Tipe Berita – Laman 7 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Komisi II DPRD Kalsel, Perkuat Pengawasan Pengelolaan Dana Daerah

BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kembali menegaskan perannya dalam mengawal tata kelola keuangan daerah, melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan (BABAK) Kalimantan Selatan, pada Rabu (28/1).

Rapat tersebut membahas pengelolaan dana daerah yang ditempatkan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan. RDP dibuka Ketua DPRD Kalsel Supian HK, dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, didampingi Wakil Ketua Suripno Sumas dan Sekretaris Jahrian beserta anggota Komisi II,

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menyampaikan, pembahasan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD, untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara kuntabel, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Komisi II mendorong adanya penjelasan yang menyeluruh dari pihak – pihak terkait, agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi di masyarakat,” jelasnya.

Disampaikan Yani Helmi, dalam rapat tersebut, pihaknya menekankan pentingnya kejelasan dan keterbukaan dalam pengelolaan dana daerah. Beberapa hal yang menjadi sorotan utama meliputi asal-usul dana, dasar kebijakan penempatan dana pada BPD Kalsel, serta mekanisme pengelolaan dan pemanfaatannya agar tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

“Selain itu, DPRD juga menyoroti transparansi dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi,” jelasnya.

Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan, hasil rapat masih bersifat sementara, karena belum lengkapnya kehadiran instansi teknis yang memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan dana tersebut.

Suasana RDP bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan Kalimantan Selatan.

Komisi II DPRD Kalsel memutuskan untuk menunda pelaksanaan RDP, dan akan dijadwalkan kembali dengan menghadirkan seluruh pihak terkait untuk memperoleh penjelasan yang komprehensif dan utuh.

“Langkah ini diharapkan pengelolaan dana daerah dapat semakin transparan, akuntabel, serta mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah,” tutupnya. (NHF/RIW/EYN)

Dongkrak PAD, Komisi II DPRD Kalsel, Perkuat Sinergi Optimalisasi Pajak Daerah

BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, terus menunjukkan komitmennya, memperkuat kemandirian fiskal daerah. Salah satunya melalui rapat kerja bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan, dan seluruh Unit Pelaksana Pendapatan Daerah (UPPD) se-Kalsel, yang digelar Rabu (28/1).

Suasana rapat kerja dengan Bapenda Provinsi dan seluruh Unit Pelaksana Pendapatan Daerah (UPPD) se-Kalsel.

Rapat yang berlangsung di Aula Ismail Abdullah, Lantai IV Gedung B DPRD Kalsel ini, secara khusus membahas langkah-langkah strategis optimalisasi pajak daerah, sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi, kepada sejumlah wartawan mengatakan, Bapenda telah menunjukkan kinerja yang maksimal dalam mendorong kesadaran wajib pajak. Salah satu terobosan yang diapresiasi adalah upaya mempermudah sistem pelayanan pembayaran pajak agar lebih cepat, praktis, dan mudah diakses masyarakat.

“Terkait pajak daerah, Bapenda sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mendorong wajib pajak untuk membayar pajaknya, salah satunya melalui kemudahan pelayanan pembayaran pajak,” katanya.

Yani Helmi menegaskan, DPRD Kalsel khususnya Komisi II, tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi turut berperan aktif dalam mendukung optimalisasi pajak daerah.

Salah satu bentuk dukungan tersebut, diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) kepada masyarakat, guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak.

“Sebagai anggota DPRD, kami juga berupaya membantu melalui sosialisasi Perda pajak, sehingga masyarakat memahami pentingnya pajak daerah bagi pembangunan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan, selain membahas strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak, rapat kerja ini juga membuka ruang diskusi terkait kemungkinan revisi Perda Pajak Daerah.

Penyesuaian regulasi dinilai penting, agar kebijakan perpajakan daerah tetap relevan dengan dinamika dan kebutuhan terkini. Dimana Perda Pajak, kemungkinan akan mengalami sedikit revisi, yang dalam beberapa bulan ke depan akan mulai dibahas.

