Kategori: Tipe Berita

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Dinamika Operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Jumat (21/11) siang.

Rakor dipimpin langsung Gubernur Kalsel, Muhidin, didampingi Danrem 101/Antasari, serta Kapolda Kalsel, dan dihadiri seluruh koordinator wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam arahannya, Gubernur Muhidin meminta seluruh SPPG, menyesuaikan jadwal proses memasak agar risiko kontaminasi makanan dapat ditekan seminimal mungkin.

“Selama ini SPPG selesai memasak pada pukul 02.00 WITA. Mulai sekarang kita minta proses memasak selesai pada pukul 04.00 WITA, dan penyajiannya dimulai pukul 05.00 WITA,” tegasnya.

Ia menekankan, perubahan jadwal ini berkaitan langsung dengan keamanan pangan yang dibagikan kepada siswa.

“Langkah ini untuk mencegah pertumbuhan bakteri pada makanan. Kita ingin memastikan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan saat makanan dibagikan,” tambahnya.

Gubernur Muhidin juga menyampaikan bahwa Pemprov telah membentuk Satgas MBG yang terdiri dari lintas instansi, termasuk unsur TNI dan Polri, untuk memastikan seluruh SPPG mematuhi standar operasional yang ditetapkan.

“Kita sudah membentuk satgas yang melibatkan TNI-Polri untuk mengawasi seluruh proses, mulai dari persiapan, pengolahan, hingga distribusi makanan,” ujarnya.

Koordinator MBG Kalsel, Siti Fatimah memastikan, seluruh jajaran SPPG siap menindaklanjuti arahan tersebut.

“Karena rapat ini dihadiri seluruh korwil SPPG, maka instruksi Gubernur akan langsung kita sesuaikan di lapangan. Penyesuaian jadwal memasak akan segera diterapkan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, penataan ulang waktu operasional ini juga akan diikuti dengan evaluasi berkala untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga hingga sampai ke siswa.

Selain soal waktu memasak, rakor juga membahas kesiapan logistik, kelengkapan sarana dapur, mekanisme distribusi, hingga pelaporan harian oleh setiap SPPG. (SYA/RIW/EYN)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Progres Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2025 di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Jumat (21/11).

Rakor tersebut mengungkap serapan anggaran di sebagian besar SKPD, masih berada di bawah 60 persen. Kondisi ini mendapat perhatian serius Gubernur Kalsel, Muhidin, yang memimpin langsung jalannya rapat.

Gubernur menegaskan, agar setiap Kepala SKPD segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kinerja penyerapan anggaran.

“Kami mengharapkan seluruh SKPD menyiapkan rencana belanja dan penggunaan anggaran Tahun 2026 secara lebih matang,” ujarnya.

Ia juga menekankan evaluasi yang akan dilakukan secara ketat di tahun mendatang.

“Pada Januari 2026 nanti seluruh Kepala SKPD akan menandatangani pakta integritas. Jika di tahun berikutnya serapan masih rendah dan penggunaan anggaran tidak sesuai perencanaan, maka yang bersangkutan harus bersedia mundur atau dinonjobkan,” tegasnya.

Gubernur menambahkan, serapan anggaran tidak hanya soal membelanjakan dana, tetapi memastikan program pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, turut menekankan pentingnya sinkronisasi antara RPJMD dan Renstra SKPD.

Menurutnya, visi dan misi daerah yang termuat dalam RPJMD harus menjadi pedoman utama dalam penyusunan program.

“Renstra SKPD tidak boleh berjalan sendiri tanpa merujuk arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD,” jelasnya.

Ia menegaskan perlunya perhatian terhadap seluruh indikator kinerja, mulai dari input, output, hingga outcome, agar serapan anggaran dapat selaras dengan prioritas pembangunan.

“Penyusunan Renstra yang baru harus dilakukan lebih cermat sehingga tidak ada lagi program yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah,” tambahnya.

Selain evaluasi serapan anggaran, rakor juga membahas sejumlah agenda penting yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Antara lain persiapan penyambutan tamu dari seluruh provinsi dalam kegiatan Rakornas Bappeda, persiapan pelaksanaan momen 5 Rajab, rencana High Level Meeting TPID serta Pembahasan Regional Investment Relations Unit (RIRU). (SYA/RIW/EYN)

JAKARTA – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), meminta kejelasan terkait keterlambatan transfer dana desa yang hingga awal November masih menjadi keluhan banyak pemerintah desa di daerah.

