Banjarmasin – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026, dengan melibatkan UMKM dan mengajak masyarakat berolahraga, di SKB Mulawarman, Banjarmasin, Minggu (12/7).
Kasi Pembinaan Prestasi Dispora Kalsel, Rijal Hamid.
Kepala Seksi Pembinaan Prestasi Dispora Kalsel, Rijal Hamid, didampingi Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga, Muhammad Nashir mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Pemerintah Provinsi Kalsel agar seluruh SKPD menggelar nobar sebagai bentuk dukungan terhadap perhelatan sepak bola terbesar di dunia.
“Kegiatan nobar tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan bersama, tetapi juga dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar SKB Mulawarman,” ungkap Rijal.
Melalui kegiatan ini, lanjutnya, Dispora ingin menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat. Sebelum nobar, masyarakat juga berolahraga seperti bermain mini soccer, kemudian menikmati kuliner dari UMKM yang ada di sekitar lokasi.
Dispora Kalsel juga berencana kembali menggelar nobar pada pertandingan perebutan tempat ketiga dan partai final Piala Dunia 2026.
“Lokasi kegiatan akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama Kepala Dispora Kalsel, dengan rencana dipusatkan di halaman Kantor Dispora Kalsel agar dapat menampung lebih banyak masyarakat,” ucap Rijal.
Selain itu, Rijal mengungkapkan minat masyarakat memanfaatkan fasilitas olahraga di SKB Mulawarman terus meningkat.
Karena itu, Dispora Kalsel menargetkan sejumlah pembenahan fasilitas, seperti pembangunan ruang ganti, musala, penataan akses di sekitar lapangan mini soccer, hingga renovasi lintasan lari.
“Kami ingin masyarakat semakin nyaman berolahraga di SKB Mulawarman. Harapannya, fasilitas yang lebih baik akan mendorong semakin banyak warga beraktivitas fisik sehingga budaya olahraga di tengah masyarakat terus berkembang,” ucap Rijal. (DISPORAKALSEL-SRI/RIW/EYN)
Banjarmasin – Tingginya angka kasus gigi berlubang di Kalimantan Selatan menjadi perhatian berbagai pihak. Kondisi geografis yang didominasi wilayah rawa dengan tingkat keasaman air yang tinggi disebut menjadi salah satu faktor penyebab tingginya prevalensi karies gigi di daerah ini.
Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Kalsel, drg Mashuda.
Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Kalsel, drg Mashuda mengatakan, kolaborasi antara para dokter gigi, Fakultas Kedokteran Gigi (FKG), dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM), menghadirkan bakti sosial, yang membuat masyarakat berkesempatan memperoleh pelayanan kesehatan gigi secara gratis sekaligus edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut.
Dalam kegiatan bakti sosial tersebut disampaikan bahwa lebih dari 60 persen wilayah Kalimantan Selatan, merupakan kawasan rawa dengan karakteristik air yang memiliki tingkat keasaman cukup tinggi.
Kondisi ini berkontribusi terhadap tingginya angka gigi berlubang di masyarakat, sehingga Kalsel masih berada di jajaran provinsi dengan prevalensi karies gigi yang tinggi di Indonesia.
“Selain memeriksa dan konsultasi gratis, masyarakat mendapatkan edukasi mengenai cara menjaga kesehatan gigi, pentingnya menyikat gigi dengan benar, serta melakukan pemeriksaan rutin ke dokter gigi,” katanya.
drg Mashuda menyampaikan, kegiatan ini juga menjadi ajang memperkenalkan keberadaan Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) sebagai fasilitas pelayanan kesehatan gigi yang dapat dimanfaatkan masyarakat, baik untuk pelayanan maupun pendidikan.
Sinergi antara organisasi profesi dokter gigi, institusi pendidikan, dan rumah sakit ini, dapat terus berlanjut agar kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut semakin meningkat, sekaligus menekan angka kasus gigi berlubang di Kalimantan Selatan.
“Kolaborasi antara PDGI, RSGM Gusti Hasan Aman, dan FKG ULM disebut telah terjalin secara berkesinambungan melalui berbagai kegiatan bersama,” ucapnya.
Hal senada diungkapkan, Dekan FKG ULM drg. Maharani Laillyza Apriasari. Menurutnya, sinergi antara Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Wilayah Kalimantan Selatan, Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman, serta Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) terus diperkuat melalui pelaksanaan kegiatan Fun Walk dan bakti sosial yang digelar untuk masyarakat.
