Banjarbaru – Museum Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan, tetap membuka layanan bagi masyarakat meski gedung induknya akan ditutup sementara untuk menjalani revitalisasi mulai awal November 2026.
Revitalisasi yang didanai Kementerian Kebudayaan dengan anggaran sekitar Rp1,8 miliar itu difokuskan pada pembenahan vitrin atau tempat penyajian koleksi.
Pekerjaan diperkirakan berlangsung selama dua bulan, dengan target gedung induk kembali dibuka pada Januari 2027.
Kepala Museum Lambung Mangkurat, Ady Surya mengatakan, anggaran tersebut diperoleh setelah pihak museum melakukan koordinasi dengan Kementerian Kebudayaan. Pembenahan dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata pamer koleksi museum.
“Kalau melihat nilai Rp1,8 miliar, kami bisa yakin ini hanya untuk vitrin atau tempat tata pamer,” ujarnya, Kamis (29/10).
Museum Lambung Mangkurat Kalsel menyediakan ruang pamer temporer untuk pengunjung selama ruang induk direvitalisasi
Selama proses revitalisasi, masyarakat tetap dapat mengunjungi museum melalui pameran temporer dan koleksi lain yang berada di luar gedung induk. Ady memastikan museum tetap memberikan layanan kepada pengunjung.
“Saya bisa meyakinkan kepada masyarakat, Museum Lambung Mangkurat akan tetap buka dan tetap memberikan koleksi – koleksi terbaik untuk masyarakat. Kami memiliki banyak sekali koleksi yang tidak kalah dengan yang dipajang atau dipamerkan di gedung induk nantinya,” katanya.
Ady menambahkan, revitalisasi kali ini belum mencakup digitalisasi koleksi. Pihak museum akan kembali mengupayakan dukungan anggaran melalui APBD 2027 agar pengembangan museum digital dapat direalisasikan.
“Untuk digitalisasi, kami usahakan lagi. Mudah-mudahan pada 2027 APBD bisa memfasilitasi, karena keinginan kami untuk menjadi museum digital sangat tinggi,” ungkapnya. (SYA/RIW/EYN)
Banjarmasin – Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, M. Syaripuddin atau Bang Dhin, menyerap aspirasi atlet muda Banjarmasin dalam Diskusi Olahraga bertema Pemuda Patriot Olahraga, Kamis (29/10)
Sarana latihan, benturan jadwal latihan dengan sekolah, dan jalur prestasi menjadi sorotan, yang akan dibawa sebagai bahan penyusunan peta jalan pembangunan olahraga daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin.
Bang Dhin mengatakan, pembinaan olahraga di Kalimantan Selatan tidak cukup hanya mengejar prestasi atlet. Ketersediaan sarana prasarana, sistem pembinaan yang berkelanjutan, serta keselarasan jadwal latihan dengan pendidikan, juga harus diperhatikan.
Diskusi yang diikuti sejumlah atlet muda Kota Banjarmasin tersebut menghadirkan Sekretaris KONI Banjarmasin Arif Rahman Hakim. Digelar bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda, forum ini dimanfaatkan untuk menyerap langsung aspirasi generasi muda yang menjadi tulang punggung regenerasi olahraga daerah.
Dalam forum itu, para atlet menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari keterbatasan fasilitas dan jadwal latihan yang berbenturan kegiatan sekolah, hingga akses jalur prestasi yang dinilai belum optimal bagi atlet berbagai cabang olahraga.
Bang Dhin mengatakan forum ini sengaja dibuka untuk mendengar kebutuhan dan kendala atlet muda secara langsung.
Menurutnya, aspirasi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah agar pembinaan olahraga di Kalsel lebih terarah dan memberi ruang berkembang bagi atlet.
“Ini bertepatan dengan momentum Sumpah Pemuda dan refleksi 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028. Saya ingin mendengar aspirasi teman-teman atlet muda di Kalimantan Selatan. Tadi ada beberapa hal yang menjadi perhatian, terutama sarana prasarana, jadwal latihan yang berbenturan dengan sekolah, serta jalur prestasi,” ungkapnya.
