Kategori: Pendidikan, Sarana Prasarana dan Infrastruktur

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Dinamika Operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Jumat (21/11) siang.

Rakor dipimpin langsung Gubernur Kalsel, Muhidin, didampingi Danrem 101/Antasari, serta Kapolda Kalsel, dan dihadiri seluruh koordinator wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam arahannya, Gubernur Muhidin meminta seluruh SPPG, menyesuaikan jadwal proses memasak agar risiko kontaminasi makanan dapat ditekan seminimal mungkin.

“Selama ini SPPG selesai memasak pada pukul 02.00 WITA. Mulai sekarang kita minta proses memasak selesai pada pukul 04.00 WITA, dan penyajiannya dimulai pukul 05.00 WITA,” tegasnya.

Ia menekankan, perubahan jadwal ini berkaitan langsung dengan keamanan pangan yang dibagikan kepada siswa.

“Langkah ini untuk mencegah pertumbuhan bakteri pada makanan. Kita ingin memastikan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan saat makanan dibagikan,” tambahnya.

Gubernur Muhidin juga menyampaikan bahwa Pemprov telah membentuk Satgas MBG yang terdiri dari lintas instansi, termasuk unsur TNI dan Polri, untuk memastikan seluruh SPPG mematuhi standar operasional yang ditetapkan.

“Kita sudah membentuk satgas yang melibatkan TNI-Polri untuk mengawasi seluruh proses, mulai dari persiapan, pengolahan, hingga distribusi makanan,” ujarnya.

Koordinator MBG Kalsel, Siti Fatimah memastikan, seluruh jajaran SPPG siap menindaklanjuti arahan tersebut.

“Karena rapat ini dihadiri seluruh korwil SPPG, maka instruksi Gubernur akan langsung kita sesuaikan di lapangan. Penyesuaian jadwal memasak akan segera diterapkan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, penataan ulang waktu operasional ini juga akan diikuti dengan evaluasi berkala untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga hingga sampai ke siswa.

Selain soal waktu memasak, rakor juga membahas kesiapan logistik, kelengkapan sarana dapur, mekanisme distribusi, hingga pelaporan harian oleh setiap SPPG. (SYA/RIW/EYN)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Progres Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2025 di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Jumat (21/11).

Rakor tersebut mengungkap serapan anggaran di sebagian besar SKPD, masih berada di bawah 60 persen. Kondisi ini mendapat perhatian serius Gubernur Kalsel, Muhidin, yang memimpin langsung jalannya rapat.

Gubernur menegaskan, agar setiap Kepala SKPD segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kinerja penyerapan anggaran.

“Kami mengharapkan seluruh SKPD menyiapkan rencana belanja dan penggunaan anggaran Tahun 2026 secara lebih matang,” ujarnya.

Ia juga menekankan evaluasi yang akan dilakukan secara ketat di tahun mendatang.

“Pada Januari 2026 nanti seluruh Kepala SKPD akan menandatangani pakta integritas. Jika di tahun berikutnya serapan masih rendah dan penggunaan anggaran tidak sesuai perencanaan, maka yang bersangkutan harus bersedia mundur atau dinonjobkan,” tegasnya.

Gubernur menambahkan, serapan anggaran tidak hanya soal membelanjakan dana, tetapi memastikan program pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, turut menekankan pentingnya sinkronisasi antara RPJMD dan Renstra SKPD.

Menurutnya, visi dan misi daerah yang termuat dalam RPJMD harus menjadi pedoman utama dalam penyusunan program.

“Renstra SKPD tidak boleh berjalan sendiri tanpa merujuk arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD,” jelasnya.

Ia menegaskan perlunya perhatian terhadap seluruh indikator kinerja, mulai dari input, output, hingga outcome, agar serapan anggaran dapat selaras dengan prioritas pembangunan.

“Penyusunan Renstra yang baru harus dilakukan lebih cermat sehingga tidak ada lagi program yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah,” tambahnya.

Selain evaluasi serapan anggaran, rakor juga membahas sejumlah agenda penting yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Antara lain persiapan penyambutan tamu dari seluruh provinsi dalam kegiatan Rakornas Bappeda, persiapan pelaksanaan momen 5 Rajab, rencana High Level Meeting TPID serta Pembahasan Regional Investment Relations Unit (RIRU). (SYA/RIW/EYN)

JAKARTA – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), meminta kejelasan terkait keterlambatan transfer dana desa yang hingga awal November masih menjadi keluhan banyak pemerintah desa di daerah.