“Kegiatan ini tidak hanya melibatkan para dokter gigi, tetapi juga mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi (koas) FKG ULM yang turut memberikan pelayanan kepada masyarakat di bawah bimbingan para dosen dan dokter gigi,” jelasnya.
Maharani menambahkan, dengan keterlibatan mahasiswa koas, menjadi bagian dari proses pendidikan profesi. Bakti sosial membuat mahasiswa memenuhi kebutuhan pembelajaran sekaligus memperoleh pengalaman langsung memberikan pelayanan kesehatan gigi kepada masyarakat.
Foto Bersama
Hubungan antara FKG, RSGM, dan PDGI merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Mahasiswa FKG menjalani pendidikan profesi atau koas di RSGM sebagai wahana pembelajaran klinis.
Setelah menyelesaikan pendidikan dan resmi menjadi dokter gigi, mereka akan bergabung sebagai anggota PDGI untuk melanjutkan pengabdian kepada masyarakat.
“Ke depan akan lahir dokter-dokter gigi yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik dan klinis, tetapi juga memiliki kepedulian sosial serta semangat mengabdi kepada masyarakat,” pungkasnya. (NHF/RIW/EYN)
Hulu Sungai Selatan – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan, kembali melaksanakan Pelatihan Peningkatan Digitalisasi Strategi Marketing bagi Wirausaha Muda di Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah Tahun 2026, di Kandangan, baru baru tadi.
Pelatihan dibuka Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz diwakili Kabid Pengembangan Pemuda Rika Ayu Zaenab, serta Kasi Kewirausahaan, Kemitraan, dan Penghargaan Pemuda Iqbal Khoirul Anam.
“Kali ini pelatihan kami gelar untuk tiga daerah Tapin, HSS, dan HST,” ungkap Rika.
Mengingat, lanjutnya, di era transformasi digital ini, tantangan wirausaha tidak lagi soal kualitas produk, tetapi seberapa cepat wirausaha muda beradaptasi dengan teknologi.
“Peningkatan kompetensi digital, seperti digital marketing dan publik speaking, menjadi kunci agar produk lokal kita baik jasa, kuliner, maupun olahan hasil perkebunan dapat menjangkau pasar yang lebih luas, profesional, dan berdaya saing,” jelas Rika.
Dimana diharapkan kegiatan ini mampu mewujudkan sinergi dan perhatian pemerintah untuk menciptakan wirausaha muda yang tangguh, inovatif, dan adaptif, sekaligus mendukung target peningkatan rasio kewirausahaan nasional.
“Dispora berpesan, manfaatkan kegiatan ini dengan maksimal, jadikan digitalisasi strategi marketing sebagai senjata utama untuk menaikkan kelas usaha kalian. Sehingga berkontribusi langsung pada perekonomian Kalimantan Selatan,” tutur Rika lebih lanjut.
Pada kesempatan tersebut, Dispora Kalsel mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif, dalam pelaksanaan kegiatan ini.
“Kami berharap, peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini dengan sungguh – sungguh,” ucapnya.
Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pelaku wirausaha muda di tiga kabupaten tersebut.
“Pelatihan Digitalisasi Strategi Marketing bagi Wirausaha Muda di Tapin, HSS, serta HST, dapat bermanfaat untuk kemajuan pemuda setempat,” ujar Rika.(DISPORAKALSEL-SRI/RIW/EYN)
Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya memperkuat pembudayaan olahraga masyarakat seiring dilantiknya kepengurusan baru Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Provinsi Kalimantan Selatan masa bakti 2026–2031.
Pelantikan yang berlangsung di Banjarbaru, Sabtu (11/7) malam, diharapkan menjadi langkah strategis memperluas kolaborasi lintas sektor guna mendorong masyarakat hidup lebih sehat sekaligus mengembangkan potensi sport tourism di Banua.
Ketua KORMI Kalsel, Muhammad Syarifuddin.
Kepengurusan KORMI Kalsel dikukuhkan langsung Ketua Umum KORMI Nasional, Adil Hakim, yang melantik M. Syarifuddin sebagai Ketua KORMI Provinsi Kalimantan Selatan bersama 80 pengurus lainnya berdasarkan Surat Keputusan KORMI Nasional Nomor 015/SK/KORMINAS/VII/2026.
