BANJARBARU – Menyambut Hari Kemerdekaan RI ke 77 serta Hari Jadi Kalsel ke 72, Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Kalimantan Selatan (Kominfo Kalsel) menggelar “Kominfo Fashion Week” di Halaman Kantor Dinas Kominfo Kalsel, Jumat (29/7) pagi.
Plt Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Kominfo Kalsel, Muhammad Noor Ikhwandi
Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhammad Muslim melalui Plt Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Kominfo Kalsel, Muhammad Noor Ikhwanadi mengaku, kegiatan ini diselenggarakan berdasarkan ide dari karyawan Dinas Kominfo Kalsel yang terinspirasi dari Citayem Fashion Week.
Suasana Kominfo Fashion Week di Halaman Kantor Dinas Kominfo Kalsel
Kegiatan ini diharapkannya mampu mendongkrak kembali semangat karyawan setelah melewati masa pandemi selama kurang lebih dua tahun.
“Mudah-mudahan ini menjadi even yang bagus untuk semangat baru di tahun 2022 ini,” ucapnya.
Mengangkat tema Kemerdekaan, kegiatan ini diikuti oleh seluruh Bidang di Dinas Kominfo Kalsel.
“Mulai dari staf, pejabat, sampai Kepala Dinas Kominfo Kalsel juga mengikuti kegiatan ini supaya kebersamaan dapat terbangun, dan yang terpenting mereka harus berani tampil,” ungkapnya. (SYA/RDM/RH)
BANJARMASIN – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berharap Taman Budaya dapat menjadi rumah yang nyaman bagi para insan seni dan budaya.
Suasana Audiensi Komisi IV DPRD Kalsel bersama UPTD Taman Budaya dan Forum Seni Kalsel.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin, ketika menerima audiensi pihak Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Taman Budaya dan Forum Seni Kalsel, Kamis (28/7).
“Taman Budaya ini harus jadi rumah para seniman di Kalsel untuk itu harus ada perbaikan-perbaikan dari bangunan hingga pembenahan sistem,” katanya.
Sebagai wakil rakyat, menurut Lutfi, pihaknya siap untuk mendukung hal tersebut sesuai kapasitasnya, baik dari segi pengupayaan anggaran hingga peraturan daerah.
“Kami juga akan membuat peraturan daerah perlindungan budaya untuk melengkapi perda kearifan lokal yang sudah ada,” jelasnya.
Sementara itu, Perwakilan dari Forum Seni Kalsel, Novyandi Saputra berharap pertemuan ini dapat menjadi momentum untuk menambah erat koordinasi antar seniman, legislatif dan eksekutif.
“Ini merupakan langkah awal kita agar sistem kolaborasi dapat berjalan. Taman Budaya ini bagian kecil, ada bagian-bagian lain di daerah termasuk lembaga adat dan bagaimana budaya-budaya di daerah itu bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya
Melalui Komisi IV DPRD Kalsel, para seniman mendorong Taman Budaya untuk memberikan wacana fasilitas yang layak untuk mereka sehingga seni mendapatkan wadahnya yang layak.
Hal tersebut disambut baik oleh Kepala UPTD Taman Budaya, Suharyanti. Ia mengatakan pihaknya akan mengakomodir dan mencoba urun rembuk dengan para seniman agar saling berkontribusi. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Ratusan anggota Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Kalimantan Selatan, menyampaikan aspirasi ke Gedung DPRD Kota Banjarmasin, Kamis (28/7).
Kepada sejumlah wartawan, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Kalimantan Selatan, Saut Nathan Samosir, mengatakan, Kedatangan mereka ini menyampaikan tiga aspirasi. Pertama, Pertamina segera mencabut kebijakan subsidi solar pada Bahan Bakar Minyak, karena dengan subsidi membuat para sopir truk yang ingin mendapatkan BBM solar di SPBU, harus mengantri cukup panjang dan lama, kedua Pertamina mengembalikan fungsi SPBU, diduga ada beberapa SPBU dikuasai, salah satu organisasi di Kalimantan Selatan, dan ketiga mencabut notulen rapat PT Pertamina dengan Dinas Perhubungan Banjarmasin pada 12 April 2022 lalu.
Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Kalsel, Saut Nathan Samosir
“Kami ingin aspirasi ini diakomodir, karena selama ini salah satu kebijakan subsidi solar BBM, tidak membuat kami merasa nyaman,” katanya
Disampaikan Saut, pihaknya menolak kebijakan adanya transaksi pembelian BBM bersubsidi di SPBU mengunakan aplikasi MyPertamina. Dengan alasan tidak mengunakan aplikasi itu, kesulitan mendeteksi pelangsir apalagi kalau mengunakan aplikasi tersebut.
“Semoga ada solusi yang tepat dari Pemko,” harapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, menjelaskan, dari hasil audiensi ini, Dinas Perhubungan Banjarmasin akan mencabut notulen rapat dengan PT Pertamina pada 12 April 2022 lalu, kemudian mengembalikan fungsi SPBU, Pemerintah kota hendaklan terus menjalin koordinasi dan menggelar diskusi dengan organisasi lainnya. Terkait permintaan dicabutnya BBM solar subsidi, itu kewenangan pemerintah pusat.
Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin
“Kita sampaikan aspirasi ini dengan tetap terus komunikasikan bersama pemko,” tutupnya
Untuk diketahui, ratusan anggota Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Kalsel menyampaikan aspirasi di halaman Gedung DPRD Banjarmasin sejak pagi Jam 09.00 WITA. Kemudian pihak legislatif segera menyikapi dengan menggelar pertemuan di ruang rapat paripurna, dipimpin Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin, dihadiri Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Noor, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Rosehan, perwakilan PT Pertamina, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, beberapa anggota Dewan Banjarmasin, dan 20 orang Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Kalsel. (NHF/RDM/RH)
BANJARBARU – Dewan Pengurus Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (DPW Forsesdasi) Komisariat Kalimantan Selatan, kini telah terbentuk dan dikukuhkan oleh Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan (Sekda Kalsel), Roy Rizali Anwar di hotel berbintang, di Banjarbaru, Kamis (28/7).
Dengan dikukuhkannya Pengurus Forsesdasi Kalsel periode 2021 – 2024 diharapkan dapat memberi solusi dalam mengatasi berbagai persoalan aktual terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pusat.
Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar
“Kita tahu peran strategis Sekda adalah salah satu perumus kebijakan yang bisa disampaikan ke pemerintah pusat, dan itu menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” ucap Roy.
Tidak kalah penting lanjut Roy, dengan adanya forum ini, rapat rencana kerja untuk membahas isu strategis daerah ataupun nasional dapat teragendakan dengan rutin.
“Sehingga pada saat rapat tersebut diperoleh suatu kebijakan atau kesepakatan bersama yang nantinya sangat berdampak pada daerah maupun pusat,” terangnya.
Sementara itu Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri, menyebut, tujuan utama pembentukan Forsesdasi sendiri yaitu untuk menyamakan aspirasi tata kelola dari setiap Sekda di Kalsel.
Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri (kanan)
“Kelanjutannya, mereka akan menyusun program kerja dan melakukan rapat kerja setiap beberapa waktu,” ungkapnya.
Dalam persoalan pembangunan, diakuinya pasti ada beberapa kebijakan yang harus direspon oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota se Kalsel.
Sehingga dengan adanya forum ini, diharapkan seluruh Sekda mampu menyatukan pemikiran untuk merespon setiap kebijakan pemerintah pusat. Seperti kebijakan penghapusan tenaga honorer yang harus ada penyelesaian pada akhir tahun 2023.
“Mungkin nanti rekan-rekan yang tergabung di Forsesdasi ini akan membahas hal tersebut. Semoga nanti akan menjadi sebuah kebijakan yang bisa dilaksanakan bersama-sama,” harapnya.
Untuk diketahui, dalam kegiatan pengukuhan, Sekda Kota Banjarbaru, Said Abdullah, terpilih menjadi ketua DPW Forsesdasi Kalsel periode 2021-2024. (SYA/RDM/RH)
BANJARBARU – Menyambut perayaan Hari Jadi ke-72 Provinsi Kalimantan Selatan, Pemprov Kalsel menggelar rapat koordinasi, pada Rabu (27/7) di Gedung Idham Chalid di Setdakprov Banjarbaru.