Permintaan tersebut disampaikan langsung  jajaran Komisi I, saat melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim,  Kamis (6/11)

Dalam pertemuan tersebut, Habib Hamid menyampaikan, bahwa pihaknya menerima banyak aspirasi dari pemerintah desa di Kalimantan Selatan yang mengeluhkan lambatnya pencairan dana transfer dari pemerintah pusat.

“Tujuan kami datang ke Kementerian Desa ini adalah untuk menanyakan perihal transfer keuangan daerah yang sampai saat ini desa-desa mengaku resah. Kami menerima banyak sekali aspirasi tentang keterlambatan pencairan ini,” ujarnya

Hamid menambahkan, keterlambatan tersebut dikhawatirkan berdampak pada pelaksanaan berbagai program pembangunan di desa, sekaligus berpotensi menimbulkan Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), karena dana tidak dapat dibelanjakan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Dari hasil pertemuan, Komisi I memperoleh penjelasan, bahwa keterlambatan penyaluran dana desa terjadi karena pemerintah pusat masih menyelesaikan petunjuk teknis (juknis), terkait mekanisme pencairan. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar desa di Kalimantan Selatan belum menerima dana tersebut, kecuali beberapa desa di kabupaten tertentu.

“Setelah kami ketahui, memang belum dikucurkan karena belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai juknisnya. Hanya sejumlah desa di beberapa kabupaten yang sudah menerima dana transfer, sementara lainnya masih menunggu,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan, Ditjen PDP Kemendes PDTT, Dwi Rudi Hartoyo menjelaskan, bahwa proses pencairan dana desa kemungkinan besar dapat dilakukan pada pertengahan November 2025, setelah juknis resmi diterbitkan.

Melalui kunjungan ini, Komisi I DPRD Kalsel berharap pemerintah pusat dapat segera mempercepat proses pencairan.

“Kita ingin seluruh desa di Kalimantan Selatan, dapat menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat tanpa hambatan. (ADV-NHF/RIW/EYN)

BANJAR – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesehatan Keluarga (TP PKK) Kalsel, melaksanakan kegiatan Safari Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), di Desa Mandiangin Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Rabu (5/11).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono mengatakan, Gemarikan ini merupakan arahan Gubernur Kalsel Muhidin, agar melibatkan kolaborasi lintas instansi. Diantaranya, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.

“Syukur Alhamdulillah, hari ini kami bersama sejumlah SKPD di lingkup Pemprov Kalsel melaksanakan kegiatan Gemarikan di Kecamatan Karang Intan,” ungkap Rusdi.

Kegiatan Gemarikan, jelasnya, bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi ikan, karena mengandung Omega 3 yang sangat dibutuhkan tubuh, terutama pada masa pertumbuhan anak.

Selain itu, Safari Gemarikan ini juga untuk meningkatkan Angka Konsumsi Ikan (AKI) di Kalimantan Selatan. Meski AKI Kalael sudah lebih tinggi dari rata rata nasional.

Saat ini, AKI Kalsel mencapai 65 kilogram per kapita per tahun, sedangkan rata rata nasional berada di angka 56 kilogram per kapita per tahun.

“Meski begitu, Dislutkan Kalsel terus menggelorakan dan memasyarakatkan makan ikan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah menyampaikan, sangat senang dengan antusiasme masyarakat yang hadir mengikuti kegiatan Gemarikan dan berbagai kegiatan sosial lainnya.

“Alhamdulillah TP PKK Kalsel bersama Dislutkan Kalsel serta Posyandu melaksanakan Gemarikan di Kecamatan Karang Intan,” ucapnya.

Dalam kegiatan ini, dilakukan pembagian makanan olahan berbahan dasar ikan kepada anak anak sekolah, produk tersebut olahan dari UMKM binaan Dislutkan Kalsel. (DISLUTKAN.KALSEL/SRI/RIW/EYN)

BANJARBARU – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Selatan memastikan, bahwa peristiwa longsor di area tambang batu gunung (galian C) di Desa Awang Bangkal Barat, Kabupaten Banjar, terjadi akibat faktor cuaca ekstrem, yang melanda wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir.

