Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Tahun 2023 mendatang, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Banjarbakula Provinsi Kalsel akan membuat tempat sauna, yang berbahan dari pemanfaatkan gas metan hasil penguapan sampah. Inovasi ini merupakan salah satu inovasi milik TPA Regional Banjarbakula yang pertama kali diterapkan diseluruh TPA se-Kalsel. Hal ini diungkapkan Plt. Kepala TPA Regional Banjarbakula Hadi Sufian, belum lama tadi.

Hadi menyampaikan, inovasi pembuatan sauna ini sudah pihaknya rencanakan, disaat pihaknya ingin memanfaatkan gas metan yang dikeluarkan dari hasil pemrosesan sampah di TPA Regional Banjarbakula.

“Gas metan itu nanti kami manfaatkan untuk masyarakat di sekitar TPA,” ucap Hadi.

Ia melanjutkan, untuk mengalirkan gas metan menjadi uap panas ke setiap rumah warga, pihaknya akan membuat semacam saluran (corong) yang bisa disambungkan ke setiap rumah warga.

“Kita alirkan kemasyarakat untuk sauna di TPA Regional, dan apabila tamu yang berkunjung ke TPA bisa menikmati sauna di TPA ini yang rencananya pada tahun 2023 akan dilaksanakan,” lanjutnya.

Terkait aman atau tidaknya gas metan yang dikuarkan dari pemrosesan sampah, Hadi Sufian menyampaikan bahwa pihaknya telah mengkaji keamanan gas metan yang dikeluarkan untuk dijadikan sebagai Sauna, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan terkena penyakit apabila mandi sauna menggunakan uap panas dari pemrosesan sampah.

“Sudah kita kaji terkait dengan pemanfaatn gas metan, cara pembuatannya gas metan kita alirkan kita proses, kita bikin rempah-rempah segalanya baru dipanaskan dengan gas metan sehingga menghasilkan uap jadi menimbulkan sauna,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Banjarbakula Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mampu menampung 240 ton sampah dalam sehari. Penampungan sampah ini akan diperbesar, dengan pembangunan Tempat Pemilahan Sampah Terpadu (TPST) di TPA Sampah Banjarbakula, TPA regional tersebut memiliki kapasitas tampung 640.000 ton dengan sistem sanitary landfill. Hal ini disampaikan Plt. Kepala TPA Sampah Regional Banjarbakula Provinsi Kalimantan Selatan Hadi Sufian, belum lama tadi. 

Hadi menyebutkan Pemerintah Pusat melalui Balai Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun TPST di TPA Sampah Regional Banjarbakula Provinsi Kalsel. Pembangunan TPST ini bertujuan untuk dapat memilah sampah hasil dari kiriman kabupaten/kota yang rata-rata belum dipilah saat memasuki TPA Regional.

“karena sampah masuk TPA ini rata-rata sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga,dan ini harus dipilah supaya umur TPA Sampah Regional ini bisa panjang,” ungkap Hadi.

Ia menambahkan, dengan adanya TPST di TPA Sampah Regional Banjarbakula, maka kapasitas pengolahan sampah akan semakin meningkat mencapai 475 ton perharinya.

“TPAS Sampah Regional Banjarbakula mempunyai 4 Landfill yang digunakan untuk menampung sampah-sampah kiriman dari Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala (Banjarbakula), Landfill akan ditambah apabila sudah terpenuhi oleh sampah,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan memastikan, ketersediaan gula pasir aman di pasaran.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Birhasani, Kepada Abdi Persada FM pada Rabu (2/3) mengatakan, saat ini ketersediaan gula pasir di Kalsel selama bulan Maret masih aman dipasaran, bahkan hingga bulan suci Ramadhan. Dengan demikian masyarakat jangan khawatir, karena pemerintah terus berupaya untuk memenuhinya.

“Dari hasil pantauan pihaknya pada Selasa 1 Maret 2022, ketersediaan gula di tingkat distributor, pedagang besar dan ritel modern lebih dari 2.000 ton, untuk suplai berjalan lancar, mulai di tingkat pedagang, pasar tradisional di semua Kabupaten dan kota,” jelasnya

Disampaikan Birhasani, untuk harga gula pasir mengalami penurunan sebelumnya perkilo Rp14.000, sekarang Rp13.500. Hal itu disebabkan Disdag Kalsel sudah melakukan berbagai upaya dengan Bulog dan beberapa distributor, melalui Operasi Pasar gula bersama Kabupaten dan kota sejak pertengahan Januari hingga akhir Februari.