Rapat yang dihadiri seluruh SKPD Prov Kalsel, juga mengundang pihak kepolisian dan TNI untuk keamanan, serta Event Organizer sebagai pelaksana event hari jadi.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Nurul Fajar Desira sebagaimana arahan Gubernur Sahbirin Noor, disepakati rangkaian kegiatan hari jadi ke-72 Prov Kalsel selama 4 hari , yaitu mulai 12-15 Agustus 2022.
“Jadi kita sepakati, rangkaian hari jadi Kalsel selama 4 hari yaitu tanggal 12-15 Agustus,” sebutnya.
Dijelaskan Fajar, untuk puncak peringatan hari jadi Kalsel dilaksanakan pada Senin 15 Agustus 2022 yang dipusatkan di Halaman Kantor Gubernur Kalsel di Banjarmasin.
Dalam puncak hari jadi juga akan kembali digelar pesta rakyat, dimana akan disediakan makanan gratis bagi masyarakat yang hadir.
Hari jadi Kalsel nanti juga akan diramaikan oleh Rhoma Irama yang akan tampil bersama Soneta Grup.
“Hari jadi kali ini, akan dimeriahkan oleh penampilan Rhoma Irama bersama Soneta grup di Kiram Park,” tambah Fajar.
Selain itu, hari jadi Kalsel juga dimeriahkan oleh ragam budaya, berbagai lomba, dan berbagai macam hiburan. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan rapat kerja dalam rangka membahas penataan kelembagaan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kalsel, Rabu (27/7).
Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Suripno Sumas mengatakan pihaknya akan mendorong agar perubahan pembentukan dan susunan perangkat daerah bisa diselesaikan dengan segera.
Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Suripno Sumas
“Kami Pansus I akan terus menjalin komunikasi dengan baik serta mendorong agar perubahan pembentukan dan susunan perangkat daerah bisa terselesaikan dengan segera dan mendapatkan hasil yang baik juga,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin berharap perubahan SOTK ini bisa disepakati bersama dan segera terwujud. Ia menyakini dengan menjalin komunikasi yang baik akan bisa mendapatkan hasil yang baik juga nantinya.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin
“Terkait perubahan SOTK ini bisa kita sepakati bersama, saya berharap ini tidak terlalu lama, saya hanya ingin memperkuat apa yang menjadi usulan kita, saya yakin dengan adanya komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif tentu apa yang kita inginkan ini bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Suripno Sumas didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Syaripuddin, dihadiri oleh Anggota Pansus I lainnya serta dari Administrasi Umum Setda Provinsi Kalsel, Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalsel, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel, Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalsel, dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – 24 atlet Nasional Paralympic Commite (NPC) Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti, Kejuaraan Asean Paragames di Solo, Jawa Tengah, untuk mewakili Indonesia.
Plt Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Budiono mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentunya bersyukur, dengan masuknya 24 atlet NPC Kalimantan Selatan, untuk mengikuti Asean Paragames ke 11 di Solo mendatang.
“Tentu kami bersyukur dengan masuknya 24 atlet NPC Kalsel, pada ajang Asean Paragames di solo,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, Kamis (28/7).
Menurut Budiono, pihaknya menerima surat pemberitahuan tersebut dari NPC pusat, ke NPC Provinsi Kalimantan Selatan, waktu pelaksanaan Asean Paragames ke XI di Solo pada 30 Juli sampai 6 Agustus 2022 mendatang, dan rencananya dibuka oleh Wakil Presiden RI.
“Dari 24 atlet NPC Kalimantan Selatan, pada Asean Paragames tersebut, akan memperkuat Kontingen Indonesia pada 5 cabang olahraga,” ujarnya.
Cabang olahraga tersebut, lanjutnya, yaitu, Atletik, Sepakbola, Renang, Panahan, serta Menembak.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentunya memberikan dukungan terhadap 24 atlet NPC tersebut,” ujarnya.
Budi berharap, 24 atlet dari NPC Kalimantan Selatan dapat memberikan prestasi terbaik mereka pada ajang Asean Paragames ke 11 di Solo mendatang.
“Kami berharap ke 24 atlet NPC Kalsel tersebut dapat memberikan prestasi terbaik mereka,” ucap Budiono. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggandeng Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel), dalam hal mencegah terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi.
