Kategori: Provinsi Kalsel

YOGYAKARTA – Guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam mengemban amanah sebagai wakil rakyat, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas.

Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama Sekretariat DPRD Kalsel dengan Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia (PPSDM) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) Regional Yogyakarta.

Dalam sambutannya pada acara pembukaan Bimtek, Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin mengatakan pihaknya menyambut baik dan menyampaikan terimakasih atas kerjasama dan fasilitasi yang diberikan PPSDM Regional Yogyakarta. Ia berharap bimtek ini dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta kinerja anggota DPRD Kalsel ke depan.

“Dengan berbagai materi yang disiapkan, saya lihat semuanya bagus-bagus, kita berharap bisa diikuti dan dijalankan dengan baik ke depannya, baik oleh anggota dewan dan juga pegawai di setwan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pusat II BPSDM Kemendagri, Rochayati Basra, yang membuka secara resmi bimtek tersebut menekankan, ada 3 (tiga) hal penting terkait pemimpin. Pertama pemimpin harus punya konsep, kedua harus punya power (kekuatan), dan ketiga follower (pengikut).

“Bapak ibu anggota dewan adalah pemimpin. Pemimpin harus punya konsep, punya power, dan follower. Kalau tidak memiliki yang tiga ini tidak mungkin bapak ibu ada disini sekarang,” tegasnya.

Disamping itu, wanita yang biasa dipanggil Roro Khasan ini menambahkan, setiap anggota dewan harus punya mentalitas, prinsip, dan integritas. Ini yang sangat penting. Ia berharap kegiatan bimtek ini juga dapat meningkatkan pemahaman anggota dewan akan tugas dan fungsinya sehingga bisa mengimbangi eksekutif.

Sementara, Plt. Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Zaini, sebagai ketua panitia bimtek mengatakan, pelaksanaan bimtek ini berdasarkan rencana kerja DPRD Kalsel Tahun 2022. Dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD Kalsel dalam hal penanganan tugas dan kewenangannya.

Bimtek dilaksanakan selama 4 hari dari 27 – 30 Juni 2022 bertempat di salah satu hotel di Yogyakarta dengan materi antara lain, Reformasi Birokrasi Indonesia Dan Meneguhkan Integritas oleh Roro Khasan dari BPSDM Kemendagri, dan Kebijakan Pengembangan SDM Penyelenggara Pemerintah Daerah oleh Kepala PPSDM Yogyakarta R. Agus Iriawan. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Maraknya perkawinan anak memposisikan Kalsel berada diangka 15,30 persen. Angka ini pun juga membawanya menempati urutan keempat pada 2021 se Indonesia.

Namun, angka yang menunjukkan saat ini lebih menurun ketimbang tahun 2020 yang berada dikisaran 16,24 persen dan membawa Kalsel harus menduduki peringkat keenam.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalsel Adi Santoso mengungkapkan terjadinya pertumbuhan angka pernikahan dibawah umur 19 tahun tersebut dipicu tak jauh dengan kondisi ekonomi dan kurang maksimalnya pendidikan.

“Ini adalah permasalahan yang harus dituntaskan, sebagian besar banyak terjadi pada anak-anak yang putus sekolah,” ujarnya pada kegiatan review RAD pencegahan perkawinan anak di Provinsi Kalsel tahun 2022, Rabu (29/6) siang.

Selama 2021, persentase perkawinan anak paling banyak terjadi di Kalsel adalah kalangan perempuan yang berkisar 81 persen atau sebanyak 1.232 orang sementara laki-laki hanya sekitar 19 persen dengan jumlah 281 orang.

“Apabila permasalahan ini tidak diselesaikan maka akan kasus perkawinan anak terus terjadi,” ungkap Kepala DPPPA Kalsel Adi Santoso.

Melalui data Pengadilan Agama Kalsel mencatat angka pernikahan pengantin dibawah usia 19 tahun yang mendapat dispensasi pada 2020 sempat mencapai 1.419 orang. Akan tetapi, tahun selanjutnya menurun jadi 250 orang.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Setdaprov Kalsel Sulkan mengharapkan adanya upaya dari berbagai instansi ikut berpartisipasi dalam merealisasikan penurunan angka perkawinan anak.

