Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Sebagai wujud rasa syukur, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Seperti yang dilakukan oleh Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi yang menggelar kegiatan peringatan Maulid Nabi SAW di kediamannya Jalan Sungai Jingah, Selasa (26/10) malam.

“Gelaran maulid ini sebagai bentuk syukur karena Alhamdulillah kami telah merampungkan kegiatan menyerap aspirasi masyarakat di dapil Kalsel VI yang meliputi daerah Kotabaru dan Tanah Bumbu,” katanya.

Wakil Rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini mengungkapkan banyak aspirasi warga yang ia rangkum selama menjalani reses dalam sepekan, diantaranya meliputi permasalahan infrastuktur baik itu jalan lingkungan hingga fasilitas pendidikan, tergerusnya daerah pesisir oleh air laut, hingga pengembangan UMKM.

“Aspirasi masyarakat ini akan disampaikan ke pihak terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Paman Yani juga mengharapkan kegiatan Maulid ini sendiri mampu mengajak para warga khususnya generasi muda untuk selalu melakukan hal-hal yang positif, salah satunya dengan kegiatan keagamaan.

“Dengan peringatan Maulid ini, kita bisa terus menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW,” harapnya.

Diketahui, kegiatan Maulid Nabi SAW yang dihadiri puluhan warga setempat diisi dengan ceramah agama oleh Guru Muhammad Syarbaini. Peringatan Maulid Nabi SAW oleh keluarga besar Wakil Rakyat dari Fraksi Golkar ini juga dilaksanakan serentak di daerah lain yakni di Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru, Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru dan Banjarmasin. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Ribuan Pengawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemprov Kalsel mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya atas pengabdian yang telah dilakukan selama 10, 20 dan 30 tahun.

Penyematan tanda kehormatan disematkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor secara simbolis untuk 30 PNS di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Rabu (27/10).

Berdasarkan data BKD Prov Kalsel jumlah penerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya mencapai 1.450 PNS. Namun penyematan hanya dilakukan secara simbolis kepada 30 orang penerima sisanya dilakukan secara daring sebagai upaya penerapan protokol kesehatan COVID-19.

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengucapkan selamat kepada para penerima tanda kehormatan.

“Kepada saudara saya ucapkan selamat, semoga semakin mendorong semangat kita memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara,” sebut Paman Birin (sapaan akrab Gubernur Kalsel Sahbirin Noor)

Paman Birin juga berharap, penghargaan ini dapat menjadi motivasi untuk berkarya dan bekerja secara baik lagi, serta memegang kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai PNS, lanjut Paman, selain bekerja dengan baik sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, PNS juga sudah seharusnya menunjukan sikap dan prilaku yang terpuji di masyarakat.

“Jadilah contoh, jadilah teladan dilingkungan masing-masing, misalnya ketika pandemi COVID-19 masih melanda, PNS harus ikut membantu sosialisasi dan edukasi dalam menerapkan prokes, termasuk mendorong masyarakat mengikuti vaksinasi,” katanya.

Menurut Paman Birin siapapun yang menerima tanda kehormatan ini memiliki tanggung jawab moral untuk membuktikan penghargaan dengan prestasi kerja, kedisiplinan dan keteladanan.

“Ini adalah penghargaan bagi mereka 10 tahun 20 tahun 30 tahun, diharapkan PNS dapat terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Salah satu penerima tanda kehormatan Chairun Ni’mah mengucapkan syukur  karena dapat mengabdikan dirinya selama 10 tahun menjadi PNS.

Dikatakanya, pengahargaan ini menjadi motivasi baginya untuk terus berkarya dan melayani masyarakat.

“Kita harus meningkatkan kinerja kita, bagaimana kita menjadi PNS yang bisa melayani masyarakat dengan lebih baik lagi tentunya,” bebernya.

Penyematan penghargaan Satyalancana bagi PNS lingkup Pemprov Kalsel ini turut juga disaksikan oleh Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, Staf Ahli Gubernur serta tamu undangan lainnya. (ASC/RDM/RH)

KOTABARU – Sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang digelar oleh anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi di SMA Negeri 1 Kelumpang Selatan diharapkan mampu meminimalisir radikalisme di Kabupaten Kotabaru.

Kapolsek Kelumpang Selatan, Iptu Muhammad Harry Saputro, menyanpaikan, seiring dengan adanya penyelenggaraan wawasan kebangsaan ini, setidaknya ideologi yang dimiliki masyarakat tidak melenceng atau begeser.

