Tipe Berita – Laman 7 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Wujudkan Swasembada Pangan, Polda dan Pemprov Kalsel Berkolaborasi Tanam Jagung

BANJAR – Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) melaksanakan kegiatan penanaman jagung serentak 1 juta hektar. Kegiatan ini dilaksanakan dalam mensukseskan program Presiden RI Prabowo Subianto, yakni astacita pangan.

Penanaman di Kalsel secara simbolis, dipimpin Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, dan dihadiri jajaran Forkopimda Kalsel. Kegiatan berlangsung di kawasan Jalan Gubernur Syarkawi Km 5, Kabupaten Banjar, pada Selasa (21/1).

Usai penanaman, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menyampaikan, untuk menyukseskan program ini, tahap awal akan digarap lahan seluas 120 hektare milik warga yang sebelumnya menjadi lahan tidur atau tidak produktif.

“Kita akan tanam jagung disini 110 hektare dan 10 sisanya kita akan kembangkan bioflog budidaya ikan haruan,” ucap Rosyanto.

Tak lupa dirinya pun berharap, dengan dimulainya tanam jagung ini, proram swasembada pangan bisa terlaksana dengan baik, terpenuhinya kebutuhan jagung di Kalsel hingga memotivasi kaum milenial untuk menjadi petani modern.

“Kalsel memiliki target 99.000 hektare. Untuk mencapai itu, Polda Kalsel akan melibatkan seluruh Kabupaten/kota di provinsi ini,” tutup Rosyanto.

Sementara itu, Plh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Imam Subarkah menyampaikan, bahwa penanaman serentak ini merupakan langkah sinergi yang baik, antara Pemerintah Provinsi Kalsel bersama Polda Kalsel, dalam peningkatan komoditas swasembada jagung.

“Kerjasama antara Kementerian Pertanian bersama Polri dalam swasembada jagung ditarget seluas 1 juta hektar,” ungkap Imam.

Imam mengharapkan, Provinsi Kalimantan Selatan mendapat target 99.543 hektare swasembada jagung ersebut diseluruh Kabupaten Kota.

Ditempat yang sama, pemilik lahan, Waluyo, mengatakan, lahan tidur tersebut awalnya bekas lahan pertanian yang pernah digarap para petani. Namun sempat terhenti karena kondisi air yang terlalu dalam jika musim hujan.

“Pernah jadi pertanian, tapi air telalu dalam. Keuntungan lain ini juga mencegah karhutla jika kemarau,” ucap Waluyo.

Untuk diketahui, kegiatan penanaman jagung serentak 1 juta hektare ini juga dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Desa Karang Mukti, Kecamatan Cipeundeuy, Subang, Jawa Barat. Agenda ini juga diikuti serentak Polda di wilayah lain secara virtual. (MRF/RIW/EYN)

Kendalikan Inflasi, TPID Kalsel Identifikasi Penjualan Minyakita Dari Distributor

BANJARBARU – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan Selatan (Kalsel) akan segera melakukan identifikasi kenaikan harga Minyakita.

Secara nasional, rata-rata harga Minyakita mengalami kenaikan. Bahkan melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 15.700 per liter.

Termasuk di Kalsel, harga minyak goreng program subsidi pemerintah itu, pun mengalami kenaikan meski tidak terlalu signifikan.

“Di pasar rata-rata menjual sekitar 16 ribu Rupiah per liternya,” kata Kabid Ketahanan Pangan DPKP Kalsel, Saptono, baru-baru tadi.

Penyebab kenaikan harga ditengarai bersumber dari tingginya harga jual dari distributor ke para pengecer.

Alasan itu pula yang membuat TPID Kalsel akan melakukan identifikasi ke distributor tingkat II (D2) pada Januari ini, untuk memastikan harga jual ke pengecer sesuai dengan aturan.

“Karena ke pengecer sudah tinggi, harga ke konsumen tentu akan lebih tinggi,” jelasnya.

Saptono menyebut, atas dasar permintaan dari Kemendagri, Bupati dan Wali Kota pun harus mengerahkan TPID Kabupaten/Kota untuk turut melakukan pemantauan harga Minyakita.

