Kategori: Pendidikan, Sarana Prasarana dan Infrastruktur

BANJARBARU – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Selatan memastikan, bahwa peristiwa longsor di area tambang batu gunung (galian C) di Desa Awang Bangkal Barat, Kabupaten Banjar, terjadi akibat faktor cuaca ekstrem, yang melanda wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir.

Kepala Dinas ESDM Kalsel melalui Kepala Bidang Pertambangan, Gayatrie Agustina menjelaskan, perusahaan tambang yang beroperasi di lokasi tersebut memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dan telah melakukan langkah cepat, setelah mendeteksi tanda-tanda potensi longsor.

“Mereka sudah melihat adanya tanda-tanda longsor sebelum kejadian. Karena itu kegiatan langsung dihentikan, karyawan dievakuasi, dan alat berat disingkirkan. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa maupun kerugian,” jelasnya, Kamis (6/11).

Ia menegaskan, peristiwa longsor tersebut murni disebabkan faktor cuaca, bukan kelalaian operasional.

“Ini murni karena intensitas hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir, terutama di wilayah Awang Bangkal,” ujarnya.

Terkait upaya peninjauan ke lokasi kejadian, Gayatrie menerangkan, bahwa pengawasan langsung tambang merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, sementara pihaknya tetap berkoordinasi dan meminta laporan resmi dari perusahaan.

“Untuk pengecekan lokasi kami belum, karena pengawasan menjadi kewenangan Dirjen Minerba. Namun kami sudah meminta laporan resmi dari pihak KTT IUP. Bila nanti diminta untuk turun ke lapangan, kami siap melaksanakan sesuai instruksi,” katanya.

Gayatrie menambahkan, pihaknya telah mengimbau agar perusahaan menghentikan sementara aktivitas penambangan di areal seluas 5 hektare tersebut hingga kondisi cuaca kembali aman.

“Kami mengimbau agar kegiatan tambang dihentikan sementara sampai situasi benar-benar kondusif. Kalau pun tetap beroperasi, aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) harus diperhatikan secara ketat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada Selasa (4/11), beredar luas di media sosial, video detik-detik longsor di tambang galian C Desa Awang Bangkal Barat. Dalam video tersebut, tampak batu dan tanah dari bahu gunung runtuh hingga menimbulkan asap debu putih tebal yang menyelimuti area sekitar dan sempat menghambat jarak pandang warga. (SYA/RIW/EYN)

JAWA TIMUR — Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama pihak Bank Kalsel, membahas dinamika terkini terkait isu dana Pemerintah Provinsi Kalsel yang disebut mengendap di Bank Kalsel.

Kepastian itu disampaikan di sela kunjungan kerja Komisi II ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur di Surabaya, dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, Rabu (5/11).

Yani Helmi menegaskan, bahwa Komisi II DPRD Kalsel tidak tinggal diam dan akan menindaklanjuti persoalan ini dengan langkah konkret serta transparan.

“Kami Komisi II DPRD Kalsel berencana memanggil kembali pihak BPKAD untuk menjelaskan secara komprehensif masalah ini agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan utuh,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pembahasan mendalam akan dilakukan agar tidak muncul kesalahpahaman publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

“Mudah-mudahan dalam kesempatan berikutnya kita bisa bertemu dan berdiskusi lebih mendalam mengenai hal ini, sehingga semuanya menjadi terang,” tambahnya.

Lebih lanjut, Yani Helmi menerangkan, bahwa dana yang disebut mengendap tersebut bukan merupakan permasalahan hukum, melainkan kesalahan teknis dalam penginputan golongan nasabah.

“Tidak ada pelanggaran regulasi atau aturan hukum yang mengakibatkan Bank Kalsel terkena sanksi oleh OJK atau Bank Indonesia. Persoalan ini pun sudah diklarifikasi ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, dan hasilnya dinyatakan clear,” tegasnya.