Ia menegaskan, persoalan ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk disinkronkan melalui kebijakan dan perencanaan keolahragaan.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kalsel yang membidangi pendidikan, kepemudaan, olahraga, dan kesehatan, Ia berencana membawa aspirasi itu kepada pemerintah daerah sebagai bahan penyusunan peta jalan (roadmap) pembangunan olahraga.
Menurut Bang Dhin, pembinaan atlet dan pendidikan harus berjalan beriringan. Atlet berprestasi semestinya mendapat kesempatan pendidikan melalui jalur prestasi, sementara lembaga pendidikan perlu memahami kebutuhan dan jadwal latihan atlet agar keduanya tidak saling menghambat.
“Olahraga juga bisa menunjang pendidikan mereka melalui jalur prestasi. Karena itu, dinas terkait, baik kabupaten/kota maupun provinsi, perlu membuka ruang bagi atlet yang memiliki prestasi. Jadwal pendidikan dan latihan harus disinkronkan sehingga ada keseimbangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, gagasan membuka ruang diskusi ini berawal dari keresahan yang ditemuinya saat berdialog dengan kalangan pemuda di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Tanah Bumbu.
Ia berharap forum serupa bisa digelar rutin dan melibatkan lebih banyak pelaku olahraga, termasuk pengurus cabang olahraga dan KONI.
Irham, atlet pickleball, menyambut positif diskusi tersebut. Menurutnya, forum terbuka seperti ini memberi kesempatan atlet menyampaikan aspirasi langsung, tidak hanya lewat pelatih atau pengurus cabang olahraga.
“Selama ini ruang kami untuk menyampaikan aspirasi cukup terbatas. Dengan adanya forum ini, atlet dari berbagai cabang olahraga bisa menyampaikan pendapat dan persoalan masing – masing. Harapannya, diskusi seperti ini bisa berjalan rutin,” ujarnya.
Irham mengungkapkan, salah satu persoalan pickleball di Banjarmasin adalah keterbatasan fasilitas. Sebagai cabang olahraga yang relatif baru berkembang di Kalsel, ketersediaan lapangan dan dukungan pembinaan masih perlu ditingkatkan.
Saat ini atlet pickleball masih mengandalkan lapangan di Universitas Lambung Mangkurat dengan mengajukan izin penggunaan fasilitas.
“Kondisi tersebut membuat ketersediaan sarana latihan menjadi salah satu kebutuhan yang perlu mendapat perhatian,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah bersama KONI dan pihak terkait memberi dukungan fasilitas, khususnya bagi cabang olahraga yang masih tahap pengembangan, agar atlet semakin termotivasi meningkatkan intensitas latihan dan mengejar prestasi.
Diskusi ini diharapkan menjadi ruang komunikasi berkelanjutan antara pemerintah, KONI, dan atlet dalam merumuskan kebutuhan pembinaan.
Penyerapan aspirasi secara langsung menjadi salah satu langkah memastikan kebijakan keolahragaan daerah tidak hanya berorientasi pada target medali, tetapi juga memperhatikan kebutuhan atlet, pemerataan fasilitas, dan keberlangsungan pendidikan generasi muda Kalsel. (Rls-SRI/RIW/
Banjarmasin – Upaya mewujudkan Banjarmasin sebagai kota pariwisata terus dilakukan pemerintah kota. Salah satunya melalui penataan dan revitalisasi sejumlah kawasan ruang publik yang menjadi destinasi wisata dan tempat berkumpul masyarakat, di antaranya Siring Menara Pandang dan Alun-Alun Taman Kamboja.
Penataan dilakukan untuk menciptakan kawasan yang lebih tertib, nyaman, dan menarik bagi pengunjung. Selain memperkuat daya tarik wisata kota, pembenahan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil mengatakan, salah satu fokus pembenahan di kawasan Siring Menara Pandang adalah penataan aktivitas pedagang kaki lima (PKL), khususnya yang menggunakan area pedestrian.
Menurutnya, keberadaan lapak pedagang di sejumlah titik sebelumnya dikeluhkan masyarakat lantaran mempersempit akses pejalan kaki dan mengurangi kenyamanan pengunjung.