“Supaya harga Minyakita di pengecer tetap terkendali,” pungkasnya.(SYA/RIW/EYN)

2024, RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel Raih Berbagai Penghargaan

BANJARMASIN – Selama tahun 2024, Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan, telah meraih berbagai penghargaan.

Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel Teguh Hadianto, baru-baru tadi mengatakan, untuk penghargaan Peringkat I Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Kalsel, diraih Pramuda Khairunnisa, dengan inovasi “Kak Naga” (Kendali Plak dengan Buah Naga), kemudian Inovasi “MBangking” (Mobil Ambulan Dental Keliling) diraih Hastria Rainy.

Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel Teguh Hadianto, saat melakukan Penandatangan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas

Selanjutnya inovasi Yunny Mahriani, “Si Gulati Cah Rani” (Skrining Gigi, Mulut dan Antropometri pada Remaja Putri sebagai Pencegahan Stunting Secara Dini), dan Inovasi Mashuda, “Bekantan Nasar” (Sistem Informasi Kalibrasi Kerusakan Alat dan Ketersediaan Prasarana) mendapat Peringkat ke II kategori tenaga ASN Pengawas dari Badan Kepegawaian Daerah Tingkat Provinsi Tahun 2024, serta

Inovasi Winda Ariani “Si Kepo” (Aplikasi Kepuasan Pasien Online) berhasil menduduki peringkat 10 terbaik pada Kalsel Inovation Award Tahun 2024.

“Alhamdulillah, dengan lomba ini memberi dorongan kepada para nakes lain untuk bekerja lebih bagus,” ucap Teguh.

Disampaikan Teguh, lomba inovasi memberikn kesempatan kepada para nakes untuk berinovasi dan berkreasi, untuk maju berkembang ke depannya. Termasuk penghargaan Apresiasi Media Pemprov Kalsel 2024 peringkat II Kategori Media Massa Online, dan Terbaik II Pengurus Utamaan Gender Tingkat Provinsi Kalsel.

Teguh berharap, tahun 2025 ini akan lebih banyak lagi nakes berprestasi, dan mengharumkan nama Kalsel hingga ke tingkat Nasional.

“Kami juga mendapat penghargaan SKPD Terbaik III Penyelesaian 100% Disparita Data,” jelasnya

Lebih lanjut Teguh menambahkan,

sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya di bidang Gigi dan Mulut, Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman melakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas.

Tujuannya, untuk memberikan kinerja yang akuntabel, transparan dan professional, khususnya dalam pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, tahun ini, pengelolaan RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan dukungan anggaran sebesar Rp15 miliar.

“Mari bekerja sesuai tugas, fungsi dan ketentuan berlaku, dengan menjalankan program yang telah disusun,” tutupnya.

Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel dengan Mashuda, Peringkat ke II kategori tenaga ASN Pengawas dari Badan Kepegawaian Daerah Tingkat Provinsi Tahun 2024

Untuk diketahui, total PNS untuk RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel ada sebanyak 109 orang, PPPK sebanyak 43 orang dan Non ASN sebanyak 72 orang. (NHF/RIW/EYN)

Museum Lambung Mangkurat Kalsel Gelar Museum Keliling di Tabalong

TABALONG – Museum Lambung Mangkurat Kalsel menggelar kegiatan Museum Keliling tahun 2024, di halaman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong, Kamis (27/6).

Mengusung tema “Ayo Ke Museum”, Kepala Museum Lambung Mangkurat Kalsel, Muhammad Taufik Akbar, menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan benda koleksi museum yang bernilai sejarah dan budaya Kalsel.

“Kami ingin masyarakat terutama pelajar mengetahui dan memahami tentang benda-benda peninggalan yang bernilai sejarah dan budaya,” kata Akbar.

Selain itu, Akbar menginginkan kegiatan yang menyasar kepada pelajar Sekolah Dasar (SD) ini, bisa menambah kecintaan mereka terhadap sejarah dan budaya Kalsel, sekaligus memotivasi siswa untuk berkunjung langsung ke museum yang terletak di Kota Banjarbaru itu.

