BANJARMASIN – Limapuluh anak menjadi sasaran imunisasi pada Kick Off atau peluncuran program Bulan Imunisasi Anak Nasional Indonesia (BIAN) di Posyandu Lestari kelurahan Sungai Miai kecamatan Banjarmasin Tengah, pada Rabu (18/5). Didampingi ibunya masing-masing, anak-anak ini datang memenuhi halaman luar Posyandu sejak pagi. Kick off di Posyandu Lestari ini, menjadi perwakilan wilayah Kalimantan Selatan, pada Kick Off tingkat nasional oleh Presiden RI, Joko Widodo secara virtual, dari kota Tanjung Pinang kepulauan Riau. Program BIAN tahun 2022 ini, merupakan inisiasi dari United Nations Internasional Children’s Emergency Fund (UNICEF) dan Kementrian Kesehatan RI.
Ditemui Abdi Persada FM pada Rabu (18/5) di Posyandu Lestari, Zona Koordinator Imunisasi UNICEF, Puja Fitria Kartika Sari menjelaskan, program ini merupakan upaya UNICEF membantu Indonesia mengejar ketertinggalan capaian imunisasi rutin, yang sempat terhenti akibat pandemi COVID-19. Selain itu juga, program ini untuk meningkatkan imunitas anak Indonesia dari penyakit campak serta rubella.
Suasana saat Kick Off BIAN di kota Banjarmasin
“Kita menargetkan, melalui program ini capaian imunisasi campak dan rubella sekitar 95 persen. Sedangkan untuk imunisasi kejar, sekitar 80 persen. Untuk tahap pertama program BIAN dimulai di wilayah luar pulau Jawa dan Bali, pada 18 Mei hingga pertengahan Juni nanti. Kemudian pada Agustus 2022, dilanjutkan untuk wilayah pulau Jawa dan Bali”, jelasnya.
Sementara itu, menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Diauddin, sebanyak 1,4 juta anak usia 9 bulan hingga 12 tahun, menjadi sasaran program ini hingga pertengahan Juni mendatang.
“Kita maksimalkan program imunisasi ini hingga Juni nanti mengingat pada Mei ini, sekolah masih banyak yang libur. Kita harapkan, jumlah anak yang mendapatkan imunisasi melalui program ini, dapat mendekati target nasional,” tutupnya.
Kick Off program BIAN di Posyandu Lestari ini, dilakukan Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor. Turut hadir Ketua TP PKK kota Banjarmasin Siti Wasilah, dan sejumlah pejabat di lingkup pemko Banjarmasin. Sementara Asisten 1 Pemprov Kalsel, Fajar Desira hadir mewakili Gubernur Kalsel, saat kegiatan Video Conference dengan Presiden RI, dalam rangka Kick Off program secara nasional. (RIW/RDM/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Penelitian Pembangunan Daerah (Balitbangda) menggelar Sosialisasi Inovasi Daerah di aula Idham Khalid Setda Provinsi Kalsel di Banjarbaru yang melibatkan pejabat terkait di 13 Kabupaten/Kota pada Selasa (17/5) siang.
Sekdaprov Kalsel saat mewakili Gubernur pada Sosialisasi Inovasi Daerah
Hadir, Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Matheos Tan sebagai penyaji materi sosialisasi inovasi terkait strategi peningkatan kapasitas aparatur yang inovatif.
Matheos pun mengapresiasi langkah Pemprov Kalsel yang mengundang jajaran pemerintah kabupaten/kota membahas masalah inovasi daerah ini.
“Apresiasi yang luar biasa kepada gubernur dan jajarannya,” ujar Matheos usai sosialisasi.
Bahkan pihaknya ujar Matheos, bersedia memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dengan jajarannya, dalam melakukan inovasi.
Apalagi saat ini, inovasi yang dilaporkan oleh pemerintah kabupaten kota, masih terdapat kekurangan berupa dokumen atau bukti-bukti inovasi.
“Dokumen harus dikuatkan dengan bukti-bukti,” tegasnya.
Pada kegiatan itu, Gubernur Kalsel melalui Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara.
Disebutkan, pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Kalsel sangat mendorong dan memotivasi setiap unit kerja, khususnya yang terkait langsung dengan pelayanan publik untuk kreatif dalam menciptakan inovasi-inovasi baru, untuk memperbaiki kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.