Menindaklanjuti keluhan tersebut, Disbudporapar melakukan penataan dengan mengatur kembali lokasi aktivitas perdagangan agar tidak lagi memanfaatkan jalur pedestrian.
Sumber : net
“Penataan ini kami lakukan agar fungsi pedestrian tetap terjaga dan masyarakat bisa berjalan dengan nyaman,” ujar Ibnu Sabil, Jumat (30/10) pagi.
Ke depan, pemko juga berencana membangun food court yang lebih representatif di samping Menara Pandang, lengkap dengan atap dan fasilitas pendukung lainnya.
Dengan begitu, aktivitas kuliner lebih terpusat, kawasan menjadi lebih tertata, sekaligus berpotensi menjadi salah satu sumber PAD.
Selain penataan PKL, optimalisasi fasilitas yang telah tersedia juga menjadi perhatian. Salah satunya Rumah Anno yang akan tetap dipertahankan fungsinya sebagai aula untuk berbagai kegiatan masyarakat.
Namun, pemanfaatannya akan dikembangkan dengan menyiapkan fasilitas pendukung berupa area pelayanan minuman dan kopi atau barista, sehingga menunjang berbagai kegiatan maupun acara yang diselenggarakan.
“Rumah Anno tetap kami fungsikan sebagai aula. Selama ini sudah cukup banyak kegiatan masyarakat yang dilaksanakan di sana. Kami juga akan menyiapkan fasilitas pendukung seperti pelayanan kopi dan minuman agar pemanfaatannya semakin optimal,” jelasnya.
Sabil menambahkan, revitalisasi kawasan Siring Menara Pandang akan terus dilakukan secara bertahap. Ke depan, pembenahan juga mencakup rencana pembangunan pagar dengan konsep yang lebih tertata untuk memperindah kawasan sekaligus mendukung pengelolaan ruang publik.
Tidak hanya Siring Menara Pandang, perhatian pemerintah juga diarahkan pada pengembangan Alun-Alun Taman Kamboja.
Kawasan ini diproyeksikan menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat, khususnya untuk kegiatan rekreasi, hiburan, dan olahraga.
Ia berharap, penataan dan revitalisasi kedua kawasan akan terus dilakukan berkelanjutan dengan memperhatikan fungsi ruang publik, kebutuhan masyarakat, serta potensi ekonomi yang dapat dikembangkan.
“Kami berharap Siring Menara Pandang dan Alun-Alun Taman Kamboja dapat semakin representatif sebagai destinasi wisata perkotaan sekaligus ruang publik yang nyaman bagi masyarakat,” harapnya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Banjarmasin memperkuat sektor pariwisata, mengembangkan potensi ekonomi kreatif, serta mewujudkan Banjarmasin sebagai kota pariwisata yang memiliki ruang publik tertata, produktif, dan berdaya saing. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EYN)
Banjarmasin – Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setdako) Banjarmasin melengkapi fasilitas Rumah Sasirangan Kreatif (RSK) untuk menunjang aktivitas dan pelayanan di pusat pengembangan produk sasirangan tersebut.
Sejumlah kebutuhan penunjang mulai dilengkapi, di antaranya rak pakaian atau produk, perlengkapan kasir, penambahan daya listrik serta berbagai mebel dan fasilitas pendukung lainnya.
Kasubag TU Pimpinan Bagian Umum Setdako Banjarmasin, Muhtaram mengatakan, pemenuhan fasilitas tersebut dilakukan agar RSK dapat berfungsi secara optimal dan memberikan kenyamanan bagi pengelola maupun masyarakat yang berkunjung.
Kelengkapan fasilitas menjadi bagian penting untuk mendukung operasional RSK, terutama dalam menampilkan berbagai produk sasirangan secara lebih tertata dan memberikan kemudahan dalam proses pelayanan serta transaksi.
“Kita melengkapi mebel dan fasilitas yang diperlukan di Rumah Sasirangan Kreatif. Seperti rak baju, kelengkapan kasir, kemudian penambahan daya listrik dan beberapa kelengkapan lainnya,” ujar Muhtaram, baru baru tadi.