“Seiring berjalan waktu, ideologi kita sempat bergeser. Kalau saya kasih gambaran yang terjadi di Kabupaten Kotabaru, tepatnya di Pulau Sebuku, sempat terdapat aliran sesat dan mengarah ke radikalisme,” ungkap Inspektur Polisi Satu itu usai memberikan materi Ideologi Pancasila kepada peserta didik, orang tua serta tokoh agama di Kecamatan Kelumpang Selatan, Rabu (27/10) siang.

Dia menghimbau kepada seluruh stakeholder pemerintahan dan seluruh lapisan masyarakat serta tokoh agama mampu memperkuat ideologinya supaya kedepan tidak mudah termakan atau terhasut radikalisme.

“Khususnya seluruh masyarakat dapat mensosialisasikan hal tersebut agar negara kita tercinta ini aman dan damai sentosa,” harapnya.

Menanggapi itu, anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengungkapkan, meski ini merupakan kegiatan perdana baginya. Akan tetapi, wawasan tersebut sangat bagus dilaksanakan bahkan harus diterapkan sehari-hari sebagai landasan dalam mempertahankan idelogi sebagai warga negara yang baik.

“Kegiatan ini memperlihatkan bahwa betapa pentingnya kita sebagai warga negara yang baik harus bisa menjaga kesatuan bangsa,” tegas anggota dewan yang membidangi ekonomi dan keuangan di DPRD Kalsel.

Tentu, Yani Helmi yang akrab disapa paman Yani menuturkan, setidaknya seluruh unsur aparat, pemerintahan dan lapisan masyarakat mampu menjaga kesatuan ideolginya berlandaskan Pancasila.

“Saya berpesan agar kita semua tetap menjaga kewibawaan dalam berbangsa dan bernegara. Ini penting untuk ditanamkan sebagai anti radikalisme,” imbuhnya.

Ditempat yang sama, Kepala SMA Negeri 1 Kelumpang Selatan, Muhsinin menyebutkan kalau sosialiasi pembinaan ideologi Pancasila dan pemberian materi terkait wawasan kebangsaan diakui sangat baik ditanamkan secara lebih dalam kepada kaum milenial sebagai dasar pendidikan dan acuan untuk penguatan idealis mencintai bangsa.

“Sangat bagus, apalagi dituangkan dalam mata pelajaran khusus selain PPKN agar kedepannya generasi muda mampu menanamkan cinta terhadap negara untuk terus bela negara,” ucapnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Komandan Korem 101/Antasari Brigjen TNI Firmansyah, memberikan briefing latihan Pratugas Penebalan Satuan BKO (Bawah Kendali Operasi) Aparat Teritorial Gelombang III Wilayah Kodam XVII/Cenderawasih dan Kodam XVIII/Kasuari di Rindam VI/Mulawarman, pada Rabu (27/10).

Kegiatan Latihan Pratugas Satuan Penebalan BKO Apter yang akan dilaksanakan selama 21 hari, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan personel Penebalan Satuan BKO Apter (Aparat Teritorial) di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih dan Kodam XVIII/ Kasuari, sesuai dengan tugas pokok yang diberikan serta dihadapkan kepada perkembangan situasi daerah operasi saat ini.

Pangdam VI/Mulawarman dalam sambutannya yang dibacakan Danrem 101/Antasari mengatakan, agar mencapai hasil optimal selama kegiatan Latihan Pratugas, maka ada beberapa penekanan untuk dipedomani.

“Laksanakan latihan pratugas dengan serius, semangat dan disiplin yang tinggi untuk mewujudkan tercapainya sasaran latihan, sehingga dapat diaplikasikan di medan penugasan. Ciptakan realisme latihan yang aplikatif dalam pelaksanaan latihan pratugas untuk memberikan gambaran situasi di daerah penugasan saat ini. Yakinkan setiap Prajurit mengerti dan paham tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga dapat mengaplikasikannya di lapangan. Ciptakan latihan yang aplikatif dan kreatif guna menjawab tantangan tugas yang akan dihadapi di daerah penugasan. Utamakan faktor keamanan dalam pelaksanaan latihan pratugas, hindari kerugian personel dan materiil. Tetap laksanakan protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak untuk meminimalisir penyebaran COVID-19,” jelasnya.

Danrem 101/Antasari menambahkan, agar para prajurit tetap mematuhi protokol kesehatan dan kebijakan satgas apter, yang dibuat terkait kebutuhan personel sesuai dengan luas wilayah geografis.