“Untuk itu keseriusan dalam penanganan ini harus serius ditangani apalagi program tersebut merupakan strategi Pemprov Kalsel dalam membentuk SDM yang berkualitas,” harapnya.

Pada 2019, Kalsel sempat menduduki urutan pertama sebesar 21,18 persen yang secara nasional dipatok 10,82 persen. Hal tersebut pun pernah terjadi ditahun 2017 dengan angka 23,12 persen dibanding nasional 11,54 persen.

“Jika tidak kita tangani dengan baik nantinya akan memberikan dampak besar kepada masyarakat, bahkan dapat meningkatkan angka kematian pada ibu dan juga angka kelahiran anak stunting. Selain itu juga dapat memicu konflik atau kerentanan berkeluarga karena emosi yang belum stabil,” tutup Sulkan.

Didalam daerah, Kabupaten Tanah Laut berada diurutan tertinggi sekitar 174 kasus disusul Hulu Sungai Utara (HSU) 166 kasus, Banjar 161 kasus, Tanah Bumbu 157 dan Banjarmasin 135 yang tercatat pada 2020 lalu.

Sedangkan Barito Kuala 93 kasus, Tapin 86 kasus, Hulu Sungai Tengah (HST) 77 kasus, Hulu Sungai Selatan (HSS) 40 kasus, Tabalong 52 kasus, Kotabaru 43 kasus. Namun terendah berada di Kota Banjarbaru sebanyak 27 kasus dan diikuti Balangan yang hanya 16 kasus. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Kalimantan Selatan dan PT PLN menjalin kerjasama terkait kelistrikan.

Penandatanganan kerjasama dilaksanakan antara Kepala Labkesda Kalsel, Riko Ijami dan Manager PLN UP 3 Banjarmasin, Sudarto di ruang kerja Kepala Labkesda Kalsel di Banjarmasin, Selasa (28/6).

Kepala Labkesda Kalsel, Riko Ijami mengatakan kerjasama tersebut dalam rangka penambahan daya atau kapasitas listrik dimana Labkesda Kalsel sebagai pelanggan premium PLN.

“Jadi penambahan daya listrik kita untuk kapasitas diatas 300 KPA,” katanya kepada wartawan.

Menurut Riko, penambahan daya listrik ini diperlukan karena saat ini Labkesda sudah mengalami perubahan, terutama dari segi peralatan pendukung untuk pemeriksaan yang membutuhkan suplai listrik yang lebih banyak.

“Selain itu, peralatan pendukung pemeriksaan maupun bahan-bahan pemeriksaan seperti reagen juga memerlukan kemampuan listrik untuk menyalakan pendingin udara agar tetap berada dalam suhu standar sehingga tidak merusak kualitasnya,” jelasnya.

Dengan penambahan daya listrik ini, diharapkan kualitas dan kuantitas pelayanan lebih meningkat, baik bagi masyarakat maupun instansi dan perusahaan baik milik pemerintah maupun swasta. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka RSUD Ulin Banjarmasin menggelar Forum Konsultasi Publik, di Aula Lantai 8 Ulin Tower, Selasa (28/6). Dibuka Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Izzak Zoelkarnain Akbar.

Dalam sambutannya Izzak menyampaikan, RSUD Ulin Banjarmasin ini merupakan rumah sakit milik semua masyarakat. Sehingga diperlukan kerjasama semua pihak, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini.

“Dengan adanya forum diskusi konsultasi publik ini, kami menerima semua masukan dan kritik, untuk peningkatan pelayanan di RSUD Ulin Banjarmasin agar semakin baik lagi kedepannya,” ucap Izzak.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Diauddin mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentunya memberikan dukungan terhadap, peningkatan pelayanan dari RSUD Ulin Banjarmasin.

“Tentu kami memberikan dukungan terhadap peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya..

Dalam kesempatan tersebut, Diauddin juga mengatakan, jika Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus meningkat kualitas layanan kesehatan masyarakat.