Di Kalsel ujar gubernur, cukup banyak inovasi-inovasi yang sudah dibuat dan diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk itu, pemerintah provinsi Kalsel terus mendorong dan memotivasi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, khususnya satuan kerja yang terkait langsung dengan pelayanan publik. hal ini dilakukan agar kreatif dalam menciptakan inovasi-inovasi baru, dalam upaya memperbaiki kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.
”Alhamdulillah, pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri memberikan penghargaan melalui gelaran Innovative Government Award (IGA). Tentu hal ini diharapkan semakin memotivasi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi.
Berbagai inovasi yang dilakukan daerah wajib dilaporkan kepada kemendagri.
“Laporan ini akan dinilai melalui sistem indeks inovasi daerah yang dilakukan setiap tahun,” ujar gubernur lagi.
Indeks inovasi daerah menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana capaian perbaikan dan peningkatan tata kelola pemerintahan, birokrasi, dan pelayanan publik melalui pengembangan inovasi-inovasi di tingkat daerah.
Harus diakui bersama, hingga saat ini masih muncul kesan pelayanan publik yang belum efisien, terlalu birokratis, dan belum berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
”Karena itu, kita perlu transformasi dan inovasi layanan publik, sebagai ujung tombak dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inovasi yang lahir di tengah birokrasi tersebut, akan sangat berdampak pada akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan,” sebutnya.
Untuk itu, semua pihak terkait harus mampu memetakan kebutuhan layanan masyarakat, menyediakan akses bagi layanan tersebut, hingga memangkas birokrasi yang dapat memperlambat proses pelayanan.
Tentunya, tujuan ini dapat tercapai apabila pemerintah terus berkembang, berinovasi, dan beradaptasi dengan perubahan, khususnya terkait perkembangan teknologi yang kian cepat. apalagi mengingat saat ini kehidupan masyarakat sudah sangat bergantung kepada kemajuan teknologi.
Terkait hal ini, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, telah melaksanakan kegiatan IGA sejak beberapa tahun yang lalu. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memacu pemerintah daerah, untuk terus berinovasi. penilaian dilakukan terhadap kuantitas dan kualitas inovasi yang terdapat di tiap-tiap SKPD.
Diharapkan seluruh aspek pemerintahan pelayanan publik mampu untuk terus berinovasi yang dianggap relevan dan sejalan dengan perkembangan terkini di era digital sekarang ini, karena pemerintahan dan pelayanan publik, khususnya di daerah dituntut untuk cepat beradaptasi di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini.
Penilaian inovasi daerah Provinsi Kalsel menjadi momentum Provinsi Kalsel untuk memperbaiki peringkat. Hal ini penting untuk diperhatikan, karena pengukuran dan penilaian indeks inovasi daerah tidak hanya didasarkan pada kuantitas, melainkan juga kualitas inovasi yang dihasilkan.
”Untuk itu, melalui kegiatan sosialisasi ini, saya minta bupati/walikota, serta seluruh kepala satuan kerja, untuk menciptakan iklim inovasi yang berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Selain itu, kita perlu memperkuat sosialisasi dan koordinasi, khususnya dalam memenuhi segala persyaratan yang diperlukan sesuai ketentuan. misalnya terkait pengumpulan data, penginputan, dan lain sebagainya,” ujar gubernur lagi.
Sementara itu, Kepala Balitbangda Provinsi Kalsel, Muhammad Amin MT dalam laporannya menyebutkan, inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
Dalam mencapai tujuan itu, sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, melalui bidang kebudayaan, Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman, dalam rangka memperingati Kemerdekaan Kalimantan Selatan 17 Mei 1949, menggelar Belajar Bersama Museum (BBM) dan Lomba Edukatif Kultural Museum Mading (3D)
Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Raudati Hildayati, kepada wartawan, pada Selasa (17/5) sore mengatakan, Lomba Mading 3D ini merupakan kegiatan tahunan yang digelar Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman, Disdikbud Kalsel, dengan mengangkat tema ‘Menggelorakan Semangat Kemerdekaan Kalimantan 17 Mei 1949’ bertujuan untuk memperkenalkan Museum Wasaka, sebagai Museum Perjuangan, kepada kalangan pelajar generasi muda penerus bangsa, dan menuangkan ke dalam mading tiga dimensi.
Kepala Bidang Kebudayaan, Disdikbud Kalsel, Raudati Hildayati, tidak menggunakan kacamata
“Siswa-siswi penerus di Banua, harus mengetahui sejarah di Kalsel, terutama perjuangan di tahun 1949,” katanya.
