Petugas TKSK dan Pendamping PKH Diajak Perdalam Perda 5/2016

BARITO KUALA – Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme kerja pemerintah terkait pemberian pelayanan, perlindungan, dan penjaminan sosial kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial, khususnya yang terjadi di wilayah Kabupaten Barito Kuala (Batola), menjadi salah satu perhatian Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Hasanuddin Murad.

Dengan menggandeng Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala, mantan Bupati Batola 2 periode ini melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, di Aula Serbaguna Bahalap Marabahan, Selasa (2/11).

Suasana Sosper 5/2016 oleh Anggota DPRD Kalsel, Hasanuddin Murad

Wakil Rakyat dari Dapil III ini menerangkan, penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Untuk itu, Hasan berharap kepada puluhan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) se Kabupaten Barito Kuala agar mempelajari perda ini secara mendalam sehingga dapat dijadikan pedoman saat berinteraksi dengan masyarakat dalam upaya penanganan permasalahan sosial di wilayah kerjanya masing-masing.

“Harapan saya, saudara-saudara sekalian dapat memberikan pemahaman yang baik kepada mereka (para penerima Bansos). Terlebih lagi bila kita mengetahui penerima bansos tersebut ternyata kehidupannya lebih baik dari warga lainnya, sehingga mereka bisa menyadari bahwa tangan di atas (memberi) lebih baik daripada tangan yang di bawah (menerima),” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala, Fuad Syech, selain mengungkapkan rasa terimakasihnya atas terlaksananya kegiatan sosper terkait kesejahteraan sosial, juga berjanji akan memperbanyak materi Perda tersebut untuk dibagikan kepada petugas TKSK dan Pendamping PKH se Kabupaten Barito Kuala.

“Masyarakat harus benar-benar tahu hak-hak mereka. Perda ini sangat menyentuh terhadap kebutuhan dasar masyarakat dan perlu kita pelajari bersama, khususnya terkait 5 (lima) standar pelayanan sosial yakni pertama rehab sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, kedua rehab sosial dasar anak terlantar, ketiga rehab sosial lanjut usia terlantar, keempat rehab sosial dasar gelandangan dan pengemis, dan kelima perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial. Ini yang harus kita tangani bersama,” ucap Fuad. (HUMASDPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

Sosialisasikan Perda Kepemudaan, Bang Dhin: Pemerintah Harus Beri Ruang Untuk Pemuda

BANJARMASIN – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Syaripuddin mendorong pemerintah agar dapat mengakomodir dan memberikan ruang kepada para pemuda dan pemudi berprestasi di Banua.

Suasana Sosper Tentang Kepemudaan oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, Supian HK

Hal tersebut diungkapkannya di sela kegiatan sosialisasi penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepemudaan yang bertempat di salah satu kafe Selasa, (2/11) dengan melibatkan putra-putri dan duta-duta kepemudaan.

Menurut Wakil Rakyat yang akrab disapa Bang Dhin tersebut, penting untuk menjaring dan menghimpun segala aspirasi pemuda untuk kemajuan Banua ke depan.

“Saya meyakini ada hal-hal konkret yang bisa kita dapatkan dari mereka terkait penyusunan program dan lain sebagainya, juga terkait bagaimana perda tentang kepemudaan ini bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.

Ditambahkan Bang Dhin, tidak dapat dipungkiri, bahwa para peserta yang tergabung dari berbagai ragam kedutaan tersebut memiliki talenta, ide dan gagasan, yang kemudian dapat dikawinkan dengan program-program pemerintah ke depan. Diharapkan pemerintah maupun pemuda sama-sama mendapatkan manfaat dari Perda tersebut.

“Kita harus memberikan ruang kepada para anak muda untuk terlibat secara aktif, untuk kesiapan bonus demografi ke depan, guna meningkatkan potensi menuju ke arah yang lebih baik,” tambahnya.