“Melalui sinergi antara DPRD, Bapenda, dan seluruh UPPD, diharapkan optimalisasi pajak daerah dapat berjalan lebih efektif, sekaligus menjadi fondasi kuat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (NHF/RIW/EYN)

Rumuskan Solusi Hadapi Bencana, KADIN Kalsel Optimis Ekonomi Banua Membaik di 2026

BATOLA – Memulai tahun 2026, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalsel, mengawalinya dengan menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan tema “Melihat Ekonomi 2026, dan Solusi Ekologi untuk Menghindari Bencana di Kalimantan Selatan”. Bertempat di salah satu rumah makan kawasan Handil Bakti Kabupaten Batola, pada Rabu (28/1), FGD dibuka langsung Ketua Umum KADIN Kalsel, Shinta Laksmi Dewi.

Ketua Umum KADIN Kalsel saat memberikan sambutan.

Kepada wartawan, Shinta Laksmi Dewi mengatakan, FGD digelar, salah satunya untuk menganalisa dan memproyeksikan tantangan ekonomi Kalimantan Selatan tahun 2026. Terutama pada kondisi bencana banjir, yang mengawali dimulainya tahun 2026.

“Alhamdulillah kita menutup 2025 dengan pertumbuhan 5,2 persen. Dan mudah-mudahan di 2026, walaupun kita mengawalinya dengan bencana, kita harapkan nanti ada ekonomi yang bertumbuh,” harap Shinta.

Lebih lanjut Shinta menekankan, bahwa tugas KADIN adalah untuk mengawal pertumbuhan ekonomi dapat sejalan dengan program pemerintah, terutama melalui sejumlah program pembangunan

“Dari segi infrastruktur, dulu lebih banyak berperan dalam peningkatan PAD. Tapi saat ini kami melihat, MBG cukup kuat untuk menggerakkan PAD di Kalimantan Selatan,” tambahnya

Selain membahas prospek ekonomi Kalsel di tahun 2026, FGD yang diikuti pengurus dan anggota KADIN Kalsel, asosiasi /himpunan, pelaku usaha, akademisi, serta pemangku kepentingan terkait ini, juga membahas dan mengkaji dampak kebijakan ekonomi dan pembangunan, terhadap lingkungan hidup, serta merumuskan solusi ekologis dan tata ruang berkelanjutan untuk mitigasi bencana.

“Kami berharap bahwa kebencanaan yang terjadi di awal tahun ini, tidak akan berulang, sehingga kita dapat memulai kembali ekonomi tahun 2026,” harapnya.

FGD yang digelar KADIN Kalsel ini, menghadirkan narasumber dari unsur pemerintahan, akademisi, pengamat dan juga pemerhati lingkungan. Yakni Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel, Adhi Maulana, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis ULM, Dr Yunani, Direktur Eksekutif WALHI Kalsel, Raden Rafiq Sepdian Fadel Wibisono, dan Pengamat Tata Ruang Kalsel, Akbar Rahman. (RIW/EYN)

Gelar Mukernas VI, Ini Tiga Harapan Indonesia Persada.id

JAWA TENGAH – Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) VI Indonesia Persada.id yang diselenggarakan di Purworejo, Jawa Tengah, pada Kamis (27/11), menghasilkan sejumlah keputusan strategis yang akan menjadi arah pengembangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) di seluruh Indonesia.

Rangkaian pembahasan komisi menegaskan pentingnya penguatan sumber daya manusia, peningkatan kualitas siaran, serta penataan administrasi organisasi demi keberlanjutan LPPL di era digital.