Yani Helmi menambahkan, total dana yang terdeposito atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan saat ini mencapai sekitar Rp4,7 triliun. Dana tersebut sepenuhnya masih tersimpan dengan aman di Bank Kalsel dan siap digunakan untuk mendukung pembiayaan program strategis daerah.

“Kalaupun nanti ada sisa atau SILPA, secara otomatis akan dialokasikan kembali pada tahun anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Menutup pertemuan tersebut, Yani Helmi menegaskan komitmen Komisi II DPRD Kalsel, dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap keuangan daerah.

“Kami tidak berdiam diri. Di mana pun dan kapan pun, kami akan terus melaksanakan tugas untuk memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EYN)

Banjarbaru – Suasana Museum Lambung Mangkurat Banjarbaru, Sabtu (20/9), tampak semarak oleh tawa dan semangat puluhan atlet cilik yang beradu kecepatan di lintasan pushbike race. Lomba ini digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan melalui UPTD Museum Lambung Mangkurat, bekerja sama dengan Komunitas Barbados Pushbike Banjarbaru.

Mengusung tema “Roda Warisan Budaya”, kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Gebyar Museum Lambung Mangkurat: Eksplorasi Tanpa Batas, yang menggabungkan edukasi, olahraga, dan pelestarian budaya dalam satu kemasan menarik.

Ketua Panitia sekaligus Ketua Komunitas Barbados Pushbike Banjarbaru, Agung, menjelaskan bahwa lomba diikuti 70 peserta yang dibagi ke dalam beberapa kelas berdasarkan tahun kelahiran.

“Ada kelas (kelahiran) 2023 mix boys and girls, serta kelas FFA mix gabungan untuk kelahiran 2019 hingga 2017,” ujarnya.

Agung menuturkan, minat terhadap olahraga pushbike di Banjarbaru terus berkembang pesat. Selain melatih keberanian dan daya saing, kegiatan ini juga menjadi cara efektif mengurangi ketergantungan anak pada gawai.

“Setiap tahun selalu ada rider Barbados yang lolos ke tingkat nasional. Bahkan pada November nanti, enam rider kami akan tampil di ajang pushbike internasional di Jakarta,” ungkapnya.

Ia berharap, ke depan, atlet-atlet muda Banjarbaru tidak hanya menorehkan prestasi di tingkat nasional, tetapi juga mampu bersaing di panggung internasional.

Secara teknis, perlombaan berlangsung dalam tiga moto atau race. Peserta dibagi ke dalam tiga klasemen berdasarkan hasil kualifikasi, posisi 1–6 masuk final utama, posisi 7–12 final novice, dan posisi 13–18 final rookie.

Sementara itu, Kasubbag Tata Usaha Museum Lambung Mangkurat, Agus Antasari, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu upaya museum dalam memperluas jangkauan edukasi publik melalui pendekatan kreatif dan kekinian.

“Kami ingin menampilkan wajah baru museum yang tidak hanya tempat menyimpan benda bersejarah, tetapi juga ruang ekspresi dan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak dan keluarga,” ujarnya.

Agus menambahkan, kolaborasi dengan komunitas menjadi kunci sukses kegiatan ini.

“Museum Lambung Mangkurat akan terus membuka ruang bagi ide-ide segar agar masyarakat semakin dekat dan bangga terhadap warisan budaya daerah,” pungkasnya.(SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan Selatan, terus menggencarkan gerakan pilah sampah dari rumah, sebagai langkah nyata mengurangi timbunan sampah di Tempat Pembuangan Akhir. Aksi pilah sampah yang kali ketiga, pada Selasa (19/8), dilaksanakan di area perkantoran Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan.

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan, Fatimatuzzahra menyampaikan, pihaknya mengajak masyarakat, agar lebih sadar dalam memisahkan sampah organik dan anorganik sebelum dibuang. Langkah ini dinilai efektif untuk mendukung program ekonomi sirkular, di mana sampah yang sebelumnya tidak bernilai, dapat diolah kembali menjadi produk bermanfaat.

“Kita ingin mengajak masyarakat untuk mengedukasi masyarakat bahwa dari sampah yang ada di sekitarnya itu bisa menjadi sesuatu yang bernilai,” ungkap Fathimatuzzahra.