Sementara itu, Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman, Disdikbud Kalsel, Arry Risfansyah, dalam sambutannya mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan, dengan adanya kegiatan Lomba Edukatif Kultural Museum Mading 3 Dimensi ini, sebagai upaya menambah wawasan kalangan pelajar untuk mengetahui sejarah kemerdekaan di Kalsel.
Lomba mading 3D diikuti sebanyak 160 Peserta, terdiri dari SMA dan SMK, negeri dan swasta di Banjarmasin, dan digelar selama tiga hari mulai 18 – 20 Mei 2022, satu sekolah ada 9 siswa siswi perwakilan didampingi satu guru pendamping.
“Pembiayaan kegiatan, dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum non fisik tahun 2022,” ucapnya
Disampaikan Arry, dalam Lomba Edukatif Kultural Museum Mading 3 Dimensi ini, ada tiga juri yaitu Mansyur sebagai ahli sejarah, Budi Kurniawan bidang jurnalistik dan Syahril dari Seniman, dengan kriteria penilaian diantaranya kreativitas, keunikan, isi kesesuaian dengan tema, tata bahasa, kebersihan kerapihan serta keindahan, terakhir presentasi dari perwakilan masing-masing kelompok.
Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman, Disdikbud Kalsel, Arry Risfansyah, saat memberikan sambutan
“Dalam Lomba Edukatif Kultural Museum Mading 3 Dimensi, untuk hadiahnya juara pertama sebesar Rp6 Juta, juara dua Rp4 Juta, Juara tiga Rp3,5 Juta, untuk Harapan satu Rp2,5, Harapan dua Rp2 Juta, dan Harapan tiga Rp1 Juta beserta piala,” tutupnya
Untuk diketahui, sebelum digelar Lomba Edukatif Kultural Museum Mading 3 Dimensi, telah dilaksanakan, Belajar Bersama Museum (BBM) pada Selasa (17/5), dibuka Sekretaris Disdikbud Kalsel, dihadiri Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel, yang berlokasi di halaman Museum Wasaka di jalan Kampung Kenanga Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara. (NHF/RDM/RH)
BANJARBARU – Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kalsel, melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (KPA) angkatan ke 4 tahun 2022.
Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Sulkan, dalam sambutannya pada upacara pembukaan PKA angkatan ke 4 di Aula Kampus II BPSDMD Kalsel, pada Rabu (18/5) pagi, berharap, melalui kegiatan ini seluruh peserta mampu meningkatkan kinerja, dalam memberikan pelayan kepada masyarakat.
Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Sulkan, secara simbolis mengalungkan tanda pengenal kepada peserta KPA
Menurutnya, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah unsur terpenting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, ASN dituntut untuk memiliki kompetensi, sikap dan perilaku yang profesional dan bertanggung jawab.
“Disamping meningkatkan integritas, kita juga harus terus mengasah kemampuan dan kompetensi kepemimpinan,” ucapnya.
Diakuinya, sebagai salah satu upaya Pemprov Kalsel dalam meningkatkan kualitas SDM, maka ASN yang memegang amanah jabatan administrator diwajibkan memenuhi persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai karir dan jabatan.
“Hal ini yang mendasari pelaksanaan PKA ini,” ungkapnya.
Melalui Sulkan, Gubernur akrab di sapa Paman Birin ini juga berpesan kepada seluruh peserta KPA, agar dapat mengikuti pelatihan secara seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
“Kepemimpinan itu tidak lahir secara instan, namun dilatih dan dibentuk melalui sikap dan pola perilaku dalam menjalankan tugas dan pekerjaan sehari-hari,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPSDMD Kalsel, Mujiyat berharap setelah mendapatkan pelatihan, 40 orang peserta dari pejabat eselon 3 di lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ini bisa menerapkan ilmu yang didapatkan selama pelatihan di lingkungan kerja mereka masing-masing.
“Semoga setelah mengikuti pelatihan, mereka dapat bertindak seprofesional mungkin selaku eselon 3, dan menjadi generasi yang tangguh,” harapnya.
Untuk diketahui, PKA angkatan ke 4 tahun ini, dilaksanakan selama 91 hari. Terhitung mulai tanggal 18 Mei hingga 22 Agustus mendatang. (SYA/RDM/RH)
TANAH BUMBU – Sebanyak 14 titik telah berhasil dilewati anggota DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi. Sejumlah aspirasi pun akan disuarakan di rumah banjar (DPRD Kalsel) setelah berakhirnya masa reses.