“Dengan menciptakan wilayah Papua aman, maka pembangunan akan semakin meningkat dan menciptakan peningkatan kesejahteraan, sehingga gejolak yang ada akan bisa diminimalisir,” ucapnya.

Danrem juga berharap, prajurit satgas berangkat dengan ilmu dan pengetahuan yang cukup melalui pembekalan ini, sehingga tugas yang diemban dapat berhasil.

“Jadikan tugas ini sebagai sebuah kebanggaan dan kehormatan. Tunjukkan Prajurit Mulawarman adalah prajurit yang humanis, berempati dan bersimpati kepada masyarakat. Kehadiran kita mampu menjadi pemersatu masyarakat di wilayah,” pungkasnya.

Briefing latihan ini diikuti oleh prajurit-prajurit pilihan dari jajaran satuan di Kodam VI/Mulawarman. (PENREM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Aktivitas tambang emas ilegal di Dusun Matang Kanas, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar kembali ditertibkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Penertiban ini merupakan kali kedua usai penertiban pertama yang dilakukan pada 29 September 2021 kemarin.

“Lokasinya berbeda, tapi jaraknya tidak jauh dari sebelumnya,” ujar Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (PKSDAE) Dishut Kalsel, Pantja Satata, Senin (25/10) kemarin.

Pantja mengatakan, penertiban tambang emas ilegal mereka lakukan Kamis (21/10) tadi. Yang mana penertiban ini berawal dari informasi masyarakat.

“Ada informasi air sungai di sana keruh lagi. Kemudian kami langsung giat ke sana,” katanya

Penertiban ujar Pantja, dilakukan bersama Dinas ESDM Kalsel, adapun di lokasi petugas menemukan empat warga sedang menambang emas di pinggir sungai menggunakan mesin sedot.

“Mereka langsung kami minta berhenti,” ucapnya.

Selanjutnya, petugas kemudian mengumpulkan warga yang melakukan penambangan emas secara ilegal untuk diberi penjelasan bahwa aktivitas tersebut dilarang.

“Mereka lalu paham dan membuat pernyataan tidak mengulangi kegiatan itu lagi,” terangnya.

Lanjutnya, sementara mesin dan alat lainnya yang digunakan warga untuk menambang disita oleh petugas.

“Mesin kami sita supaya mereka tidak beraktivitas lagi,” ujarnya.

Pantja menjelaskan, dari hasil interogasi yang dilakukan, masyarakat yang menambang dipastikan bukanlah warga setempat.

“Mereka dari luar. Sehingga warga sekitar kami minta untuk mengawasi lokasi itu, kalau ada penambangan lagi, kami minta melapor,” terangnya.

Terkait sanksi, Pantja menyebut, akan dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku apabila warga kembali melakukan penambangan liar.

“Mungkin mereka belum tahu bahwa aktivitas itu dilarang dan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Tapi, kalau mengulangi lagi maka akan kami tindak,” tuturnya.

Agar warga jera melakukan penambangan emas secara liar, dia menyampaikan, semua alat dan mesin yang ada di lokasi itu telah mereka sita.

“Sudah kami bawa ke kantor semua alatnya,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga terus mengawasi lokasi bekas aktivitas tambang emas ilegal di Desa Matang Kanas.

“Tahun lalu sudah kami stop juga kegiatan di sana. Tapi, tahun ini ada lagi,” pungkasnya. (ASC/RDM/RH)

BANJARBARU – Memperingati hari Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober 2021 nanti, layanan klinik Bandara Internasional Syamsudin Noor memberikan layanan spesial dengan memberikan tarif RT-PCR lebih murah dari biasanya.

“Dalam memperingati hari sumpah pemuda kita ingin memberikan penghargaan kepada para penumpang penerbangan Bandara Internasional Syamsudin Noor dengan menurunkan tarif menjadi 280 ribu rupiah saja,” ucap Stakeholder Relation Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor, Ahmad Zulfian Noor, Selasa (26/10).

Penurunan harga tersebut ditegaskannya, hanya berlaku pada hari tersebut, dan tarif akan kembali normal pada hari berikutnya.

Sementara itu penyesuaian tarif PCR sesuai arah Presiden RI Joko Widodo yang meminta diturunkan hingga ke harga Rp300.000, Zulfian menjelaskan pihaknya masih menunggu surat keputusan dari pemerintah pusat.