Muhtaram menambahkan, penataan fasilitas juga disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan sehingga sarana yang tersedia benar-benar dapat mendukung aktivitas RSK.
Bagian Umum Setdako Banjarmasin berupaya memastikan sarana penunjang yang menjadi tanggung jawabnya dapat tersedia sehingga kegiatan di RSK bisa berjalan lebih optimal.
Ia menyebut keberadaan RSK memiliki peran penting mendukung keberadaan produk lokal, khususnya sasirangan yang merupakan salah satu identitas budaya Kalimantan Selatan.
Karena itu, menurutnya, tempat yang menjadi pusat kegiatan dan promosi produk sasirangan perlu memiliki fasilitas yang representatif.
Kondisi tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi pengelola maupun masyarakat yang datang untuk melihat atau membeli produk.
“Kita berharap dengan dilengkapinya fasilitas ini, aktivitas di Rumah Sasirangan Kreatif bisa lebih maksimal. Pengunjung juga bisa lebih nyaman, sementara produk – produk yang ditampilkan dapat ditata dengan baik,” ucapnya.
Ia menegaskan, pemenuhan fasilitas tersebut bukan semata – mata untuk mempercantik ruangan, tetapi lebih diarahkan pada kebutuhan operasional dan fungsi RSK sebagai tempat pengembangan serta promosi produk kreatif.
Dengan adanya tambahan fasilitas tersebut, RSK diharapkan semakin mampu menjadi ruang yang mendukung pelaku usaha kreatif, khususnya dalam memperkenalkan produk sasirangan kepada masyarakat lokal maupun pengunjung dari luar daerah.
“Prinsipnya, fasilitas yang kita lengkapi harus benar-benar menunjang fungsi Rumah Sasirangan Kreatif. Jadi apa yang dibutuhkan untuk operasional dan pelayanan kita upayakan untuk dilengkapi,” ujar Muhtaram. (PEMKOBJMUMUM-SRI/RIW/EYN)
Banjarmasin – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, menghadiri silaturahmi Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu Daerah (Botasupal) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel, yang dirangkai dengan pemusnahan barang bukti uang rupiah palsu di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Rabu (23/9).
Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi lintas lembaga dalam mencegah sekaligus memberantas peredaran uang palsu di Kalimantan Selatan.
Supian HK mengapresiasi langkah tegas Botasupal bersama aparat penegak hukum yang terus melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran rupiah palsu.
Menurutnya, peredaran uang palsu bukan hanya menimbulkan kerugian secara materiil bagi masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan terhadap sistem keuangan dan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.
“Peredaran uang palsu sangat merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap sistem keuangan. Pemusnahan barang bukti hari ini adalah pesan kuat bahwa negara hadir dan tidak memberi ruang bagi kejahatan ekonomi,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, barang bukti uang rupiah palsu hasil pengungkapan kasus oleh jajaran Polda dan BINDA Kalsel dimusnahkan menggunakan mesin penghancur kertas atau paper shredder.
Berdasarkan informasi Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, barang bukti yang dimusnahkan merupakan temuan sepanjang tahun 2024 hingga 2025 dengan jumlah sebanyak 463 lembar uang rupiah palsu.
“Pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bagian penting dari upaya bersama untuk mempersempit ruang gerak pelaku pemalsuan uang sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah,” jelasnya.
Supian HK mengajak masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi ikut berperan dalam mencegah peredaran uang palsu di lingkungan masing-masing.
Salah satunya dengan meningkatkan kemampuan mengenali ciri keaslian uang rupiah melalui metode 3D, yakni Dilihat, Diraba, dan Diterawang.
“Kalau menemukan uang yang mencurigakan, jangan digunakan dan segera laporkan kepada pihak yang berwajib,” pesannya.
Sementara itu, Kepala BIN Daerah Kalimantan Selatan, Brigjen Pol. Sentot Adi Dharmawan, menegaskan sinergi seluruh anggota Botasupal akan terus diperkuat melalui deteksi dini, sosialisasi mengenai ciri keaslian rupiah hingga penindakan hukum.
Foto bersama
“BIN bersama seluruh anggota Botasupal berkomitmen memutus mata rantai peredaran uang palsu dari hulu hingga hilir,” tegas Sentot.