Selain itu, ungkap Fatimatuzzahra, orogram ini diharapkan mampu menekan angka sampah plastik yang menjadi salah satu penyumbang pencemaran terbesar di wilayah Kalimantan Selatan.

Pada pelaksanaan gerakan pilah sampah dari rumah kali ini, Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan, memberikan hadiah menarik bagi masyarakat yang berhasil mengumpulkan sampah terbanyak. Langkah ini dilakukan untuk mendorong semangat masyarakat dalam memilah serta mengurangi sampah rumah tangga. Sampah organik dan anorganik yang terkumpul nantinya, akan disalurkan ke bank sampah serta pengolahan daur ulang.

“Ada juga voucher untuk pakaian bekas, jadi kami mengumpulkan dari beberapa SKPD yang berkenan untuk menyumbangkan pakaian bekasnya,” tutup Fatimatuzzahra.

Dengan adanya pemberian hadiah ini, pihaknya optimis,  budaya pilah sampah akan semakin mengakar sekaligus membantu menekan volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir. (MRF/RIW/EYN)

BANJARMASIN – Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa Ke-2 Tahun 2025, disalah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Selasa (19/8). Musdalub secara aklamasi, memilih Fathul Jannah Muhidin sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Kalsel Periode 2025 – 2030.

Musdalub dibuka Gubernur Kalsel Muhidin, diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum Adi Santoso.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi atas diselenggarakannya Musdalub ke dua ini,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Apalagi Musdalub ini, lanjutnya, mengagendakan pemilihan ketua baru,  pasca mundurnya ketua sebelumnya Hasnuryadi Sulaiman, yang terpilih pada Musdalub pertama lalu. Hasnuryadi secara resmi mengundurkan diri, setelah menjabat sebagai ketua salah satu partai politik.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap, dengan ketua terpilih yang baru, dapat memajukan kepramukaan di Banua,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Harian Kwarda Gerakan Pramuka Kalsel Achmadi mengatakan, sidang Musdalub ke dua sepakat, menetapkan Fathul Jannah sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Kalsel.

“Ketua TP PKK Provinsi Kalsel ini merupakan calon tunggal, menggantikan Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Kalsel sebelumnya, Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, yang juga terpilih secara aklamasi pada Musdalub 27 Mei 2025 lalu,” jelasnya.

Pelantikan Ketua Kwarda terpilih dijadwalkan dilaksanakan pada peringatan Hari Pramuka 2025 di Kalsel, pada 26 Agustus 2025 di Kabupaten Tabalong mendatang.

Musdalub ke dua Tahun 2025 ini, diikuti perwakilan Kwarcab Pramuka dari 13 Kabupaten/ Kota Se Provinsi Kalimantan Selatan. (SRI/RIW/EYN)

BANJARBARU – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Supian HK berharap, para Profesor yang baru dikukuhkan tidak hanya mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga berkontribusi langsung dalam menjawab tantangan daerah, khususnya di sektor pertanian, pangan, dan lingkungan yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Kalsel.

Harapan tersebut diungkapkan Supian HK, selepas menghadiri pengukuhan Profesor di Auditorium Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarbaru, pada Selasa (19/8) pagi.

Pengukuhan dilakukan melalui Rapat Terbuka Senat ULM dengan menghadirkan empat profesor baru. Mereka adalah Prof. Dr. Ir. Hamdani, M.S. dengan orasi ilmiah “Peran Strategis Sistem Agribisnis dalam Mewujudkan Produksi Pertanian Berkelanjutan dan Petani Sejahtera”.

Kemudian, Prof. Dr. Ir. Bambang Joko Priatmadi, M.P. dengan topik “Pengelolaan Tanah Sulfat Masam pada Lahan Pasang Surut di Kalimantan Selatan dalam Mendukung Swasembada Pangan”.

