Kategori: Pendidikan, Sarana Prasarana dan Infrastruktur

Banjarmasin – Inspeksi teknis menyeluruh terhadap kelaikan jalan kendaraan umum, atau rump check, lazim digelar instansi terkait / untuk menjamin keselamatan penumpang. Baik untuk bus, angkutan AKAP/AKDP) . Dimana pemeriksaan meliputi unsur teknis (rem, lampu, ban) dan administrasi (SIM, STNK, KIR). Ramp check sering dilakukan menjelang mudik Lebaran atau rutin untuk memastikan keamanan.

Ramp check inipun, digelar di kawasan Terminal Tipe B Kalsel, pada Jumat (13/3) pagi, pada sejumlah armada angkutan darat, yang akan digunakan pada program Mudik Gratis 2026.

Ramp check digelar secara terpadu oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia (IPKBI) Kalimantan Selatan, dan operator angkutan.

Selain ramp check, juga digelar pemeriksaan kesehatan serta tes urine bagi para pengemudi angkutan mudik. Giat ini didukung Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, serta Badan Narkotika Nasional Kalsel.

Aktivitas ini dilakukan, untuk memastikan kesiapan kendaraan, pengemudi, serta awak angkutan dalam memberikan layanan transportasi yang aman dan nyaman bagi pemudik.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, M Fitri Hernadi mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh kendaraan dan pengemudi yang melayani angkutan lebaran, dalam kondisi layak dan memenuhi standar keselamatan.

Dimana untuk memastikan hasil ramp check yang maksimal, pihaknya bekerja sama dengan Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia Kalimantan Selatan, untuk menguji seluruh kendaraan yang beroperasi di Terminal induk km 6 Banjarmasin.

“Dengan demikian kita memiliki keyakinan bahwa pelayanan yang diberikan sudah sesuai standar pelayanan minimal dan benar-benar memberikan rasa aman bagi masyarakat,” jelasnya.

Tidak hanya kondisi kendaraan, para pengemudi pun menjalani pemeriksaan kesehatan serta tes narkoba, untuk memastikan kondisi mereka benar-benar siap memberikan pelayanan kepada penumpang.

“Mudah-mudahan hasilnya semuanya sehat, fit, dan prima untuk melayani masyarakat. Kemudian dari hasil pemeriksaan BNN kita juga berharap seluruhnya negatif, tidak ada yang terindikasi menggunakan narkoba,” harapnya.

Dishub Kalsel juga melakukan pengecekan menyeluruh, terhadap kelengkapan administrasi dan aspek teknis kendaraan.

“Dengan kendaraan dan pengemudi yang sama – sama dalam kondisi baik, diharapkan pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal,” tambahnya.

Ia juga mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik, baik menggunakan angkutan umum maupun kendaraan pribadi, untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum berangkat.

“Termasuk komponen penting seperti fast moving agar tidak terjadi kendala selama perjalanan,” tutupnya. (DishubKalsel-RIW/EYN)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025, yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Selasa (25/11).  Bertindak sebagai inspektur upacara, Sekretaris Daerah Provinsi, Muhammad Syarifuddin.

Syarifuddin menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi–tingginya kepada seluruh guru di Kalimantan Selatan, yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam mencerdaskan generasi bangsa. Guru disebut sebagai pilar utama pendidikan, yang tidak hanya bertugas mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk karakter peserta didik, agar siap menghadapi tantangan zaman.

Ia menegaskan, bahwa peringatan Hari Guru Nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama, dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.

Pemerintah Provinsi Kalsel, lanjutnya, terus berupaya meningkatkan kompetensi pendidik melalui berbagai pelatihan, peningkatan kualitas kurikulum, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih merata dan modern.

“Guru tidak hanya menjadi pengajar di ruang kelas, tetapi juga menjadi inspirasi dan pembentuk karakter peserta didik. Guru memiliki peran penting dalam menumbuhkan rasa cinta sesama dan kepedulian terhadap lingkungan,” ucap Syarifuddin.

Syarifuddin juga menyoroti pentingnya peran guru sebagai teladan moral. Menurutnya, guru memiliki tanggung jawab bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai–nilai kemanusiaan, kepedulian sosial, serta kesadaran menjaga lingkungan hidup.