Selain Bang Dhin sendiri, dalam kegiatan ini juga menghadirkan tokoh pemuda berpengaruh lainnya, di antaranya yakni Ketua DPD KNPI Provinsi Kalsel, Fazlur Rahman dan seorang tokoh wanita inspiratif Kalsel dengan segudang prestasi dan jam terbang, Hj Ananda.

Harapan yang senada dengan Bang Dhin untuk memberi ruang gerak bagi pemuda juga diungkapkan oleh Fazlur. Ia menganggap perda kepemudaan ini merupakan anugerah dan hadiah dari Provinsi Kalsel untuk para pemuda.

“Sekarang bagaimana caranya perda ini ter-deliver ke kawan-kawan pemuda. Untuk itu kami berharap pemerintah provinsi segera menelurkan tindaklanjutnya berupa peraturan gubernur agar aspirasi kawan-kawan yang ada di sini dapat terakomodir dan perda ini semakin terasa hadirnya di tengah-tengah masyarakat, khususnya para pemuda,” pungkas Fazlur.

Menanggapi kegiatan sosialisasi penyebarluasan perda menyangkut kepemudaan ini, salah satu peserta Oktaviana Citra Arrisa, seorang Putri Kampus Indonesia Kalsel 2021 menyambut positif upaya Bang Dhin dalam menghimpun aspirasi para pemuda-pemudi di Banua.

“Luar biasa sekali, kita diberi ruang untuk benar-benar bisa menyampaikan pendapat kita, para pemuda-pemudi banua dari ragam sudut pandang gelar kedutaan mau pun putra-putri yang disematkan ke kita,” ucap Citra.

Mahasiswi aktif semester tujuh UNISKA MAB tersebut juga berharap, upaya mulia dalam rangka perangkulan berbagai duta maupun putra-putri oleh Bang Dhin ini dapat menjadi bahan bakar agar ke depan para pemuda-pemudi di Banua dapat berperan lebih aktif sesuai kapasitas yang ia miliki untuk kemajuan Kalsel. (DPRD KALSEL-NRH/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Ikuti Arahan Pemerintah Pusat Terkait Syarat Wisatawan Masuk ke Kalsel

BANJARMASIN – Dibukanya tempat tempat wisata di Tanah Air oleh Pemerintah Pusat, dan menerapkan peraturan masuk bagi pelancong. Untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti arahan Pemerintah Pusat tersebut, terkait persyaratan masuknya wisatawan ke Banua ini.

Kasi Promosi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Gusti Muhammad Yosalvina Yovani mengatakan, saat ini Pemerintah telah membuka Pariwisata, dan telah menetapkan persyaratan masuk ke daerah masing-masing.

Kasi Promosi Pariwisata Dinas Pariwisata Kalsel Gusti Muhammad Yosalvina Yovani

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat tersebut,” ucap Gusti Muhammad, pada saat menjadi narasumber di Program Topik Kita Hari Ini (TKHI) di Radio Abdi Persada, Selasa (2/11).

Gusti Muhammad mengatakan, persyaratan masuk seperti menggunakan pesawat terbang tidak lagi wajib PCR tetap cukup dengan swab antigen saja.

“Dengan bangkitnya pariwisata ini diharapkan, roda perekonomian kembali berjalan di Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Sedangkan, di tempat-tempat wisata yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat.

Seperti yang diutarakan Kepala UPTD Kebun Raya Banua Agung Sriyono.

Kepada UPTD Kebun Raya Banua Agung Sriyono

“Untuk Kebun Raya Banua saat ini memang telah dibuka untuk umum,” ucap Agung.

Namun, lanjutnya, untuk jam kunjungan masih dibatasi dari Senin – Minggu dibuka dari jam 08.00 – 16.00 WITA, atau sama dengan jam kerja.

