BANJARMASIN – Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, Bank Kalsel melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berikan bantuan musibah kebakaran yang terjadi di Jalan Aes Nasution Gang Samudin RT 11 RW 02 dan Gang Syuhada RT 12 RW 02 Kelurahan Gadang. Total bantuan yang diserahkan sebesar Rp70 juta rupiah kepada warga terdampak kebakaran. Bantuan secara langsung diserahkan Direktur UPZ Bank Kalsel, M. Fajri Muhtadi didampingi Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Shah Rizky Kurniawan kepada Abdurrahim selaku Ketua RT atau perwakilan warga RW 02 Kelurahan Gadang.
Menanggapi bantuan ini, Abdurrahim selaku Ketua RT atau warga yang terdampak kebakaran, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepedulian Bank Kalsel yang telah membantu meringankan beban yang sedang dialami saat ini.
“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur kepada Bank Kalsel atas bantuan yang telah diberikan melalui UPZ Bank Kalsel, bantuan ini sangat membantu sekali dalam memperbaiki tempat tinggal kami yang sudah habis, sehingga tidak bisa ditempati lagi” ungkap Abdurrahim.
Pada kesempatan yang sama, Direktur UPZ Bank Kalsel, M. Fajri Muhtadi menyampaikan turut berduka cita atas musibah kebakaran yang dialami warga Kecamatan Banjarmasin Tengah tersebut, dan berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan untuk membangun kembali tempat tinggal mereka.
“Pada hari ini telah dilaksanakan penyerahan bantuan musibah kebakaran yang terjadi di Jalan Aes Nasution Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah melalui UPZ Bank Kalsel. Bantuan diberikan berupa dana tunai untuk perbaikan rumah yang tidak bisa ditempati lagi. Semoga dengan bantuan ini bisa meringankan dalam menjalani keseharian para korban,” terang Fajri. (ADV-RIW/RDM/EYN)
BANJARMASIN – Tim Seleksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Selatan, memperpanjang pendaftaran Bakal Calon khusus perempuan.
Hal itu disampaikan, Ketua Tim Seleksi Bawaslu Kalsel, melalui Sekretaris Timsel Muhammad Alif, Kepada Abdi Persada FM, pada Senin (8/5).
Sekretaris Tim Seleksi Bawaslu Kalsel, Muhammad Alif.
Alif mengatakan, sejak resmi dibuka pendaftaran, bakal Calon Anggota Bawaslu Kalsel periode tahun 2023 – 2028, pada 17 April – 3 Mei 2023, dan dilakukan masa perbaikan berkas bagi pelamar hingga tanggal 6 Mei 2023, untuk total keseluruhan jumlah pendaftar yang lengkap berkasnya ada sebanyak 55 orang, terdiri laki-laki 43 orang dan perempuan 12 orang. Sehingga, keterwakilan perempuan dinilai tidak memenuhi 30 persen, maka dilakukan masa perpanjangan pendaftaran khusus bagi perempuan selama tiga hari.
“Hasil rapat pleno, perpanjangan pendaftaran khusus kouta perempuan, mulai tanggal 9-11 Mei 2023, bertempat di Sekretariat Timsel Bawaslu Kalsel Lobby Hotel Aria Barito, Banjarmasin, pada saat jam kerja,” ucapnya
Disampaikan Alif, untuk persyaratan tidak ada perubahan, di antaranya Warga Negara Indonesia (WNI), berusia minimal 35 tahun, berpendidikan minimal S1 dan berdomisili di wilayah Kalimantan Selatan. Ia berharap,
dengan diperpanjang masa pendaftaran ini, akan ramai pendaftar khusus perempuan di Kalsel.
“Sejak dibuka masa pendaftaran, rata-rata yang mendaftar ini tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota,” jelasnya
Lebih lanjut Alif menambahkan, untuk tahapan seleksi timsel Bawaslu Kalsel selanjutnya, setelah dilakukan masa perpanjangan khusus perempuan, akan dilanjutkan Penelitian dan Verifikasi Berkas pada tanggal 12 – 16 Mei 2023, dan diumumkan hasilnya Rabu 17 Mei 2023 mendatang.