Prosesi pelantikan ditandai dengan penyerahan pataka KORMI sebagai simbol amanah dalam memimpin organisasi selama masa bakti 2026–2031.
Dalam sambutan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin yang dibacakan Plh. Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Adi Santoso, pemerintah provinsi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik sekaligus berharap kepengurusan baru, mampu menghadirkan program – program inovatif yang menjangkau seluruh daerah.
“Selamat kepada seluruh pengurus KORMI Kalsel. Amanah ini hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab untuk memajukan olahraga masyarakat di Banua,” ujarnya.
Gubernur juga berharap KORMI dapat menghadirkan program yang inklusif sehingga olahraga semakin membudaya di seluruh Kalimantan Selatan.
“Kami berharap KORMI menghadirkan program yang inovatif, inklusif, dan mampu membudayakan olahraga di seluruh Kalsel,” katanya.
Menurutnya, olahraga harus menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat agar mampu melahirkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.
“Mari jadikan olahraga sebagai budaya hidup, karena masyarakat yang sehat akan melahirkan daerah yang kuat,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua KORMI Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin menyampaikan apresiasi kepada KORMI Nasional, panitia Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub), KORMI kabupaten/kota, serta seluruh Induk Organisasi Olahraga (INORGA) yang telah mendukung terbentuknya kepengurusan baru.
Ia menegaskan kepengurusan periode 2026–2031 mengusung semangat “bekerja bersama, merangkul semua” sebagai landasan memperkuat sinergi dalam membudayakan olahraga masyarakat.
“Harapan kami, KORMI mampu memberikan andil besar dalam membudayakan olahraga masyarakat sehingga masyarakat Kalimantan Selatan menjadi lebih sehat, bugar, dan gembira,” ucap Syarifuddin yang juga menjabat Sekdaprov Kalsel.
Ia menambahkan, KORMI Kalsel akan memperkuat kerja sama dengan berbagai perangkat daerah, di antaranya Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Selain itu, KORMI juga akan mempersiapkan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi sebagai bagian dari persiapan menuju Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) tahun 2027 di palu.
“Saya tidak mungkin bekerja sendiri. KORMI membutuhkan dukungan pemerintah, KORMI kabupaten/kota, seluruh INORGA, dan masyarakat agar Kalimantan Selatan dapat meraih prestasi yang lebih baik pada FORNAS mendatang,” katanya.
Usai pelantikan, KORMI Provinsi Kalimantan Selatan juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.
Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis mengintegrasikan berbagai agenda KORMI ke dalam Calendar of Event Dinas Pariwisata, sehingga mampu memperkuat promosi sport tourism sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan melalui berbagai event olahraga masyarakat di Kalimantan Selatan.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal KORMI Nasional, unsur Forkopimda Kalimantan Selatan, kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, Direktur Bisnis Bank Kalsel, pengurus KORMI kabupaten/kota se-Kalsel, KONI Kalsel, pimpinan INORGA, serta tamu undangan lainnya. (KORMIKALSEL-SRI/RIW/EYN)
Banjarbaru – Momen nonton bareng (nobar) pertandingan babak 8 besar Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Swiss dimanfaatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), memperkenalkan Kebun Raya Banua kepada masyarakat sekaligus menanamkan nilai kebersamaan dan kerjasama tim.
Kegiatan yang digelar bertepatan pada hari libur tersebut berlangsung di kawasan Kebun Raya Banua dan dihadiri jajaran BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan dan UPTD Kebun Raya Banua bersama para pengunjung kebun raya yang turut menikmati suasana pertandingan.
Kepala BRIDA Kalsel, Thaufik Hidayat (topi) saat di wawancara.
Kepala BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan, Thaufik Hidayat mengatakan, pemilihan Kebun Raya Banua sebagai lokasi nobar, sengaja dilakukan agar masyarakat dapat menikmati waktu libur sekaligus lebih mengenal salah satu destinasi milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
“Kami memilih Kebun Raya Banua karena bertepatan dengan hari libur. Selain menikmati pertandingan sepak bola, kami juga ingin memperkenalkan Kebun Raya Banua kepada masyarakat melalui kegiatan yang diminati banyak orang,” ujar Thaufik, Minggu (12/7).
Menurutnya, pertandingan sepak bola tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memberikan pelajaran penting yang dapat diterapkan dalam kehidupan organisasi, khususnya di lingkungan birokrasi pemerintahan.