“Kalau dari instruksi Presiden biasanya akan ada surat instruksi lagi dari Kementrian terkait, jadi itu nantinya yang akan menjadi dasar penuruan tarif selanjutnya,” jelasnya.

Dilanjutkan Zulfian, sejak tanggal 24 Oktober 2021 lalu, sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementrian Perhubungan nomor 88 tahun 2021, persyaratan penerbangan dari dan ke daerah luar pulau Jawa dan Bali sudah mulai dipermudah dengan diperbolehkan hanya membawa surat keterangan negatif antigen serta vaksin minimal dosis pertama.

“Sementara ini sesuai surat edaran tersebut hanya berlaku untuk daerah luar pulau Jawa dan Bali yang berada di level 2 PPKM,” terang Zulfian.

Zulfian berharap agar pemerintah dapat segera menyesuaikan tarif Rapid Test PCR agar dapat lebih terjangkau bagi masyarakat jika pemerintah masih mewajibkan hasil keterangan negatif PCR sebagai syarat utama untuk melakukan penerbangan. (TR21-01/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) agar bisa meningkatkan volumenya melalui penggabungan beberapa UPPB.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kalsel, Suparmi menjelaskan, dengan penggabungan beberapa UPPB ini, mempunyai manfaat yang lebih besar. Seperti harga yang didapat lebih tinggi, juga penghematan dari segi biaya.

“Pabrikan bisa memberikan harga yang lebih tinggi apabila volume karet yang dihasilkan lebih besar. Jadi bisa dinikmati juga petani-petani kita. Harga juga berbeda dari UPPB yang hasilnya kecil. Dari segi transportasi juga lebih murah, karena bisa menggunakan truk besar,” jelasnya.

Suparmi menambahkan, UPPB di Kalsel juga sudah mempunyai posisi harga tawar terhadap pabrik. Hal ini disebabkan permintaan karet yang terus mengalami peningkatan, sehingga pabrikan secara tidak langsung berlomba-lomba untuk melakukan transaksi dengan UPPB.

“Kalau sebelumnya pabrik yang menentukan harga. Saat ini posisi tawar ada di UPPB. Karena selain kebutuhan, faktor lainnya karena harga bisa diketahui oleh UPPB melalui harga yang diterbitkan oleh SICOM (Singapore Commodity Exchange),” ujarnya.

Berdasarkan data harga karet yang diterbitkan oleh SICOM pertanggal 25 Oktober 2021, untuk K3 (kadar karet kering) 100 persen mempunyai nilai antara Rp21.000 hingga Rp22.000 per KG. sedangkan untuk K3 62-65 persen mempunyai harga Rp13.330 – Rp13.975 per KG. Kemudian untuk K3 56-58 persen berada diangka Rp12.685 – Rp13.115 per KG.

“Rata-rata K3 kita ada dikisaran 60-67 persen. Jadi sekitar Rp12.000 ke-atas. Bahkan harga karet dengan K3 40-45 persen (karet basah ditingkat petani baru panen) sudah di atas Rp8.000,” bebernya.

Lebih lanjut Suparmi menyebut, Pemprov Kalsel juga terus berharap agar petani karet di Kalsel dapat meningkatkan produksinya melalui peremajaan karet secara mandiri.

“Dengan harga karet bagus, maka diharapkan semangat melakukan peremajaan dan pemeliharaan sendiri untuk meningkatkan produksinya,” harapnya. (ASC/RDM/RH)

JAKARTA – Raudatul Jannah Sahbirin Noor resmi dilantik sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)  Provinsi Kalimantan Selatan Masa Bakti 2021-2024.

Pelantikan berlangsung di Gedung C Kementerian Dalam Negeri oleh Ketua Umum TP PKK , Tri Tito Karnavian, Selasa (26/10).

Pelantikan ini turut disaksikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, Wakil Gubernur Kalsel, Muhidin beserta Isteri, serta sejumlah pejabat Kemendagri.

Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian mengucapkan selamat kepada Raudatul Jannah Sahbirin Noor, yang  secara resmi menjabat Ketua TP PKK Prov Kalsel, Masa Bakti 2021-2024.

Tri mengatakan,  Ketua TP PKK merupakan konsekuensi logis sebagai Isteri Kepala Daerah, baik di tingkat Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

“Selamat buat Ibu Raudatul Jannah. Kita tidak hanya Kader PKK, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dan relawan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.