“Para pendaftar ada yang mengantar dokumen langsung ke sekretariat, kemudian via email, dan mengirim melalui pos,” tutupnya
Untuk diketahui, sebentar lagi jabatan dua komisioner Bawaslu Kalsel akan berakhir, yaitu Noor Kholis Majid dan Azhar Ridhanie pada tanggal 24 Juli 2023 mendatang. Dengan demikian dibuka pendaftaran dari tim seleksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Selatan, untuk mengisi dua jabatan komisioner tersebut. (NHF/RDM/EYN)
TANAH BUMBU – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), mendorong pelaku usaha atau perusahaan besar sawit (PBS) untuk mengintegrasikan sapi-sawit, baik oleh perusahaan atau melalui kemitraan dengan peternak disekitarnya.
Menurut SYL, kemitraan usaha inti-plasma dalam integrasi sapi-sawit, akan mampu mendukung peningkatan populasi dan produksi sapi potong di dalam negeri, serta pertanian berkelanjutan di Indonesia. Hal ini Ia sampaikan saat menghadiri panen pedet dan Kick Off SISKA KU INTIP (Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit Berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma) di lokasi SISKA Ranch PT. Buana Karya Bhakti, Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Sabtu (18/3).
Mentan (paling kanan) didampingi Gubernur saat berada di lokasi kick off SISKA KUINTIP.
Pada kesempatan ini, Mentan SYL mengatakan, sistem integrasi sapi-sawit dan kemitraan yang dilakukan di Kalimantan Selatan ini, adalah contoh kerjasama saling menguntungkan antara pengusaha kelapa sawit dengan para peternak disekitarnya, yang dapat direplikasi di provinsi lainnya.
Menurut SYL, usaha integrasi sapi-sawit dan kemitraan usaha ini akan berkontribusi positif terhadap peningkatan populasi dan produksi sapi potong dan pengembangan pertanian berkelanjutan di Indonesia.
“Saya mengimbau kepada para pemilik perusahaan perkebunan sawit lainnya yang belum melaksanakan integrasi sapi-sawit untuk segera bergabung dan dapat dilakukan melalui kemitraan dengan peternak sekitarnya”, kata SYL.
Syahrul menjelaskan, Indonesia memiliki perkebunan sawit yang luasnya mencapai 16,38 juta hektar, sehingga jika dimanfaatkan 20 persen saja untuk pengembangan ternak sapi, maka akan menghasilkan kurang lebih 1,6 juta ekor sapi.
“Jika integrasi sapi-sawit dan kemitraan ini bisa berjalan dengan baik, maka tentunya akan mendukung peningkatan populasi dan produksi sapi potong di dalam negeri dan mewujudkan pertanian perkelanjutan. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi kepada Bapak Gubernur Kalimantan Selatan beserta jajarannya, dengan komitmennya yang tinggi telah mewajibkan pengusaha perkebunan sawit untuk melakukan integrasi sapi sawit atau bermitra dengan peternak sekitarnya,”kata Mentan.
Lebih lanjut Syahrul mengatakan, hasil dari pengembangan integrasi sapi-sawit ini sangat luar biasa, dan ternyata mampu menghasilkan sapi-sapi yang berkualitas dan pertumbuhan sawit yang juga bagus,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor mengatakan, SISKA KU INTIP adalah program unggulan yang dilaksanakan sebagai upaya pengembangan sistem usaha dan agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terintegrasi guna mendukung percepatan swasembada sapi potong di provinsi Kalimantan Selatan.
Sebagai wujud komitmennya, Gubernur Kalimantan Selatan juga telah mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 053 tahun 2021 tentang percepatan swasembada sapi potong melalui program integrasi sapi sawit. Dalam Peraturan Gubernur itu, diwajibkan bagi pengusaha perkebunan sawit untuk mengimplementasikan SISKA KU INTIP pada tahun 2024.
Paman Birin (sapaan khas Gubernur) menjelaskan, potensi pengembangan sistem integrasi sapi sawit di Kalimantan Selatan sendiri masih terbuka lebar. Hingga Maret 2023, di Kalimantan Selatan telah tergabung secara aktif 18 kluster SISKA KU INTIP yang berada di 12 grup perusahaan perkebunan besar swasta (PBS) dan 1 koperasi. Jumlah anggota sebanyak 279 orang pekebun peternak plasma. Adapun total kepemilikan sapi sebanyak 2.394 ekor yang digembalakan di lahan kebun sawit seluas 21.331 hektar.
