Berubah Menjadi PBG, Pemda Diminta Siapkan Aturan Pengganti IMB

Sekdaprov Kalsel saat mengikuti sosialisasi secara virtual

BANJARBARU – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (Pemda) segera membuat Peraturan Daerah (Perda), terkait pemungutan retribusi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Regulasi ini dibutuhkan sebagai dasar Pemda memungut retribusi terhadap penerbitan PBG, yang merupakan perubahan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro menjelaskan, perubahan nomenklatur dari IMB menjadi PBG merupakan respons atas terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Maka pilihan kebijakannya bagi kawan-kawan daerah adalah segera mengubah Peraturan Daerah-nya agar segera bisa memungut kembali retribusi IMB tersebut yang sekarang namanya PBG,” kata Suhajar dalam sosialisasi secara virtual, surat edaran bersama empat menteri tentang percepatan pelaksanaan retribusi persetujuan bangunan gedung, yang dihadiri Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, pada Jumat (4/3).

Suhajar menuturkan, keberadaan Perda yang membolehkan Pemda memungut retribusi merupakan kebutuhan yang perlu segera dipenuhi. Sebab, apabila pungutan retribusi itu tak memiliki dasar hukum, seorang kepala daerah akan dapat dikenakan sanksi.

Disisi lain, Ia juga menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Cipta Kerja juga tak membatalkan pasal-pasal di dalamnya, sehingga tetap berlaku dan dapat dilaksanakan.

“Hari ini kami menyampaikan draf akhir Instruksi Mendagri kepada seluruh gubernur dan bupati, yang intinya kira-kira yang saya sampaikan tadi sesuai dengan arahan Presiden, bahwa seluruh kegiatan-kegiatan yang telah berjalan ini, tentang PBG tetap harus dijalani, diteruskan, termasuk perubahan Perda dan sebagainya, karena UU Cipta Kerja yang digugat di MK dan telah diputuskan itu tidak satu pun membatalkan pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja itu,” jelas Suhajar.

Dia juga mengapresiasi sejumlah Pemda yang telah membuat Perda terkait retribusi terhadap penerbitan PBG. Ke depan Dia berharap, Pemda bersama DPRD dapat bekerja sama untuk merampungkan payung hukum pungutan atas retribusi PBG tersebut.

“Saya memberikan apresiasi kepada kawan-kawan daerah yang saat ini telah menyelesaikan Perdanya, jadi Perda tentang PBG ini. Diharapkan kepada daerah yang belum agar segera menyelesaikan, karena pemda tidak boleh memungut kalau tidak ada perda, nanti jatuhnya pungli,” pungkas Suhajar.

Sementara itu, Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan pihaknya akan langsung menindak lanjuti serta menanggapi instruksi tersebut.

“Apresiasi kepada pemerintah pusat yang telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) No 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung, yang telah diundangkan pada 2 Februari 2021 lalu,” ucap Roy.

Kemudian, terkait surat edaran bersama yang dikeluarkan pada 25 Februari 2022 dan ditandatangani oleh empat menteri, meliputi  Mendagri Menkeu, Menteri PUPR, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM, maka pemerintah provinsi Kalsel akan melakukan koordinasi sebagai langkah tindak lanjut. (BIROADPIM-RIW/RDM/SA)

SAMBO KALSEL GELAR MUSPROV 2022

Musprov Persambi Sambo Kalsel

BANJARMASIN – Dalam rangka menjalankan program kerja serta meningkatkan prestasi Sambo di Provinsi Kalimantan Selatan, maka Perkumpulan Sambo Indonesia (Persambi) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Musyawarah Provinsi Tahun 2022, di salah satu hotel berbintang di kota Banjarmasin, Jumat (4/3).

Ketua Harian Persambi Sambo Kalsel Yayat Hadiat

Ketua Harian Perkumpulan Sambo Indonesia (Persambi) Sambo Kalsel Yayat Hadiat mengatakan, dilaksanakannya kegiatan Musyawarah Provinsi Kalimantan Selatan Sambo ini, untuk menjalankan program kerja Sambo Provinsi Kalimantan Selatan dan rencana untuk pelaksanaan Kejurprov Sambo mendatang.

“Pada pelaksanaan Musprov ini kami membahas rencana pelaksanaan Kejurprov Sambo, sebelum dilaksanakannya Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan,” ujarnya.

Sedangkan, waktu pelaksanaan sendiri rencananya menurutnya, akan dilaksanakan pada Mei mendatang.