“Sepak bola mengajarkan bahwa setiap tim memiliki tujuan yang sama. Untuk mencapai tujuan itu dibutuhkan perjuangan, strategi, disiplin, dan kerja sama yang kuat. Nilai-nilai seperti inilah yang ingin kami tanamkan dalam organisasi, termasuk di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” katanya.
Thaufik menilai perjuangan para pemain dalam mencetak gol menjadi gambaran bahwa setiap target organisasi tidak dapat dicapai secara instan, melainkan memerlukan kolaborasi seluruh anggota tim.
“Seberat apa pun tujuan yang ingin dicapai, apabila seluruh anggota bekerja sebagai satu tim, maka peluang untuk meraih keberhasilan akan semakin besar. Semangat itu yang kami harapkan dapat menjadi inspirasi bagi birokrasi pemerintahan,” tambahnya.
Ia juga mengapresiasi antusiasme masyarakat yang ikut menyaksikan pertandingan bersama di Kebun Raya Banua sehingga suasana kebersamaan mampu terjalin antara pegawai dan para pengunjung.
“Alhamdulillah, di tempat yang sederhana ini kami bisa berkumpul bersama karyawan, karyawati, dan masyarakat yang sedang berkunjung. Ini menunjukkan bahwa Kebun Raya Banua dapat menjadi ruang yang nyaman untuk membangun kebersamaan sekaligus menghabiskan waktu libur bersama keluarga dan masyarakat,” ungkapnya.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan Kebun Raya Banua semakin dikenal sebagai ruang publik yang tidak hanya menawarkan wisata edukasi dan konservasi, tetapi juga dapat menjadi tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan yang mempererat hubungan antara pemerintah, keluarga dan masyarakat. (BDR/RIW/EYN)
Banjarbaru – Sebanyak 60 pejabat dari lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, serta Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2026 di BPSDMD Kalimantan Selatan.
Pelatihan yang dibuka Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, di Aula BPSDMD Kalsel, Banjarbaru, Rabu (10/6), akan berlangsung hingga 15 Oktober mendatang, dengan kombinasi pembelajaran tatap muka dan daring.
Dalam arahannya, Gubernur Muhidin menekankan pentingnya kedisiplinan peserta selama mengikuti pelatihan. Ia mengingatkan seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya karena materi yang diberikan akan menjadi bekal menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintah.
Menurut Muhidin, pola pelatihan tahun ini dilakukan secara bertahap. Peserta akan mengikuti pembelajaran di kampus BPSDMD selama beberapa sesi dengan sistem menginap, sementara selebihnya dilaksanakan secara daring dari tempat kerja masing-masing.
“Totalnya 12 hari berada di sini, sisanya melalui Zoom dan pembelajaran jarak jauh,” ujarnya.
Ia menegaskan, peserta wajib mengikuti seluruh tahapan pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketidakhadiran hanya diperbolehkan untuk kepentingan yang benar-benar mendesak.
Selain itu, Muhidin meminta BPSDMD memastikan seluruh materi yang disampaikan narasumber dan pembimbing terdokumentasi dengan baik, agar dapat dipelajari kembali oleh peserta setelah pelatihan selesai.
Namun lebih dari itu, menurutnya, tujuan utama pelatihan bukan sekadar meningkatkan kapasitas kepemimpinan, melainkan memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Yang paling penting adalah pelayanan publik. Jangan sampai setelah mengikuti pelatihan ini, pelayanan kepada masyarakat tetap kurang baik,” tegasnya.
Gubernur Kalsel, Muhidin membuka kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) di BPSDMD Kalsel
Muhidin juga mengingatkan peserta untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Ia berharap para pejabat yang mengikuti pelatihan mampu menjadi pemimpin yang profesional dan memberikan contoh yang baik di lingkungan kerjanya masing – masing.
Sementara itu, Kepala BPSDMD Kalsel, Faried Fakhmansyah mengatakan, PKN Tingkat II Angkatan XVIII diikuti 60 peserta yang berasal dari berbagai instansi pemerintah di Kalimantan Selatan dan Kabupaten Kapuas.
Pelatihan berlangsung selama empat bulan, mulai 10 Juni hingga 15 Oktober 2026. Selama periode tersebut, peserta akan mengikuti pembelajaran di kampus, pembelajaran mandiri, hingga pembelajaran jarak jauh.