“Potensi lahan perkebunan kelapa sawit untuk pengembangan SISKA KU INTIP di Kalsel ini adalah seluas 250.000 ha dengan potensi daya tampung 125.000 ekor ternak sapi,” tutup Paman Birin. (RIW/RDM/EYN)
BANJARMASIN – Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Banjarmasin I bekerjasama dengan Polda Kalsel serta Jasa Raharja kembali melakukan sosialisasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di halaman kantor UPPD Banjarmasin I di Jalan Ahmad Yani KM 5,5 Banjarmasin, Selasa (30/8) sore.
Suasana Sosialisasi Pembayaran PKB oleh UPPD Banjarmasin I
Kepala UPPD Banjarmasin I, Anni Hanisyah mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat agar membayar PKB tepat waktu karena pajak yang dibayarkan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan di Banua.
“Sekarang dengan adanya sosialisasi ini, kepatuhan masyarakat semakin meningkat,” katanya kepada wartawan.
Bagi kendaraan roda dua maupun roda empat yang mati masa berlaku pajaknya, menurut Anni, disediakan Kedai Samsat Bergerak untuk mempermudah masyarakat yang ingin membayar pajak.
“Kami tidak memaksa karena sifatnya sosialisasi saja. Namun jika mereka mau membayar pada saat itu, kami sediakan Kedai Samsat Bergerak,” jelasnya.
Sementara itu, salah satu warga yang mendapatkan sosialisasi, Yazid menilai adanya sosialisasi dan disediakannya Kedai Samsat Bergerak ini sangat membantu karena memudahkan Wajib Pajak untuk membayar pajak di luar jam kerja.
“Kebetulan lewat di sini, sebelum habis masa berlaku pajak, saya sekalian saja bayar pajak di Kedai Samsat Bergerak dan memang sangat membantu memudahkan membayar pajak,” ucapnya.
Dalam kegiatan sosialisasi ini, UPPD Banjarmasin I juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pembayaran PKB agar tepat waktu sekaligus memberikan edukasi terkait kelengkapan berkendara dan juga pembagian brosur layanan unggulan di Samsat, seperti Kedai Samsat Bergerak, Samsat Keliling dan juga SIGNAL. (NRH/RDM/RH)
BANJAR – Sekdakab Banjar Mokhmad Hilman, menyebut, sedikitnya ada tiga calon yang menjadi kandidat Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip).
“Yang jelas kami menunggu keputusan dari pak Bupati Banjar untuk penetapan plt Kadispersip Kabupaten Banjar,” ujarnya kepada awak media, Rabu (20/7) kemarin.
Ditanya soal nama tiga kandidat yang bakal dipilih menjadi Pelaksana tugas (Plt) Kadispersip Kabupaten Banjar, Hilman pun enggan menjawab lebih detail terkait penunjukkan tersebut.
Sekdakab Banjar Mokhamad Hilman saat dikonfirmasi terkait mengisi kekosongan Kepala Dispersip
“Ya kita tunggu saja siapa yang dipilih Bupati Banjar, karena hal ini belum diputuskan. Apabila nanti disebutkan tiga orang ini namun kan dipilih hanya satu tidak enak dengan dua orang kandidat itu. Jadi, tidak berani berkomentar lebih jauh lagi,” ungkap mantan Kadis PUPR Banjar itu.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Muhammad Rofiki, menyoroti, adanya pejabat yang saat ini masih menduduki lebih dari satu. Bahkan dirinya menghendaki agar kepala daerah bisa segera mengambil kebijakan dalam penunjukkan jabatan definitif ditubuh Pemkab Banjar.
Ketua DPRD Kabupaten Banjar Muhammad Rofiki menanggapi penunjukkan Plt Kadispersip yang kini telah kosong
“Selain tidak sehat untuk ketatanegaraan, hal serupa juga ditakutkan seperti yang terjadi di HSU terlalu banyak Plt yang akhirnya menjadi sorotan. Saya harap ini segera diisi pejabat definitif,” harap politisi Gerindra Kabupaten Banjar ini.