Menurut Yayat, untuk tempat pelaksanaan Kejurprov Sambo rencananya, akan dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai.

“Mengapa direncanakan di kabupaten tersebut, mengingat Sambo baru pertama kali mengikuti Porprov,” ucapnya.

Sehingga, pelaksanaan Kejurprov di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekaligus sebagai ajang uji tempat dan pengenalan lapangan.

Yayat mengatakan, pada pelaksanaan Kejurprov Sambo mendatang. Pihaknya tidak mensyaratkan sebagai kewajiban untuk mengikuti Porprov.

“Kami tidak mewajibkan atlet diharuskan untuk mengikuti Kejurprov sebagai syarat untuk bisa mengikuti Porprov,” ungkapnya.

Menurut Yayat, pihaknya bersikap fleksibel dalam memberikan persyaratan tersebut.

“Siapa tahu atlet tersebut sedang berhalangan, sehingga tidak bisa mengikuti Kejurprov, dan baru bisa mengikuti Porprov,” ujar Yayat.

Sedangkan, tuturnya, untuk hasil Musprov yang mereka laksanakan ini, akan dikirim ke pusat. Seperti telah terbentuknya Kepengurusan Sambo di kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Selatan. (SRI/RDM/SA)

Gelorakan Minat Baca, Dispersip Kalsel dan Dispersip Banjarmasin Kolaborasi Datangi SDN Banua Anyar 9

BANJARMASIN – Menempuh jalur sungai dengan menggunakan kelotok, kolaborasi Tim Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Dispersip Kota Banjarmasin mendatangi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Banua Anyar 9.

Tim Dispersip Kalsel dan Kota Banjarmasin ini sengaja menyasar sekolah pinggiran, lantaran cukup jauh dengan perpustakaan dalam rangka menggelorakan minat baca di Banua.

Dalam kegiatan ini, turut serta Kepala Dispersip Kota Banjarmasin, Ikhsan Alhak dan Kadispersip Kalsel Nurliani Dardie yang diwakili Pustakawanya Ermawati.

Ikhsan menegaskan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya pihaknya untuk mendukung peningkatan minat baca dan kemajuan literasi, agar tercipta generasi penerus bangsa yang maju.

“Ini tentu sangat bermanfaat bagi perkembangan anak, dengan dihadirkan pendongeng dan didekatkannya buku terhadap mereka. Harapannya, anak-anak dapat menyenangi buku dan membacanya,” ucapnya usai kegiatan, Rabu (2/3).

Sementara itu, salah seorang guru, Sa’dilah mengaku senang atas hadirnya program kebersamaan ini, untuk menunjang pembelajaran peserta didiknya.

“Semoga ini berkelanjutan, hingga dapat terus menanamkan minat baca pada anak,” harapnya.

Kolaborasi ini disambut baik Kepala Dispersip Kalsel, yang berkeinginan bisa terus didukung penuh Pemkot Banjarmasin, guna bersama mendorong peningkatan literasi masyarakat. (NRH/RDM/RH)

2,91 Juta Penduduk Sudah Dapatkan Dosis 1, Kalsel Genjot Capaian Vaksinasi Dosis 2 dan 3

BANJARMASIN – Hingga Kamis (3/3) tercatat sebanyak 2.917.960 penduduk Kalimantan Selatan sudah mendapatkan vaksin COVID-19 dosis pertama, atau setara dengan 92,31 persen dari jumlah penduduk usia 6 hingga 60 tahun ke atas, yang menjadi target vaksinasi COVID-19. Sementara untuk dosis kedua, tercatat 1.830.341 penduduk sudah divaksin di 13 kabupaten/kota, atau setara dengan 56,90 persen. Sedangkan prosentase vaksin dosis ketiga sudah mencapai 4,54 persen atau sebanyak 143.582 jiwa.

Grafik situasi COVID-19 dan capaian vaksinasi di Kalsel

“Pemerintah provinsi Kalsel terus berupaya meningkatkan capaian vaksinasi dosis kedua dan ketiga, sehingga kekebalan kelompok dapat segera terbentuk. Dengan begitu, provinsi Kalsel lebih siap menghadapi perubahan status pandemi menjadi endemi COVID-19, yang segera dicanangkan pemerintah,” ujar Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Sukamto, kepada Abdi Persada FM.

