrak tidak wajar, progres pekerjaan lambat, kebermanfaatan proyek kurang, serta ada yang putus kontrak.

Dari sisi lain, diungkapkan oleh Rudy, kegagalan proyek konstruksi juga disebabkan KPA/PPK yang tidak melakukan evaluasi hasil pemilihan, dan penyedia yang terpilih tidak kompeten.
Selain itu, nilai penawaran sangat rendah, kompetensi usaha kecil tidak memadai, konsultan pengawas hanya sekadar formalitas atau tidak bekerja, dan terjadi konflik kepentingan antara konsultan pengawas dengan kontraktor.

“KPA/PPK tidak melakukan pengendalian proyek karena tidak memahami manajemennya,” katanya.

Ditambahkannya, BP2JK harus melakukan mitigasi atas kelemahan pengendalian proyek, seperti melakukan revisi prosedur tender, dan melakukan probity audit atas proses penetapan pemenang tender.
Selain itu, harus dilakukan optimalisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atas penyusunan dokumen, evaluasi dan pelaksanaan prosedur. Sedangkan BPJN harus meningkatkan kinerja penyedia dan kontrak

Dalam pertemuan itu juga terungkap, pada tahun 2022, dari 21 paket pekerjaan fisik di BPJN, 19 paket dilaksanakan oleh penyedia non BUMN dan 2 oleh BUMN, tetapi 6 paket terlambat. (BPKPKALSEL-RIW/RDM/SYA)

Di Panyipatan Tala, Paman Birin Tinjau Vaksinasi dan Serahkan Bantuan Mushola

Tanah Laut – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor didampingi Ketua TP PKK Kalsel, Raudatul Jannah Sahbirin, meninjau kegiatan Vaksinasi Bergerak di Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut yang melayani 1.000 warga sekitar, Sabtu pagi (8/4).

Turut bersama Gubernur Kalsel dari lingkup Pemprov Kalsel, Plt Kadinkes Sukamto, Kepala Kesbangpol, Heriansyah, dan Kepala Dinas Sosial Siti Nuriyani, Plt Karo Kesra Mustajab, Kepala Satpol PP dan Damkar, Zakly Aswan, dan lainnya.

Paman Birin, sapaan Sahbirin Noor mengatakan, kegiatan vaksinasi ini dalam rangka mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota di daerah untuk percepatan capaian 70 persen vaksinasi COVID-19 dosis dua dan tiga (booster).

Dikatakan, Pemprov Kalsel terus mendorong capaian vaksinasi Pemkab Tala, khususnya vaksin lanjutan atau booster, karena capaian dosis pertama dan kedua sudah jauh di atas 70 persen.

“Vaksin yang ketiga memang harus kita kejar bersama, memang butuh waktu,” ujar Paman Birin usai meninjau kegiatan vaksinasi yang menyasar warga pesisir pantai sekitar obyek wisata Tanjung Dewa dan Batakan itu.

Dalam sambutannya, Paman Birin mengatakan, COVID-19 yang terjadi dua tahun terakhir, sudah menyerang mental masyarakat di tanah air, termasuk di Kalsel dan 13 kabupaten kota lainnya.

“COVID-19 ini seperti hantu, membuat kita takut,” ujarnya.

Langkah efektif yang bisa dilakukan untuk pencegahan saran Paman Birin adalah melalui penerapan pola hidup sehat seperti sering mandi atau mencuci tangan pakai sabun, ditambah menggunakan masker dan penerapan protokol kesehatan lainnya.

Paman Birin juga mengingatkan, bagi masyarakat yang sampai sekarang mampu bertahan dari serangan pandemi COVID-19 ini, tetap waspada dan menjaga prokes dalam aktivitas sehari-hari.

Selain itu, ikut program vaksinasi yang digalakkan pemerintah sekarang.

“Vaksin adalah cara untuk mendapatkan kekebalan tubuh,” sebut nya lagi.

Pada kesempatan itu juga, Paman Birin juga menyerahkan bantuan sosial untuk Mushola Al Yarmuk Kayu Bawang Kecamatan Tambang Ulang dan Mushola Fatul Huda Batalang Kecamatan Jorong masing-masing sebesar Rp100 juta.

Selanjutnya, diserahkan bantuan secara simbolis, paket sembako untuk penerima vaksin di tempat itu, dan bantuan makanan pendamping untuk ibu hamil dan balita.

Di awal acara, Bupati Tala, H Sukamta mengatakan, pelaksanaan vaksinasi terus dimaksimalkan, baik di tingkat Forkopimda maupun perusahaan swasta.

Disebutkan, progres pelaksanaan vaksinasi per tanggal 8 April 2022, dari target sasaran masyarakat umum 269.965 jiwa, untuk dosis satu sudah tercapai 93,85 persen, dosis kedua 70,59 persen dan vaksin lanjutan (booster) 8,57 persen.

Sedangkan untuk anak anak dari target 38.063 jiwa, tercapai 74,13 persen dosis satu dan 51,22 persen dosis kedua.

“Tentunya pelayanan vaksinasi ini akan kami terus gencarkan dan kami mohon dukungan dan arahan bapak gubernur agar target vaksinasi dapat terpenuhi,” ujar Sukamta. (BIROADPIM-RIW/RD/MYD)

2022, DISPAR KALSEL PRIORITASKAN BENAHI 3 DESTINASI WISATA

BANJARMASIN – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, akan memprioritaskan pembenahan tiga destinasi wisata yang ada di Kalsel.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin kepada wartawan baru baru tadi, untuk tahun 2022 ini tiga prioritas yang akan dibenahi dalam destinasi wisata, agar semakin maju dan berkembang, khususnya objek wisata milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Tiga destinasi wisata itu, rest area dibawah Jembatan Barito Kabupaten Batola, Villa Amandit di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan wisata alam kerbau rawa yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara,” ucapnya.

Syarifuddin menjelaskan, saat ini pihaknya telah menyusun rencana pembenahan, dan berupaya secepatnya akan terealisasi, dengan tujuan kedepan akan menjadi daya tarik tersendiri dan ramai dikunjungi, tidak hanya wisatawan lokal, luar daerah serta juga mancanegara.

“Kami terus berbenah untuk kemajuan wisata milik Pemprov Kalsel,” jelasnya

Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, dalam perencanaan yang akan dibenahi untuk wisata alam kerbau rawa, yaitu telah dinilai memiliki keunikan tersendiri, dan sudah menjadi pertimbangan sejak tahun 2021 lalu. Mengingat ini merupakan satu-satunya ada di Kalsel, direncanakan nanti dibangun dermaga, dan rest area.

“Semoga dengan pembenahan ini, dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar,” tutupnya. (NHF/RDM/APR)