Direktur Eksekutif Indonesia Persada.id, Putut Yulianto, saat menyampaikan paparannya. (Kanan)

Mukernas yang dipimpin Direktur Eksekutif Indonesia Persada.id, Putut Yulianto ini menetapkan, bahwa peningkatan kompetensi SDM LPPL merupakan hal penting. Ke depan, penyelenggaraan webinar, workshop, serta program pelatihan lainnya akan diperbanyak, agar kualitas penyiar, teknisi, dan manajemen LPPL terus meningkat dan mampu bersaing di industri penyiaran modern.

“Siaran berjejaring yang selama ini berjalan, akan terus dioptimalkan. Yakni melalui siaran berjejaring mix multi platform, konten LPPL dapat menjangkau lebih luas. Model siaran kolaboratif ini diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan bersama,” jelas Putut.

Dalam sidang Komisi V terkait sumber pendanaan organisasi, diputuskan bahwa setiap anggota aktif berkewajiban membayar iuran tahunan. Untuk mempermudah penyelesaian problem iuran, akan diterbitkan surat resmi sebagai dasar telaah staf dan pimpinan masing-masing LPPL.

“Organisasi juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait integrasi dalam SIPD, guna memastikan alokasi anggaran yang lebih jelas dan sesuai regulasi,” tambahnya.

Saat sharing season, mukernas juga mendapat keluhan mengenai tuntutan royalti. Terkait isu tuntutan royalti lagu yang muncul di sejumlah LPPL. Persada.id segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, untuk mencari solusi terbaik dan memastikan LPPL tetap dapat beroperasi tanpa hambatan hukum.

Mukernas juga menargetkan, pada Mukernas 2026, jumlah keanggotaan LPPL akan meningkat. Upaya perbaikan mutu layanan dan penguatan kelembagaan diharapkan dapat menarik lebih banyak LPPL untuk bergabung dan aktif dalam organisasi.

“Banyak LPPL masih menghadapi kendala pada aspek perizinan digital dan penyiaran. Oleh karena itu, Komdigi diharapkan dapat memberikan pendampingan dan memfasilitasi penyelesaian perizinan agar seluruh LPPL dapat beroperasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tutupnya.

Keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme, memperluas jaringan siaran, serta menjamin keberlanjutan LPPL dalam menghadapi tantangan era digital. (EYN/RIW/EYN)

Bangga! LPPL Abdi Persada FM Kembali Raih Penghargaan Radio Host Terbaik Indonesia Persada.id Award

JAWA TENGAH — Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Abdi Persada FM, mencatatkan prestasi membanggakan, dalam ajang Indonesia Persada.id Award 2025 yang diikuti seluruh LPPL di Indonesia. Kali ini Abdi Persada meraih penghargaan Kategori Radio Host Terbaik.

Acara penganugerahan tahun ini digelar di Purworejo, Jawa Tengah, pada Rabu (26/11) malam, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun ke-56 LPPL Irama FM, yang dipadukan dengan pertemuan nasional LPPL se Indonesia.

Pemotongan tumpeng oleh Bupati Purworejo, Jawa Tengah.

Acara dibuka langsung Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, di dampingi Direktur LPPL Irama FM, Aji Wahyudi, Ketua Harian Indonesia Persada.id, Syaifudin Ahmad, dan Ketua Umum Indonesia Persada.id, Ganjar Pranowo.

Bupati Purworejo, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi, atas terselenggaranya acara ini dan rasa bangga menjadi tuan rumah.

“Terima Kasih atas kehadiran para pelaku penyiar daerah dari berbagai provinsi, kehadiran bapak ibu semua menjadi kebanggaan kami,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur LPPL Irama FM Purworejo, Aji Wahyudi, selaku penyelenggara dan tuan rumah, dalam sambutannya berharap, penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh insan Radio TV daerah untuk terus berkarya, berinovasi, dan menghasilkan acara yang berkualitas, serta dapat dinikmati masyarakat Indonesia bahkan dunia.