M Yani Helmi saat meninjau jembatan rusak di Desa Sungai Taib, Kotabaru, sembari melaksanakan kegiatan reses belum lama tadi.
“Tidak terasa sudah berada dititik 14 artinya sudah 7 hari melaksanakan kegiatan reses ini tentu aspirasi yang disampaikan menjadi catatan pokok pikiran kami di DPRD Provinsi Kalsel” ujarnya, usai menggelar reses dititik 13 dan 14 di Desa Batuah dan Wirittasi, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa (17/5) sore.
Meski tinggal 1 hari lagi kegiatan reses akan berakhir tepat 18 Mei 2022, Yani Helmi yang juga Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel itu tentu akan memperjuangkan apa yang menjadi hak dari aspirasi rakyat sesuai kewilayahan konstituennya.
“Jelas, nanti akan kita perjuangkan apa yang menjadi haknya. Banyak sekali masukan dari warga yang kami datangi baik dari titik pertama sampai dititik ke 14 ini,” ucapnya.
Dari sejumlah perjalanan yang ia lewati ada beberapa lokasi yang cukup ekstrim mulai dari akses jalan hingga jembatan.
“Sempat kami menyisir di daerah Kotabaru tepatnya di Desa Sungai Taib Kecamatan Pulau Laut Utara yang hanya bisa dilintasi berjalan kaki saja mengingat akses jalannya yang cukup sempit dan jembatannya pun rapuh ini juga harusnya menjadi perhatian,” ucap politisi Golkar, paman Yani (sapaan akrab).
Namun dari setiap rute yang sulit dilalui, dirinya bersama tim beserta jajaran tetap disambut ramah oleh warga sekitar. Bahkan, Yani Helmi menjadi orang pertama yang menginjakkan kaki untuk bekunjung di lokasi.
“Secara pribadi, saya turut berterima kasih karena setiap titik yang didatangi selalu disambut baik dan ini bukan hanya menjaring aspirasi tetapi lebih kepada gayung bersambut untuk bersilaturahmi,” ungkapnya.
Sementara 14 titik yang didatangi, menurutnya, lebih banyak penyampaian aspirasi terhadap nasib ekonomi nelayan yang bertumpu pada satu pekerjaan yakni melaut.
“Kemarin ada permintaan alat pemadam. Tetapi, sebagai masyarakat pesisir yang jati diri mereka pun secara tegas tetap menjadi perhatian serius kami apapun yang menjadi kewenangan provinsi akan disampaikan begitu pula pemda di kabupaten didorong melalui fraksi di DPRD setempat,” jelasnya.
Tak sampai disitu, sektor pembangunan juga menjadi sorotan utama dirinya agar inovasi perekonomian yang ditonjolkan mampu secara mudah terealisasi sehingga kesejahteraan rakyat di dua wilayah yaitu Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kotabaru terjamin.
“Harus diakui pembangunan juga menjadi leading sektor dalam menambah pendapatan salah satunya terdapat banyak fasilitas wisata, ini bisa membantu sekaligus mendongkrak pemulihan ekonomi,” paparnya.
Dari 14 titik yang sementara telah disambangi legislatif DPRD Kalsel di Dapilnya itu diantaranya Sebatung, Rampa, Semanyap, Sungai Taib, Baharu Utara, Dirgahayu dan Kelurahan Kotabaru Hulu.
Anggota DPRD Kalsel M Yani Helmi saat mendapatkan sambutan dari warga Desa Wirittasi, Tanbu pada kegiatan reses, Selasa (17/5) sore.
Sedangkan di Kabupaten Tanah Bumbu berada di Desa Betung, Pagaruyung, Batuah, Wirittasi, Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir dan Kelurahan Batulicin. (RHS/RDM/RH)
KOTABARU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mendorong agar sektor perikanan di desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dapat terus ditingkatkan dengan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah.
M Yani Helmi saat menjaring aspirasi nelayan di Desa Sebatung, Pulau Laut Utara, Kotabaru.