Permintaan tersebut disampaikan langsung  jajaran Komisi I, saat melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim,  Kamis (6/11)

Dalam pertemuan tersebut, Habib Hamid menyampaikan, bahwa pihaknya menerima banyak aspirasi dari pemerintah desa di Kalimantan Selatan yang mengeluhkan lambatnya pencairan dana transfer dari pemerintah pusat.

“Tujuan kami datang ke Kementerian Desa ini adalah untuk menanyakan perihal transfer keuangan daerah yang sampai saat ini desa-desa mengaku resah. Kami menerima banyak sekali aspirasi tentang keterlambatan pencairan ini,” ujarnya

Hamid menambahkan, keterlambatan tersebut dikhawatirkan berdampak pada pelaksanaan berbagai program pembangunan di desa, sekaligus berpotensi menimbulkan Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), karena dana tidak dapat dibelanjakan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Dari hasil pertemuan, Komisi I memperoleh penjelasan, bahwa keterlambatan penyaluran dana desa terjadi karena pemerintah pusat masih menyelesaikan petunjuk teknis (juknis), terkait mekanisme pencairan. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar desa di Kalimantan Selatan belum menerima dana tersebut, kecuali beberapa desa di kabupaten tertentu.

“Setelah kami ketahui, memang belum dikucurkan karena belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai juknisnya. Hanya sejumlah desa di beberapa kabupaten yang sudah menerima dana transfer, sementara lainnya masih menunggu,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan, Ditjen PDP Kemendes PDTT, Dwi Rudi Hartoyo menjelaskan, bahwa proses pencairan dana desa kemungkinan besar dapat dilakukan pada pertengahan November 2025, setelah juknis resmi diterbitkan.

Melalui kunjungan ini, Komisi I DPRD Kalsel berharap pemerintah pusat dapat segera mempercepat proses pencairan.

“Kita ingin seluruh desa di Kalimantan Selatan, dapat menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat tanpa hambatan. (ADV-NHF/RIW/EYN)

BANJAR – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesehatan Keluarga (TP PKK) Kalsel, melaksanakan kegiatan Safari Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), di Desa Mandiangin Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Rabu (5/11).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono mengatakan, Gemarikan ini merupakan arahan Gubernur Kalsel Muhidin, agar melibatkan kolaborasi lintas instansi. Diantaranya, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.

“Syukur Alhamdulillah, hari ini kami bersama sejumlah SKPD di lingkup Pemprov Kalsel melaksanakan kegiatan Gemarikan di Kecamatan Karang Intan,” ungkap Rusdi.

Kegiatan Gemarikan, jelasnya, bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi ikan, karena mengandung Omega 3 yang sangat dibutuhkan tubuh, terutama pada masa pertumbuhan anak.

Selain itu, Safari Gemarikan ini juga untuk meningkatkan Angka Konsumsi Ikan (AKI) di Kalimantan Selatan. Meski AKI Kalael sudah lebih tinggi dari rata rata nasional.

Saat ini, AKI Kalsel mencapai 65 kilogram per kapita per tahun, sedangkan rata rata nasional berada di angka 56 kilogram per kapita per tahun.

“Meski begitu, Dislutkan Kalsel terus menggelorakan dan memasyarakatkan makan ikan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah menyampaikan, sangat senang dengan antusiasme masyarakat yang hadir mengikuti kegiatan Gemarikan dan berbagai kegiatan sosial lainnya.

“Alhamdulillah TP PKK Kalsel bersama Dislutkan Kalsel serta Posyandu melaksanakan Gemarikan di Kecamatan Karang Intan,” ucapnya.

Dalam kegiatan ini, dilakukan pembagian makanan olahan berbahan dasar ikan kepada anak anak sekolah, produk tersebut olahan dari UMKM binaan Dislutkan Kalsel. (DISLUTKAN.KALSEL/SRI/RIW/EYN)

BANJARBARU – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Selatan memastikan, bahwa peristiwa longsor di area tambang batu gunung (galian C) di Desa Awang Bangkal Barat, Kabupaten Banjar, terjadi akibat faktor cuaca ekstrem, yang melanda wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir.