Ketua Harian Indonesia Persada.id, Syaifudin Ahmad mengatakan, hasil dari sowan ke Ketua Umum Indonesia Persada.id, diketahui bahwa kegiatan ini digelar, demi menjaga marwah nilai dan kesakralan. Oleh karena itu, penghargaan, untuk tahun ini setiap kategori hanya menetapkan 1 pemenang.

“Kebijakan ini diambil agar penghargaan memiliki bobot lebih tinggi, lebih prestisius, dan benar-benar menjadi simbol pencapaian tertinggi bagi LPPL yang memenangi kategori tersebut” ujarnya.

Ditamba Ketua Umum Indonesia Persada.id, Ganjar Pranowo, dalam sambutannya menyampaikan l berdasarkan pertemuan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Bali 2023, lalu telah disepakati visi dan misi, yaitu mewujudkan organisasi dengan sumber daya manusia, yang mampu mewujudkan Lembaga penyiaran Radio atau Televisi Lokal, sebagai media penyebarluasan informasi terpercaya.

“Maka kita berharap betul, lembaga ini mendorong pemerintah daerah untuk bisa memberikan informasi sebanyak-banyaknya pada masyarakat,” katanya.

Selain LPPL Abdi Persada FM yang memenangkan kategori Radio Host Terbaik Indonesia Persada.id Award 2025, sejumlah LPPL lainnya juga meraih prestasi yang sama, pada kategori berbeda.

Untuk kategori Persada.id Talk Terbaik diraih Sasaraina FM, dan kategori Reporter Terbaik diraih LPPL Gema Randik Musi Banyuasin. Sedangkan kategori Kearifan Lokal Terbaik diraih LPPL Irama Purworejo, kategori Program Interaktif Terbaik diraih LPPL Suara Lumajang, dan kategori LPPL Paling Inovatif diraih LPPL Tuntung Pandang. (EYN/RIW/EYN)

Membanggakan!Dislutkan dan TP PKK Kalsel Raih Juara 2 Lomba Masak Serba Ikan Nasional

BANJARMASIN – Dinas Kelautan dan Perikanan, bersama TP PKK Kalsel berhasil meraih Juara 2 Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional 2025.

Kepala Dislutkan Kalsel Rusdi Hartono menyatakan, apresiasi dan kebanggaan kepada Ketua TP PKK Kalsel Fathul Jannah, atas capaian juara 2 lomba masak serba ikan tingkat nasional 2025, pada kategori Menu Keluarga.

“Prestasi ini menjadi kebanggan bagi Banua sekaligus motivasi untuk terus mengembangkan kreativitas olahan ikan, meningkatkan konsumsi ikan, serta memperkenalkan kekayaan kuliner berbasis perikanan dari Kalimantan Selatan ke tingkat nasional,” ungkap Rusdi, saat ditemui di Banjarmasin, Selasa (25/11).

Semoga, lanjutnya, capaian ini menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat untuk terus berinovasi dan mencintai sumber daya perikanan lokal.

Dijelaskan Rusdi, keikutsertaan pada lomba tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Kalsel Muhidin, serta Ketua TP PKK Kalsel Fathul Jannah, untuk menggelorakan Gerakan Makan Ikan di seluruh lapisan masyarakat.

“Kompetisi tersebut menjadi wadah kreativitas kader penggerak konsumsi ikan dari berbagai daerah untuk menyajikan hidangan berbahan dasar ikan inovatif, sehat, dan bergizi tinggi,” ujar Rusdi.

Sehingga melalui kompetisi ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong pemanfaatan ikan sebagai sumber protein berkualitas, guna mendukung tumbuh kembang anak dan mewujudkan Generasi Emas 2045.

Pada lomba tersebut, Kalsel melalui TP PKK membawa olahan ikan unggulan khas Banua, sebagai bentuk promosi kekayaan kuliner daerah.

“Misi kami adalah terus mengampanyekan konsumsi ikan sebagai gaya hidup sehat bagi keluarga,” ucap Rusdi.