Saat ini di Luar Negeri sedang bergelut pada penanggulangan penyakit Regeneratif seperti Jantung, diabetes, hipertensi, serta lainnya.

Namun, di Tanah Air masih bergelut pada penanganan penyakit menular seperti TBC serta lainnya. Namun, saat ini penyakit Regeneratif juga semakin meningkat seperti penyakit hipertensi. Bahkan, di Provinsi Kalimantan Selatan untuk penyakit hipertensi masuk dalam kategori tertinggi.

“Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, untuk meningkatkan pelayanan terhadap penyakit penyakit tersebut,” ucapnya.

Pada Forum Konsultasi Publik RSUD Ulin Banjarmasin dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Diauddin, serta lainnya. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Realisasi belanja negara sampai dengan Mei 2022 di provinsi Kalimantan Selatan, mencapai Rp.9.414,14 miliar atau 37,56 persen dari pagu. Secara total, capaian realisasi belanja tersebut lebih rendah sebesar 5,96 persen dibanding capaian pada periode yang sama tahun lalu.

Hal ini disampaikan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Sulaimansyah, pada Senin (27/6) saat jumpa pers rutin dikantornya kawasan jalan D.I Panjaitan Banjarmasin.

“Untuk Belanja Pemerintah Pusat tercatat realisasi sebesar 2.536,19 miliar rupiah atau 31,03 persen dari pagu, atau turun 12,58 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2021, yang mencapai 2.901,19 miliar rupiah. Penurunan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut, masih dipengaruhi oleh tidak adanya realisasi belanja modal yang cukup besar pada awal tahun 2022 karena sudah tidak ada lagi kegiatan yang bersifat multi years sebagai akibat pandemi, sebagaimana yang terjadi pada awal tahun lalu,” jelasnya.

Sementara untuk penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kalimantan Selatan, lanjut Sulaimansyah, sampai dengan akhir Mei 2022 tercatat sebesar Rp 6.787,65 miliar atau 40,72 persen dari pagu.

“Bila dibandingkan realisasi tahun lalu pada bulan yang sama, realisasi bulan Mei 2022 lebih rendah dengan selisih sebesar 3,26 persen,” tambahnya.

Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sampai dengan Mei 2022, masing-masing telah mencapai Rp.1.712,01 miliar (39,77 persen pagu) dan Rp.3.661, 95 miliar (48,90 persen). Sementara itu untuk penyaluran DAK Fisik dan Non Fisik sampai dengan akhir bulan Mei 2022 di wilayah Kalimantan Selatan telah direalisasikan sebesar Rp.809,83 miliar (22,60 persen pagu) yang berasal dari DAK Fisik dan non Fisik.

“Penyaluran Dana Desa wilayah Kalimantan Selatan, saat ini telah mencapai 679,03 miliar rupiah atau sebesar 47,60 persen dari pagu. Realisasi tersebut lebih tinggi 32,27 persen dari periode yang sama tahun lalu, yang dapat mencairkan dana desa senilai 513,36 miliar rupiah,” tutupnya. (RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Sejumlah negara mengalami krisis pangan yang diakibatkan perang antara negara Rusia dan Ukraina yang merupakan produsen dan eksportir komoditas utama dunia. Meskipun Negara Republik Indonesia (RI) tidak termasuk dari daftar negara yang bisa mengalami krisis pangan, namun pemerintah RI akan berjaga-jaga agar tidak terjadi krisis pangan di negara ini.

Untuk mengatasi Krisis Pangan, Kementerian Pertanian (Kementan) menginginkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel agar siap dan bersedia untuk selalu meningkatkan sektor pertanian mereka agar bisa melakukan ekspor beras ke negara lain. Menyambut baik wacana Kementerian Pertanian (Kementan), Pemprov Kalsel mengaku siap melakukan ekspor beras ke Negera lain, dikarenakan Produksi beras di Provinsi ini selalu surplus (terjadi kenaikan) setiap tahunnya.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Kalsel Syamsir Rahman, Senin (27/6) tadi.