“Kita lihat rata-rata banyak masyarakat Desa Rampa Kotabaru yang mata pencahariannya sebagai nelayan mencari ikan. Nah, aspirasi apa yang menjadi pokok pikiran (pokir) akan diteruskan ke rumah banjar (DPRD Kalsel),” ujarnya, usai mendengar aspirasi warga Desa Rampa, Pulau Laut Utara, Kotabaru, baru-baru tadi.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, M Yani Helmi
Saat ini, menurutnya, potensi perikanan pada sektor kelautan di Kotabaru cukup memberikan respon besar terhadap perekonomian masyarakat pesisir salah satunya di Desa Rampa dan sekitarnya.
“Meski sektor wisata sudah mulai digenjot, tetapi, jati diri sebagai pemasok utama perikanan bagi warga tentu jadi perhatian di Komisi II DPRD Kalsel.
“Meski begitu, pasar ikan masih tetap dipertahankan hingga saat ini. Artinya, sektor perikanan masih menjadi komoditi nomor satu di daerah tersebut,” imbuhnya.
Terlebih, menurut dia, sektor perikanan mampu sebagai penguat kebangkitan usaha para nelayan untuk membantu memenuhi kebutuhan stok ikan di Kalsel.
“Jelas, potensi ini harus didukung penuh sebagai bentuk peningkatan ekonomi nelayan untuk pemulihan,” ungkapnya.
Tak sampai disitu, dia menginginkan kesejahteraan nelayan pesisir yang merupakan Dapilnya itu mampu terjamin sebagaimana terus mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah.
“Karena itu lah fungsi Komisi II DPRD bermitra dengan Dislautkan Kalsel bertujuan agar nelayan bisa sejahtera,” imbuhnya.
Sementara itu, Plt Kepala Desa Rampa, Tiara mengaku, bahwa sektor perikanan di Desa Rampa cukup berpotensi memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat pesisir terbebih ikan yang diasinkan.
“Memang mayoritas untuk hasil melimpah di laut adalah perikanan. Kami berharap terus mendapat dorongan serta dukungan dari pemda dan legislatif,” ucapnya.
Ia berharap dengan adanya perhatian serta dorongan anggota legislatif Kalsel ini setidaknya mampu memberikan semangat kepada masyarakat serta berdampak positif terhadap ekonomi di Kotabaru.
“Kami dari Pemdes Rampa Kotabaru mengucapkan terima kasih atas kunjungannya oleh Paman Yani untuk melihat kondisi di lokasi ini sebagai bentuk perhatiannya terhadap sektor perikanan,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)
KOTABARU – Rencana dilaksanakannya Pilkades pada 9 Juni mendatang di Kabupaten Kotabaru diharapkan berjalan lancar dan transparan sesuai amanat birokrasi Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 perubahan atas Nomor 112 Tahun 2014.
Anggota DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengungkapkan, setelah banyak penetapan sejumlah calon yang mengusung diri untuk dipilih menjadi kepala desa. Tentu, harapan yang diinginkan adalah peningkatan peluang sektor baru perekonomian warga.
“Kita lihat seperti di Desa Rampa Pulau Laut Utara Kotabaru ini kan mayoritas adalah nelayan tentu yang mampu dimaksimalkan untuk berinovasi adalah perikananannya bahkan ekonomi mereka bertumpu disini. Nah, bagaimana nanti ke depan kades terpilih bisa mencari prospek baik untuk peningkatan pendapatan warga atau pun Pemdesnya sendiri,” ujarnya, usai menggelar reses (menjaring aspirasi) di Desa Baharu Utara, Pulau Laut Sigam dan Dirgahayu, Pulau Laut Utara, Kotabaru, baru-baru tadi.
Selain mengapresiasi adanya pesta demokrasi ditingkat desa ini, ia mengharapkan pemimpin yang baru nanti bisa membawa perubahan ke arah lebih baik termasuk menumbuhkan perekonomian baru masyarakat.
“Saya lihat tadi di Desa Rampa tak hanya sektor perikanannya saja, tetapi, ada pariwisata baru (siring laut Rampa Berkah) yang berhasil dibangun pemerintah agar menarik wisatawan berkunjung dan ini bisa memunculkan pendapatan desa,” papar politisi Partai Golkar yang dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi II Provinsi DPRD Kalsel.
Sesuai tupoksinya di Komisi II DPRD Kalsel, dirinya terus mendukung sektor ekonomi warga pesisir di Kotabaru apalagi perikanan hingga kekayaan laut menjadi tumpuan serius pemerintah daerah dan pusat.