Menurut Agung, pada saat sebelum dibukanya Kebun Raya Banua ini untuk umum, pihaknya telah mempersiapkan protokol kesehatan COVID-19. Seperti, menyediakan tempat cuci tangan yang banyak, spanduk spanduk berisi himbauan penerapan protokol kesehatan tersebut, serta lainnya.

“Meski pandemi COVID-19 melandai, tapi pengunjung tempat wisata tetap diminta untuk terus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat,” ucap Agung. (SRI/RDM/RH)

Hasil Disertasi Diharapkan Bisa Dimanfaatkan Untuk Kesejahteraan Masyarakat

BANJARMASIN – Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menggelar Ujian Akhir Disertasi Program Studi Doktor Strata 3 Ilmu Pertanian Program Pascasarjana ULM atas nama Normalina, pada Selasa (2/11).

Rektor ULM Profesor Sutarto menyatakan bersyukur terlaksananya acara tersebut dan berharap ke depan akan semakin banyak doktor-doktor baru yang dilahirkan. Mengingat hingga kini, disamping bidang ilmu pertanian, ULM juga memiliki program doktor studi ilmu pembangunan, ilmu hukum dan ilmu lingkungan.

“Saya kira hal ini menjadikan ULM sebagai wadah yang sangat tepat bagi pembangunan Sumber Daya Manusia di Kalsel pada khususnya dan Kalimantan pada umumnya,” katanya.

Sutarto juga berharap hasil-hasil penelitian/disertasi Doktor ULM ini bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Termasuk, lanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Doktor Normalina yang berkaitan dengan kepemimpinan hijau yang dinilai merupakan topik yang sangat trendi pada saat ini.

“Karena kepemimpinan hijau ini diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kalsel untuk kemaslahatan bersama,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalsel, Faried Fakhmansyah mengucapkan selamat kepada Normalina atas keberhasilannya meraih gelar Doktor dengan predikat Cumlaude. Hal ini tentu menjadi suatu kebanggaan. Kemudian disertasi yang ditulisnya tentang kepemimpinan hijau ini memiliki arti berpihak kepada lingkungan dan masyarakat.

Suasana Penyerahan Buku Model Kepemimpinan Hijau (Green Leadhership) sebagai Role Model Normalina dalam Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan di Kalsel Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Program Pascasarjana ULM

“Tentu hal ini menjadi perhatian penuh Pemprov Kalsel, dimana salah satu visi dan misinya yaitu meningkatkan ketahanan lingkungan dan bencana. Jadi ke depan, isu lingkungan menjadi hal yang prioritas dan strategis,” ucapnya.

Karenanya, tambah Farid, Pemprov Kalsel bersyukur mendapatkan tambahan SDM yang berkompeten untuk nanti ikut berkiprah di bidang lingkungan hidup berkelanjutan. (NRH/RDM/RH)

Dispar Kalsel : MoU Hutan Lindung Dapat Menggali Potensi Wisata

BANJARMASIN – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan menilai, MoU hutan lindung tidak hanya melindungi hutan. Namun dapat semakin menggali potensi wisata.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, kepada wartawan baru-baru tadi, dengan adanya MoU antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, bersama Kelompok Usaha Perhutanan di Kabupaten, dalam pengelolaan hutan lindung, tentu akan dapat memudahkan dalam menggali potensi destinasi wisata di seluruh Kabupaten dan Kota.

“MoU ini membuat Dispar Kalsel akan semakin nyaman, dalam berkoordinasi dengan pihak Kabupaten dan Kota, dalam menggali potensi wisata yang ada di hutan lindung,” ucapnya.

Disampaikan Syarifuddin, saat ini hutan lindung yang dikelola oleh Kelompok Usaha Perhutanan, ada memiliki tempat untuk bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata baru. Namun terkendala aturan sebelumnya dalam mengelola regulasi kehutanan.

“Kami lebih mudah membenahi destinasi wisata, yang ada kawasan hutan lindung, misalnya saja didekat air terjun,” katanya.