Kepala Museum Lambung Mangkurat Kalsel Muhammad Taufik Akbar (kiri) saat menyerahkan perangkat sekolah kepada salah seorang siswa

“Museum Lambung Mangkurat terbuka lebar untuk guru dan tenaga pendidik yang ingin memprogramkan kegiatan kunjungan ke Museum Lambung Mangkurat, guna mendukung program Merdeka Belajar,” jelas Akbar.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong, Tonie Marwan, mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh museum dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaslel ini.

Menurutnya, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para siswa, khususnya untuk mendapat pengetahuan dan pemahaman terkait situs-situs serta peradaban masa lalu.

Salah seorang siswa saat menanyakan tentang benda koleksi yang terdapat di Museum Lambung Mangkurat Kalsel

“Saya harap kita dapat memanfaatkan acara museum keliling ini dengan sebaik-baiknya agar dapat mendapat pemahaman dan pengetahuan. Sehingga dapat menambah kekuatan kita untuk selalu berterimakasih kepada para pendahulu kita yang telah menorehkan peradaban-peradabannya,” harapnya.(SYA/NRH

Bank Kalsel Bersama OJK Implementasikan Project GMEKI di Pasar Budaya Rancah Mampulang Desa Balida Balangan

BALANGAN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di tahun 2023 ini berkomitmen untuk menginisiasi program Generic Model Ekosistem Keuangan Inklusif (GM EKI) di Wilayah Perdesaan dengan melibatkan kementerian atau lembaga, perwakilan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan stakeholders terkait. Khusus untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui OJK Regional 9 Kalimantan, pilot project GM EKI Wilayah Pedesaan direncanakan dapat diimplementasikan pada Desa Balida Pasar Budaya Rancah Mampulang Kabupaten Balangan, bekerja sama dengan Bank Kalsel.

“Project GM EKI di wilayah pedesaan ini dilakukan dalam rangka mendukung upaya pemerintah daerah dalam pengembangan dan pemberdayaan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa. Selain itu melalui program ini juga dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di wilayah perdesaan,” ungkap Kepala OJK Regional 9 Wilayah Kalimantan Darmansyah disela kunjungannya ke Wisata Pasar Racah Mampulang Desa Balida usai kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) implementasi GM EKI di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan baru-baru tadi.

Dirinya pun berharap, melalui Project GM EKI kedepannya Wisata Pasar Racah Mampulang Desa Balida dapat menjadi wisata unggulan yang ada di Kabupaten Balangan, sekaligus juga bisa menjadi wadah ekosistem keuangan yang baik di sektor pariwisata.

Sementara itu, di kesempatan terpisah, Direktur Utama Bank Kalsel Fachruddin menambahkan, Bank Kalsel merasa terhormat dapat menjadi bagian dalam suksesnya Project GM EKI pada Wisata Pasar Racah Mampulang Desa Balida di Kabupaten Balangan.

Pihaknya berkomitmen untuk bisa mensukseskan Project GM EKI tersebut, melalui berbagai terobosan, diantaranya bantuan pengelolaan keuangan desa, UMKM, masyarakat umum hingga pelajar yang ada disekitar Wisata Pasar Racah Mampulang Desa Balida. Lalu penyediaan layanan QRIS untuk memudahkan transaksi dan akuntabilitas laporan keuangan desa serta UMKM. Terakhir yaitu ketersediaan permodalan yangterjangkau dan mudah bagi UMKM untuk dapat mengembangkan usahanya dan terhindar dari rentenir.

Melalui berbagai terobosan tadi Bank Kalsel optimis dapat mendukung semakin berkembangnya Wisata Pasar Racah Mampulang Desa Balida di Kabupaten Balangankedepannya.