Kepala Dinas ESDM Kalsel melalui Kepala Bidang Pertambangan, Gayatrie Agustina menjelaskan, perusahaan tambang yang beroperasi di lokasi tersebut memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dan telah melakukan langkah cepat, setelah mendeteksi tanda-tanda potensi longsor.

“Mereka sudah melihat adanya tanda-tanda longsor sebelum kejadian. Karena itu kegiatan langsung dihentikan, karyawan dievakuasi, dan alat berat disingkirkan. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa maupun kerugian,” jelasnya, Kamis (6/11).

Ia menegaskan, peristiwa longsor tersebut murni disebabkan faktor cuaca, bukan kelalaian operasional.

“Ini murni karena intensitas hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir, terutama di wilayah Awang Bangkal,” ujarnya.

Terkait upaya peninjauan ke lokasi kejadian, Gayatrie menerangkan, bahwa pengawasan langsung tambang merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, sementara pihaknya tetap berkoordinasi dan meminta laporan resmi dari perusahaan.

“Untuk pengecekan lokasi kami belum, karena pengawasan menjadi kewenangan Dirjen Minerba. Namun kami sudah meminta laporan resmi dari pihak KTT IUP. Bila nanti diminta untuk turun ke lapangan, kami siap melaksanakan sesuai instruksi,” katanya.

Gayatrie menambahkan, pihaknya telah mengimbau agar perusahaan menghentikan sementara aktivitas penambangan di areal seluas 5 hektare tersebut hingga kondisi cuaca kembali aman.

“Kami mengimbau agar kegiatan tambang dihentikan sementara sampai situasi benar-benar kondusif. Kalau pun tetap beroperasi, aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) harus diperhatikan secara ketat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada Selasa (4/11), beredar luas di media sosial, video detik-detik longsor di tambang galian C Desa Awang Bangkal Barat. Dalam video tersebut, tampak batu dan tanah dari bahu gunung runtuh hingga menimbulkan asap debu putih tebal yang menyelimuti area sekitar dan sempat menghambat jarak pandang warga. (SYA/RIW/EYN)

JAWA TIMUR — Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama pihak Bank Kalsel, membahas dinamika terkini terkait isu dana Pemerintah Provinsi Kalsel yang disebut mengendap di Bank Kalsel.

Kepastian itu disampaikan di sela kunjungan kerja Komisi II ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur di Surabaya, dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, Rabu (5/11).

Yani Helmi menegaskan, bahwa Komisi II DPRD Kalsel tidak tinggal diam dan akan menindaklanjuti persoalan ini dengan langkah konkret serta transparan.

“Kami Komisi II DPRD Kalsel berencana memanggil kembali pihak BPKAD untuk menjelaskan secara komprehensif masalah ini agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan utuh,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pembahasan mendalam akan dilakukan agar tidak muncul kesalahpahaman publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

“Mudah-mudahan dalam kesempatan berikutnya kita bisa bertemu dan berdiskusi lebih mendalam mengenai hal ini, sehingga semuanya menjadi terang,” tambahnya.

Lebih lanjut, Yani Helmi menerangkan, bahwa dana yang disebut mengendap tersebut bukan merupakan permasalahan hukum, melainkan kesalahan teknis dalam penginputan golongan nasabah.

“Tidak ada pelanggaran regulasi atau aturan hukum yang mengakibatkan Bank Kalsel terkena sanksi oleh OJK atau Bank Indonesia. Persoalan ini pun sudah diklarifikasi ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, dan hasilnya dinyatakan clear,” tegasnya.

Yani Helmi menambahkan, total dana yang terdeposito atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan saat ini mencapai sekitar Rp4,7 triliun. Dana tersebut sepenuhnya masih tersimpan dengan aman di Bank Kalsel dan siap digunakan untuk mendukung pembiayaan program strategis daerah.

“Kalaupun nanti ada sisa atau SILPA, secara otomatis akan dialokasikan kembali pada tahun anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Menutup pertemuan tersebut, Yani Helmi menegaskan komitmen Komisi II DPRD Kalsel, dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap keuangan daerah.