Rofiki menegaskan, apabila masih menerapkan penunjukkan Pelaksana tugas (Plt) salah satu dampaknya adalah menghambat proses pembangunan bagi pemerintah daerah.
“Mengingat fungsi dari jabatan Plt tidak dapat mengambil atau menentukan kebijakan alias terbatas sehingga menghambat pembangunan Pemkab Banjar,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)
Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor atau Paman Birin, turut memberikan bantuan hewan kurban berupa dua ekor sapi kepada Badan Pengelola Mesjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin.
Penyerahan hewan kurban dilakukan Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar kepada Ketua Badan Pengelola Mesjid Raya Sabilal Muhtadin, H Darul Quthni usai salat Idul Adha 1443 Hijriah, pada Minggu (10/7).
“Kita hari ini menyerahkan hewan kurban bantuan bapak gubernur (Paman Birin,red) untuk dibagikan kepada masyarakat,” ujar Roy usai penyerahan.
Sekdaprov Kalsel (dua dari kanan) saat menyerahkan sapi kurban Gubernur
Sementara itu, Ketua Badan Pengelola Mesjid Raya Sabilal Muhtadin, Darul Quthni mengatakan, sumbangan yang diterima pihaknya mencapai 26 ekor sapi yang berasal dari berbagai pihak, antara lain Gubernur Kalsel, Kapolri, Kapolda, perusahaan dan masyarakat.
“Kita siapkan dua ribuan kupon daging kurban yang akan dibagikan. Nanti bisa ditambah lagi,” ujarnya.
Selain di Mesjid Raya Sabilal Muhtadin, sebelumnya Paman Birin juga membagikan sapi kurban ke sejumlah lokasi, seperti di Masjid Al Manar Desa Pulau Sugara Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala.
Lalu diserahkan di Jalan Alalak Berangas Ray 17 RT 3 serta kepada warga di Jalan trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah RT 05 sebelum Jembatan Barito. (BIROADPIM-RIW/RDM/SYA)
Banjarmasin – Polda Kalsel menyembelih puluhan ekor hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, pada Minggu (10/7). Pemotongan hewan kurban berupa sapi dan kambing itu berlangsung di Mess Bintara Remaja Dit Samapta Polda Kalsel, Bina Brata Banjarmasin.
Pemotongan ditandai dengan penyerahan hewan kurban secara simbolis oleh Kapolda Kalsel yang turut dihadiri Wakapolda Kalsel, Pejabat Utama Polda Kalsel, Ketua Bhayangkari Daerah Kalsel, Perwakilan Korem 101/Antasari, Ketua PWI Kalsel, Ketua IJTI Kalsel, Perwakilan Mesjid Jami Banjarmasin, dan Perwakian DPN Dayak Keluarga Borneo.
Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto mengatakan, selain melakukan pemotongan, Polda Kalsel juga mendistribusikan hewan kurban tersebut ke sejumlah wilayah untuk dibagikan kepada masyarakat.
“Jumlah hewan kurban di Polda Kalsel sebanyak 73 ekor terdiri dari 63 sapi dan 10 kambing,” kata Kapolda Kalsel disela kegiatan penyembelihan hewan kurban.
Prosesi penyembelihan hewan kurban di Polda Kalsel
Dirinya menerangkan, bahwa jumlah hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha kali ini lebih banyak daripada tahun 2021 lalu. Dimana pada Hari Raya Idul Adha tahun lalu, jumlah hewan kurban yang dipotong dan didistribusikan Polda Kalsel ke beberapa wilayah sebanyak 53 ekor.
“Insya Allah setiap tahun hewan kurban yang akan dipotong Polda Kalsel akan selalu bertambah,” ucap Kapolda Kalsel.
Orang nomor satu di Polda Kalsel ini pun berharap dengan kurban ini, dirinya, para Pejabat Utama dan seluruh personel Polda Kalsel dapat mengikuti jejak para Nabi seperti Nabi Ibrahim A.S. dan Nabi Muhammad SAW.
