Tunjang IKN Baru, Bandara Warukin Diusulkan Untuk Ditingkatkan

BANJARMASIN – Bandara Warukin di Kabupaten Tabalong diusulkan untuk ditingkatkan. Usulan tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel Tahun 2021-2026 di ruang rapat Komisi III DPRD Kalsel, Kamis (16/12).

Ketua Panitia Khusus (Pansus) 3 Raperda RPJMD yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, Isra Ismail menyampaikan dalam kunjungannya ke DPRD Kabupaten Tabalong pada beberapa waktu lalu disampaikan bahwa Bandara Warukin perlu ditingkatkan untuk menunjang Kalsel khususnya Tabalong sebagai pintu gerbang strategis Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.

“Karena itu, saya sampaikan usulan peningkatan Bandara Warukin dalam rapat Pansus tadi, kalau ada kajiannya bisa dimasukkan dalam RPJMD 2021-2026 supaya ke depan bisa mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat. Apalagi peningkatan bandara ini memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti Pemda setempat, Pertamina dan lain-lain,” katanya.

Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel Nurul Fajar Desira menyambut baik usulan pembangunan bandara di Kabupaten Tabalong tersebut guna menunjang IKN untuk dimasukkan dalam RPJMD 2021-2026.

“Usulan tersebut bagus. Nanti kita akan jadwalkan pembahasannya di waktu yang lain. Apakah akan mengambil pengelolaan Bandara Warukin atau seperti apa, nantilah,” katanya.

Fajar Desira juga memastikan jika pembangunan bandara baru di Tabalong akan masuk dalam RPJMD 2021.

“Kalau mulai progres nanti kita lihat di lima tahun RPJMD itu,” tambahnya.

Namun peningkatan status bandara di Tabalong menurut Fajar minimal bisa untuk mendarat pesawat Boeing 738.

Untuk diketahui, dalam pembahasan Raperda tentang RPJMD 2021-2026, DPRD Kalsel membentuk empat Pansus yang terdiri atas Pansus 1, yang fokus membidangi tentang hukum dan pemerintahan, Pansus 2 yang fokus pada bidang ekonomi dan keuangan, Pansus 3 yang fokus dalam sektor pembangunan dan infrastruktur, dan Pansus 4 yang membidangi terkait kesejahteraan rakyat. (NRH/RDM/RH)