“Kami tidak berdiam diri. Di mana pun dan kapan pun, kami akan terus melaksanakan tugas untuk memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EYN)

Banjarbaru – Suasana Museum Lambung Mangkurat Banjarbaru, Sabtu (20/9), tampak semarak oleh tawa dan semangat puluhan atlet cilik yang beradu kecepatan di lintasan pushbike race. Lomba ini digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan melalui UPTD Museum Lambung Mangkurat, bekerja sama dengan Komunitas Barbados Pushbike Banjarbaru.

Mengusung tema “Roda Warisan Budaya”, kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Gebyar Museum Lambung Mangkurat: Eksplorasi Tanpa Batas, yang menggabungkan edukasi, olahraga, dan pelestarian budaya dalam satu kemasan menarik.

Ketua Panitia sekaligus Ketua Komunitas Barbados Pushbike Banjarbaru, Agung, menjelaskan bahwa lomba diikuti 70 peserta yang dibagi ke dalam beberapa kelas berdasarkan tahun kelahiran.

“Ada kelas (kelahiran) 2023 mix boys and girls, serta kelas FFA mix gabungan untuk kelahiran 2019 hingga 2017,” ujarnya.

Agung menuturkan, minat terhadap olahraga pushbike di Banjarbaru terus berkembang pesat. Selain melatih keberanian dan daya saing, kegiatan ini juga menjadi cara efektif mengurangi ketergantungan anak pada gawai.

“Setiap tahun selalu ada rider Barbados yang lolos ke tingkat nasional. Bahkan pada November nanti, enam rider kami akan tampil di ajang pushbike internasional di Jakarta,” ungkapnya.

Ia berharap, ke depan, atlet-atlet muda Banjarbaru tidak hanya menorehkan prestasi di tingkat nasional, tetapi juga mampu bersaing di panggung internasional.

Secara teknis, perlombaan berlangsung dalam tiga moto atau race. Peserta dibagi ke dalam tiga klasemen berdasarkan hasil kualifikasi, posisi 1–6 masuk final utama, posisi 7–12 final novice, dan posisi 13–18 final rookie.

Sementara itu, Kasubbag Tata Usaha Museum Lambung Mangkurat, Agus Antasari, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu upaya museum dalam memperluas jangkauan edukasi publik melalui pendekatan kreatif dan kekinian.

“Kami ingin menampilkan wajah baru museum yang tidak hanya tempat menyimpan benda bersejarah, tetapi juga ruang ekspresi dan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak dan keluarga,” ujarnya.

Agus menambahkan, kolaborasi dengan komunitas menjadi kunci sukses kegiatan ini.

“Museum Lambung Mangkurat akan terus membuka ruang bagi ide-ide segar agar masyarakat semakin dekat dan bangga terhadap warisan budaya daerah,” pungkasnya.(SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan Selatan, terus menggencarkan gerakan pilah sampah dari rumah, sebagai langkah nyata mengurangi timbunan sampah di Tempat Pembuangan Akhir. Aksi pilah sampah yang kali ketiga, pada Selasa (19/8), dilaksanakan di area perkantoran Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan.

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan, Fatimatuzzahra menyampaikan, pihaknya mengajak masyarakat, agar lebih sadar dalam memisahkan sampah organik dan anorganik sebelum dibuang. Langkah ini dinilai efektif untuk mendukung program ekonomi sirkular, di mana sampah yang sebelumnya tidak bernilai, dapat diolah kembali menjadi produk bermanfaat.

“Kita ingin mengajak masyarakat untuk mengedukasi masyarakat bahwa dari sampah yang ada di sekitarnya itu bisa menjadi sesuatu yang bernilai,” ungkap Fathimatuzzahra.

Selain itu, ungkap Fatimatuzzahra, orogram ini diharapkan mampu menekan angka sampah plastik yang menjadi salah satu penyumbang pencemaran terbesar di wilayah Kalimantan Selatan.

Pada pelaksanaan gerakan pilah sampah dari rumah kali ini, Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan, memberikan hadiah menarik bagi masyarakat yang berhasil mengumpulkan sampah terbanyak. Langkah ini dilakukan untuk mendorong semangat masyarakat dalam memilah serta mengurangi sampah rumah tangga. Sampah organik dan anorganik yang terkumpul nantinya, akan disalurkan ke bank sampah serta pengolahan daur ulang.