“Operasi pasar gula pasir sudah digelontorkan sebanyak lebih dari 3.000 kilo,” katanya

Birhasani menambahkan, rencananya Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, akan menggelar pasar murah dan operasi pasar, menjelang bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri 1443 H di 13 Kabupaten dan Kota. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas produksi gula pasir dalam negeri.

“Kita harapkan pemerintah kabupaten dan kota juga melakukan pasar murah melalui program di Disdag masing-masing,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Produksi beras ditahun 2021 lalu untuk wilayah Kalsel, mencapai 1,02 juta ton. Jumlah produksi ini mengalami penurunan dibanding tahun 2022 yang lalu dengan produksi sebesar 1,15 juta ton.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Provinsi Kalimantan Selatan Syamsir Rahman menyampaikan, berdasarkan sampel perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalsel, produksi padi Kalsel tahun lalu memang hanya sekitar 1,02 juta ton. Namun, walaupun tahun lalu produksi padi Kalsel mengalami penurunan, produksi beras di daerah ini tetap mengalami surplus untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

“Kalau dikonversi ke beras, 1,02 ton padi menjadi 830 ribu ton beras. Sedangkan kebutuhan 4,3 juta jiwa masyarakat Kalsel sekitar 400 ribu ton, berarti masih surplus 430 ribu ton,” ucap Syamsir.

Ia menambahkan, penyebab turunnya produksi padi dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi. Seperti, perubahan cuaca yang tidak bisa diprediksi. Misalnya banjir besar pada awal 2021 yang membuat lahan sawah terendam.

“Faktor lainnya, yakni mahalnya harga pupuk. Padahal produksi padi sangat bergantung dengan pupuk, sementara alokasi yang diberikan pemerintah untuk pupuk subsidi terbatas,” lanjutnya.

Syamsir Rahman juga menyebutkan, Faktor berikutnya yang mempengaruhi penurunan produksi beras, yakni turunnya harga padi setiap kali musim panen. Hal ini membuat semangat petani turun.

“Ini sedang kita pelajari, bagaimana ada bantuan dari pemerintah agar pada saat panen ada subsidi harga. Kalau harga tetap stabil maka petani lebih bergairah menanam,” tutup Syamsir. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan monitoring pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di daerah-daerah pelosok. Salah satunya, di Puskesmas Berangas Kabupaten Barito Kuala, pada Selasa (01/03) lalu.

Dari hasil monitoring tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Abdul Hasib Salim menilai bahwa pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Pukesmas Berangas tersebut sudah cukup baik dan banyak warga setempat yang juga sudah melaksanakan vaksinasi 1 dan 2.

“Kunjungan tersebut dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan vaksinasi, baik vaksin 1, vaksin 2 dan 3 di beberapa daerah yang agak sulit didatangi yaitu Puskesmas Berangas. Ternyata disana pelaksanaannya sudah cukup baik dan banyak yang sudah sampai vaksin ke 3,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (2/3) lalu.

Oleh karena itu, Hasib Salim berharap agar pihak-pihak terkait bisa lebih menggencarkan pelaksanaan kegiatan vaksinasi di tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat, seperti razia-razia vaksin yang digelar oleh TNI dan Polri yang dilakukan belakangan ini. Menurut Hasib, upaya-upaya ini tampaknya sudah menghasilkan peningkatan jumlah warga yang divaksin.

“Karena bisa jadi warga sebenarnya ingin divaksin namun belum punya waktu khusus mendatangi tempat-tempat vaksinasi. Sehingga dengan model-model vaksinasi yang digelar TNI/Polri di jalan-jalan maupun fasilitas umum lainnya seperti pasar-pasar, dinilai lebih efektif untuk memudahkan masyarakat mendapatkan vaksinasi,” jelasnya.