Ia berharap, seluruh pendidik di Kalimantan Selatan dapat terus meningkatkan profesionalitas, beradaptasi dengan perkembangan teknologi pembelajaran, serta membangun suasana belajar yang humanis dan inklusif.

“Pendidikan karakter harus berjalan beriringan dengan penguasaan ilmu pengetahuan sehingga pelajar tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berempati, dan memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan,” lanjut Syarifuddin.

Dilanjutkan Syarifuddin, dengan tema peringatan Hari Guru tahun ini yang menekankan pentingnya transformasi peran pendidik di tengah perubahan global, Pemprov Kalsel berkomitmen menguatkan sinergi bersama para guru dalam mewujudkan generasi muda yang unggul, berdaya saing, dan berkepribadian baik demi masa depan Kalimantan Selatan yang lebih maju. (MRF/RIW/EYN)

BANJARBARU – Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat perannya mendorong lahirnya inovasi daerah yang berkualitas. Pada penyelenggaraan Kalsel Innovation Award (KIA) tahun depan, Brida Kalsel berencana menambah jumlah kategori penghargaan, sekaligus mempersiapkan inovasi terbaik dari Kalsel untuk bersaing di tingkat nasional.

Kepala Brida Kalsel, Taufik Hidayat menyampaikan, bahwa penambahan kategori KIA dilakukan sebagai bentuk respon terhadap semakin banyaknya inovasi yang bermunculan dari berbagai sektor. Mulai dari perangkat daerah, perguruan tinggi, komunitas, hingga masyarakat umum.

Taufik menjelaskan, setiap tahun jumlah peserta KIA mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas inovasi yang ditampilkan.

Kondisi tersebut menunjukkan ekosistem inovasi di Kalimantan Selatan terus berkembang dan membutuhkan ruang penghargaan yang lebih luas serta lebih beragam.

“Penambahan kategori ini untuk mengakomodasi banyaknya inovasi baru yang terus tumbuh di Kalimantan Selatan. Kami ingin memberikan ruang lebih besar bagi para inovator untuk menunjukkan karya terbaik mereka,” ujar Taufik, baru – baru ini.

Selain membuka ruang lebih luas pada tingkat daerah, Brida Kalsel juga menargetkan inovasi – inovasi unggulan untuk tampil di panggung nasional.

Menurut Taufik, beberapa inovasi yang berhasil menonjol pada ajang KIA tahun ini memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan inovasi dari provinsi lain.

Ia menjelaskan, peningkatan kapasitas inovator lokal menjadi upaya strategis untuk memperkuat posisi Kalsel dalam ekosistem riset dan teknologi nasional. Selain itu, partisipasi di ajang nasional diharapkan dapat menjadi jalan bagi terbukanya kolaborasi, pendanaan, dan peluang pengembangan lebih lanjut bagi inovasi daerah.

“Inovasi yang tampil baik di KIA akan kami dorong untuk ikut dalam ajang penghargaan nasional. Ini kesempatan untuk memperlihatkan potensi Kalimantan Selatan sekaligus memotivasi para inovator agar terus berkarya,” lanjut Taufik.

Taufik menambahkan, Brida Kalsel akan memberikan pendampingan intensif kepada para inovator yang dipersiapkan untuk kompetisi skala nasional, mulai dari penguatan konsep, verifikasi data pendukung, hingga pemenuhan standar penilaian nasional.

Ia menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen Brida dalam membangun ekosistem inovasi yang lebih profesional, terstruktur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Dengan adanya penambahan kategori pada Kalsel Innovation Award dan rencana mengirim inovasi ke tingkat nasional, kami berharap minat masyarakat khususnya generasi muda, untuk menciptakan inovasi semakin meningkat,” tutup Taufik. (MRF/RIW/EYN)

BANJARMASIN – Sebagai upaya memperkuat partisipasi anak dalam pembangunan daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPA dan KB) Provinsi Kalimantan Selatan, menyelenggarakan Temu Forum Anak Daerah pada Senin (24/11).

Kegiatan yang digelar di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin ini, dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang hadir selaku Ayah Forum Anak Daerah.