Menurut Sukamto, selama kurang lebih sepekan jelang berakhirnya Februari 2022, seluruh pemerintah daerah di Kalsel, berupaya maksimal meningkatkan capaian vaksinasi dosis kedua dan ketiga, sesuai amanat Presiden, Joko Widodo, serta perintah langsung Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.

“Data yang masuk ke sistem pencatatan data KCP PEN di pusat sempat mengalami penyesuaian akibat perubahan aturan. Sehingga sekitar 4 hari, data hasil kegiatan vaksinasi di Kalsel, tidak terangkum secara maksimal. Namun kemarin (baca, Kamis) data yang tercatat sudah sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan rilis Kementrian Kesehatan RI, hngga akhir Februari 2022, Kemenkes mencatat sudah ada 14 provinsi yang konsisten dalam penurunan kasus konfirmasi harian COVID-19. 14 provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, NTB, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat.

Data Kemenkes juga menunjukkan bahwa di beberapa daerah dalam pekan terakhir Februari, mengalami penurunan positivity rate, diantaranya: DKI Jakarta, Bali, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku, Papua, NTB, Papua Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah.

Perbaikan indikator penanganan pandemi juga tampak dari angka kesembuhan pasien di rumah sakit yang terus meningkat secara nasional. Hingga akhir Februari 2022, angka kesembuhan pasien ada di posisi 43.992. Angka ini lebih baik dari hari sebelumnya Minggu (27/2) yang ada di posisi 39.384. (RIW/RDM/RH)

ESDM Kalsel : Pelelangan Lancar, PLTB Kalsel Akan Terbangun di Tahun 2023

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan melakukan pembangunan Pembangkit Listrik tenaga Bayu (PLTB) yang akan di bangun di Kabupaten Tanah Laut.

Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Kalsel Sutikno mengungkapkan, saat ini kegiatan masih ditahap pengumpulan lelang oleh 3 perusahaan.

“Mereka (perusahaan) sudah mengumpulkan berkas agar ikut lelang pembangunan PLTB ini,” ucapnya belum lama tadi.

Sutikno menambahkan, apabila sudah diteken kontrak maka proses pembangunannya sekitar 18 bulan. Bahkan jika proses pelelangan berjalan lancar, maka pembangunan PLTB menurutnya akan rampung di tahun depan.

Apabila pemanfaatan PLTB ini dapat tereksploitasi dengan benar, lanjut Sutikno, maka capaian energi yang didapat bisa mencapai 1400 MegaWatt (MW).

“Kalsel pada tahun 2050 ditargetkan dapat memproduksi Energi sebesar 2000 MW. Maka dari itu PLTB ini dapat memaksimalkan energi kita,” nilainya.

Sutikno berharap dengan pembangunan PLTB ini maka Ekonomi serta pariwisita di Kalsel ikut bergeliat didalam pembangunan.

“Dan juga untuk energi kita akan terpenuhi sehingga ketahanan energi yang ada di Kalsel akan meningkat,” pungkasnya. (SYA/RDM/RH)

Nilai Ekspor Kalsel Terkena Dampak Larangan Pengiriman Batubara ke Luar Negeri

BANJARBARU – Nilai ekspor Kalimantan Selatan pada Januari 2022 tercatat sebesar US$ 446,28 juta atau mengalami penurunan 48,76 persen, dibanding ekspor Desember 2021. Jika dibandingkan dengan
Januari 2021, nilai ekspor bulan Januari 2022 ini, juga turun sebesar 17,44 persen.

“Penurunan ekspor pada bulan Januari 2022 ini, terjadi karena adanya penurunan nilai ekspor komoditas bahan bakar mineral, hingga sebesar 52,42 persen. Penurunan ini berpengaruh secara signifikan, karena nilainya yang cukup besar. Namun kita berharap, kondisi akan semakin membaik, seiring dengan dibukanya kembali pintu pengiriman batubara,” urai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalsel, Yos Rusdiansyah, pada rilis bulanannya baru – baru tadi.

Lebih lanjut Yos memaparkan, berdasarkan kontribusinya terhadap total ekspor Januari 2022, kelompok bahan bakar mineral (HS 27) memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 75,07 persen. Kemudian diikuti kelompok lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15) dan kelompok kayu, barang dari kayu (HS 44) dengan kontribusi masing – masing sebesar 9,95 persen dan 7,07 persen. Berikutnya diurutan keempat dan kelima terdapat kelompok berbagai produk kimia (HS 38) dan kelompok karet dan barang dari karet (HS 40) dengan kontribusi masing – masing sebesar 3,51 persen dan
3,06 persen.