Selain itu, dengan kurban tersebut pihaknya dapat berbagi kebahagiaan kepada masyarakat yang membutuhkan atau kurang mampu.
Kapolda Kalsel pada kesempatan ini pun menegaskan bahwa Polda Kalsel bersama Forkopimda telah melakukan langkah-langkah antisipasi agar tidak terjadi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak, sehingga sapi dan kambing yang dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha tahun ini, sudah dipastikan sehat dan bersih dari PMK serta siap untuk dikurbankan. (POLDAKALSEL-RIW/RDM/SYA)
Banjar – Idul Adha tahun ini, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, melaksanakan shalat Idul Adha di masjid Al Karomah Martapura. Didampingi Ketua DPRD Provinsi Supian HK, dan sejumlah Kepala SKPD lingkup pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, Gubernur yang biasa disapa Paman Birin itu, tiba di masjid Al Karomah sekitar pukul 07.15 WITA pada Minggu (10/7), dan langsung menunaikan shalat Tahiyatul Masjid.
Kemudian bersama ribuan jemaah yang memadati masjid, turut membacakan takbir, tahlil dan tahmid. Tampak hadir dalam shalat Idul Adha itu Bupati Banjar Saidi Mansyur, serta Forkompinda Kabupaten Banjar.
Gubernur Kalsel saat prosesi penyerahan sapi kurban Presiden
Dalam sambutannya sebelum shalat, Gubernur menyampaikan, selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, kepada seluruh masyarakat Kalsel.
“Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah, semoga kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, sekaligus dapat meningkatkan solidaritas, dan kepedulian kita sebagai umat Islam,” ujarnya.
Momen Idul Adha, menurut Paman Birin, memberikan kesan dan makana bagi kehidupan, yang tercermin dalam ibadah haji dan ibadah kurban.
Ibadah kurban mengandung makna kepedulian, semangat berbagi dan solidaritas kepada sesama.
“Ibadah kurban yang kita laksanakan, banyak mengandung makna serta dimensi kesabaran dan ketabahan, yang hendaknya kita amalkan dalam kehidupan,” sampainya.
Gubernur Kalsel berada di shaf depan shalat Idul Adha
Usai shalat, Paman Birin juga berkesempatan menyerahkan Bantuan Kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi.
Sapi kurban Presiden yang diserahkan Paman Birin, diterima langsung Ketua Nhazir Masjid Al-Karomah Martapura, KH. Hasanuddin Badruddin. Sapi bantuan Presiden tahun ini, berjenis Brahman dengan berat lebih dari 950 kilogram, dibeli dari peternak lokal asal Tanah Bumbu. (RIW/RDM/SYA)
BANJARMASIN – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan harus segera melaksanakan pengendalian proyek dan mengevaluasi kontraktor pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Kalimantan Selatan. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) juga harus meningkatkan performanya dalam melaksanakan pemilihan penyedia.
Hal itu diungkapkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M. Harahap bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Mukri, ketika memberikan pembekalan bagi kontraktor, konsultan, dan pegawai BPJN di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Rabu (6/7).
Diungkapkannya, penyimpangan dalam konstruksi berupa pemilihan penyedia (tender) sekadar formalitas, penyedia/kontraktor yang terpilih tidak kompeten, konsultan pengawas/manajemen konstruksi hanya sekadar formalitas/tidak bekerja, dan tidak dilakukan pengendalian proyek.
“Pemilihan penyedia harus dilakukan dengan penuh integritas dan tidak sekadar formalitas, hindari intervensi dari para pihak, dan yang lebih penting jangan sampai terjadi kecurangan,” tegas Rudy, yang telah menyelesaikan Certified Risk Governance Professional (CRGP).
Proses pemilihan penyedia konstruksi dilakukan BP2JK Provinsi Kalimantan Selatan, dengan harapan proses dan hasil pengadaan barang dan jasa dapat lebih efektif, efisien, transparan, berkualitas dan akuntabel.
Namun, pada kenyataannya, BP2JK belum bekerja maksimal, yang pada akhirnya berdampak pada tender/seleksi gagal, kuantitas pekerjaan kurang, kualitas pekerjaan rendah, nilai kontrak tidak wajar, progres pekerjaan lambat, kebermanfaatan proyek kurang, serta ada yang putus kontrak.