“Harapannya setelah kembali ke instansi masing-masing, mereka mampu menjalankan tata kelola pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pelayanan publik yang lebih baik daripada sebelumnya,” kata Faried.
Ia menjelaskan, materi pelatihan berfokus pada kepemimpinan dan isu-isu strategis yang saat ini menjadi perhatian pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Tahun ini, tema yang diangkat adalah kepemimpinan adaptif dengan fokus pada empat isu utama, yakni ketahanan pangan, energi, kebencanaan, dan ekonomi.
Tema tersebut dipilih karena dinilai relevan dengan tantangan pembangunan yang dihadapi Kalimantan Selatan, terutama dalam mendukung visi daerah sebagai gerbang logistik Kalimantan.
“Peserta nantinya akan membahas berbagai persoalan strategis tersebut dan mencari solusi sesuai bidang serta pengalaman masing-masing,” ujarnya.
Faried menambahkan, selama pelatihan berlangsung peserta akan dipantau secara berkala, termasuk saat mengikuti pembelajaran dari luar kampus. Karena itu, kedisiplinan menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus.
“Pesan Pak Gubernur jelas, seluruh peserta harus mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh. Karena ada aturan yang harus dipatuhi dan ada konsekuensi jika dilanggar,” pungkasnya. (SYA/RIW/EYN)
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong transformasi digital dalam layanan perizinan, untuk menciptakan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel di Aula DPMPTSP Kalsel, Banjarbaru, Rabu (10/6)
Kegiatan yang mengusung tema “Transformasi Digital dalam Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang Cepat, Transparan, dan Akuntabel Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025” itu, diikuti sekitar 60 peserta yang berasal dari perangkat daerah teknis, pelaku usaha, asosiasi usaha, akademisi, media massa, serta masyarakat pengguna layanan.
Suasana Forum Konsultasi Publik DPMPTSP Kalsel di Banjarbaru
Forum digelar sebagai bagian dari implementasi Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Sekretaris DPMPTSP Kalsel, Fitridani, yang mewakili Kepala DPMPTSP Kalsel Endri, mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting dalam perubahan tata kelola perizinan di Indonesia.
Menurutnya, transformasi yang sedang dilakukan tidak lagi sekadar mengalihkan proses manual ke sistem komputer, tetapi mengubah secara menyeluruh cara pelayanan diberikan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
“Transformasi digital bukan hanya soal aplikasi atau teknologi. Yang lebih penting adalah bagaimana menghadirkan kepastian hukum, mempercepat pelayanan, dan membangun sistem yang transparan serta akuntabel,” ujarnya saat membuka kegiatan.
Ia menjelaskan, terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2025, membawa sejumlah perubahan mendasar dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko.
Regulasi tersebut mengatur penyempurnaan persyaratan dasar perizinan, peningkatan keandalan sistem Online Single Submission (OSS), hingga penerapan Service Level Agreement yang lebih ketat dalam proses pelayanan.
Sebagai instansi yang menjadi garda terdepan pelayanan perizinan di daerah, DPMPTSP memiliki peran penting untuk memastikan seluruh kebijakan tersebut dapat berjalan efektif di tingkat provinsi.
Menurut Fitridani, digitalisasi pelayanan juga menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi birokrasi yang berbelit serta menutup ruang terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai aturan.
“Dengan sistem digital yang akuntabel, proses pelayanan menjadi lebih terbuka, mengurangi tatap muka yang tidak perlu, mempercepat proses perizinan, sekaligus meminimalkan potensi pungutan liar,” katanya.
Meski demikian, Ia mengakui perubahan sistem membutuhkan proses adaptasi, baik bagi aparatur pemerintah maupun masyarakat dan pelaku usaha.
Karena itu, forum konsultasi publik menjadi sarana penting untuk menyerap masukan sekaligus menyosialisasikan berbagai perubahan yang akan diterapkan.
Melalui forum tersebut, peserta diberikan kesempatan menyampaikan saran, kritik, dan rekomendasi terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan maupun nonperizinan.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan berbasis digital.
Fitridani menegaskan, peningkatan kualitas pelayanan publik tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Diperlukan partisipasi aktif masyarakat serta sinergi seluruh pemangku kepentingan agar pelayanan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan pengguna layanan.