Syamsir Rahman mengungkapkan, Menteri Pertanian sudah menyampaikan adanya krisis pangan yang akan terjadi di beberapa Negara. Apabila krisis pangan terjadi, maka juga berdampak di Daerah Kalsel. Dampak Positif yakni Kalimantan Selatan bisa melakukan ekspor beras ke Negara lain.

“Sehingga Kalsel harus siap ekspor beras ke negara-negara krisis pangan seperti cina. Karena Kalsel produksi beras selalu surplus,” ungkap Syamsir Rahman.

Syamsir Rahman menambahkan, untuk meningkatkan Produksi beras di Daerah ini, pihaknya mengimbau kepada para petani, disaat musim kemarau agar dapat menanam padi jenis unggul. Hal ini dikarenakan padi jenis unggul lebih mudah beradaptasi di musim kemarau daripada padi jenis lokal.

“Kalau kita menanam padi jenis unggul kita juga akan menahan adanya serangan hama tungro, karena serangan hama ini hanya terdapat di padi jenis lokal seperti beras siam, beras siam mayang,” lanjut Syamsir Rahman.

Dengan menaman padi jenis unggul pada musim kemarau, maka padi jenis ini dapat bertahan tumbuh dan produksi beras saat musim kemarau pun akan tetap meningkat.

“Kita akan melakukan Koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kota untuk penanaman padi jenis unggul ini,” tutup Syamsir Rahman. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Direktorat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat (KMA) Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek RI menginventarisir keberadaan penghayat kepercayaan Kaharingan.

Artinya, keberadaan mereka juga tercatat resmi di Indonesia meski tidak masuk dalam unsur enam agama yang diakui secara sah oleh negara. Bahkan lokasi sentral yang menjadi perkumpulan mereka saat ini berada di Kotabaru, Kalsel.

Tak hanya itu, secara administrasi kependudukan (adminduk) pun tentu hal ini telah dipastikan kedudukannya sah tercatat sebagai bagian Kewarganegaraan Indonesia (WNI).

Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kalsel Zulkipli mengungkap ada sekitar 189 penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME) dan teridentifikasi dari berbagai daerah di provinsi ini.

“Sehingga mereka tidak harus lagi memilih agama resmi pemerintah baik itu di KTP dan dokumen kependudukan. Untuk Kalsel ada tiga daerah yakni HST, Balangan dan Kotabaru yang menghayat kepercayaan Kaharingan tetapi prakiraan seluruhnya masih terdapat 9 kabupaten lainnya,” ujarnya, baru-baru tadi.

Saat ini Kemendikbud RI, kata Zulkipli, menunjuk perkumpulan yang diberi nama Dewan Musyarawah Pusat Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan (MUKK) Indonesia sebagai lembaga sah yang ikut berperan penting memudahkan Dinas Dukcapil setempat mengeluarkan akta.

“Keberadaan mereka sudah terdaftar di Kemendikbud RI sejak 2018 lalu,” bebernya.

Selain itu, diharapkan keberadaan MUKK ini di Kalsel dapat memecahkan persoalan yang dihadapi termasuk administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

“Mereka itu menaungi lima wilayah diantaranya Kalsel, Kaltim, Kalbar, Kalteng dan Kaltara dan untuk status agama di KTP bertuliskan Penganut Kepercayaan YME,” ungkapnya.

Kemudian seiring terinventarisir, MUKK ini juga memiliki penghulu adat dan nantinya akan disertifikasi kementerian sehingga pernikahan yang digelar pun resmi oleh negara.

“Jika ada peristiwa penting seperti melahirkan, perceraian, pernikahan dan sebagainya cukup melalui proses MUKK tadi yang sentralnya berada di Kotabaru,” tutup Zulkipli. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemprov Kalsel melepas kontingen Kalsel pada festival olahraga rekreasi Nasional VI di Sumatera Selatan dan Pekan Special Olympic Nasional ke 1 Tahun 2022 di Semarang. Pelepasan tersebut dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalimantan Selatan Suparno, di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Hasanuddin HM, di Banjarmasin, Senin (27/6).