Dari sisi lain, diungkapkan oleh Rudy, kegagalan proyek konstruksi juga disebabkan KPA/PPK yang tidak melakukan evaluasi hasil pemilihan, dan penyedia yang terpilih tidak kompeten. Selain itu, nilai penawaran sangat rendah, kompetensi usaha kecil tidak memadai, konsultan pengawas hanya sekadar formalitas atau tidak bekerja, dan terjadi konflik kepentingan antara konsultan pengawas dengan kontraktor.
“KPA/PPK tidak melakukan pengendalian proyek karena tidak memahami manajemennya,” katanya.
Ditambahkannya, BP2JK harus melakukan mitigasi atas kelemahan pengendalian proyek, seperti melakukan revisi prosedur tender, dan melakukan probity audit atas proses penetapan pemenang tender. Selain itu, harus dilakukan optimalisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atas penyusunan dokumen, evaluasi dan pelaksanaan prosedur. Sedangkan BPJN harus meningkatkan kinerja penyedia dan kontrak
Dalam pertemuan itu juga terungkap, pada tahun 2022, dari 21 paket pekerjaan fisik di BPJN, 19 paket dilaksanakan oleh penyedia non BUMN dan 2 oleh BUMN, tetapi 6 paket terlambat. (BPKPKALSEL-RIW/RDM/SYA)
Banjarmasin – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor membuka secara resmi Sosialisasi Kekayaan Intelektual disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Senin (4/7).
Tema yang diangkat dalam kegiatan Sosialisasi Kekayaan Intelektual adalah “Bergerak Melindungi Kekayaan Intelektual Untuk Merawat Identitas dan Unggulan Masyarakat serta Ketangguhan Ekonomi Wilayah,”.
Hadir dalam pembukaan itu diantaranya Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kemenkumham RI Iwan Kurniawan, dan Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel Lilik Sujandi.
Dikatakan Paman Birin, (sapaan akrab Gubernur Kalsel) dengan diselenggarakannya sosialisasi kekayaan intelektual ini, akan memberikan wawasan bagi para pemangku kepentingan, dalam upaya memudahkan mendapatkan informasi serta pendampingan terkait pelindungan hak kekayaan intelektual.
Kegiatan ini dapat pula sebut Paman Birin, untuk menguatkan komitmen dalam memberikan perlindungan kepada pemilik hak kekayaan intelektual.
Suasana saat sosialisasi kekayaan intelektual di Banjarmasin
“Perlindungan kekayaan intelektual mengukur sejauh mana suatu daerah menghormati, mengakui, dan memproteksi hak kepemilikan intelektual dari inovasi yang dilakukan warga masyarakat,” sebut Paman Birin.
Lebih lanjut Paman Birin mengatakan, pentingnya pemahaman mengenai perlindungan hukum atas kepemilikan karya intelektual, baik yang bersifat personal maupun komunal, diharapkan akan memacu peningkatan inovasi di provinsi Kalimantan Selatan.
Diharapkan Paman Birin, dengan hadirnya klinik kekayaan intelektual, akan lebih mendekatkan dan memudahkan pemilik kekayaan intelektual, khususnya dari pelaku usaha untuk mencatatkan kekayaan intelektual yang dimiliki.
Kalimantan Selatan begitu banyak memiliki ekspresi budaya, keanekaragaman sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, serta berbagai indikasi geografis, seperti sasirangan, makanan khas, tari-tarian, yang wajib diberikan perlindungan.
Suasana saat sosialisasi kekayaan intelektual di Banjarmasin
“Sebagai bagian cerminan identitas daerah, kita tentu tidak ingin khasanah budaya kita diklaim sebagai budaya dari daerah lain, atau bahkan milik negara lain,” harapnya.
Dalam kegiatan ini, Paman Birin menerima sertifikat Surat Pencatatan Ciptaan hak cipta lagu Mars Bergerak yang diciptakan Gubernur Kalsel itu.
Pada kegiatan itu juga, Paman Birin meluncurkan Mobile Intellectual Property Clinic 2022 yang diselenggarakan Kanwil Kumham Kalsel. (BIROADPIM-RIW/RDM/SYA)