Karena, tuturnya, ikan bukan hanya lezat dan mudah diolah, tetapi juga menjadi pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan gizi generasi masa depan.

“Dari dapur kreatif para peserta Lomba Masak Serba Ikan, kita bangun budaya makan ikan yang menyenangkan, sehat, dan berkelanjutan, untuk seluruh masyarakat Indonesia,” ucap Rusdi.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kalsel Fathul Jannah Muhidin, bersama dinas terkait terus menggelorakan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Banua, sebagai upaya peningkatan gizi masyarakat.

Pada ajang Lomba Masak Serba Ikan Tahun 2025 Tingkat Nasional di Jakarta, Dislutkan Kalsel bersama TP PKK Kalsel berhasil meraih juara dia, sekaligus memperkuat posisi Kalsel sebagai daerah inovasi kuliner ikan yang kompetitif secara nasional. (DISLUTKAN.KALSEL/SRI/RIW/EYN)

Peringati Hari Guru Nasional 2025, Kalsel Tekankan Penguatan Karakter dan Profesionalitas Guru

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025, yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Selasa (25/11). Bertindak sebagai inspektur upacara, Sekretaris Daerah Provinsi, Muhammad Syarifuddin.

Syarifuddin menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi–tingginya kepada seluruh guru di Kalimantan Selatan, yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam mencerdaskan generasi bangsa. Guru disebut sebagai pilar utama pendidikan, yang tidak hanya bertugas mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk karakter peserta didik, agar siap menghadapi tantangan zaman.

Ia menegaskan, bahwa peringatan Hari Guru Nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama, dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.

Pemerintah Provinsi Kalsel, lanjutnya, terus berupaya meningkatkan kompetensi pendidik melalui berbagai pelatihan, peningkatan kualitas kurikulum, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih merata dan modern.

“Guru tidak hanya menjadi pengajar di ruang kelas, tetapi juga menjadi inspirasi dan pembentuk karakter peserta didik. Guru memiliki peran penting dalam menumbuhkan rasa cinta sesama dan kepedulian terhadap lingkungan,” ucap Syarifuddin.

Syarifuddin juga menyoroti pentingnya peran guru sebagai teladan moral. Menurutnya, guru memiliki tanggung jawab bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai–nilai kemanusiaan, kepedulian sosial, serta kesadaran menjaga lingkungan hidup.

Ia berharap, seluruh pendidik di Kalimantan Selatan dapat terus meningkatkan profesionalitas, beradaptasi dengan perkembangan teknologi pembelajaran, serta membangun suasana belajar yang humanis dan inklusif.

“Pendidikan karakter harus berjalan beriringan dengan penguasaan ilmu pengetahuan sehingga pelajar tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berempati, dan memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan,” lanjut Syarifuddin.

Dilanjutkan Syarifuddin, dengan tema peringatan Hari Guru tahun ini yang menekankan pentingnya transformasi peran pendidik di tengah perubahan global, Pemprov Kalsel berkomitmen menguatkan sinergi bersama para guru dalam mewujudkan generasi muda yang unggul, berdaya saing, dan berkepribadian baik demi masa depan Kalimantan Selatan yang lebih maju. (MRF/RIW/EYN)

Gelar Seminar Corporate Farming, Upaya Brida Kuatkan Ekonomi dan Produksi Pertanian Kalsel

BANJARBARU – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan seminar kajian pengembangan corporate farming, yang digelar di Aula BRIDA Kalsel, Selasa (25/11). Kegiatan ini menghadirkan akademisi, perangkat daerah, penyuluh, pegiat pertanian, serta pelaku usaha yang bergerak di bidang pangan dan agribisnis.

Kepala BRIDA Provinsi Kalsel, Taufik Hidayat.