Untuk diketahui, di sela kunjungan kerjanya, Hasib Salim juga diberi vaksinasi booster di Puskesmas Berangas dengan jenis vaksin Pfizer. Ia berharap apa yang dilakukannya dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak takut untuk divaksin demi mewujudkan “herd immunity” dan mengatasi pandemi agar segera berakhir. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mendorong Pemerintah Daerah (Pemda), baik tingkat kabupaten maupun kota di Kalsel agar menggunakan aplikasi Belanja Langsung (Bela) Pengadaan.

Aplikasi yang diinisiasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu untuk transaksi Belanja pemerintah paling banyak Rp50 juta.

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Siti Noortita Ayu Febria Roosani mengatakan pihaknya terus melakukan monitoring dan evaluasi aplikasi Bela Pengadaan ke Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalsel, salah satunya Pemkab Tapin pada Selasa, 1 Maret lalu.

“Srikandi” Dewan dari Fraksi Partai Gerindra yang kerap disapa Tatum ini memaklumi belum maksimalnya penerapan aplikasi Bela Pengadaan bagi Pemkab Tapin, disebabkan antara lain karena sumber daya manusia (SDM) serta keterbatasan anggaran untuk penyediaan prasarana dan sarana.

“Tapi kita berharap ke depan pelaksanaan aplikasi bela pengadaan barang secara digital tersebut agar lebih maksimal sebagaimana mestinya,” katanya kepada wartawan, Jum’at (5/3).

Pasalnya, lanjut Tatum, program aplikasi Bela Pengadaan ini merupakan salah satu penekanan pemerintah pusat yang akan membantu pihak-pihak terkait agar terhindar dari praktik korupsi, menjauhkan hubungan fisik melalui transaksi elektronik.

Dalam kunjungan Komisi I DPRD Kalsel yang diketuai Rachmah Norlias ke Pemkab Tapin tersebut didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, Mariana. (NRH/RDM/SA)

JAKARTA – Satgas Waspada Investasi (SWI) meminta masyarakat mewaspadai penawaran binary option dan broker ilegal, yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan, yang dilakukan oleh afiliator ataupun influencer yang berpotensi merugikan masyarakat.

“Kegiatan perdagangan online yang dilakukan binary option itu ilegal karena bersifat judi, tidak ada barang yang diperdagangkan. Sifatnya hanya untung-untungan. Menang atau kalah dalam menebak harga suatu komoditi dan naik atau turunnya dalam periode tertentu, yang bisa merugikan masyarakat,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing.

Untuk melindungi masyarakat dari kerugian yang timbul, SWI telah memanggil sejumlah afiliator dan influencer yaitu Indra Kesuma, Doni Muhammad Taufik, Vincent Raditya, Erwin Laisuman dan Kenneth William yang diduga telah memfasilitasi produk binary option dan broker ilegal yang tidak terdaftar di Bappebti. Seperti Binomo, Olymptrade, Quotex dan Octa FX serta melakukan kegiatan pelatihan perdagangan tanpa izin.

Dalam pertemuan virtual dengan para influencer tersebut, SWI meminta mereka menghentikan kegiatan promosi dan pelatihan trading serta menghapus semua konten promosi dan pelatihan trading yang ada di media sosial masing-masing. Hadir dalam pertemuan itu, anggota SWI dari Bareskrim Polri, OJK, Bappebti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kominfo.

Selain persoalan binary option¸ SWI dalam kegiatan penindakannya juga telah menghentikan kegiatan 21 entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat. Entitas tersebut, yakni 16 kegiatan Money Game, 3 perdagangan aset kripto tanpa izin; dan 2 perdagangan robot trading tanpa izin.

Menurut Tongam, belakangan ini marak penawaran investasi berbasis website ataupun aplikasi yang harus diwaspadai karena pelakunya memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar, namun terlebih dahulu masyarakat diminta menempatkan atau menyetorkan dananya.

SWI meminta, sebelum melakukan investasi, masyarakat harus sejumlah hal terlebih dulu. Pertama, memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Kedua, memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar, dan ketiga, memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, SWI dalam tugasnya melindungi masyarakat, juga kembali menemukan dan menutup 50 entitas pinjaman online ilegal yang beredar melalui aplikasi di telepon genggam dan di website yang dapat merugikan masyarakat.