Forum Botasupal sendiri menjadi wadah koordinasi lintas instansi yang melibatkan unsur BIN Daerah, Bank Indonesia, Polda Kalsel, Kejaksaan Tinggi Kalsel, serta Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Kalimantan Selatan.
Penguatan koordinasi diharapkan membuat upaya pencegahan, edukasi dan penindakan terhadap peredaran uang palsu semakin terintegrasi. (ADV-NHF/RIW/EYN)
Banjarmasin – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, bersama seluruh unsur Forum Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL) Daerah, melaksanakan pemusnahan uang Rupiah palsu di Banjarmasin, Rabu (23/9).
Kegiatan ini merupakan bagian dari sinergi rutin Forum BOTASUPAL Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk mencegah dan memberantas peredaran uang Rupiah palsu sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah.
BOTASUPAL Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melibatkan Bank Indonesia bersama Badan Intelijen Negara, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Kementerian Keuangan, TNI, Pengadilan Tinggi, dan Otoritas Jasa Keuangan di wilayah Kalimantan Selatan.
Kegiatan turut dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, serta pimpinan instansi unsur BOTASUPAL, perbankan, dan Penyelenggara Jasa Pengelolaan Uang Rupiah (PJPUR) di Kalimantan Selatan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Munandar menyampaikan, bahwa pemusnahan uang Rupiah palsu mencerminkan kuatnya koordinasi antarunsur BOTASUPAL.
Mulai dari penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi, hingga penghimpunan data dan informasi terkait pemberantasan Rupiah palsu.
“Sinergi ini sesuai amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, khususnya Pasal 28, serta Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Haris menegaskan bahwa menjaga keaslian Rupiah merupakan bagian dari upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan tidak dapat dilakukan satu institusi saja.
“Semangat ini sejalan dengan nilai kearifan lokal masyarakat Banjar Kayuh Baimbai, yaitu kebersamaan, kerja sama, dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama,” tambahnya.
Secara nasional, temuan uang Rupiah palsu masih relatif rendah dan menunjukkan tren menurun. Pada 2025, rasio uang palsu tercatat sebesar 4 lembar per satu juta lembar uang yang beredar atau 4 parts per million (ppm), kemudian menurun menjadi 1 ppm pada Semester I 2026.
Sementara itu, di Kalimantan Selatan, temuan uang Rupiah palsu sepanjang Januari–Mei 2026 tercatat sebanyak 375 lembar, mayoritas pecahan Rp100.000.
“Secara umum, uang palsu yang ditemukan berkualitas rendah sehingga dapat dikenali masyarakat melalui metode 3D: Dilihat, Diraba, dan Diterawang,” ujarnya.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama unsur BOTASUPAL Daerah terus memperkuat langkah pencegahan dan penindakan.
Koordinasi dilakukan untuk merespons setiap pengungkapan kasus, termasuk melalui klarifikasi keaslian uang Rupiah dan penyediaan tenaga ahli untuk mendukung proses penyidikan.
Upaya preventif juga terus diperkuat melalui edukasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri keaslian Rupiah.
Masyarakat diimbau untuk selalu memastikan keaslian Rupiah melalui metode 3D: Dilihat, Diraba, Diterawang, serta merawat Rupiah dengan menerapkan 5 Jangan: Jangan Dilipat, Jangan Dicoret, Jangan Distapler, Jangan Diremas, dan Jangan Dibasahi.
“Apabila menemukan atau mencurigai adanya uang Rupiah palsu, masyarakat dapat segera melapor kepada Kepolisian terdekat atau menghubungi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan atau di wilayahnya untuk memperoleh klarifikasi,” tutupnya.
Melalui sinergi BOTASUPAL, Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan seluruh pemangku kepentingan berkomitmen terus mencegah dan memberantas peredaran uang Rupiah palsu.
Upaya tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah, mendukung kelancaran sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas ekonomi daerah dan nasional. (BIKalsel-RIW/EYN)
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai mempersiapkan pengelolaan Meratus menghadapi revalidasi UNESCO. Program konkret di setiap situs menjadi perhatian agar status Meratus UNESCO Global Geopark (UGG) dapat dipertahankan setelah 2028.