Tri menekankan kepada Ketua TP PKK Kalsel untuk melanjutkan program prioritas terkait pentingnya melanjutkan kembali program penanganan  stunting dan kesehatan ibu hamil.

Ia juga mengharapkan, Ketua TP PKK baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, agar turun secara langsung ke lapangan, untuk melihat kondisi masyarakat, terlebih di masa pandemi ini, dan masih adanya persoalan  stunting dan kesehatan ibu hamil.

“Saya berharap kepada Ketua TP PKK Provinsi Kalsel agar terus aktif  ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat secara langsung, karena kita selain sebagai ibu dari anak-anak,  kita juga ibu dari masyarakat,” harapnya.

Ketua TP PKK Prov Kalsel, Raudatul Jannah Sahbirin Noor, SKM, MKes mengaku bersyukur, bisa kembali dilantik sebagai Ketua TP PKK Prov Kalsel masa bakti 2021-2024.

“Terima kasih kepada Ibu Ketua Umum TP PKK yang telah melantik sebagai Ketua TP PKK Prov Kalsel Masa Bakti 2021-2024,” ucapnya.

Raudatul Jannah mengatakan segera menindaklanjuti arahan dari Ketum TP PKK Tri Tito Karnavian, untuk melaksanakan program prioritas PKK, dan sebagai mitra pemerintah.

“Terkait arahan dari Ibu Ketum TP PKK, saya segera menindaklanjutinya. Setelah ini, saya akan bersinergi, merapatkan barisan, dan berkolaborasi untuk melaksanakannya, kita akan membantu pemerintah untuk penuntasan angka stunting, mewujudkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menjelaskan filosofi Ketua TP PKK dijabat oleh pendamping Kepala Daerah.

PKK merupakan sebuah mesin yang besar yang bisa menyentuh lapisan masyarakat yang paling kecil yaitu keluarga.

PKK memiliki peranan penting dan banyak memberikan manfaat bagi masyarakat, dan bisa mendatangkan pahala.

“Agar PKK bisa berjalan dengan maksimal di seluruh daerah, maka dari itu Ketua TP PKK harus dijabat oleh pendamping kepala daerah, karena Istri merupakan Ring 1 nya pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan. Itulah filosofi nya kenapa Ketua TP PKk harus pendamping atau istri kepala daerah,” sebutnya.

Mendagri meminta kepada Gubernur Kalsel, agar dapat mendukung kegiatan PKK, sehingga mesin PKK benar-benar bergerak, untuk menuntaskan stunting, meningkatkan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta penanganan pandemi. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Daerah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan Pendidikan Kader Pratama Angkatan I Tahun 2021 di salah satu hotel, Selasa (26/10).

Kegiatan yang diselenggarakan selama satu hari ini dibuka oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Kalsel, Muhammad Syaripuddin dan diikuti ratusan kader yang berasal dari DPD PDI-P Kalsel serta beberapa DPC PDI-P yakni Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Kotabaru.

“Pendidikan kader ini diselenggarakan sebagai salah satu sarana untuk membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Kalsel ini menjelaskan bahwa pendidikan kader ini adalah Angkatan I. Sedangkan untuk angkatan II bersama Enam (6) DPC lainnya akan dilaksanakan bulan November mendatang.

“Rencananya pada bulan Desember 2021 akan dilaksanakan pendidikan politik lanjutan yaitu Pendidikan Kader Tingkat Madya,” tambahnya.

Terhitung 100 peserta yang berhadir dalam Pendidikan Kader Pratama tersebut secara fisik serta 350 orang peserta yang ada di 7 DPC masing-masing dan terhubung secara teleconference.

Peserta yang mengikuti acara ini ialah fungsionaris DPD, DPC dan PAC Partai, para pengurus Badan dan Sayap Organisasi Partai serta anggota baru partai dan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) COVID-19.

Pendidikan kader pratama ini menyajikan 6 materi dasar yaitu sejarah partai, Pancasila 1 Juni, Nasionalisme, Marhaenisme, Kapitalisme Bangsa Sendiri, Membangun Dunia Kembali serta Konstitusi dan Tata Kelola Partai. Kemudian ditambah 3 materi penunjang yang akan disampaikan oleh 3 orang akademisi dari Fisip Universitas Lambung Mangkurat. Sedangkan pengisi materi pada kegiatan ini yaitu dari kalangan internal partai serta para ahli/akademisi yang kepakarannya sudah terbukti. (NRH/RDM/RH)