“Selain itu melalui cara ini kami juga bisa mendukung program Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor dalam mentransformasi ekonomi Provinsi Kalsel dari ketergantungan pada komoditas bahan mentah atau setengah jadi, ke sektor pertanian, kehutanan, pariwisata dan hilirisasi industri,” tukasnya. (ADV-RIW/RDM/EYN)

Ekspedisi Rupiah Susur Sungai, Wujud Komitmen BI Layani Masyarakat Pesisir Sungai

BANJARMASIN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan kembali melakukan inovasi layanan kas untuk menyediakan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dan pecahan yang sesuai, sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah NKRI, yaitu Ekspedisi Rupiah Susur Sungai.

Dalam kegiatan ini Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, bersinergi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini menggunakan transportasi sungai dengan menyusuri masyarakat sepanjang pesisir sungai.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan akan menyusuri sungai di wilayah Kabupaten Barito Kuala hingga Kabupaten Kapuas, sedangkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah akan menyusuri sungai dari Palangkaraya hingga Kabupaten Kapuas.

Kegiatan ini dilaksanakan mulai 8 – 11 Mei 2023 dan jumlah uang yang akan didistribusikan sebanyak Rp3,2 milyar.

Dalam sambutannya, Robi Ariadi, Kepala Divisi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan mengatakan, selain kegiatan penyediaan uang layak edar, Ekspedisi Rupiah Susur Sungai turut menghadirkan kegiatan lainnya.

“Meliputi Layanan Kas Keliling, Edukasi Cinta Bangga Paham Rupiah, dan Program Bantuan Sosial Dedikasi Untuk Negeri yaitu Program Sosial Bank Indonesia, berupa bantuan sarana dan prasarana pendidikan kepada SDN Sungai Punggu 2 dan SDN Sungai Seluang”, ujarnya.

Lebih lanjut Robi mengatakan, tujuan PSBI ini, agar dapat memberikan dukungan peningkatan kualitas pendidikan setempat.

Seremonial acara pelepasan tim Ekspedisi Rupiah Susur Sungai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan pada Senin (8/5) di Taman Siring Piere Tandean – Patung Bekantan, yang dihadiri Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina, Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Pimpinan Perbankan Wilayah Kalimantan Selatan dan Segenap unsur Forkopimda Kota Banjarmasin.

Acara puncak Ekspedisi Rupiah Susur Sungai akan dilaksanakan pada 10 Mei 2023 mendatang, di Pelabuhan Danau Mare Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam acara tersebut, akan mempertemukan tim Ekspedisi Rupiah Susur Sungai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan dan tim Ekspedisi Rupiah Susur Sungai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah yang juga disertai kegiatan Layanan Kas Keliling dan Edukasi Cinta Bangga Paham Rupiah.

Kegiatan ekspedisi ini akan menjadi momen yang berharga untuk menghadirkan Bank Indonesia hingga ke berbagai pelosok negeri dan menjadi komitmen untuk menyediakan uang Rupiah yang semakin berkualitas dan terpercaya sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah NKRI. Selain itu juga meningkatkan keamanan, kenyamanan dan kebanggaan masyarakat untuk menggunakan uang Rupiah, menjaga reputasi uang Rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan negara.

Bank Indonesia akan senantiasa memastikan ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas dan layak edar guna mendukung kelancaran aktivitas perekonomian, serta memperkuat koordinasi antar Kementerian/Lembaga untuk memastikan uang Rupiah beredar dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI. (KPwBIKalsel-RIW/RDM/EYN)

541 Tenaga Kesehatan, Terima SK PPPK Pemprov Kalsel

BANJARBARU – Sebanyak 541 tenaga kesehatan di Kalimantan Selatan, menerima SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari pemerintah provinsi Kalsel, pada Senin (8/5) di gedung Idham Khalid Setdaprov di Banjarbaru. Penyerahan dilakukan Gubernur, Sahbirin Noor, diwakili Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar.

Dalam sambutannya yang dibacakan Sekdaprov, Roy Rizali Anwar, Gubernur yang biasa disapa Paman Birin itu, memberikan ucapan selamat kepada para penerima SK PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Nakes penerima SK PPPK saat mengucapkan sumpah jabatan.

“Keberhasilan saudara melalui seleksi P3K, merupakan buah dari kerja keras dan doa dari sanak keluarga. Maka, sebagai wujud syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, bekerjalah dengan hati yang tulus, ikhlas dan diniatkan untuk ibadah,” pesannya.