Persiapan tersebut dibahas melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pengelola Situs Meratus UNESCO Global Geopark Tahun 2026 yang berlangsung 22–24 September, di Banjarbaru.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Ariadi Noor, mewakili Gubernur Kalsel Muhidin, mengatakan rakornis diarahkan untuk menyusun program pembangunan dan pengembangan geopark secara terintegrasi.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ariadi Noor
“Kita harus mempersiapkan sedini mungkin sebelum dilakukan revalidasi, reevaluasi oleh UNESCO. Kita tidak ingin status UNESCO Global Geopark itu berakhir di 2028,” ujar Ariadi, Selasa (22/9).
Pengelolaan melibatkan enam kabupaten/kota yang menjadi bagian dari kawasan Meratus UGG, yakni Banjarmasin, Banjarbaru, Barito Kuala, Banjar, Hulu Sungai Selatan dan Tapin.
Menurut Ariadi, mempertahankan status UNESCO tidak cukup hanya dengan menjaga keberadaan situs. Program nyata harus menyentuh tiga kekayaan utama Meratus, yakni biodiversity atau keanekaragaman hayati, geodiversity atau keragaman geologi, serta cultural diversity atau keragaman budaya.
Manfaat geopark juga harus dirasakan masyarakat, termasuk komunitas Dayak Meratus. Pengembangan UMKM, homestay hingga pemandu wisata menjadi bagian yang perlu diperkuat seiring pengelolaan kawasan.
“Di situ ada teman – teman Dayak Meratus. Harus ada kemanfaatan yang mereka rasakan dengan keberadaan UNESCO Global Geopark ini. UMKM berkembang, homestay juga harus berkembang, pemandu wisatanya juga harus dikembangkan,” jelasnya.
Ariadi menekankan pengembangan Meratus membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah kabupaten/kota, SKPD, swasta hingga asosiasi terkait.
Program pembangunan infrastruktur, telekomunikasi dan pelestarian lingkungan di kawasan Meratus diminta tidak berjalan sendiri-sendiri.
Kominfo, misalnya, memiliki peran menangani kawasan blank spot, sementara PUPR dibutuhkan untuk meningkatkan akses menuju kawasan terpencil.
Program Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan juga perlu diselaraskan dengan kebutuhan pengelolaan geopark.
“Semuanya punya program kerja di sekitar Pegunungan Meratus. Seyogianya harus disinergikan program kegiatan mereka,” katanya.
Selain menjaga status UNESCO, Pemprov Kalsel ingin pengembangan Meratus semakin diarahkan ke pasar internasional.
Ariadi menilai karakter Meratus berbeda dengan destinasi wisata massal. Kekayaan alam yang masih terjaga, keragaman hayati serta potensi penelitian dan pendidikan dinilai memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara, termasuk kalangan peneliti.
“Perlu ada promosi yang mengglobal. Tidak domestik lagi yang menjadi target kita, tetapi wisatawan mancanegara,” ujarnya.
Potensi riset, edukasi dan kekayaan plasma nutfah di Pegunungan Meratus, lanjut Ariadi, perlu semakin diperkenalkan secara internasional sehingga pengakuan UNESCO tidak hanya dipertahankan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar. (SYA/RIW/EYN)
Banjarbaru – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sekitar kawasan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum terus diperkuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kawasan rumah sakit tetap aman dari ancaman kebakaran maupun dampak kabut asap.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin mengatakan, kawasan RSJ Sambang Lihum menjadi salah satu lokasi yang perlu mendapat perhatian dalam penanganan karhutla.
“Sebab, rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan publik yang harus tetap terlindungi agar pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik,” ungkap Syarifuddin, saat menghadiri rapat evaluasi penanganan karhutla di Pos Siaga Karhutla RSJ Sambang Lihum, Rabu (23/9).
Menurut Syarifuddin, upaya pencegahan dan penanganan karhutla di sekitar kawasan rumah sakit membutuhkan kerja sama berbagai pihak.
Tidak hanya melalui pemadaman ketika api muncul, tetapi juga dengan memperkuat pemantauan kondisi lapangan dan kesiapsiagaan personel.