“Peranan ekspor kelima kelompok barang ini pada Januari 2022 mencapai 97,66 persen dari total ekspor Kalimantan Selatan dengan nilai total sebesar US$435,84 juta”, tambah Yos.

Sementara itu, ekspor Kalimantan Selatan jika dilihat menurut negara tujuan utama, maka nilai tertinggi adalah ekspor dengan tujuan China, yaitu sebesar US$120,62 juta. Nilai ekspor tersebut mengalami penurunan cukup besar, yaitu 72,26 persen dibanding Desember 2021, yang mencapai US$434,81 juta. Kemudian di urutan berikutnya adalah ekspor ke India sebesar US$73,82 juta, yang juga mengalami penurunan, sebesar 5,95 persen.

“Jepang berada diurutan ketiga, dengan ekspor sebesar US$63,82 juta, atau naik sebesar 6,03 persen dibandingkan Desember 2021. Selanjutnya di urutan keempat dan kelima adalah ekspor ke Korea Selatan dengan nilai US$40,32 juta yang mengalami kenaikan sebesar 8,15 persen dan ekspor ke Malaysia dengan nilai US$33,14 juta yang mengalami penurunan sebesar 25,99 persen,” urainya.

Nilai ekspor kelima negara tujuan utama pada Januari 2022 ini mencapai US$331,72 juta, turun sebesar 49,40 persen dibandingkan nilai total kelima negara tersebut pada Desember 2021, yang mencapai US$655,55 juta. Nilai ekspor Kalimantan Selatan kelima negara tujuan utama tersebut memberikan kontribusi sebesar 74,33 persen terhadap total
ekspor Januari 2022. (RIW/RDM/RH)

DPMPTSP Dorong Kemudahan Investasi Melalui OSS dan Simapan

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kalsel terus mendorong kemudahan berinvestasi di provinsi ini.

Kepala Dinas PMPTSP Kalsel Nafarin menyampaikan, perizinan merupakan hal yang penting untuk bisa menggerakkan sektor perekonomian. Sehingga diakuinya, untuk memberikan kemudahan dalam berinvestasi, pihaknya telah mengikuti dan mengimplementasikan regulasi Pemerintah Pusat terkait dengan penanaman modal dan perizinan seperti Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko .

“Kita sudah menggunakan ada dua aplikasi, secara nasional kita menggunakan sistem OSS Indonesia Berbasis Risiko dan SiMapan,” ucap Nafarin belum lama tadi.

Layanan OSS Indonesia Berbasis Risiko disebutkannya sebagai aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Investasi. Di dalam sistem tersebut terdapat aturan yang harus dipedomani dan kemudahan perizinan.

Semua layanan perizinan dilakukan melalui sistem informasi, terkecuali yang memang belum termasuk atau belum dikelola. 

“Khusus untuk OSS Berbasis Risiko sudah berjalan dan ini sistemnya ditangani pemerintah pusat, sehingga pelayanan berdasarkan risiko, kalau risiko rendah izin itu otomatis dikeluarkan oleh sistem,” tambah Nafarin.

Meski penggunaan layanan sistem ini sudah dijalankan, namun belum dapat dikatakan maksimal akibat masih dibatasi oleh waktu agar prosesnya berjalan berdasarkan dengan ketentuan waktu yang sudah ditetapkan.

“Bagi perusahaan yang hendak melakukan perizinan, jika permohonannya sudah lengkap maka disilakan masuk ke sistem, jika sudah lengkap sistem akan memproses,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

Peran Masyarakat Penting Untuk Turunkan Angka Kasus COVID-19

BANJARMASIN – Saat ini kasus COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari jumlah pasien COVID-19 yang menjalani rawat inap di RSUD Ulin Banjarmasin.

Plt Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Izzak Zoelkarnain Akbar mengatakan, untuk pasien yang dirawat di RSUD Ulin Banjarmasin, tercatat per Rabu 2 Maret 2022 tersisa 60 orang saja.

“Kami berharap pasien di RSUD Ulin Banjarmasin terus mengalami penurunan,” ucapnya.

Izzak mengatakan, tentunya penurunan tersebut dengan catatan partisipasi masyarakat diperlukan.

“Masyarakat tidak boleh abai, masyarakat harus paham kalau pandemi COVID-19 belum berlalu,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Izzak, masyarakat diminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19.