Lebih lanjut Gubernur juga membeberkan data, bahwa dari 240 Puskesmas yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Kalsel, sebanyak 25,83 persen diantaranya masih kekurangan tenaga kesehatan strategis. Sementara hampir 3 persen lainnya, belum memiliki dokter.

Sekdaprov Kalsel dan tamu undangan berfoto bersama nakes penerima SK PPPK.

“Oleh karena itu, kehadiran 541 P3K yang menerima SK pada hari ini memberikan angin segar bagi peningkatan kuantitas dan juga kualitas nakes strategis di Kalsel, sekaligus penyebaran yang lebih merata diberbagai wilayah,” tutupnya.

Sementara itu, usai acara, kepada wartawan, Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar menyampaikan, harapannya agar para nakes ini bekerja semaksimal mungkin, dan selalu belajar, agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

”Kekurangan SDM yang selama ini menjadi salah satu masalah di Kalsel bisa terpenuhi dengan kebijakan dari pemerintah pusat ini. Mudah-mudahan mereka bisa bekerja semaksimal mungkin, mau belajar dan selalu memperbaiki kinerjanya serta memastikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya. (RIW/RDM/EYN)

DPRD Banjarmasin Bahas Lebih Detail Raperda Lansia

BANJARMASIN – Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia, membahas lebih detail lagi bersama SKPD terkait.

Hal itu disampaikan, Ketua Pansus Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia, DPRD Banjarmasin, Amalia Handayani, pada akhir pekan tadi.

Amalia menjelaskan, untuk mengantisipasi terjadinya penambahan penduduk lansia di kota ini, maka dibahas sangat detail, agar tidak menjadi permasalah sosial. Dalam bentuk kehadiran payung hukum bertujuan, untuk memperkuat program pemberdayaan dan perlindungan para lanjut usia.

“Pasal per pasal sudah banyak disepakati, penanganan lansia tanggung jawab Pemko Banjarmasin, yaitu saling bekerjasama dan koordinasi antar SKPD dalam menjalankan program,” katanya

Disampaikan Amalia, pembahasan Raperda pemberdayaan dan perlindungan para lanjut usia, dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan lansia mulai dari segi ekonomi, kesehatan, dan sosial. Ia berharap dapat memberikan rasa aman dan nyaman. Sehingga, mereka menikmati hari-harinya dengan penuh kebahagiaan, yaitu meski usia senja tetap semangat dan tidak merasa terpinggirkan.

“Kemungkinan dua kali pertemuan lagi, akan kita finalisasi,” jelasnya

Lebih lanjut Amel (sapaan akrabnya) menambahkan, dalam pemberdayaan dan perlindungan lanjut usia ini, bukan hanya tanggungjawab Pemerintah Kota, juga menjadi kewajiban keluarga, supaya para lansia hidupnya jangan sampai terlantar. Hal itu berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial.

“Dalam UU itu diamanatkan, lansia tetap dapat melaksanakan fungsi sosial dan berperan aktif dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” tutupnya.

Untuk diketahui, rapat pembahasan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia, bertempat di ruang Komisi empat DPRD Banjarmasin, pada Jumat 5 mei 2023 sore. Dipimpin Ketua Pansus Amalia Handayani, didampingi Wakil Ketua, dan Anggotanya. Dihadiri Kepala Dinas Sosial Dolly Syahbana, Kepala Dinas Kesehatan Ramadhan,dan Kabag Hukum Banjarmasin Jefri Fransyah beserta jajarannya. (NHF/RDM/EYN)

Seleksi Calon Pertukaran Pemuda Antar Negara Tingkat Provinsi Kalsel, Digelar

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar, seleksi calon peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Tingkat Kalsel, di Kota Banjarmasin, sejak 6 – 8 Mei 2023.

Seleksi dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Banjarmasin. Dibuka oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalsel, Hermansyah.

Kadispora Kalsel, Hermansyah, saat menyematkan tanda peserta PPAN.