Kepada sejumlah wartawan, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin menyampailan, temu forum ini mempertemukan perwakilan anak-anak terpilih dari 13 kabupaten/kota di Kalsel, serta melibatkan unsur pemerintah daerah, satuan kerja perangkat daerah (SKPD), lembaga swadaya masyarakat, dan pihak swasta.

Kegiatan dirancang sebagai ruang diskusi, pembelajaran, serta silaturahmi antara anak-anak dengan para pemangku kepentingan, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan partisipasi anak di seluruh lapisan masyarakat.

“Kita harus memastikan suara anak terdengar dan menjadi bagian nyata dari proses pengambilan keputusan. Anak bukan objek kebijakan, mereka adalah subjek yang berhak untuk berpendapat, berpartisipasi, dan dihormati,” ujarnya

Muhidin menegaskan, selama ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen, membuka ruang partisipasi bagi generasi muda dalam setiap agenda pembangunan. Tujuannya, untuk meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak dan memperkuat partisipasi anak dalam pembangunan daerah.

“Ini menjadi ruang diskusi dan silaturahmi antara anak-anak dan para pemangku kepentingan,” jelasnya

Lebih lanjut Muhidin menambahkan, anak-anak terpilih dari 13 kabupaten/kota yang hadir ini, tidak hanya cerdas dan kreatif, tetapi juga memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Mendorong terbentuknya jejaring yang kuat antar generasi muda sehingga tercipta rasa kebersamaan dan gotong royong yang berkelanjutan.

Melalui sejumlah kegiatan, anak sebagai agen perubahan, menampilkan gagasan – gagasan inovatif terkait isu lingkungan hidup, pendidikan inklusif, kesehatan remaja, serta upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

“Kepedulian dan kreativitas anak-anak menunjukkan bahwa generasi muda siap terlibat lebih jauh dalam proses pembangunan. Peran mereka sebagai pelopor dan pelapor sangat penting untuk menjadikan kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan anak,” tutupnya

(NHF/RIW/EYN)

BANJARMASIN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), telah merampungkan pembahasan RAPBD 2026, dengan menyepakati postur anggaran, melalui rapat finalisasi di Gedung B DPRD Kalsel, akhir pekan tadi.

Ketua DPRD Kalsel yang juga Ketua Banggar, Supian HK menyampaikan, finalisasi RAPBD 2026 yang disepakati, sudah cukup mengakomodir kebutuhan belanja, untuk kemudian dijadwalkan rapat paripurna penetapan menjadi Perda.

“Kami akan jadwalkan melalui rapat paripurna untuk diputuskan,” katanya kepada sejumlah wartawan.

Sementara itu, Ketua TAPD yang juga Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, dalam pemaparannya menyampaikan, target pendapatan RAPBD 2026 ditetapkan sebesar Rp7,34 triliun. Sementara itu, total belanja mencapai Rp9,20 triliun. Kesenjangan anggaran ditutup melalui pemanfaatan Silpa tahun 2025 sebesar Rp1,9 triliun.

“Untuk belanja, kita sudah tambahkan dari sisa lebih anggaran 2025 sebesar Rp1,9 triliun, sehingga total belanja 2026 menjadi Rp9,205 triliun,” ujarnya.

Adapun pendapatan daerah didukung tiga komponen utama yakni pendapatan asli daerah Rp4,61 triliun yang terdiri dari pajak daerah Rp3.756.644.179.990, retribusi Rp699.878.129.401, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan Rp70.406.749.492 serta lain-lain PAD yang sah Rp87.882.576.081.

Kemudian disampaikannya, rincian proyeksi pada sektor Pendapatan, yang terdiri dari Transfer Pusat :

1.Dana Bagi Hasil (DBH) Rp822.893.995.000.

2.Dana Alokasi Umum (DAU) Rp996.898.231.000.

3.Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp531.379.887.000.

Transfer antar daerah Rp260 miliar dan lain-lain pendapatan yang sah Rp116,63 miliar.