Kepala BRIDA Kalsel, Taufik Hidayat menjelaskan, bahwa konsep corporate farming menjadi salah satu strategi penting untuk mendorong pertanian modern yang lebih efisien, berkelanjutan, dan mampu bersaing dalam skala besar. Melalui pendekatan ini, pola usaha tani rakyat yang sebelumnya berjalan secara individual dapat diintegrasikan ke dalam manajemen yang lebih terkoordinasi, sehingga mendorong produktivitas dan efisiensi produksi.

Menurut Taufik, corporate farming tidak hanya berorientasi pada peningkatan hasil pertanian, tetapi juga menyasar penguatan ketahanan pangan daerah, peningkatan pendapatan petani, serta pembukaan peluang investasi yang lebih luas.

Dengan manajemen yang profesional, petani dapat lebih mudah mengakses teknologi pertanian, pembiayaan, hingga pemasaran produk.

“BRIDA Kalsel saat ini tengah melakukan kajian mendalam untuk memetakan potensi dan kesiapan daerah dalam menerapkan model corporate farming,” ucap Taufik

Dalam kegiatan seminar tersebut, sejumlah narasumber memaparkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk memastikan bahwa penerapan corporate farming di Kalimantan Selatan, berjalan sesuai karakteristik wilayah.

Taufik menambahkan, bahwa kajian ini diharapkan melahirkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil langkah terukur untuk meningkatkan produksi pertanian secara signifikan.

“Seminar ini bertujuan menggali masukan ilmiah dan teknis agar konsep corporate farming dapat diterapkan secara tepat di Kalimantan Selatan. Hasil kajian nantinya akan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani, memperluas peluang investasi, dan menciptakan model pertanian modern yang berkelanjutan,” lanjut Taufik.

Ia juga menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen memperkuat sektor pertanian sebagai penopang ekonomi daerah. Dengan adanya kajian corporate farming, pemprov berharap produksi pertanian dapat meningkat, rantai pasok lebih efisien, dan daya saing produk lokal semakin kuat di pasar nasional maupun internasional.

“Melalui riset, inovasi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, konsep corporate farming diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri, dan modern di Kalimantan Selatan,” tutup Taufik. (MRF/RIW/EYN)

Inflasi Terjaga, Belanja Pemerintah Jadi Stimulus Perekonomian Kalsel

BANJARMASIN – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel) mengumumkan, bahwa kondisi ekonomi dan fiskal daerah menunjukkan performa yang sangat positif dan stabil hingga akhir Oktober 2025. Dengan pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata – rata nasional, pengelolaan anggaran yang efektif, dan dukungan kuat terhadap sektor-sektor kunci seperti UMKM, Kalsel berhasil menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan lokal dan global.

Hal ini disampaikan Catur Ariyanto Widodo, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, saat Publikasi ALCo Regional Kalimantan Selatan realisasi hingga 31 Oktober 2025, dikantornya pada Selasa (25/11).

Hadir pula Abien Prastowidodo, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan, Sugiyarto, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Antonius Arie Wibowo, Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, serta tamu undangan lainnya.

Catur memaparkan, pertumbuhan ekonomi Kalsel mencapai 5,19% (yoy) pada Triwulan III 2025, didukung sektor pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan.

Pengelolaan fiskal berjalan optimal, dengan belanja APBN mencapai 78,45 persen dari pagu dan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) yang dominan sebesar Rp25,71 triliun.

“Kinerja APBD juga menunjukkan surplus yang tinggi, menandakan potensi besar untuk percepatan pembangunan,” jelas Catur.

Dukungan terhadap UMKM berjalan efektif, dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp4,17 triliun dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp56,52 miliar, yang menjadi bukti komitmen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, bagi Kalimantan Selatan.

Catur menambahkan, hingga Oktober 2025, Neraca Perdagangan Kalsel mencatatkan surplus sebesar US$775,67 juta. Meski masih mencetak surplus, angka ini mengalami kontraksi sebesar 29,67% dibandingkan bulan sebelumnya.