Hermansyah mengatakan, Dispora Kalsel sudah melaksanakan 4 kali seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara ini.

“Seleksi PPAN ini merupakan kegiatan rutin yang digelar oleh Dispora Kalsel,” ungkap Hermansyah.

Pada seleksi tahun ini diharapkan, terpilih pemuda yang terbaik untuk mewakili Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami berharap pada seleksi ini ditemukan pemuda yang berpotensi dan bertalenta, untuk mewakili Kalsel, untuk pertukaran pemuda tersebut,” ucap Hermansyah.

Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Pemuda Dispora Kalsel Rokhyatin Effendi menjelaskan, pada seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara tahun ini, terdapat dua program.Yakni, Program Pertukaran Pemuda Indonesia Australia, serta Program Pertukaran Pemuda Indonesia Korea.

“Pada deleksi ini, diikuti dari 47 pemuda dari perwakilan 13 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Seleksi para peserta ini melalui tahapan 7 kategori diantara menguasai pengetahuan Seni budaya, kepemudaan, kesehatan, psikolog, agama, serta lainnya.

Nantinya, lanjut Rokhyatin, akan tersaring 2 pemuda mewakili masing masing negara pertukaran. Untuk perwakilan ke Australia dan Korea.

“Satu pemuda yang terpilih akan mewakili ke Australia, serta satu pemuda lagi ke Korea,” ujar Rokhyatin. (ADV/SRI/RDM/EYN)

Puluhan Warga Kertak Hanyar Antusias Ikuti Sosper Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

BANJAR – Puluhan warga Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tampak sangat antusias mengikuti sosialisasi Peraturan Daerah (sosper) Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Anggota DPRD Kalsel, Isra Ismail (kiri) dan Ketua RT 6 Kertak Hanyar II, Arpana (kanan).

Kegiatan sosper tersebut dilaksanakan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Isra Ismail bertempat disalah satu cafe di Kabupaten Banjar, Senin (8/5), menghadirkan narasumber yaitu praktisi dan dosen di salah satu perguruan tinggi di Banjarmasin, Susan.

Menurut Isra, sejauh ini masih banyak warga yang belum mengetahui adanya Perda Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin ini, termasuk anggaran khusus untuk bantuan hukum bagi warga miskin di Kalsel. Bahkan, masyarakat bisa mendapatkan bantuan hukum secara gratis melalui dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.

“Saya mengharapkan masyarakat tidak mampu bisa nantinya terbantu kalau berkaitan dengan masalah hukum karena kita tahu sekarang banyak persoalan hukum. Di dalam Perda ini juga diatur bantuan hukum secara gratis bagi warga tidak mampu yang terlibat dalam masalah hukum seperti persoalan tanah, tata usaha negara, bahkan di luar pengadilan,” jelasnya kepada wartawan.

Puluhan warga Kertak Hanyar II Mengikuti Sosialisasi Perda 10/2015.

Oleh karena itu, Isra berharap dengan adanya sosialisasi Perda Nomor 10 Tahun 2015 ini, masyarakat dapat mengetahui dan menyebarluaskannya kepada warga di lingkungannya sehingga masyarakat miskin mendapatkan bantuan secara gratis oleh pemerintah jika memiliki persoalan hukum, baik litigasi maupun non litigasi.

“Sepengetahuan saya, mungkin masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah bagi warga tidak mampu. Nah dalam sosialisasi ini juga disampaikan cara agar mendapatkan bantuan hukum secara gratis,” tuturnya.

Sementara, Ketua RT 6 Desa Kertak Hanyar II, Arpana menambahkan sosialisasi Perda ini sangat bermanfaat bagi warga karena masyarakat di RT-nya masih banyak yang belum mengetahui adanya bantuan hukum secara gratis yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat tidak mampu yang terlibat persoalan hukum.

“Sosialisasi Perda ini belum pernah dilakukan di wilayah kami. Ini pertama kali dan sangat bermanfaat. Mudah-mudahan Pak Isra dapat membimbing warga di lingkungan ini supaya wawasan pengetahuan kami bisa bertambah,” harapnya. (NRH/RDM/EYN)