Lebih lanjut Syarifuddin mengharapkan, melalui MoU ini, hendaklah bersama-sama dalam membenahi dan mengembangkan destinasi wisata, tanpa menggangu fungsi hutan lindung tersebut.

“Kita tidak ingin terjadi benturan antara pengembangan destinasi wisata dengan pengelolaan hutan lindung,” tandasnya.

Seperti diketahui, hutan lindung adalah daerah hutan yang mempunyai fungsi isi untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur kelola cairan, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi cairan laut, dan memelihara kesuburan tanah. (NHF/RDM/RH)

Lantik Pengurus Masa Bakti 2021- 2024, Gubernur Puji Kinerja TP PKK Kalsel

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan Dr (HC) H Sahbirin Noor, secara resmi mengukuhkan dan melantik  pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Kalsel  Masa Bakti 2021-2024,  di Mahligai Pancasila, Selasa (2/11).

Gubernur Kalsel berfoto bersama dengan pengurus TP PKK Kalsel usai dilantik

Gubernur Sahbirin Noor mengucapkan selamat atas pengukuhan dan pelantikan Pengurus TP PKK Kalsel Masa Bakti 2021–2024.

Dengan dikukuhkan dan dilantinya  para pengurus TP PKK , diharapkan bisa semakin mendorong peran dan kinerja TP-PKK Kalsel sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah, dalam mendukung upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, demi mewujudkan Kalsel  Maju (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan).

“Pengurus bisa segera menyusun program kerja dalam Visi dan Misi PKK Provinsi Kalsel  Masa Bakti 2021 – 2024 yang selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalsel,”  pinta Paman Birin, sapaan akrabnya.

Paman Birin juga mengharapkan agar berbagai program pemberdayaan keluarga dan masyarakatnya dapat berjalan dengan baik, TP PKK Kalsel  tentu perlu memperkuat sinergisitas dengan seluruh stakeholders. Terlebih lagi, hingga saat ini  struktur organisasi dan  kader hingga ke tingkat desa, kelurahan hingga RT/RW.

“Tentu hal tersebut sangat potensial untuk mendukung keberhasilan program TP PKK,” ucapnya.

Paman Birin  meminta Tim Penggerak  PKK  lebih bersinergi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Saya minta SKPD yang terkait dengan PKK untuk lebih meningkatkan sinergi kolaborasi, untuk lebih memberdayakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat,” katanya.

Menurut Paman Birin, dirinya mendapat pesan langsung dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk lebih mensinergikan PKK dengan SKPD.

“Saya mendapat pesan langsung dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk lebih mensinergikan PKK dan SKPD dengan baik, pesan ini saat pelantikan Ketua PKK di Jakarta beberapa waktu lalu,” ucapnya.

Menurut Paman Birin, PKK memiliki peran strategis bersama pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Ketua PKK Provinsi Kalimantan Selatan Raudatul Jannah mengatakan, pihaknya akan meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk membantu program-program pembangunan.

Raudatul Jannah  menyebut dirinya beserta pengurus segera melakukan konsolidasi dengan pihak terkait.

Menurutnya, banyak peran untuk mendukung program pemerintah seperti ikut menekan pernikahan usia anak, menurunkan angka stunting, mendorong tumbuhnya ekonomi keluarga, kemandirian pangan serta meningkatkan SDM terutama perempuan agar lebih berdaya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

Realiasi PAD BPSMB Disdag Kalsel Sudah Capai 98,59 Persen

BANJARBARU – Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan melalui layanan unggulan Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Kalimantan Selatan hingga Oktober 2021 sudah berada pada realisasi sebesar 98,59 persen.

Kepala BPSMB Disdag Kalsel, Tanwiriah menyampaikan, pencapaian tersebut tidak lepas dengan melandainya pandemi COVID-19 di provinsi ini. Indikasi adanya kenaikan pendapatan juga dipicu padatnya jadwal kegiatan layanan yang dijalankan oleh pihaknya.

