Pengamat Ekonomi Kalsel : Kebijakan Kenaikan BBM Bersubsidi Perlu Dikaji Lagi

BANJARBARU – Kebijakan pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsdi perlu dikaji lagi. Mengingat, saat ini Indonesia termasuk calon penyangga Ibu Kota Negara (IKN) yakni Kalsel masih mengalami dampak inflasi. Bahkan, Kotabaru tercatat masuk dalam deretan di atas target nasional sebesar 6,65 persen.

Menurut Pengamat Ekonomi Kalsel, Hastin Umi Anisah, penyebab akan dihapuskannya BBM bersubsidi ini disebabkan lantaran APBN tak dapat lagi menahan pembelian minyak jadi. Harga per barel yang dikenakan sebelumnya hanya dikisaran Rp63 juta dan kini naik Rp90 juta.

“Untuk memenuhi kebutuhan minyak di Indonesia itu kan dikuasakan ke kontrak karya Migas. Lalu mereka mengekspor ke Singapura untuk minyak jadi dan hanya dapat menghasilkan 1,6 juta barel perhari artinya masih kurang,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Kamis (1/9) siang.

Tercatat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk BBM bersubsidi dari negara mencapai Rp502 triliun. Sedangkan secara total keseluruhan sebesar Rp2.000 triliun.

“Apabila dana tersebut digunakan untuk subsidi tersebut maka APBN akan jebol, tetapi, maksud dari jebol ini harusnya diperjelas,” imbuhnya.

Ia menilai, kebijakan ini harus benar-benar dikaji secara mendalam selain pertumbuhan laju inflasi pada kebutuhan pokok yang saat ini tengah dijalani secara nasional termasuk Kalsel. Ditambah lagi adanya kebijakan atas kenaikan BBM bersubsidi bakal menambah lagi angka inflasi.

“Otomatis akan menambah beban ekonomi masyarakat. Maka dari itu, pemerintah harus memikirkan kembali kebijakan ini soal pemenuhan BBM bersubsidi,” ucapnya.

Dari Pengamatannya, selama ini kebutuhan minyak di Indonesia mencapai 1,4 juta barel perhari. Namun nyatanya, hanya mampu memenuhi keperluan dikisaran 600 ribu barel perharinya.

“Berarti kan masih kurang. Nah, dari kurangnya itu Indonesia impor dari kilang minyak luar negeri. Tapi, Indonesia selama ini juga ekspor minyak mentah dan impor minyak jadi,” ungkapnya.

Pemicu alasan kenaikan BBM bersubsidi, sebut dia, karena anggap belum tepat sasaran. Tetapi, dampak yang ditimbulkan ke masyarakat bawah juga harus dipikirkan secara matang. Sehingga, efek domino secara ekonomi dirasakan.

“Dampak domino yang dimaksudkan adalah bakal terjadi inflasi dan salah satunya yakni kenaikan harga bahan pokok tak hanya se Indonesia, Kalsel juga akan mengalami itu. Bahkan tidak semua orang telah mendapatkan pekerjaan atas dampak dari pandemi COVID-19,” tuturnya.

Saat ini Kalsel sendiri dalam perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat tahun kalender Juli 2022 inflasi mencapai 4,53 persen. Sedangkan inflasi di bulan yang sama sudah berada pada angka 0,36 persen. Disisi lain, tahun ke tahun (Juli 2021 – Juli 2022) bekisar 6,15 persen.

“Kita di Indonesia mampu menghasilkan minyak jadi sendiri tanpa harus mengekspor lagi. Mengingat, SDM dan teknologi tak kalah dengan negara lain. Jadi, yang perlu diperhatikan adalag efek domino ekonominya,” paparnya.

Sementara itu, Area Manager Commonication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Susanto Satria, mengatakan, pencanangan kenaikan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar saat ini masih tetap menunggu arahan dari pemerintah pusat.

“Yang berubah itu hanya Bahan Bakar Khusus (BBK) non subsidi. Ya belum, nanti ditunggu saja, karena kewenangannya ada di pemerintah pusat. Jadi mereka nanti yang mengumumkan,” singkatnya. (RHS/RDM/RH)