Kinerja ini dipengaruhi nilai Ekspor Oktober yang tercatat sebesar US$877,65 juta (turun 31,0% secara year-on-year) dan nilai Impor sebesar US$101,98 juta (turun 39,4% secara year-on-year).

Dari sisi harga, tingkat inflasi di Kalimantan Selatan pada Oktober 2025 tercatat sebesar 3,11% (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,42. Angka ini berada di atas tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,86% (yoy).

Secara bulanan (month-to-month), Kalsel mengalami inflasi sebesar 0,36%, berbeda dengan kondisi nasional yang mencatatkan inflasi lebih rendah (0,28%).

“Tekanan inflasi bulan ini terutama didorong kenaikan harga pada kelompok pengeluaran tertentu. Komoditas penyumbang utama andil inflasi adalah emas perhiasan, ikan gabus, dan telur ayam ras,” ujarnya.

Di sisi lain, beberapa komoditas pangan seperti cabai rawit, cabai merah, dan terong justru memberikan andil deflasi, membantu menahan laju inflasi lebih lanjut.

Sementara itu, realisasi Belanja Negara mencapai Rp32,29 triliun (78,45% dari pagu). Berbeda dengan bulan sebelumnya, pertumbuhan belanja negara kini mengalami kontraksi tipis sebesar 1,14% (yoy). Kontraksi ini dipengaruhi penurunan pada Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 10,14% dan melambatnya pertumbuhan Transfer ke Daerah (TKD) yang kini hanya tumbuh 1,47% (yoy).

Meski demikian, TKD masih mendominasi struktur belanja dengan porsi 79,63% (Rp25,71 triliun). Di sisi penerimaan, Pendapatan Negara terealisasi sebesar Rp11,31 triliun atau 51,29% dari target penerimaan tahunan. Capaian ini mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 27,35% (yoy), yang utamanya disebabkan penurunan penerimaan perpajakan (Pajak Dalam Negeri) dan PNBP.

Namun, terdapat catatan positif pada penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang tumbuh impresif 192,50% (yoy). Ketimpangan antara realisasi pendapatan dan belanja ini, mengakibatkan defisit anggaran melebar menjadi Rp20,98 triliun.

Di sisi lain, kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan hingga Oktober 2025 masih mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp9,27 triliun, dengan nilai SiLPA mencapai Rp16,39 triliun.

Surplus ini terbentuk dari realisasi Pendapatan Daerah yang mencapai Rp36,04 triliun (85,91% dari target), meskipun secara total pendapatan ini turun 6,01% (yoy).

“Kabar baiknya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu tumbuh positif 1,09 persen, didorong kenaikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pajak daerah,” tambahnya

Sementara itu, realisasi Belanja Daerah tercatat sebesar Rp26,77 triliun atau baru mencapai 52,61% dari pagu. Penyerapan belanja ini masih mengalami kontraksi sebesar 9,36% (yoy) dibanding periode yang sama tahun lalu.

Kontraksi terdalam masih terjadi pada komponen Belanja Modal yang terkoreksi signifikan sebesar 28,67% (yoy), mengindikasikan perlunya akselerasi fisik di sisa tahun anggaran. (DJPbKalsel-RIW/EYN)

Berbaur Duduk di Jalan, Ketua DPRD Kalsel Supian HK Temui Aksi Massa BEM se-Kalsel

BANJARMASIN –Badan Eksekutif Mahasiswa se- Kalimantan Selatan, menyampaikan aspirasi, sehubungan adanya percepatan pembahasan dan rencana pengesahan RUU KUHAP, yang dinilai mengandung banyak pasal bermasalah, berpotensi mengancam prinsip-prinsip due process of law , melemahkan perlindungan HAM, serta membuka ruang kriminalisasi masyarakat sipil.

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Supian HK, didampingi Ketua Komisi I, Rais Ruhayat, anggota Komisi II, Firman Yusi, anggota Komisi III, Husnul Fatahillah; Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini, serta pejabat kepolisian, berbaur dan duduk bersama massa aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel, yang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Senin (24/11) sore.