“Perlu menjadi perhatian serius, selain memulihkan ekonomi tentu wujud nyata kades terpilih adalah pembangunan sebagai wujud nyata perhatian dan aspirasi warga,” harap Paman Yani (sapaan akrab).
Dilokasi berbeda, Plt Kepala Desa Rampa, Tiara, mengharapkan pada kontestasi yang digelar pada 9 Juni mendatang bisa mendapatkan kepala desa (kades) dengan mengedepankan hak dan kepentingan masyarakat sesuai visi dan misi yang diusung calon.
“Kami berharap dapat membawa perubahan yang lebih baik lagi untuk warga yang menginginkan pemimpin baru sesuai amanah yang diembannya nanti,” ungkapnya.
Sebelumnya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kotabaru telah menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2021 tentang sistem pemilihan kepala desa (kades) secara serentak kepada sejumlah perwakilan desa yang menyelenggarakannya.
Untuk diketahui, penyelenggaraan Pilkades yang rencananya digelar serentak tercatat ada sekitar 147 dari 198 desa dengan tekad siap berkontestasi. (RHS/RDM/RH)
KOTABARU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, akan menyumbangkan satu unit alat pemadam kebakaran untuk Desa Rampa, Pulau Laut Utara, Kotabaru, yang baru-baru tadi tertimpa musibah kebakaran.
Suasana kegaduhan waga Desa Rampa Kotabaru saat terjadinya kebakaran
Inisiasi ini menyusul keprihatinan dirinya yang sekaligus perhatian kepada korban pasca tragedi kebakaran, Rabu (11/5) malam. Terlebih saat berlangsungnya kegiatan reses (menjaring aspirasi) yang digelar di lokasi yang berdekatan dengan tempat kejadian.
“Saya tentu turut prihatin atas kejadian ini dan semoga dari musibah ini keluarga terkena musibah diberikan ketabahan serta kesabaran meski tidak memakan korban jiwa,” ungkap Wakil Ketua dari Fraksi Partai Golkar di DPRD Provinsi Kalsel, belum lama tadi.
Bahkan di lokasi kejadian, dia juga sempat melihat minimnya peralatan selang milik barisan pemadam (PMK) dikarenakan lokasi menuju titik kebakaran cukup sulit dijangkau oleh kendaraan roda tiga dan empat akibat sempitnya ruas jalan tersebut.
“Yang jelas ini menjadi perhatian kami di DPRD Provinsi Kalsel dan dalam waktu dekat kami akan menerima proposal pengajuan bantuan ini apa yang menjadi aspirasi mereka sebagai wujud nyata kepedulian yang setidaknya dapat membantu dan mengantisipasi kejadian tersebut,” papar wakil rakyat dari Dapil VI Kabupaten Tanbu dan Kotabaru itu yang akrab disapa Paman Yani itu.
Meski hanya menghanguskan dua buah rumah, akan tetapi, anggota DPRD Kalsel yang membidangi ekonomi dan keuangan itu tidak ingin mengulang lagi kengerian sama seperti 29 tahun yang berhasil membumi hanguskan hampir puluhan ribu bangunan di Kotabaru.
“Adalah barang kali alat pemadam kebakaran yang proposional untuk membantu memadamkan secara sigap sehingga mampu ditanggulangi dengan cepat,” ucapnya.
Menekan terjadinya itu, politisi Partai Golkar Kalsel ini pun mengingatkan agar setiap pemilik rumah untuk selalu memerhatikan tempat tinggalnya sebelum bepergian supaya tidak menjadi kekhawatiran atas trauma yang sempat dialami puluhan ribu warga Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru.
“Saya menghimbau agar masyarakat juga turut bekerjasama dan membantu agar kenyamanan tercipta. Selain itu, dengan adanya unit alat pemadam kebakaran tadi tidak harus lagi menyulitkan BPK dari luar, cukup di desa ini dan dapat difungsikan sebagaimana mestinya,” Imbaunya.
Sementara itu, perwakilan dari Pemerintahan Desa (Pemdes) Rampa, Fatmawati, menyebutkan, kebakaran yang terjadi di desanya itu diakuinya cukup memberikan dampak trauma berat terhadap masyarakat mengingat 29 tahun silam sempat terjadi kebakaran massal di desa ini.