Selanjutnya, Prof. Dr. Ika Sumantri, S.Pt., M.Si., M.Sc. dengan orasi ilmiah berjudul “Kontribusi Teknologi Pakan dalam Transformasi Sistem Produksi Ternak Berkelanjutan” serta Prof. Dr. Ir. Mariana, M.P. dengan tema “Peran Jamur dalam Pengelolaan Penyakit Tanaman di Lahan Rawa”.

Supian HK menilai, tema yang diangkat para profesor tersebut sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan di Kalsel. Ia menekankan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjawab tantangan ke depan.

“Semoga dengan bertambahnya jumlah guru besar di ULM, kiprah universitas ini semakin kuat sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, sekaligus mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong kesejahteraan rakyat Kalimantan Selatan.” ujar Supian HK.

Acara pengukuhan dipimpin langsung Rektor ULM, Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.Si., dan berlangsung khidmat. Selain Ketua DPRD Kalsel, acara ini juga dihadiri pimpinan universitas, anggota senat, tokoh akademisi, serta tamu undangan dari berbagai instansi. (ADV-NHF/RIW/EYN)

BANJARBARU – Dalam rangka meningkatkan layanan informasi dan digitalisasi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Forum Perangkat Daerah, bertempat di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, pada Rabu (12/2).

Forum ini dibuka langsung oleh Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, dan dihadiri Kepala Bappeda Kalsel, Ariadi Noor, perwakilan Diskominfo dari 13 kabupaten/kota serta berbagai stakeholder terkait.

Kepala Diskominfo Kalsel, M. Muslim mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis Diskominfo Kalsel untuk tahun 2025-2029.

“Forum ini bertujuan untuk merumuskan isu strategis di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian, yang nantinya akan menjadi program sesuai tugas dan tanggung jawab Diskominfo Kalsel,” katanya.

Lebih lanjut, Muslim menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjalankan program yang berorientasi pada pelayanan masyarakat di tahun 2025.

“Sesuai arahan Gubernur Kalsel, Muhidin menginginkan setiap program dapat meningkatkan sumber daya manusia dan pelayanan publik, dimana hal tersebut sangat berkaitan dengan peran Diskominfo Kalsel,” ucapnya.

Muslim juga menegaskan pentingnya kolaborasi dan inovasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi kunci utama dalam keberhasilan dalam setiap program yang dijalankan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang kami rancang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, oleh karena itu, melalui forum ini dapat menjadi acuan untuk melaksanakan program selama 5 tahun ke depan,” tutupnya. (BDR/RDM/EYN)

BANJARMASIN – Dalam rangka memperingati Bulan K3 Nasional, Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Bakti Sosial.

Kepada wartawan, Kepala Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kalsel Noorlianisyah, disela kegiatan Rabu (12/2) menyampaikan, Bulan K3 Nasional adalah peringatan yang diadakan setiap tahun pada tanggal 12 Januari – 12 Februari. Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan prinsip K3. Dengan demikian, pihaknya menggelar Bakti Sosial ini dalam bentuk pemeriksaan kesehatan kerja secara gratis bagi pekerja.

“Alhamdulillah sasaran Baksos kita sebanyak 150 orang lebih, telah tercapai,” ucapnya

Disampaikan Noorlianisyah, dalam Bakti Sosial ini dari berbagai sektor diantaranya Industri, Hospitality serta Wirausahawan yang berada di Kota Banjarmasin. Terkait

Parameternya seperti Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu, Hemoglobin Darah, Tekanan Darah, Indeks Masa Tubuh (IMT), Golongan Darah dan Kelelahan Kerja.

“Ini perdana kami laksanakan, insya Allah tahun depan akan ditambah parameternya sepertinkolesterol dan asam urat,” jelas Lily

Menanggapi hal itu, Sekretaris Disnakertrans Kalsel Hasnan Ash Shiddieqy menilai, gelaran pertama kalinya dilaksanakan oleh Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kalsel sangatlah diapresiasi, karena secara langsung mengenalkan Lab K3 Kalsel. Dimana, fungsi utamanya memeriksakan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan – perusahaan. Sehingga, ini tentu harus berkelanjutan ke depan, agar para pekerja mengetahui sejak dini kesehatan masing-masing.