“Sinergi antarinstansi menjadi hal penting dalam menghadapi karhutla, mulai dari pemantauan kondisi lapangan, kesiapsiagaan personel, hingga langkah pemadaman apabila ditemukan titik api,” ujarnya.
Ia menambahkan, penanganan karhutla tidak semata-mata berfokus pada pemadaman api.
Aspek keselamatan masyarakat dan keberlangsungan pelayanan publik juga menjadi perhatian pemerintah.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama unsur terkait akan terus meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi munculnya titik api, khususnya di sekitar kawasan RSJ Sambang Lihum.
“Keberadaan Pos Lapangan BPBD Kalsel di kawasan RSJ Sambang Lihum juga menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan respons terhadap potensi karhutla,” tutupnya. (MRF/RIW/EYN)
Banjarmasin – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan memberikan dukungan terhadap proses penanganan KM Virgo Transport 8, dengan menyiapkan dermaga bagi kapal yang membawa barang-barang milik korban.
Pelayanan kapal dilakukan dengan tetap memastikan aktivitas dan layanan operasional di Pelabuhan Trisakti berjalan normal serta tidak mengganggu kegiatan kepelabuhanan lainnya.
Selain menyiapkan fasilitas sandar, Pelindo juga menyediakan area penempatan sementara untuk barang-barang milik korban yang tiba di Pelabuhan Trisakti.
Area tersebut disiapkan sebagai bagian dari dukungan fasilitas pelabuhan sebelum penanganan selanjutnya dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
General Manager Pelabuhan Trisakti, Ari Sudarono menyampaikan, bahwa dukungan Pelindo difokuskan pada penyediaan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan selama proses berlangsung.
“Pelindo menyiapkan dermaga untuk kapal yang membawa barang-barang milik korban serta area penempatan sementara di Pelabuhan Trisakti. Pelayanan tersebut kami lakukan dengan tetap menjaga kelancaran operasional dan pelayanan kepelabuhanan,” ujar Ari.
Dalam pelaksanaannya, Pelindo terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait untuk memastikan kebutuhan fasilitas di area pelabuhan dapat terpenuhi dengan baik.
Dukungan tersebut merupakan bagian dari kesiapan Pelindo dalam membantu instansi terkait sesuai dengan kapasitas dan kewenangan perusahaan.
Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan akan terus memberikan dukungan fasilitas kepelabuhanan sesuai kebutuhan di lapangan.
Adapun informasi lebih lanjut terkait pendataan, identifikasi, maupun penanganan barang-barang milik korban mengacu pada keterangan resmi dari instansi yang berwenang. (Pelindo-RIW/EYN)
Banjarmasin – Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel) resmi meluncurkan kampanye kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat bertajuk AKSEL Virtual Run 2026: Reforestasi dengan tagline utama “Sehat Diri, Bumi Lestari” Dari Pesisir ke Pegunungan”.
Inisiatif ini merupakan kelanjutan dari kesuksesan AKSEL Virtual Run 2024 yang berhasil menanam 7.400 bibit mangrove di kawasan pesisir Banua.
Pada penyelenggaraan tahun ini, Bank Kalsel mengalihkan fokus restorasi ekosistem darat menuju dataran tinggi, tepatnya di kawasan hutan kaki Pegunungan Meratus, Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam, Mandiangin.
“Melalui gerakan sosial berbasis kolektif ini, setiap akumulasi jarak lari peserta akan dikonversikan menjadi bibit Pohon Ulin (Eusideroxylon zwageri), vegetasi endemik khas Borneo yang dikenal sebagai kayu besi”, beber Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin.
Sebagai Bank Pembangunan Daerah, Bank Kalsel memiliki peran ganda yang strategis, tidak hanya menggerakkan roda perekonomian daerah, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem Kalimantan Selatan.
Sejalan dengan pilar Taksonomi Hijau Indonesia yang dicanangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), program ini memperkuat posisi Bank Kalsel sebagai pionir Green Banking di Kalimantan.