Kepala Dinas ESDM Kalsel melalui Kepala Bidang Pertambangan, Gayatrie Agustina menjelaskan, perusahaan tambang yang beroperasi di lokasi tersebut memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dan telah melakukan langkah cepat, setelah mendeteksi tanda-tanda potensi longsor.

“Mereka sudah melihat adanya tanda-tanda longsor sebelum kejadian. Karena itu kegiatan langsung dihentikan, karyawan dievakuasi, dan alat berat disingkirkan. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa maupun kerugian,” jelasnya, Kamis (6/11).

Ia menegaskan, peristiwa longsor tersebut murni disebabkan faktor cuaca, bukan kelalaian operasional.

“Ini murni karena intensitas hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir, terutama di wilayah Awang Bangkal,” ujarnya.

Terkait upaya peninjauan ke lokasi kejadian, Gayatrie menerangkan, bahwa pengawasan langsung tambang merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, sementara pihaknya tetap berkoordinasi dan meminta laporan resmi dari perusahaan.

“Untuk pengecekan lokasi kami belum, karena pengawasan menjadi kewenangan Dirjen Minerba. Namun kami sudah meminta laporan resmi dari pihak KTT IUP. Bila nanti diminta untuk turun ke lapangan, kami siap melaksanakan sesuai instruksi,” katanya.

Gayatrie menambahkan, pihaknya telah mengimbau agar perusahaan menghentikan sementara aktivitas penambangan di areal seluas 5 hektare tersebut hingga kondisi cuaca kembali aman.

“Kami mengimbau agar kegiatan tambang dihentikan sementara sampai situasi benar-benar kondusif. Kalau pun tetap beroperasi, aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) harus diperhatikan secara ketat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada Selasa (4/11), beredar luas di media sosial, video detik-detik longsor di tambang galian C Desa Awang Bangkal Barat. Dalam video tersebut, tampak batu dan tanah dari bahu gunung runtuh hingga menimbulkan asap debu putih tebal yang menyelimuti area sekitar dan sempat menghambat jarak pandang warga. (SYA/RIW/EYN)

JAWA TIMUR — Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama pihak Bank Kalsel, membahas dinamika terkini terkait isu dana Pemerintah Provinsi Kalsel yang disebut mengendap di Bank Kalsel.

Kepastian itu disampaikan di sela kunjungan kerja Komisi II ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur di Surabaya, dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, Rabu (5/11).

Yani Helmi menegaskan, bahwa Komisi II DPRD Kalsel tidak tinggal diam dan akan menindaklanjuti persoalan ini dengan langkah konkret serta transparan.

“Kami Komisi II DPRD Kalsel berencana memanggil kembali pihak BPKAD untuk menjelaskan secara komprehensif masalah ini agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan utuh,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pembahasan mendalam akan dilakukan agar tidak muncul kesalahpahaman publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

“Mudah-mudahan dalam kesempatan berikutnya kita bisa bertemu dan berdiskusi lebih mendalam mengenai hal ini, sehingga semuanya menjadi terang,” tambahnya.

Lebih lanjut, Yani Helmi menerangkan, bahwa dana yang disebut mengendap tersebut bukan merupakan permasalahan hukum, melainkan kesalahan teknis dalam penginputan golongan nasabah.

“Tidak ada pelanggaran regulasi atau aturan hukum yang mengakibatkan Bank Kalsel terkena sanksi oleh OJK atau Bank Indonesia. Persoalan ini pun sudah diklarifikasi ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, dan hasilnya dinyatakan clear,” tegasnya.

Yani Helmi menambahkan, total dana yang terdeposito atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan saat ini mencapai sekitar Rp4,7 triliun. Dana tersebut sepenuhnya masih tersimpan dengan aman di Bank Kalsel dan siap digunakan untuk mendukung pembiayaan program strategis daerah.

“Kalaupun nanti ada sisa atau SILPA, secara otomatis akan dialokasikan kembali pada tahun anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Menutup pertemuan tersebut, Yani Helmi menegaskan komitmen Komisi II DPRD Kalsel, dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap keuangan daerah.

“Kami tidak berdiam diri. Di mana pun dan kapan pun, kami akan terus melaksanakan tugas untuk memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EYN)