“Kita mendorong bakti sosial ini dapat menjadi agenda rutin tahunan di Lab K3 Kalsel,” pintanya

Lebih lanjut Hasnan menambahkan, melalui Baksos ini, para pekerja yang telah mengetahui hasilnya ada gejala penyakit sejak dini, dapat segera mendatangi pusat layanan kesehatan terdekat dan juga  memperbaiki pola hidup untuk lebih sehat.

“Edukasi kepada para pekerja untuk menciptakan kesehatan dan produktif dalam bekerja,” tutup Hasnan.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kalsel, menggelar Bakti Sosial dalam rangka memperingati bulan K3 Nasional tahun 2025, dibuka secara resmi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Selatan Irfan Sayuti, melalui Sekretaris Disnakertrans Kalsel Hasnan Ash Shiddieqy, didampingi Kepala Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kalsel, Kepala Tata Usaha, Kepala Seksi Kesehatan Kerja, Kepala Seksi Ergonomi dan seluruh jajaran Lab K3 Kalsel, gelaran dipusatkan di Aula Lab K3 Kalsel Jalan Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin. (NHF/RDM/EYN)

BANJARMASIN – Tujuh orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan penghargaan dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalsel bertajuk “BK Award” pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel, Rabu (12/2).

Ketujuh orang anggota DPRD Provinsi Kalsel tersebut yakni Athaillah Hasbi dan Rahimullah dari Fraksi Golkar, Ilham Nor dari Fraksi Gerindra, Rais Ruhayat dan Adrizal dari Fraksi PAN, Taufik Rahman dari Fraksi PKS dan Suripno Sumas dari Fraksi PKB.

Dalam sambutannya, Ketua BK DPRD Provinsi Kalsel, M. Rosehan Noor Bahri mengatakan bahwa BK Award ini merupakan upaya bersama untuk menghadirkan akuntabilitas politik dalam kerangka pencapaian demokrasi substantif di DPRD Provinsi Kalsel.

“BK Award boleh jadi hanya sesuatu yang sederhana, tapi kami berharap dari hal kecil ini kita bisa menumbuhkan semangat yang berkali-kali lipat dalam menjalankan tugas konstitusional kita sebagai anggota DPRD Provinsi Kalsel,” ujar Rosehan.

Atas nama pimpinan dan seluruh Anggota BK, Rosehan mengucapkan selamat kepada seluruh penerima anugerah BK Award. Ia berharal penghargaan ini menjadi manfaat untuk seluruh anggota wakil rakyat “Rumah Banjar” untuk terus meningkatkan kedisiplinan. (NRH/RDM/EYN)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyepakati usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah yang merupakan inisiatif dari Komisi I DPRD Kalsel menjadi raperda inisiatif DPRD Provinsi Kalsel.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna Internal pada Rabu (12/2) yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo.

Sebelumnya, Komisi I DPRD Provinsi Kalsel melalui perwakilannya, Rahimullah, memberikan penjelasan atas usulan raperda tersebut di hadapan para peserta rapat. Ia menyatakan bahwa raperda ini penting untuk dihadirkan dalam pemerintahan di Banua.

“Raperda ini mampu memberikan pedoman yang baku dan standar untuk mengikat semua pihak, baik DPRD, pemerintah daerah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya agar tertib administrasi, terpadu, dan terkoordinasi,” ujarnya.

Selanjutnya, masing-masing fraksi di DPRD Provinsi Kalsel menyampaikan pandangan umum terhadap usulan raperda tersebut. Secara keseluruhan, fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Kalsel menyepakati pentingnya raperda ini sebagai pedoman untuk menciptakan keselarasan administrasi di lingkungan pemerintahan daerah.

Tahapan berikutnya, Panitia Khusus (Pansus) yang akan segera dibentuk diharapkan mulai bekerja dengan merumuskan draf raperda secara lebih rinci. Pansus juga diharapkan melakukan konsultasi publik dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait guna memastikan bahwa raperda ini sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. (ADV-NRH/RDM/EYN)