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Suparno mengatakan, keberangkatan kontingen Provinsi Kalimantan Selatan pada ajang Fornas ke Sumatera Selatan dan Pekan Special Olympic Nasional ke Semarang merupakan bentuk dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Keberangkatan para atlet ini sebagai bentuk dukungan Pemprov Kalsel, untuk peningkatan olahraga kreasi masyarakat di Banua ini,” ungkapnya.

Gubernur juga berharap, agar seluruh atlet yang berangkat ke Palembang dan Semarang dapat memberikan prestasi terbaik mereka untuk Provinsi Kalimantan Selatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah mengatakan, 375 atlet kontingen Provinsi Kalsel siap merebut juara pada Festival Olahraga Rekreasi Nasional VI di Sumatera Selatan dan 220 atlet ke Pekan Special Olympic Nasional ke 1 Tahun 2022 di Semarang.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan saat ini menargetkan, kepada seluruh atlet yang bertanding pada Festival Olahraga Rekreasi Nasional di Sumatera Selatan dan Pekan Special Olympic Nasional di Semarang, agar dapat tampil dengan maksimal untuk menghasilkan prestasi juara,” ungkap Hermansyah.

Dengan mencapai hasil terbaik maka prestasi untuk Provinsi Kalimantan Selatan, akan semakin meningkat.

Hermansyah mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan, jumlah kontingen yang besar ini, nantinya dapat memberikan prestasi yang sebanding, untuk Banua ini.

“Pemprov Kalsel berharap para atlet dapat meraih prestasi terbaiknya,” ucapnya.

Sedangkan, atlet Airsoft Gun Kalimantan Selatan Alim mengatakan, saat ini pihaknya telah menjalani latihan rutin, baik secara teknis dan fisik. Maka, dengan begitu airsoft gun Provinsi Kalimantan Selatan siap merebut juara umum.

“Kami siap mempertahankan gelar juara umum seperti yang mereka peroleh, pada Fornas 2019 lalu. Pada Fornas di Palembang ini,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Pelatih Senam Asma Provinsi Kalimantan Selatan Fajar.

“Saat ini kami siap memberikan penampilan terbaik. Sehingga diharapkan dapat meraih medali emas. Seperti, yang ditargetkan oleh Ketua Yayasan Asma Provinsi Kalimantan Selatan Ibnu Sina,” ucapnya.

Alim dan Fajar meminta doa dan dukungan dari masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan, agar dapat memberikan prestasi terbaik. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalimantan Selatan menyerahkan sebanyak sembilan boks atau sekitar 980 eksemplar buku kepada perpustakaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin.

Hal ini sebagai bentuk tindak lanjut dari permohonan pihak RSUD Ulin Banjarmasin tentang permintaan buku untuk layanan perpustakaan setempat kepada Dispersip Kalsel yang diajukan pada Desember 2021.

Penyerahan alih status penggunaan buku tersebut dilakukan oleh Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Kerja Sama Perpustakaan Dispersip Kalsel, Wildan Akhyar kepada Kepala Bidang Akutansi RSUD Ulin Banjarmasin, Faisal Rumarsi.

“Alhamdulillah hari ini kita bisa memberikan 980 buku yang berkaitan dengan dunia medis yang mana bila ditotalkan senilai Rp97.241.474 juta,” kata Wildan usai penyerahan buku di RSUD Ulin Banjarmasin, Senin (27/6).

Wildan pun berharap dengan adanya alih status penggunaan buku ini dapat menambah bahan pustaka RSUD Ulin Banjarmasin, sehingga pelayanannya bisa lebih baik lagi.

“Kita harapkan fungsi perpustakaan disini bukan hanya sekedar untuk akreditasi saja, tapi juga bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pegawai dan pengunjung yang ingin membaca buku sembari mengantar keluarganya berobat,” tuturnya.

Sementara itu, Kabid Akutansi RSUD Ulin Banjarmasin, Faisal Rumarsi menyambut baik dan berterima kasih atas gerak cepat dari Dispersip Kalsel yang telah menindaklanjuti permohonan yang diajukan oleh pihaknya tentang permintaan buku medis berkaitan dengan kesehatan, kedokteran, dan keperawatan.