“Banyak, hampir puluhan ribu rumah pernah terbakar. Jadi, kami berharap apabila bantuan ini diberikan kami sangat bersyukur sekali selain alat pemadam selangnya pun juga bisa mendapatkan ukurang cukup panjang. Mengingat, akses dan lokasi dari desa ini sangat luas tapi sempit,” paparnya.
Dilokasi yang sama, tokoh masyarakat Desa Rampa, Mustamar mengaku bersyukur dan mengucapkan terima kasih apabila alat pemadam yang akan diberikan dapat direalisasikan kepada desanya.
“Kalau bisa secepatnya alat pemadam ini kami dapatkan agar dapat menjaga ketentraman desa dari musibah kebakaran,” katanya.
Sekedar diketahui kembali, pada tahun 1993 tepat 27 Juni 1993 silam kebakaran hebat juga pernah melanda Kabupaten Kotabaru. Sedikitnya ribuan bangunan seperti pertokoan, rumah warga hingga tempat ibadah diketahui hangus terbakar. (RHS/RDM/RH)
BANJAR – Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, mengapresiasi kegiatan Jambore dan Festival Eduperience, yang dilaksanakan oleh Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kalsel.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, dalam sambutannya saat membuka pelaksanaan kegiatan tersebut, di Kiram Park, kabupaten Banjar, Sabtu (14/5).
Sahbirin Noor mengatakan, kegiatan yang diikuti oleh 263 Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD dari seluruh kabupaten/kota se Kalsel ini, merupakan wujud jawaban dan persiapan Pemprov Kalsel khususnya dalam bidang pendidikan, dalam menciptakan Generasi Emas di tahun 2045 mendatang.
“Ini adalah bentuk kesadaran kita terhadap anak bangsa, untuk membina generasi-generasi yang akan menjadi pengganti kita di masa yang akan datang,” ucap Paman Birin (sapaan akrabnya).
Paman Birin berharap, kegiatan ini dapat berlangsung sportif, mengingat kegiatan ini merupakan penilaian terhadap kualitas PTK untuk kemajuan banua.
“Kita berharap kegiatan ini berjalan sportif, agar yang menjadi juara merupakan juara sejati, bukan juara palsu,” harapnya.
Di tempat sama, Ketua Himpaudi Kalsel, Rabiatul Adawiyah mengatakan, terdapat beberapa kategori yang dilombakan oleh PTK PAUD se Kalsel dalam kegiatan yang dilaksanakan mulai 13-15 Mei ini.
Diantaranya lomba cerdas cermat penguatan kompetensi pendidik PAUD, lomba setting pembelajaran Steam dan Loose Part, lomba tari kreasi dan cipta lagu bahasa banjar anak usia dini, serta lomba pembuatan video pembelajaran anak usia dini berbasis digital.
“Kita juga akan mengadakan kegiatan khas jambore, yaitu renungan suci. Dimana nanti kami akan memberikan motivasi kepada para peserta,” terangnya. (SYA/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pasca Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, jumlah pasien baik yang rawat inap maupun rawat jalan yang dilayani Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin mengalami peningkatan sekitar 30 persen.
Hal itu disampaikan kata Direktur Utama RSUD Ansari Saleh, dr. Among Wibowo kepada wartawan, Jum’at (13/5).
Ia mengungkapkan, untuk pasien rawat jalan dari data yang dihimpun RSUD Ansari Saleh sebelum lebaran rata-rata 400 pasien per hari. Namun setelah lebaran, dari 9 – 12 Mei 2022 terjadi peningkatan sekitar 30 persen.
“Jadi untuk hari pertama pas lebaran, pasien yang berkunjung ke RSUD Ansari Saleh mencapai 665 pasien perhari. Dalam empat hari terakhir sampai hari Kamis, jumlah kunjungan masih tinggi,” jelasnya.
Peningkatan jumlah pasien pasca lebaran adalah hal yang biasa dimana meningkatnya angka kunjungan pasien ini disebabkan imbas cuti bersama dan libur lebaran yang cukup panjang sehingga terjadi penumpukan pasien seperti melakukan kontrol rutin dan lain-lain.
“Rata-rata jumlah kunjungan meningkat, imbas cuti lebaran sekitar 8 hari sehingga pasien melakukan kontrol atau konsultasi ke dokter pada hari-hari pertama pasca lebaran,” tambahnya.
Selain itu, selama lebaran masyarakat kurang menjaga konsumsi makanan dan minuman, banyak bergerak dan kurang istirahat. (NRH/RDM/RH)