Pencegahan dilakukan dengan cara melibatkan peran serta keluarga dan masyarakat, khususnya di lingkungan keluarga besar Polri.
Pola kerjasama atau kolaborasi seperti ini, merupakan yang pertama kali dilakukan oleh KPK bersama instansi Korps Bhayangkara.
Menandai kolaborasi antara KPK dengan Polda Kalsel, digelar kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek).
Mengusung tema “Membangun Keluarga Berintegritas Menuju Sumber Daya Manusia yang Presisi dan Anti Korupsi”, sosialisasi ini dihadiri Kapolda Kalsel, Wakapolda Kalsel, Pejabat Utama Polda Kalsel, Kapolres/Ta Jajaran, dan Bhayangakari Daerah Kalsel.
Selain itu, turut hadir juga Ketua KPK RI Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri dan Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Brigjen Pol Kumbul Kusdwidjanto Sujadi selaku Pemateri dalam kegiatan yang bertempat di Aula Bhayangkari Mathilda Batlayeri Polda Kalsel, Banjarmasin, Kamis (28/7).
Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Rikwanto menyampaikan, kegiatan ini digelar sebagai bentuk upaya mewujudkan upaya anti korupsi.
Ketua KPK RI dan Kapolda Kalsel saat kegiatan sosialisasi di Banjarmasin
“Upaya Polda Kalimantan Selatan dalam mewujudkan anti korupsi telah diwujudkan lewat budaya-budaya yang selama ini dikelola Inspektorat Pengawasan dengan melaksanakan sosialisasi sejumlah aturan Kapolri supaya sampai ke jajaran,” katanya.
Ia menuturkan, para Kasatker di jajaran Polda Kalsel telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam rangka melaksanakan seluruh program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran secara trasparan dan akuntabel.
Dipaparkan Kapolda Kalsel, keikutsertan Bhayangkari dalam kegiatan ini bertujuan agar upaya membangun budaya anti korupsi juga bisa dimulai dari tingkat keluarga.
Karena perempuan sebagai isteri dan ibu, juga bagian dari masyarakat besar dalam mencegah terjadinya korupsi.
“Hari ini KPK hadir di Kalimantan Selatan terutama Polda Kalsel untuk memberikan sosialisasi pendidikan kepada keluarga besar Polri, terutama untuk membentuk kesadaran keikutsertaan dalam mencegah adanya perbuatan korupsi,” jelasnya.
Diharapkan melalui upaya kerjasama KPK RI dengan Polda Kalsel ini, bisa memberikan pemahaman, pengetahuan, dan membentuk kesadaran untuk melakukan pencegahan perbuatan korupsi di tengah masyarakat, khususnya di tengah keluarga besar Polri serta membangun keluarga berintegritas menuju sumber daya manusia yang Presisi dan anti korupsi.
Sementara itu, Ketua KPK RI Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri mengatakan, bahwa KPK memiliki program Pendidikan Keluarga untuk mewujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi. Sebab keluarag memiliki peran penting dan strategis membangun keluarga yang anti korupsi.
Menurutnya, perilaku-perilaku koruptif dapat dicegah mulai dari kehidupan lingkungan keluarga. Seperti halnya bagaimana peran isteri agar tetap menjadi keluarga yang sederhana, menanamkan nilai-nilai kejujuran, menawarkan nilai-nilai integritas anak-anak dengan menanamkan semangat untuk belajar.
Terlebih lagi, lanjut Ketua KPK, isteri sebagai roda dalam kehidupan berumah tangga, sehingga memiliki peran untuk membangun keluarga dan jiwa keluarga yang anti korupsi, dan itulah hal yang ditanamkan dalam kegiatan ini. (POLDAKALSEL-RIW/RDM/RH)
BANJARBARU – BPKP akan memberikan rekomendasi strategis untuk memastikan reklamasi tambang batubara di Provinsi Kalimantan Selatan berjalan dengan baik. Hal ini penting karena sektor pertambangan penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Selatan, yaitu sebesar 18,91 persen.
Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap, ketika melakukan entry meeting bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar, dan para pihak terkait, di Aula Ruang Rapat Aberani Sulaiman Banjarbaru, pada Rabu (27/7).