Rincian Belanja Daerah dengan angka Rp9,205 triliun meliputi belanja operasional Rp5,54 triliun, belanja pegawai: Rp2,856 triliun, barang dan jasa Rp2,596 triliun, hibah Rp80 miliar, bantuan sosial Rp9,62 miliar, belanja transfer Rp1,43 triliun, bagi hasil Rp1,413 triliun, bantuan keuangan Rp25,21 miliar.

“Belanja tak terduga Rp50 miliar, belanja modal Rp2,17 triliun, tanah Rp96,52 miliar, peralatan dan mesin Rp122,82 miliar, bangunan dan gedung Rp396,97 miliar, Jalan, irigasi, dan jaringan Rp1,554 triliun, Aset tetap lainnya dan aset lainnya Rp3,9 miliar,” jelasnya.

Adapun pembiayaan Daerah  Rp1.863.605.080.188. dengan rincian, Penerimaan Pembiayaan, yaitu penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Rp. 1.963.605.080.188.

Pengeluaran Pembiayaan yaitu penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Rp. 100.000.000.000

Anggota TAPD yang juga ketua BPKAD, Fatkhan menyebutkan, investasi Rp 100 miliar untuk penambahan penyertaan modal Bank Kalsel.

“Dari total rencana 400 miliar sampai 2027, dalam APBD murni 2026 dialokasikan Rp 100 miliar dan  APBD Perubahan Rp 100 miliar,” tutupnya.

Untuk diketahui, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan, menyepakati postur anggaran dalam rapat finalisasi RAPBD 2026. Rapat dipimpin Ketua Banggar Supian HK, didampingi Wakil Ketua Banggar Kartoyo dan Alpiya Rakhman. Sedangkan dari pihak eksekutif hadir Ketua TAPD yang juga Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin beserta jajarannya, bertempat di Gedung B DPRD Kalsel lantai IV Banjarmasin. (ADV-NHF/RIW/EYN)

BANJARBARU – Komitmen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, dalam menjamin keamanan pangan bagi peserta Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terus diperkuat.

Melalui Bidang Ketahanan Pangan, pengawasan dilakukan secara intensif terhadap kualitas bahan pangan, khususnya pangan segar asal tumbuhan (PSAT), yang digunakan dapur pengolahan MBG di berbagai daerah.

Kepala DPKP Kalsel, Syamsir Rahman, melalui Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Saptono mengungkapkan, bahwa meski belum terdapat regulasi resmi yang mengatur kewenangan teknis pemerintah daerah dalam pengawasan MBG, namun DPKP Kalsel mendapatkan instruksi langsung dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), untuk memastikan keamanan pangan program tersebut.

“Walaupun belum ada kewenangan secara regulasi, kami mendapatkan instruksi untuk melakukan pengawasan keamanan pangan, khususnya PSAT di beberapa SPPG atau dapur MBG di wilayah Kalimantan Selatan, seperti di Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar,” ucap Saptono, baru – baru ini.

Pengawasan dilakukan melalui kunjungan langsung ke dapur pengolahan MBG. Dalam setiap kunjungan, petugas tidak hanya melakukan pengecekan bahan pangan, tetapi juga memberikan edukasi mengenai sanitasi, higienitas, serta pemenuhan syarat teknis lainnya seperti sertifikat halal dan standar keamanan pangan.

Selain itu, DPKP Kalsel melalui Bidang Ketahanan Pangan secara rutin mengambil sampel bahan pangan untuk dilakukan uji cepat (rapid test).

Sampel yang diuji meliputi sayuran, bawang-bawangan, dan komoditas segar lainnya guna mendeteksi residu kimia atau pestisida.

“Sejauh ini, meskipun terdapat kandungan pestisida, hasilnya masih dalam kategori aman untuk dikonsumsi. Untuk memastikan akurasi, kami juga mengirim sampel ke laboratorium Angler di Surabaya yang bertaraf internasional,” lanjut Saptono.

Ia memastikan, bahwa seluruh bahan pangan yang telah diperiksa masih aman digunakan dalam pengolahan makanan MBG dan layak dikonsumsi anak-anak penerima manfaat program tersebut.

“Harapan kami, apa yang kami lakukan dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan program MBG yang digagas Bapak Presiden dalam membantu pelajar memperoleh makanan bergizi untuk menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Saptono. (MRF/RIW/EYN)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Dinamika Operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Jumat (21/11) siang.