“Kami bersyukur, setelah turunnya level PPKM dan kegiatan pun mulai dilonggarkan. Saat ini pun kami kejar tayang baik petugas lapangan maupun di laboratorium,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Senin (1/11) siang.

Terlebih, dia menyampaikan, layanan sampel dan alat untuk pengujian serta kaliberasi dari kabupaten/kota di Kalimantan Salatan bahkan provinsi lain turut menjadi penyumbang PAD yang diakui hingga kini terus mengalami peningkatan.

“Khusus pengujian sampel uji kami sudah berada di kisaran 109,91 persen atau sekitar 1.797 dari target 1.635. Sedangkan, untuk Kaliberasi tercapai 2.156 dari 2.350 alat dengan total persentase 91,74. Ini juga merupakan capaian kinerja kami hingga Oktober 2021,” terangnya.

Sepanjang tahun ini, dirinya mengungkapkan, padatnya jadwal yang dikelola oleh pihak BPSMB Kalsel secara insitu (jemput bola) bukan hanya dari perusahaan saja, melainkan juga dilingkup sektoral pemerintahan di seluruh Kalimantan.

“Petugas kami ini bukan hanya melayani ke berbagai perusahaan, namun, ada yang turun ke kabupaten/kota dan ada juga di provinsi lain. Semoga saja, PAD kami tercapai 100 persen bahkan lebih. Saat ini kami masih menggencarkan program Kaliberasi Keliling yang dilaksanakan secara insitu hingga Desember mendatang,” papar Kepala BPSMB Disdag Kalsel, Tanwiriah.

Dia berharap, tahun ini capaian target realisasi PAD yang dikumpulkan melalui layanan Pengujian dan Kaliberasi dipastikan mampu tercapai. Tak hanya itu, persentase penerimaan Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Kalimantan Selatan kini di angka 98,59 persen.

“Artinya dari awal November hingga Desember 2021 mendatang, kami tinggal menutupi sisa penerimaan sebesar 1,43 persen dari capaian yang sudah ada,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

Uncle Birin Cup, Gubernur Kalsel Harapkan Kaum Milenial Cinta Olahraga Tradisional

BANJAR – Pertandingan Open Pencak Silat Remaja Uncle Birin Cup antar perguruan se Kalimantan Selatan (Kalsel) digelar selama tiga hari, 1 – 3 November 2021.

Berbeda dari biasanya, ajang bela diri ini bertempat di salah satu lokasi wisata di Kalsel yaitu Kiram Park. Tak tanggung tanggung, pertandingan ini bahkan diikuti oleh sedikitnya 100 remaja pelajar dari 20 perguruan pencak silat se-Kalsel.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kalsel mengatakan, pertandingan seperti ini penting guna meningkatkan jam terbang pengalaman atlet, mengingat pada masa pandemi pertandingan sangat jarang dilaksanakan.

“Kalau mau maju dalam sebuah pertandingan maka harus dengan persiapan, karena kalau maju dengan persiapan maka turunnya pasti dengan penghormatan,” tegas Gubernur yang akrab disapa Paman Birin saat membuka kegiatan pertandingan Pencak Silat Uncle Birin Cup di Kiram Park, kabupaten Banjar, Senin (1/11).

Berhasil meraih prestasi pertama pada ajang PON XX Papua beberapa waktu lalu, Paman Birin berharap Uncle Birin Cup mampu mencetak atlet pencak silat yang berpotensi untuk meraih medali pada PON tahun 2024 mendatang.

“Saya harap pencak silat Kalsel akan bicara banyak pada PON 2024 akan datang. Ini bukan sekadar basa basi, tapi ini menuntut kita harus bergerak dengan latihan,” harap Paman Birin.

Olahraga seperti pencak silat ini, lanjut Paman Birin harus dikuasai dengan latihan terus menerus, sehingga hasilnya akan terbukti saat pertandingan. Sebab itu menurutnya pertandingan seperti ini mampu mengasah atlet Kalsel agar selalu siap dalam setiap medan pertandingan.