Dalam kesempatan itu, DPMPTSP Kalsel kembali menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan akuntabel, mengutamakan kepuasan masyarakat dan pelaku usaha melalui standar pelayanan yang jelas, serta membangun komunikasi terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Forum ini menjadi ruang dialog bersama agar pelayanan publik yang diberikan pemerintah semakin responsif, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha,” pungkasnya. (SYA/RIW/EYN)
Banjarnasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin), melaksanakan Sosialisasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Kota
Banjarmasin Tahun 2026, di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu (10/6). Sosialisasi dibuka Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin diwakili Sekdako, Ichrom Muftezar.
Sekdako Banjarmasin Ichrom Muftezar
Dalam sambutan Wali Kota Yamin, yang dibacakan Tezar, pemko menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-500 Tahun Kota Banjarmasin.
“Momentum ini merupakan sarana peningkatan kapasitas dan pemahaman bagi para pelaku industri, yang juga menjadi wujud komitmen kita bersama dalam mendukung penguatan tata kelola sektor industri yang modern, transparan, dan berbasis data,” ungkapnya.
Sektor industri, lanjut Yamin, memiliki peranan strategis dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta memperkuat daya saing daerah.
Namun, untuk menyusun kebijakan secara tepat dan efektif, pemerintah memerlukan data industri yang akurat, lengkap, dan terkini.
“Oleh karena itu, kehadiran Sistem Informasi Industri Nasional atau SIINas menjadi sangat penting sebagai sarana pengelolaan data dan informasi industri yang terintegrasi secara nasional,” jelasnya.
Melalui sistem ini, pemerintah dapat memperoleh gambaran lebih komprehensif mengenai kondisi industri, sekaligus menjadi dasar perencanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan sektor industri kedepannya.
“Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, setiap perusahaan industri memiliki kewajiban untuk menyampaikan data industri secara berkala melalui akun SIINas,” ucapnya.
Kewajiban ini bukan semata-mata untuk memenuhi aspek administratif, tetapi juga merupakan bentuk kontribusi nyata pelaku usaha, mendukung pembangunan sektor industri yang lebih maju dan berkelanjutan.
“Untuk itu, saya berharap melalui kegiatan sosialisasi ini para pelaku industri dapat memahami dengan lebih baik tata cara pengisian, pelaporan, serta manfaat yang dapat diperoleh dari pemanfaatan SIINas,” tuturnya.
Jangan sampai kewajiban penyampaian data dipandang sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam membangun ekosistem industri yang sehat dan kompetitif melalui dukungan data yang valid dan terpercaya.
“Saya berharap, pelaku industri di Kota Banjarmasin dapat secara aktif memenuhi kewajiban pelaporan data industri melalui SIINas secara tepat waktu, lengkap, dan akurat, agar kita dapat menghadirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta mendorong pertumbuhan industri yang semakin kuat di Kota Banjarmasin,” ucap Yamin.
Sehingga, sosialisasi yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat besar bagi seluruh peserta dan mampu meningkatkan kepatuhan serta pemahaman pelaku industri terhadap penggunaan SIINas. (SRI/RIW/EYN)
Banjarmasin – Komitmen Bank Kalsel bertransformasi menjadi bank devisa, segera memasuki tahap akhir. Bank pembangunan daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, menargetkan mulai beroperasi sebagai bank devisa pada 17 Juni 2026.
Kepastian itu disampaikan Direktur Utama, Fakhrudin, saat menerima audiensi pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Selatan di kantor pusat Bank Kalsel di Banjarmasin, Selasa (9/6).
Fakhrudin mengatakan, seluruh persiapan menuju operasional bank devisa telah dilakukan. Saat ini Bank Kalsel tinggal menuntaskan tahapan akhir sebelum resmi memberikan layanan transaksi valuta asing dan kegiatan perbankan internasional lainnya.
Menurutnya, proses menjadi bank devisa memerlukan perjalanan panjang dan pemenuhan berbagai persyaratan regulator.
Setelah memperoleh izin prinsip pada akhir Desember 2025, Bank Kalsel harus memenuhi puluhan persyaratan administratif, operasional, manajemen risiko, teknologi informasi, kepatuhan, hingga kesiapan sumber daya manusia sebelum mendapatkan izin operasional.
Status bank devisa memungkinkan bank melakukan berbagai layanan transaksi dalam mata uang asing, seperti transfer internasional, pembukaan rekening valuta asing, transaksi ekspor-impor, remitansi, hingga layanan pendukung perdagangan internasional sesuai ketentuan regulator.
Fakhrudin menyampaikan keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Selatan.