Rakor dipimpin langsung Gubernur Kalsel, Muhidin, didampingi Danrem 101/Antasari, serta Kapolda Kalsel, dan dihadiri seluruh koordinator wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam arahannya, Gubernur Muhidin meminta seluruh SPPG, menyesuaikan jadwal proses memasak agar risiko kontaminasi makanan dapat ditekan seminimal mungkin.

“Selama ini SPPG selesai memasak pada pukul 02.00 WITA. Mulai sekarang kita minta proses memasak selesai pada pukul 04.00 WITA, dan penyajiannya dimulai pukul 05.00 WITA,” tegasnya.

Ia menekankan, perubahan jadwal ini berkaitan langsung dengan keamanan pangan yang dibagikan kepada siswa.

“Langkah ini untuk mencegah pertumbuhan bakteri pada makanan. Kita ingin memastikan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan saat makanan dibagikan,” tambahnya.

Gubernur Muhidin juga menyampaikan bahwa Pemprov telah membentuk Satgas MBG yang terdiri dari lintas instansi, termasuk unsur TNI dan Polri, untuk memastikan seluruh SPPG mematuhi standar operasional yang ditetapkan.

“Kita sudah membentuk satgas yang melibatkan TNI-Polri untuk mengawasi seluruh proses, mulai dari persiapan, pengolahan, hingga distribusi makanan,” ujarnya.

Koordinator MBG Kalsel, Siti Fatimah memastikan, seluruh jajaran SPPG siap menindaklanjuti arahan tersebut.

“Karena rapat ini dihadiri seluruh korwil SPPG, maka instruksi Gubernur akan langsung kita sesuaikan di lapangan. Penyesuaian jadwal memasak akan segera diterapkan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, penataan ulang waktu operasional ini juga akan diikuti dengan evaluasi berkala untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga hingga sampai ke siswa.

Selain soal waktu memasak, rakor juga membahas kesiapan logistik, kelengkapan sarana dapur, mekanisme distribusi, hingga pelaporan harian oleh setiap SPPG. (SYA/RIW/EYN)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Progres Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2025 di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Jumat (21/11).

Rakor tersebut mengungkap serapan anggaran di sebagian besar SKPD, masih berada di bawah 60 persen. Kondisi ini mendapat perhatian serius Gubernur Kalsel, Muhidin, yang memimpin langsung jalannya rapat.

Gubernur menegaskan, agar setiap Kepala SKPD segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kinerja penyerapan anggaran.

“Kami mengharapkan seluruh SKPD menyiapkan rencana belanja dan penggunaan anggaran Tahun 2026 secara lebih matang,” ujarnya.

Ia juga menekankan evaluasi yang akan dilakukan secara ketat di tahun mendatang.

“Pada Januari 2026 nanti seluruh Kepala SKPD akan menandatangani pakta integritas. Jika di tahun berikutnya serapan masih rendah dan penggunaan anggaran tidak sesuai perencanaan, maka yang bersangkutan harus bersedia mundur atau dinonjobkan,” tegasnya.

Gubernur menambahkan, serapan anggaran tidak hanya soal membelanjakan dana, tetapi memastikan program pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, turut menekankan pentingnya sinkronisasi antara RPJMD dan Renstra SKPD.

Menurutnya, visi dan misi daerah yang termuat dalam RPJMD harus menjadi pedoman utama dalam penyusunan program.

“Renstra SKPD tidak boleh berjalan sendiri tanpa merujuk arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD,” jelasnya.

Ia menegaskan perlunya perhatian terhadap seluruh indikator kinerja, mulai dari input, output, hingga outcome, agar serapan anggaran dapat selaras dengan prioritas pembangunan.

“Penyusunan Renstra yang baru harus dilakukan lebih cermat sehingga tidak ada lagi program yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah,” tambahnya.