Pemilihan pohon Ulin sebagai fokus reforestasi tahun ini memiliki landasan ekologis dan emosional yang kuat. Pohon Ulin merupakan simbol daya tahan dan investasi jangka panjang masyarakat Banua.
Tumbuh perlahan namun sanggup bertahan hingga ratusan tahun, Ulin merepresentasikan nilai-nilai perbankan Bank Kalsel yang senantiasa tumbuh kokoh dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Penanaman ini sekaligus menjadi respon nyata atas ancaman depresiasi populasi Ulin di alam liar. Mekanisme Gotong Royong Digital (#LangkahJadiUlin) Berbeda dengan penyelenggaraan 2024 yang menerapkan rasio individual, AKSEL Virtual Run 2026 mengusung mekanisme konversi kolektif.
Target Peserta 1.000 pelari dari masyarakat umum dan komunitas lari se-Kalsel, dengan jarak setiap peserta ditantang menyelesaikan jarak 7,6 Kilometer (dapat dicicil atau sekali lari).
Seluruh jarak lari peserta akan digabungkan. Setiap total 10 Kilometer akumulasi lari = 1 bibit Pohon Ulin. Dimana target total: 7.600 Kilometer total jarak kolektif untuk menghasilkan 760 bibit Ulin, merepresentasikan angka HUT ke-76 Provinsi Kalsel.
AKSEL Virtual Run 2026 terbagi dalam empat fase strategis, yakni Kick-off Lari Bareng pada Kamis (14/8) tepat pada Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalsel, digelar lari bersama 100 peserta (50 internal Bank Kalsel dan 50 perwakilan komunitas lari local, yaitu SB Runners, GubernuRun, RIOT, Run From Reality) dengan titik start dan finish di AKSEL Cafe Banjarmasin.
Periode Virtual Run 14 Agustus – 12 September 2026, dengan pendaftaran publik dibuka secara digital melalui fitur AKSEL Fun di aplikasi Mobile Banking AKSEL By Bank Kalsel dengan biaya pendaftaran simbolis sebesar Rp76.
Sebanyak 100 pelari tercepat yang mengunggah hasil lari 7,6 Kilometer berhak mendapatkan Jersey Eksklusif Motif Kayu Ulin dan PR Package Planting Kit.
Sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh peserta yang menyelesaikan misi, digelar pengundian doorprize Running Gear senilai total Rp30 Juta serta 100 paket PR Package Planting Kit secara live streaming di kanal YouTube resmi Bank Kalsel di akhir September 2026.
Selanjutnya, Grand Finale Penanaman 760 Ulin dilaksanakan langsung di Tahura Sultan Adam Mandiangin berkolaborasi dengan UPTD Tahura Sultan Adam dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
Aksi penanaman ini dilakukan pada momen dan kondisi musim yang paling tepat berdasarkan hasil konsultasi teknis bersama UPTD Tahura Sultan Adam, untuk memastikan tingkat keberhasilan tumbuh (survival rate) bibit Ulin secara optimal di habitat aslinya.
Masyarakat yang ingin berpartisipasi cukup memiliki rekening tabungan Bank Kalsel (Simpeda/Banua/Tabungan Syariah Al Barakah) dan telah mengaktifkan Mobile Banking AKSEL By Bank Kalsel.
Pendaftaran dilakukan dengan membuka menu AKSEL Fun, memilih penyedia jasa “AKSEL VIRTUAL RUN 2026: REFORESTASI”, dan menyelesaikan verifikasi.
Setelah mendapatkan e-tiket via email, peserta melakukan aktivasi akun di portal v-run.bankkalsel.co.id untuk mengunggah bukti lari (Strava/Nike Run Club/Relive).
Progress total jarak dan capaian bibit dapat dipantau secara real time oleh publik melalui dashboard transparan di situs tersebut.
“Aksi penanaman pohon ini sengaja kami posisikan di akhir periode sebagai grand finale. Dengan demikian, 760 bibit Ulin yang tertanam di Pegunungan Meratus benar-benar menjadi monumen dan simbol dari akumulasi keringat, perjuangan, serta gotong royong seluruh masyarakat Kalsel yang berlari bersama Bank Kalsel”, pungkas Fachrudin. (ADV-RIW/EYN)