“Jangan keluar rumah jika tidak ada sesuatu hal yang penting, serta lainnya,” ujar Izzak.

Selain itu, tambahnya, masyarakat juga tetap mengguna masker serta jangan melakukan gerumunan.

“Masyarakat juga diminta untuk menjaga kesehatan dan kebugaran, dengan mengkonsumsi makanan bergizi, minum vitamin, serta berolahraga,” ucap Izzak. (SRI/RDM/RH)

Minyak Goreng, Jadi Salah Satu Pemicu Deflasi Kalsel Pada Februari 2022

BANJARBARU – Pada Februari 2022, Provinsi Kalimantan Selatan mengalami deflasi sebesar 0,39 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,13. Dari 3 kota yang menghitung IHK di Kalsel, 2 kota mengalami deflasi dan 1 kota mengalami inflasi.

“Yakni kota Banjarmasin, dengan deflasi sebesar 0,49 persen, dan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,01, serta Kotabaru dengan deflasi sebesar 0,04 persen dan Indeks Harga Konsumen (IHK) 111,27. Sedangkan inflasi terjadi di Kota Tanjung sebesar 0,24 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 110,11,” jelas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalsel, Yos Rusdiansyah, pada rilis bulanannya baru – baru tadi.

Deflasi, papar Yos, terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya tiga indeks kelompok pengeluaran secara signifikan. Yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,88 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya sebesar 0,51 persen, serta kelompok transportasi sebesar 1,50 persen.

“Komoditas yang mengalami penurunan harga dengan andil deflasi tertinggi di Kalimantan Selatan, antara lain angkutan udara, minyak goreng, bahan bakar rumah tangga, telur ayam ras, cabai rawit, cumi-cumi, terong, ikan patin, ikan gabus dan pepaya”, urainya.

Jika dihitung berdasarkan tahun kalender, menurut Yos, pada Februari 2022 Kalimantan Selatan
mengalami inflasi sebesar 0,59 persen, sedangkan tingkat inflasi tahun ke tahun (Februari 2022 terhadap Februari 2021) sebesar 2,79 persen.

Data BPS Provinsi Kalsel juga menunjukkan, dari 90 kota inflasi di Indonesia, tercatat 37 kota mengalami inflasi dan 53 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kupang sebesar 0,65 persen dan inflasi terendah terjadi di Tanjung Selor sebesar 0,01 persen. Sedangkan deflasi terdalam terjadi di Tanjung Pandan sebesar 2,08 persen dan deflasi terendah terjadi di Palembang, Palangka Raya dan Tarakan
masing-masing sebesar 0,01 persen.

“Di wilayah pulau Kalimantan, lima kota mengalami inflasi dan tujuh kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sintang sebesar 0,32 persen dan terendah terjadi di Tanjung Selor sebesar 0,01 persen. Sementara deflasi terdalam terjadi di Balikpapan sebesar 0,51 persen dan terendah di Palangka Raya serta Tarakan sebesar 0,01
persen,” tutupnya. (RIW/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Bantu Warga Terdampak Puting Beliung

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel memberikan kepeduliannya dengan menerjunkan Tim Respon Cepat (TRC) kepada warga yang terkena dampak puting beliung di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, pada Senin (28/2) lalu.

“Sesuai intruksi Gubernur Kalsel, dalam waktu 12 jam pasca kejadian kita langsung turunkan TRC BPBD Kalsel sekaligus memberikan bantuan sembako kepada korban,” ucap Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Mujiyat, pada Rabu (2/3) kemarin.

Pihak TRC BPBD Kalsel hingga saat ini masih melakukan invetarisir untuk menghitung jumlah kerugian. Terkait bantuan non sembako, Mujiyat mengungkapkan, saat ini masih belum ada permintaan dari warga yang terdampak.

“Kita berupaya melakukan respon cepat agar jangan sampai ada anggapan kami lambat,” jelas Mujiyat.

Dengan adanya kejadian ini, ditambah dengan cuaca yang masih tergolong ekstrem hingga April mendatang, Mujiyat menghimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap bencana Hidrometeorologi seperti banjir, angin kencang, dan puting beliung.

“Bila melihat tanda angin kencang sebaiknga keluar rumah terlebih dahulu, paling tidak antisipasi dulu lah dan di luar kita bisa liat situasi,” tutup Mujiyat. (SYA/RDM/RH)

Exit mobile version