Selain evaluasi serapan anggaran, rakor juga membahas sejumlah agenda penting yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Antara lain persiapan penyambutan tamu dari seluruh provinsi dalam kegiatan Rakornas Bappeda, persiapan pelaksanaan momen 5 Rajab, rencana High Level Meeting TPID serta Pembahasan Regional Investment Relations Unit (RIRU). (SYA/RIW/EYN)

JAKARTA – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), meminta kejelasan terkait keterlambatan transfer dana desa yang hingga awal November masih menjadi keluhan banyak pemerintah desa di daerah.

Permintaan tersebut disampaikan langsung  jajaran Komisi I, saat melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim,  Kamis (6/11)

Dalam pertemuan tersebut, Habib Hamid menyampaikan, bahwa pihaknya menerima banyak aspirasi dari pemerintah desa di Kalimantan Selatan yang mengeluhkan lambatnya pencairan dana transfer dari pemerintah pusat.

“Tujuan kami datang ke Kementerian Desa ini adalah untuk menanyakan perihal transfer keuangan daerah yang sampai saat ini desa-desa mengaku resah. Kami menerima banyak sekali aspirasi tentang keterlambatan pencairan ini,” ujarnya

Hamid menambahkan, keterlambatan tersebut dikhawatirkan berdampak pada pelaksanaan berbagai program pembangunan di desa, sekaligus berpotensi menimbulkan Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), karena dana tidak dapat dibelanjakan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Dari hasil pertemuan, Komisi I memperoleh penjelasan, bahwa keterlambatan penyaluran dana desa terjadi karena pemerintah pusat masih menyelesaikan petunjuk teknis (juknis), terkait mekanisme pencairan. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar desa di Kalimantan Selatan belum menerima dana tersebut, kecuali beberapa desa di kabupaten tertentu.

“Setelah kami ketahui, memang belum dikucurkan karena belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai juknisnya. Hanya sejumlah desa di beberapa kabupaten yang sudah menerima dana transfer, sementara lainnya masih menunggu,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan, Ditjen PDP Kemendes PDTT, Dwi Rudi Hartoyo menjelaskan, bahwa proses pencairan dana desa kemungkinan besar dapat dilakukan pada pertengahan November 2025, setelah juknis resmi diterbitkan.

Melalui kunjungan ini, Komisi I DPRD Kalsel berharap pemerintah pusat dapat segera mempercepat proses pencairan.

“Kita ingin seluruh desa di Kalimantan Selatan, dapat menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat tanpa hambatan. (ADV-NHF/RIW/EYN)

BANJAR – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesehatan Keluarga (TP PKK) Kalsel, melaksanakan kegiatan Safari Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), di Desa Mandiangin Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Rabu (5/11).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono mengatakan, Gemarikan ini merupakan arahan Gubernur Kalsel Muhidin, agar melibatkan kolaborasi lintas instansi. Diantaranya, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.

“Syukur Alhamdulillah, hari ini kami bersama sejumlah SKPD di lingkup Pemprov Kalsel melaksanakan kegiatan Gemarikan di Kecamatan Karang Intan,” ungkap Rusdi.

Kegiatan Gemarikan, jelasnya, bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi ikan, karena mengandung Omega 3 yang sangat dibutuhkan tubuh, terutama pada masa pertumbuhan anak.

Selain itu, Safari Gemarikan ini juga untuk meningkatkan Angka Konsumsi Ikan (AKI) di Kalimantan Selatan. Meski AKI Kalael sudah lebih tinggi dari rata rata nasional.

Saat ini, AKI Kalsel mencapai 65 kilogram per kapita per tahun, sedangkan rata rata nasional berada di angka 56 kilogram per kapita per tahun.

“Meski begitu, Dislutkan Kalsel terus menggelorakan dan memasyarakatkan makan ikan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah menyampaikan, sangat senang dengan antusiasme masyarakat yang hadir mengikuti kegiatan Gemarikan dan berbagai kegiatan sosial lainnya.

“Alhamdulillah TP PKK Kalsel bersama Dislutkan Kalsel serta Posyandu melaksanakan Gemarikan di Kecamatan Karang Intan,” ucapnya.

Dalam kegiatan ini, dilakukan pembagian makanan olahan berbahan dasar ikan kepada anak anak sekolah, produk tersebut olahan dari UMKM binaan Dislutkan Kalsel. (DISLUTKAN.KALSEL/SRI/RIW/EYN)