“Kita harapkan kaum milenial mencintai olahraga bela diri tradisional khususnya pencak silat. Saya sendiri waktu kecil belajar dengan ayah saya. Mudah mudahan bermanfaat untuk anak-anak kita agar percaya diri dan semakin berilmu,” harapnya lagi.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) provinsi Kalsel, Hermansyah mengaku bangga terhadap animo para pelajar yang sangat tinggi dalam mengikuti kejuaraan ini.

Kepala Dispora Kalsel, Hermansyah

“Seperti yang disampaikan Gubernur Kalsel, dengan banyaknya kompetisi maka kita akan menghasilkan pesilat yang berlaga pada kejuaraan tinggi dan event ini akan terus kita laksanakan,” ungkap Hermansyah.

Perkembangan pencak silat di Kalimantan Selatan menurut Hermansyah sudah sangat bagus. Bahkan dengan tingginya animo perguruan pencak silat dalam melakukan pelatihan, Hermansyah membeberkan di waktu yang akan datang, pihaknya akan meningkatkan ajang kompetensi seperti ini.

“Kita akan terus melaksanakan kompetisi. Jadi kompetisi ini nanti berjenjang, mungkin nanti ada pelajar dan ada mahasiswa, sehingga kita sudah siap pelapis-pelapisnya,” pungkasnya. (TR21-01/RDM/RH)

Status RSGM Gusti Hasan Aman Jadi BLUD, Tertunda

BANJARMASIN – Status Rumah Sakit Gigi dan Mulut, Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan, mengalami penundaan untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal itu disampaikan Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan, Sapta Rianta Hutasoit, kepada Abdi Persada FM di ruang kerjanya, Senin sore (1/11)

Surat penundaan status BLUD RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel

Sapta Rianta Hutasoit menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan dokumen sejak tahun 2018 lalu, kemudian dilanjutkan di tahun 2019.

“Penilaian mulai dilakukan tahun 2020, untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Namun terkendala pandemi COVID-19. Jadi, kami sebenarnya sudah siap menjadi BLUD,” ucapnya

Sapta Rianta Hutasoit menyampaikan, penilaian dilanjutkan kembali di tahun 2021,
bahkan beberapa kali digelar rapat secara online dan offline.

“Kami sempat masuk dalam 10 besar, namun hasil sementara, dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Kepala Biro Perekonomian yang tertanggal 20 Agustus lalu, menunda terlebih dahulu sampai tugas pokok, dan fungsi kelembagaan RSGM Gusti Hasan Aman selesai perubahan,” ungkapnya.

RSGM menurut Sapta, saat ini masuk kelas B, hal ini lah yang akan disesuaikan dengan PP 72 tentang kelembagaan. Ada beberapa perubahan dari struktur dan lainnya.

Lebih lanjut Sapta menambahkan, dengan adanya penundaan status menjadi BLUD, pihaknya akan menyiapkan kembali.

“Di sini kami dibantu Kepala Seksi Pelayanan Medis, Kepala Seksi Keperawatan dan Penunjang Medik, Kepala Seksi Sumber Daya Manusia serta Kepala Bagian Tata Usaha. Ini lah harus mengalami penambahan menyesuaikan PP 72 itu tadi. Sehingga apabila ini yang menjadi dasar penundaan status, kita liat nanti,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

Jelang Akhir Tahun 2021, Paman Birin Terus Dorong Percepatan Vaksinasi COVID-19

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Dr (HC) Sahbirin Noor tak bosan-bosannya mengingatkan masyarakat agar tidak lengah dengan bahaya penyebaran COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, meskipun mereka sudah melakukan vaksinasi. Vaksinasi memang salah satu upaya menjaga kekebalan tubuh untuk menangkal serangan virus seperti COVID-19 yang sudah terjadi hampir dua tahun terakhir. Kini pemerintah ujar gubernur, sudah menghadirkan vaksin yang memang sudah lama ditunggu untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kekebalan tubuh dalam menghadapi COVID-19.