Ketua DPRD Provinsi, Ketua Komisi I, anggota Komisi II, anggota Komisi III, Sekretaris DPRD Kalsel, serta pejabat kepolisian, duduk berbaur dengan mahasiswa.

Kehadiran Ketua DPRD bersama jajaran, menunjukkan apresiasi positif terhadap aspirasi mahasiswa yang menyuarakan keberatan terkait percepatan pengesahan RUU KUHAP serta isu lingkungan di Kalsel.

Aksi massa yang dimulai sekitar pukul 15.00 WITA ini menyoroti percepatan pengesahan RUU KUHAP yang dinilai memiliki sejumlah pasal bermasalah, serta berpotensi mengancam prinsip proses hukum dan hak asasi manusia.

“Kami minta DPRD Kalsel selaku wakil rakyat mau mendengarkan dan menyampaikan aspirasi kami,” ujar salah seorang koordinator lapangan, M Anzari.

Selain menyoroti RUU KUHAP, mahasiswa juga mengeluhkan minimnya perhatian legislatif terhadap isu lingkungan, termasuk pengawasan pertambangan dan perlindungan kawasan Meratus.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kalsel Supian HK meminta mahasiswa tetap tenang. Bahwa DPRD tidak menutup telinga. Aspirasi masyarakat harus diteruskan, apalagi jika menyangkut hajat publik yang luas.

Ia menegaskan, DPRD Kalsel memiliki kewenangan menyampaikan rekomendasi resmi ke DPR RI, sehingga suara daerah tetap tersampaikan pada tingkat nasional.

“Apa -apa yang adik-adik sampaikan hari ini, akan kami bawa dalam rapat pimpinan dan komisi terkait,” jelasnya.

Supian HK menyampaikan, terkait isu lingkungan, perlunya pengawasan lebih kuat dan menyatakan isu tersebut akan dibawa dalam pembahasan lintas komisi.

“Kami tidak anti kritik. Justru masukan seperti inilah yang membuat DPRD bekerja lebih hati-hati,” katanya.

Setelah lebih dari satu jam aksi berjalan kondusif, massa meminta dialog dilanjutkan di dalam gedung DPRD tanpa pembatasan jumlah peserta. Pimpinan DPRD menyanggupi dialog, namun dengan syarat maksimal 20 perwakilan masuk ke ruang pertemuan, menimbang kapasitas dan keamanan gedung.

Dua perwakilan BEM, Adi Jayadi dan M Anzari, disilakan melihat langsung ruangan dialog. Setelah ditinjau, mereka menilai ruangan terlalu kecil dan meminta dialog dipindah ke ruang utama rapat paripurna. Permintaan tersebut tidak dapat dikabulkan pimpinan DPRD.

Ketika perwakilan BEM kembali ke luar untuk musyawarah internal, Ketua DPRD Kalsel, harus meninggalkan lokasi karena agenda perjalanan dinas luar daerah yang sudah terjadwal dan tidak dapat ditunda.

Namun, aksi tetap dikawal anggota DPRD lainnya serta jajaran Sekretariat DPRD Kalsel. Setelah bermusyawarah, massa menolak pembatasan jumlah peserta dialog dan menyatakan akan masuk secara paksa.

Puluhan massa lalu mendorong pintu gerbang DPRD. Aparat kepolisian yang siaga dari dalam pagar membentuk pagar betis untuk menahan massa agar tidak merangsek masuk. Aksi dorong – dorongan berlangsung singkat, sebelum massa akhirnya mundur.

Tak lama, massa membakar spanduk yang mereka bawa sambil kembali berorasi. Aparat tetap bertindak humanis dan terukur, memastikan situasi tetap aman tanpa adanya korban. Sekitar pukul 18.00 WITA, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. (ADV-NHF/RIW/EYN)