“Sejalan dengan penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian dengan menangkap pelaku pinjol ilegal, kami terus melakukan pencegahan melalui patrol siber dan menutup entitas pinjol ilegal yang kembali kami temukan,” kata Tongam.

Menurut Tongam, pemberantasan pinjol ilegal memerlukan kerjasama dari seluruh pihak, terutama masyarakat agar jangan mengakses pinjol ilegal yang bisa merugikan. Masyarakat yang membutuhkan dana untuk keperluan produktif diminta meminjam pada fintech lending yang berizin di OJK.

SWI yang terdiri dari 12 kementerian dan lembaga terus berupaya memberantas kegiatan pinjol ilegal dengan meningkatkan literasi masyarakat dengan menyebarkan konten- konten edukasi terhadap bahaya pinjol ilegal. Saat ini beberapa media ruang di wilayah DKI Jakarta telah menayangkan iklan layanan masyarakat mengenai waspada pinjol ilegal.

Sejak 2018 hingga Februari 2022 ini, Satgas sudah menutup sebanyak 3.784 pinjol Ilegal. Satgas Waspada Investasi mendorong penegakan hukum kepada para pelaku pinjaman online ilegal ini dengan terus menerus juga melakukan pemblokiran situs dan aplikasi agar tidak diakses oleh masyarakat.

Tidak hanya kegiatan pinjol ilegal dan kegiatan investasi ilegal, Satgas Waspada Investasi juga menemukan lima usaha pegadaian swasta ilegal yang dilakukan tanpa izin dari OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK). Sejak tahun 2019 hingga Februari 2022 ini, Satgas sudah menutup sebanyak 165 kegiatan pegadaian Ilegal. Satgas Waspada Investasi meminta kepada masyarakat untuk tidak bertransaksi dengan usaha gadai swasta yang ilegal dan jika ingin melakukan transaksi dengan kegiatan usaha gadai, agar dapat menggunakan usaha gadai yang terdaftar di OJK.

Satgas Waspada Investasi, juga telah meluncurkan minisite Satgas Waspada Investasi dengan alamat https://www.ojk.go.id/waspada investasi/id/Default.aspx. Minisite ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai daftar entitas ilegal, pinjaman online ilegal serta pergadaian ilegal yang telah dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi. Selain itu minisite Satgas Waspada Investasi berfungsi juga sebagai sarana edukasi kepada masyarakat.

Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157, WA 081157157157, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id. Untuk informasi mengenai aset kripto bisa dilihat di website https://www.bappebti.go.id/. Sedangkan pengaduannya bisa mengakses ke https://pengaduan.bappebti.go.id. (OJK-RIW/RDM/RH)

BATOLA – Sebagai upaya mempromosikan dan meningkatkan minat baca secara terus menerus, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menurunkan sejumlah armada perpustakaan keliling ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) Jejangkit Muara 1 dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Belajar (KB) Harapan Bangsa di Kecamatan Jejangkit, Rabu (16/2).

Kepala SDN Jejangkit Muara I, Muhammad Ihsak mengucapkan terima kasih atas kedatangan pusling Dispersip Kalsel ke sekolahnya karena kegiatan ini sangat berguna untuk menambah wawasan siswa-siswa SDN tersebut. Dirinya berharap kegiatan ini terus berkelanjutan sehingga anak-anak mendapatkan banyak pengetahuan dari buku-buku yang dibawa oleh pusling Dispersip Kalsel.

“Kami sangat terkesan sekali dengan acara ini karena ini sangat berguna untuk menambah wawasan anak-anak kami. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berkelanjutan dan ke depan anak-anak kami mendapatkan banyak pengetahuan dari pusling ini,” katanya.

Sementara, Kepala PAUD TK Harapan Bangsa, Nurliana mengaku sangat senang dan bersyukur karena dengan adanya kegiatan pusling Dispersip Kalsel ini yang memberikan dampak positif terhadap anak-anak dengan semakin semangat dan senang membaca.