“Kami bersyukur seluruh proses dapat dilalui dengan baik. Ini merupakan hasil kolaborasi dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan beserta seluruh pihak yang selama ini mendukung penguatan Bank Kalsel,” ujar Fakhrudin.
Ia optimis, status baru sebagai bank devisa akan memperkuat daya saing Bank Kalsel sekaligus membuka peluang bisnis yang lebih luas.
“Dengan menjadi bank devisa, kami memiliki ruang yang lebih besar untuk melayani kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, termasuk sektor perdagangan internasional. Kami berharap hal ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan Kalimantan Selatan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Fakhrudin juga berharap sinergi antara Bank Kalsel dan insan pers, khususnya PWI Kalimantan Selatan, dapat terus terjalin mendukung penyebarluasan informasi pembangunan daerah.
Sementara itu, Ketua PWI Kalimantan Selatan, Zaenal Helmie, menyambut positif rencana operasional Bank Kalsel sebagai bank devisa.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan potensi ekonomi Kalimantan Selatan yang didukung sektor pertambangan, perkebunan, perdagangan, dan berbagai sumber daya alam lainnya.
“Kami mengapresiasi capaian Bank Kalsel yang segera menjadi bank devisa. Kehadiran layanan perbankan internasional ini diharapkan mampu mendukung aktivitas ekonomi daerah, memperkuat investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan ke depan,” kata Zaenal Helmie.
Dengan status bank devisa, Bank Kalsel diharapkan dapat memperluas layanan kepada pelaku usaha, eksportir, investor, dan masyarakat yang membutuhkan transaksi lintas negara, sekaligus memperkuat peran sebagai motor penggerak perekonomian daerah. (ADV-RIW/EYN)
Jakarta – Di tengah dinamika ekonomi, emas tetap menjadi primadona untuk menjadi salah satu investasi yang diyakini tahan terhadap inflasi. Hal ini dibuktikan dengan tetap meningkatnya animo masyarakat untuk memiliki emas dengan cara mencicil emas logam mulia.
Fenomena ini juga terjadi di Bank Syariah Indonesia yang mencatat pertumbuhan positif di bisnis emas. Tercatat hingga April 2026, cicil emas tumbuh mencapai 97,90% secara year on year mencapai Rp16,93 Triliun.
Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya diversifikasi investasi serta melihat emas sebagai alternatif instrumen yang aman untuk mencapai tujuan keuangan jangka menengah maupun panjang.
“Emas masih memiliki daya tarik bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi syariah di instrumen yang aman dan diyakini tahan terhadap inflasi. Potensi inilah yang kami garap untuk memperluas jangkauan nasabah emas BSI”, ujar Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna, dalam siaran pers Rabu (10/6).
Layanan cicil emas diminati semua kalangan mulai dari Gen Z, Milenial maupun Baby Boomers. Hal ini juga didorong berbagai faktor diantaranya jangka waktu yang dapat dipilih, angsuran yang disesuaikan, serta logam mulia ANTAM dan BSI Gold menjadi daya tarik nasabah.
Anton mengatakan, emas dapat menjadi asset untuk kebutuhan mendesak/jangka panjang seperti biaya sekolah, pergi haji maupun buat anak-anak muda persiapan pernikahan.
“Untuk itu, kami menyiapkan berbagai ukurang gramase emas logam mulia mulai dari 5 gram emas hingga 100 gram”, tambahnya.
Untuk memperkuat ekosistem emas, sebagai Bank Bulion, saat ini BSI juga bekerjasama dengan ANTAM terkait pasokan stok emas yang harapannya meningkatkan kerja sama yang tidak sekadar kelanjutan, melainkan ekspansi agresif dari sinergi yang sudah terbangun dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun.
Langkah ini menjadi bukti keseriusan mendorong Astacita Pemerintah melalui monetisasi emas dan ekosistem emas yang berkelanjutan. Selama 2025, BSI menyerap lebih dari 60% porsi penjualan emas ANTAM pada kategori pihak berelasi.
Adapun secara total keseluruhan penjualan emas ANTAM, BSI menyerap sekitar 11 persen.
BSI dan ANTAM sepakat meningkatkan kolaborasi mencakup perdagangan emas fisik Logam Mulia (LM) melalui akses digital, penguatan distribusi ritel, hingga sinergi pemasaran, literasi, dan edukasi investasi emas kepada masyarakat. (RIW/EYN)