“Ada juga voucher untuk pakaian bekas, jadi kami mengumpulkan dari beberapa SKPD yang berkenan untuk menyumbangkan pakaian bekasnya,” tutup Fatimatuzzahra.

Dengan adanya pemberian hadiah ini, pihaknya optimis,  budaya pilah sampah akan semakin mengakar sekaligus membantu menekan volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir. (MRF/RIW/EYN)

BANJARMASIN – Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa Ke-2 Tahun 2025, disalah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Selasa (19/8). Musdalub secara aklamasi, memilih Fathul Jannah Muhidin sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Kalsel Periode 2025 – 2030.

Musdalub dibuka Gubernur Kalsel Muhidin, diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum Adi Santoso.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi atas diselenggarakannya Musdalub ke dua ini,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Apalagi Musdalub ini, lanjutnya, mengagendakan pemilihan ketua baru,  pasca mundurnya ketua sebelumnya Hasnuryadi Sulaiman, yang terpilih pada Musdalub pertama lalu. Hasnuryadi secara resmi mengundurkan diri, setelah menjabat sebagai ketua salah satu partai politik.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap, dengan ketua terpilih yang baru, dapat memajukan kepramukaan di Banua,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Harian Kwarda Gerakan Pramuka Kalsel Achmadi mengatakan, sidang Musdalub ke dua sepakat, menetapkan Fathul Jannah sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Kalsel.

“Ketua TP PKK Provinsi Kalsel ini merupakan calon tunggal, menggantikan Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Kalsel sebelumnya, Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, yang juga terpilih secara aklamasi pada Musdalub 27 Mei 2025 lalu,” jelasnya.

Pelantikan Ketua Kwarda terpilih dijadwalkan dilaksanakan pada peringatan Hari Pramuka 2025 di Kalsel, pada 26 Agustus 2025 di Kabupaten Tabalong mendatang.

Musdalub ke dua Tahun 2025 ini, diikuti perwakilan Kwarcab Pramuka dari 13 Kabupaten/ Kota Se Provinsi Kalimantan Selatan. (SRI/RIW/EYN)

BANJARBARU – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Supian HK berharap, para Profesor yang baru dikukuhkan tidak hanya mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga berkontribusi langsung dalam menjawab tantangan daerah, khususnya di sektor pertanian, pangan, dan lingkungan yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Kalsel.

Harapan tersebut diungkapkan Supian HK, selepas menghadiri pengukuhan Profesor di Auditorium Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarbaru, pada Selasa (19/8) pagi.

Pengukuhan dilakukan melalui Rapat Terbuka Senat ULM dengan menghadirkan empat profesor baru. Mereka adalah Prof. Dr. Ir. Hamdani, M.S. dengan orasi ilmiah “Peran Strategis Sistem Agribisnis dalam Mewujudkan Produksi Pertanian Berkelanjutan dan Petani Sejahtera”.

Kemudian, Prof. Dr. Ir. Bambang Joko Priatmadi, M.P. dengan topik “Pengelolaan Tanah Sulfat Masam pada Lahan Pasang Surut di Kalimantan Selatan dalam Mendukung Swasembada Pangan”.

Selanjutnya, Prof. Dr. Ika Sumantri, S.Pt., M.Si., M.Sc. dengan orasi ilmiah berjudul “Kontribusi Teknologi Pakan dalam Transformasi Sistem Produksi Ternak Berkelanjutan” serta Prof. Dr. Ir. Mariana, M.P. dengan tema “Peran Jamur dalam Pengelolaan Penyakit Tanaman di Lahan Rawa”.

Supian HK menilai, tema yang diangkat para profesor tersebut sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan di Kalsel. Ia menekankan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjawab tantangan ke depan.

“Semoga dengan bertambahnya jumlah guru besar di ULM, kiprah universitas ini semakin kuat sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, sekaligus mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong kesejahteraan rakyat Kalimantan Selatan.” ujar Supian HK.

Acara pengukuhan dipimpin langsung Rektor ULM, Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.Si., dan berlangsung khidmat. Selain Ketua DPRD Kalsel, acara ini juga dihadiri pimpinan universitas, anggota senat, tokoh akademisi, serta tamu undangan dari berbagai instansi. (ADV-NHF/RIW/EYN)