“Kami sangat senang dan bersyukur dengan kedatangan pusling ini karena dengan adanya kegiatan ini anak-anak semakin senang dan semangat membaca. Meskipun ada yang tidak bisa membaca, namun anak-anak sangat senang melihat gambar-gambar di buku yang dibawa Pusling, “ terangnya.

Untuk diketahui, Dispersip Kalsel dibawah kepemimpinan Nurliani Dardie terus menyambangi daerah-daerah pelosok untuk meningkatkan minat baca. Mengingat terbatasnya bahan bacaan yang tersedia di lembaga pendidikan setempat. Pusling Dispersip Kalsel selalu mendapatkan antusias masyarakat setiap kali armada mereka mengunjungi daerah-daerah pelosok. (NRH/RDM/RH)

BATOLA – Keberadaan moda transportasi darat Bus Trans Banjarbakula yang baru beberapa pekan beroperasi di koridor 3, yang melayani rute dari Pal 6 hingga ke halte Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB), ternyata menarik minat masyarakat Kabupaten Barito Kuala (Batola), khususnya warga yang berada di wilayah Anjir Muara.

Ketertarikan warga Anjir Muara ini terungkap saat Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Hasanuddin Murad, SH, melakukan Reses di Daerah Pemilihan III Barito Kuala (Batola), Rabu (15/2), bertempat di Desa Anjir Muara Kota, Kecamatan Anjir Muara.

Tokoh masyarakat Desa Anjir Muara Kota, Hairullah mengatakan, sudah sekian tahun warga Anjir Muara, khususnya yang tidak memiliki kendaraan roda 2 ataupun roda 4 kesulitan bila hendak bepergian ke Banjarmasin. Karena taksi angkutan umum yang dulu pernah ada sekarang sudah lama tidak beroperasi lagi.

“Kami berharap kepada Bapak Hasanuddin Murad sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalsel yang mewakili warga Batola agar dapat memperjuangkan alat transportasi umum seperti bus transbanjarbakula agar rutenya bisa juga melayani warga Anjir Muara dan Anjir Pasar menuju Banjarmasin,” pintanya.

Menanggapi permohonan dari warganya, mantan Bupati Batola dua periode inipun berjanji akan menyampaikan usulan tersebut ke Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel.

“Ini usulan yang bagus, nanti saat rapat dengan Dinas Perhubungan (Provinsi Kalsel) akan saya sampaikan dan akan saya perjuangkan juga agar Bus Transbanjarbakula tersebut bisa melayani sampai ke Anjir Pasar yang berbatasan dengan Kapuas Kalteng, sehingga bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Kalsel”, tandas Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalsel dari Fraksi Golongan Karya. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Kepala Inspektorat Daerah Kalsel Ahmad Fydayeen mengatakan, pencegahan dan pemberantasan KKN telah menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pihaknya, dimana salah satu cascadingnya (turunan) yaitu menjadikan Kalsel kembali meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke 9 kalinya di tahun ini.

“Kita harapkan hasil temuan material dan eksternal di tahun dapat berada di bawah 20 persen,” ucapnya, Rabu (16/2).

Dalam memberantas KKN, lanjut Dayeen, pihaknya selalu bekerjasama dengan tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK melalui Monitoring Centre for Prevention (MCP).

“Semua monitoring sudah terjadwalkan, yang saat ini kami lakukan yaitu reviuw Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk mencegah terjadinya tindak korupsi,” terangnya.

Selain dengan pengawasan langsung, Dayeen menyebut, pihaknya juga selalu menindaklanjuti terkait hasil laporan masyarakat mengenai tindak KKN.

“Kami terus bekerja keras untuk mengemban seluruh tugas tugas yang diembankan kepada Inspektorat Daerah Kalsel,” imbuhnya.

Di singgung terkait dugaan KKN oleh Dispersip Kalsel tentang pengadaan buku pada tahun 2020 lalu, Dayeen mengaku, kasus tersebut telah tertangani sejak bulan Mei tahun lalu.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tahun 2020 lalu terjadi kelebihan pembayaran oleh Dispersip Kalsel  sebesar kurang lebih 230 juta Rupiah, dan kelebihan pembayaran tersebut telah disetorkan oleh Dispersip Kalsel ke kas daerah sejak bulan Mei 2021 lalu,” tutupnya.(SYA/RDM/RH)