Entry meeting adalah dalam rangka pengawasan atas pemenuhan kewajiban reklamasi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Kalimantan Selatan.
Rudy menyampaikan, reklamasi menjadi isu strategis terkait lingkungan/lahan yang terganggu dan jaminan reklamasi yang ditempatkan oleh pemegang IUP.
Melalui pendekatan Three Lines of Models (3LoM), Alumnus Auckland University of Technology (AUT) di Selandia Baru ini menjelaskan, reklamasi harus melibatkan governing body, yakni Kepala Daerah, Forkopimda, Sekretaris Daerah.
Selain itu, reklamasi juga melibatkan unsur manajemen, yakni OPD terkait, dan Internal Audit, yakni Inspektur Tambang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Karena itu, perlu sinergi yang kuat untuk memastikan reklamasi oleh para pemegang IUP dilakukan sesuai dengan best mining practice.
”Perizinan IUP, penempatan jaminan reklamasi, dan pelaksanaan reklamasi harus dipenuhi sesuai dengan kaidah. Peralihan kewenangan kepada Kementerian ESDM juga harus segera dituntaskan,” ungkap Rudy.
Roy Rizal Anwar, pada kesempatan tersebut menyambut baik peran BPKP dalam pengawasan atas pemenuhan kewajiban reklamasi tambang ini. Ia juga meminta seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta Sekretaris Kabupaten yang memiliki lokasi tambang untuk mendukung kegiatan pengawasan tersebut.
Selanjutnya Rudy berharap, pengawasan BPKP dapat berperan strategis sehingga para pemangku kepentingan well-informed, seluruh pihak berkontribusi berkontribusi menjalankan reklamasi tambang, dan reklamasi tambang memperhatikan sustainability tiga hal, yaitu People, Planet, dan Profit. (BPKPKalsel-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Dialog Teater di Gedung Balairungsari, Rabu (27/7).
Kepada sejumlah wartawan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Suharyanti, mengatakan, untuk semakin meningkatkan pengetahuan dibidang kesenian melalui pertunjukkan Teater, dalam Program Ragam Pesona Budaya Banjar 2022, digelar Dialog Teater, menghadirkan narasumber aktor film dari Yogyakarta, Rukman Rosadi, aktor Bayu Bastari Setyawan, aktor/ sutradara sanggar sesaji Rudi Karno, aktor/ sutradara M Syahriel M Noori, dan aktor Yogyakarta Udik Supriyana.
Kepala UPTD Taman Budaya, Disdikbud Kalsel, Suharyanti
“Kami undang di dialog teater ini perwakilan di 13 Kabupaten dan Kota, masing-masing dua orang,” ucapnya
Suharyanti menjelaskan, setelah Dialog Teater, dilanjutkan Workshop Teater dengan mengangkat tema ‘Membangun Karakter Melalui Proses Kreatif Teater’ selama tiga hari mulai 28 – 30 Juli 2022, bertempat di Gedung Balairungsari. Para peserta diberikan materi dari narasumber yaitu tentang Dramaturgi, Penyutradaraan, Management, Keaktoran dan Naskah.
“Setelah diberikan materi akan digelar praktek, peserta nanti dibagi perkelompok, tahun depan rencananya akan ada lomba teater,” jelas Yanti (sapaan akrabnya)
Sementara itu, salah satu narasumber Dialog Teater, Rukman Rosadi, menambahkan, dalam Dialog Teater ini pihaknya ingin para pelaku seni menggali ide baru, untuk membangun ruang ekspresi, khususnya seni teater, agar semakin termotivasi dalam memberikan karya seni drama yang berkualitas. Ia berpesan bagi seniman lokal, kalau ingin dilirik perfilman Nasional buatlah di sosial media dalam bentuk karya yang dimiliki, karena yang menyaksikan tidak terbatas jumlahnya.
Salah satu narasumber Dialog Teater, Rukman Rosadi
“Manfaatkan promosi di sosmed, bisa saja para produser dapat mengetahui skill yang dimiliki,” tutupnya.
Untuk diketahui, Dialog dan Workshop Teater ini warga dapat menyaksikan melalui akun Youtube Taman Budaya Kalsel. (NHF/RDM/RH)