“Kita jangan sampai lengah, tetap waspada. Kita tidak ingin ada serangan susulan,” ujar gubernur yang biasa disapa Paman Birin saat peninjauan Gerai Vaksin Presisi Polda Kalsel, di SMAN 7 Banjarmasin, Senin (1/11), yang turut didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Muhammad Muslim dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalsel, Mujiat serta pejabat Pemprov lainnya.

Di hadapan siswa dan masyarakat yang menjalani vaksin, Paman Birin juga menyatakan keinginan pihaknya melihat masyarakat kembali dengan kegiatan rutin yang normal dan sekolah-sekolah melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) kembali.

Karenanya, Ia mendorong SMA/SMK di provinsi ini agar menyiapkan siswa dan guru supaya bisa melaksanakan PTM, salah satunya menjalani vaksinasi. Selain itu, penyediaan perangkat lain dan sarana protokol kesehatan di tempat masing-masing.

Sementara itu, Kadinkes Kalsel, Muhammad Muslim mengatakan, November ini ditarget sudah tervaksin masyarakat di atas 60 persen. Hal ini dilakukan dengan upaya percepatan hingga tingkat kecamatan/desa.

“Dua minggu terakhir, vaksin yang diterima relatif cukup. Kendati dari jumlah yang diterima sekitar 2,4 juta dosis, dibutuhkan 6,3 juta dosis. Untuk target 3,15 sasaran, berarti sekitar 38 persen vaksin yang tersedia dari awal sampai 30 Oktober,” jelas Muslim.

Dikatakan Muslim, Paman Birin sudah meninstruksikan kepada bupati/wali kota se Kalsel agar meminta aparat dalam jajarannya, khususnya para camat agar menyiapkan minimal 500 sasaran per hari.

“Kalau ini berhasil, target kita sampai Desember akan tercapai,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala SMAN 7 Banjarmasin, Arusliadi menyatakan, vaksinasi tidak saja dilakukan bagi kalangan siswa setempat, namun melibatkan siswa dari sekolah lain yang berada tidak jauh dari lingkungan sekolah, ditambah masyarakat umum.

Vaksinasi yang bekerjasama dengan Polda Kalsel itu ujarnya, dalam rangka upaya sekolah untuk bisa melakukan PTM terbatas yang sudah ditunggu-tunggu para siswa dan dewan guru selama ini.

Sampai saat ini ujarnya, siswa SMAN 7 Banjarmasin yang sudah tervaksin mencapai 1.024 orang dan sisanya sebanyak 63 orang karena alasan tertentu dan baru sembuh dari sakit.

“Sementara ini, tidak ada oangtua yang keberataan dengan PTM, jadi kami sangat siap,” ujarnya.

SMAN 7 Banjarmasin sudah menyiapkan sarana protokol kesehatan dan mengatur jarak siswa yang belajar, serta mengatur jadwal pertemuan.

Dikatakan, pihaknya sudah menyampaikan permohonan pelaksanaan PTM terbatas kepada Pemprov Kalsel pada pertengahan Oktober lalu, tinggal menunggu rekomendasi gubernur.

“Dari Dinas Kesehatan dan Satgas COVID-19 Kota Banjarmasin kita sudah terima rekomendasi,” tegas Arusliadi.

Salah seorang siswa SMAN 7 Banjarmasin, Raden Syahputra mengatakan, Ia dan rekan-rekannya sangat berharap segera dilaksanakan PTM, karena pembelajaran secara online dirasakan membatasi proses belajar mengajar.

“Ayo kawan-kawan kita vaksin, supaya sehat dan bisa belajar tatap muka lagi di sekolah,” ajaknya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

Exit mobile version