Faisal juga menjelaskan bahwa keberadaan buku-buku yang diserahkan oleh Dispersip Kalsel ini sangat penting sekali, mengingat RSUD Ulin Banjarmasin saat ini juga berstatus sebagai rumah sakit pendidikan.

“Tentunya kami sangat memerlukan buku-buku yang berkaitan dengan medis tersebut, apalagi Rumah Sakit Ulin ini juga sebagai rumah sakit pendidikan, sehingga buku-buku ini sangat penting sekali untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada di RSUD Ulin,” tuturnya.

Selain diperuntukkan bagi pegawai dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di RSUD Ulin, Faisal berharap kedepannya perpustakaan RSUD Ulin ini juga bisa menjadi perpustakaan umum yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung yang datang.

“Untuk itu kami akan representatifkan ruang perpustakaan kami, sehingga mampu menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan RSUD Ulin,” jelasnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga berencana untuk menyediakan pojok baca bagi pengunjung, hal ini sebagai bentuk dukungan RSUD Ulin terhadap program peningkatan literasi dan minta baca yang digalakan oleh Dispersip Kalsel.

“Karena pojok baca ini program dari Dispersip Kalsel, kami pun tentunya sangat mengharapkan juga ada di RSUD Ulin. Semoga hal ini bisa terealisasi dalam waktu cepat,” pungkasnya. (DISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Setelah enam bulan menjalani masa pembinaan, sebanyak 67 orang klien angkatan pertama tahun 2022, Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) Barakat Cangkal Bacari binaan Dinas Sosial provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan perpisahan, di Aula PRSTS Barakat Cangkal Bagawi, Senin (27/6).

Seluruh klien yang terdiri dari 57 orang Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan 10 orang laki-laki tuna sosial termasuk gelandangan dan pengemis dari seluruh kabupaten/kota di provinsi ini, telah menjalani pembinaan baik dari segi fisik, mental, maupun spiritual sejak Januari 2022 lalu.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Sosial Kalsel Siti Nuryani berharap, klien yang melaksanakan perpisahaan tersebut tetap melanjutkan hasil pelatihan dan pembinaan di PRSTS Barakat Cangkal Bacari, selain dilatih keterampilan, anak-anak panti juga diberika bimbingan keagamaan.

“Mereka harus tetap melanjutkan hasil pelatihan dan pembinaan di panti, sehingga diharapkan para anak-anak tidak melupakan bimbingan keagamaan , terutama sholat lima waktu dan kegiatan keagamaan lainnya,” harap Siti Nuryani.

Ditempat yang sama, Kepala PRSTS Barakat Cangka Bacari Kalsel Fathul Jannah mengatakan, selama masa pembinaan seluruh klien juga mendapatkan pelatihan keterampilan. Seperti tata boga, tata busana, tata rias dan otomotif.

“Jadi mereka menjalani pelatihan dan pembinaan di panti selama empat bulan, lalu dua bulan berikutnya melaksanakan program magang dengan terjun langsung ke pelaku usaha yang telah bekerjasama dengan PRSTS BCB Kalsel,” ucap Fathul Jannah.

Fathul Jannah melanjutkan, klien yang menjalani pembinaan di PRSTS Barakat Cangkal Bacari Kalsel juga mendapatkan keterampilan tambahan. Seperti home industri pembuatan kain sasirangan, keterampilan air guci, sulam pita, bordir pakaian, komputer, dan olah vokal.

“Saya harap semua klien yang telah menjalani pembinaan dapat menunjukkan prestasi yang dapat dibanggakan, kami ingin seluruh klien kami dapat menjadi orang yang mandiri, terampil, berhasil dan sukses menjadi orang yang bermanfaat,” tutup Fathul Jannah.

Untuk diketahui, PRSTS Barakat Cangkal Bacari Kalsel juga akan melaksanakan pelatihan dan pembinaan kepada klien angkatan kedua di tahun ini, yang akan dimulai pada awal Juli hingga akhir Desember 2022. (MRF/RDM/RH)